Billy Sindora sebanyak 100 saham atau senilai Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) ;Dalam akta pendirian, disebutkan bahwa tiap tahun akan dilakukanpenghitungan hasil usaha dan dilakukan pembagian kepada para pemegangsaham sesuai dengan nilai saham yang diberikannya, tetapi hingga saat ini halitu tidak pernah direalisasikan karena belum ada keuntungan usaha yangdidapatkan dan sejak awal berdirinya PT Nata Wahana Selera hingga saat initidak pemah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa

Tinodan Sdri Sintia diberhentikan oleh para pemegang saham sesuai Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diadakan di Restoran Grace Jalan BungurKota Bandung ;Sejak bulan September 2007 PT Nata Wahana Selera/News Paper Restodikelola oleh sdr. Jundi dan yang mengawasi keuangan yaitu sdr. Arifin GandaWidjaya dan sdr. Rudi, adapun inventaris yang ditinggal masih lengkapdiantaranya :a. Alat alat dapur (4 unit kompor gas, copy maker, microwave, pembakarHal. 4 dari 14 hal.

Jundi sampai bulan Mei2008, lalu tidak dilanjutkan operasionalnya dikarenakan omset menurun dantidak bisa membayar uang sewa tempat kepada PVJ sebesarRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;Sesuai RUPS, operasional perusahaan akan dilanjutkan kembali olehsdri Sintia dan Terdakwa 2.

Ferra Toeantetelah menjual asset PT Nata Wahana Selera/News Paper Resto dan memindahkuasakan usaha kepada Tatok Djoko Sudiarto tanpa diketahui / sejin dari parapemegang saham perusahaan karena tidak pernah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), uang Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)hasil penjualan aset tersebut oleh para Terdakwa tidak dimasukkan ke dalamrekening perusahaan PT Nata Wahana Selera/News Paper Resto ;Akibat perbuatan para Terdakwa, PT Nata Wahana Selera/News PaperResto

Daerah Maluku.16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

BPDM/2014, saksi juga tidak mengetahuinya;Bahwa setahu saksi RUPS diatur di dalam UU Perseroan Terbatas dimana dalamUndangundang tersebut ada dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuar Biasa. Di dalam UU Perseroan Terbatas setahu saksi tidak ada disebutkanmengenai RUPS Terbatas;Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas baru saksi ketahui saat adanya Keputusan RUPSTerbatas No : 01/RUPST/PT. BPDM/2014.

diatur di dalam Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatasdimana dalam Undangundang tersebut ada 2 jenis RUPS yaitu RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa.Bahwa dalam UU PT Tidak ada disebutkan mengenai RUPS Terbatas, hanyaRUPS sebagaimana yang saksi sebutkan pada poin 30Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas setahu saksi tidak pernah ada197Bahwa hasil pembicaraan dalam RUPS dituangkan dalam bentuk SuratKeputusanBahwa kalau Berita Acara Negosiasi Harga tidak

setiap akhir bulan april, dan RUPS Luar biasa yangdapat dilaksanakan sewaktuwaktu diluar RUPS wajib.

Bank Maluku hanya dikenal 2(Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkanmengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

Terbatas setelah beliau tiba di Ambon; Bahwa sebelum keputusan RUPS Terbatas tersebut ditandatangani oleh Gubernur,Saudara PETRO TENTUA dan FREDDY SANAKY sudah berproses, dalam artianSurat Keputusan RUPS Terbatas PT.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husadasebagaimana tesebut dalam point nomor 5 di atas.8. Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, maka bersama ini Pemohon sebagaiIbu kandungnya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar Pemohonditetapkan sebagai wali dari anakanak Pemohon tersebut yang bernama :8.1. AHMAD HABIBI AULIYA, Umur 13 tahun (lahir : 27052006)8.2.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husada.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT.

Jihatisehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selaku pemegangsejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhan sahamsaham yang dimilikioleh perseroan; sehingga berhak untuk mengajukan permohonanpembubaran perusahaan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (Pasal 142 ayat (1)) yang menyatakan bahwa Direksi, DewanKomisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapatmengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudahdilakukan pemanggilanpemanggilan kepada Termohon yang layak danpatut menurut hukum sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya Badan Hukum PT. VirtutamaMedia Jihati, seluruh tanggung jawab aset dan pengurusan dilaksanakanoleh Tim Likuidasi. Kepada para Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingan dengan PT. Virtutama Media Jihat agar menghubungiHalaman 3 dari 9 hal. Put.

Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndangnomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasmengatur tentang pengajuan gugatan terhadapperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanwajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, dimana gugatan tersebutdiajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukummeliputi tempat kedudukan perseroan.c.

Pertimbangan Majelis Hakim yangmenganggap saham sebagai benda tak bergerak adalahkeliru, oleh karena itu penggunaan Pasal 142 Rbg ayat 5oleh Majelis Hakim tidak berdasar.Bahwa Pasal 61 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang PTyang berbunyi sebagai berikut :(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.(2

) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan.Majelis Hakim telah keliru menerapkan Pasal 61 tersebutkarena addresat pengajuan gugatan perkara a quo tidakmengenai hasil kKeputusan RUPS, Komisaris, atau Direksidan tidak ditujukan kepada perusahaan, komisaris ataudireksi tetapi tujukan kepada pemegang saham secaraperorangan bukan kepada perseroan (PT.East PointIndonesia).

Perubahan Anggaran DasarNo.26 tanggal 18 April 2005 yang berbunyi 100% (seratuspersen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkantersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000(enam ratus juta rupiah) telah di setor Penuh.Bahwa adapun Para Penggugat/Para Terbanding justrukeliru. meminta Para Tergugat/Para Pembandingmenunjukkan Bukti Setor Kepemilikan Saham padahaltanggung jawab pengurusan = administrasi tersebutmerupakan kewajiban Penggugat I/Terbanding sendirisebagai Ketua Rapat dalam RUPS

Negeri yang mempunyai wilayah hokum dimana tergugatbertempat tinggal, selanjutnya dalam Pasal 142 ayat 5 Rbg, dalamperkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda takbergerak, maka gugatan diajukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri danwilayah Hukum mana terletak benda tersebut.Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang pengajuan gugatanterhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wayjarsebagai akibat keputusan RUPS

Bahwa karena RUPS LB tanggal 28 Oktober 2008 Termohon Kasasi5.6.tidak hadir dan dilakukan bukan dimana perseroan melakukan kegiatanusaha, maka RUPS LB di hotel Ledian Jalan Jenderal Sudirman No.88,SerangBanten tidak sah;Bahwa para Pemohon Kasasi mempunyai inisiatif untuk mengadakanRUPS LB sesuai penetapan Pengadilan Negeri Serang perkara No.40/Pdt.P/2008/PN.Srg. dimana perseroan melakukan kegiatan usaha,dan pada tanggal 14 November 2008 melalui kuasa hukumnya paraPemohon Kasasi mengundang Termohon

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Srg, tanggal 29 Januari 2009 harusdibatalkan karena keputusan rapat pada hari Jum'at tanggal 28November 2008 dilakukan RUPS LB di PT Kranindo Perjaya jalan RayaSerangJakarta, KM.01, No.03, desa Kalodran, kecamatan Walantakan,kota Serang, berdasarkan anggaran dasar perusahaan No.29 pasal 22ayat 1 e adalah sah dan mengikat;6.

CiptaRasa Rupa dengan UU No. 40 tahun 2007 terpaksa karenakeadaan darurat dikejar waktu tanggal 16 Agustus 2008 harusmembuat RUPS untuk penyesuaian Anggaran Dasar dan tidakbermaksud dan tidak ada agenda untuk pengalihan sahamsahamAlm.

Tanoa Haloppoan Panjaitan kepada salah seorang ahli warissebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pastiatau akta perdamaian yang disampaikan oleh ahli waris kepadaPerseroan.Bahwa karena keadaan mendesak itu dibuatlah RUPS Tergugat IVpada tanggal 14 Agustus 2008 dan diangkat Tergugat sebagaipengurus dan penerima titipan saham Alm.

RyanoSatrya Panjaitan untuk mengikuti RUPS PT. CRR;Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad RyanoSatrya Panjaitan tanggal 14082008Berita Acara RUPS PT. CRR tanggal 14 Agustus 2008Akta No. 51 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat olehMeissie Pholuan S.H., tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Cipta Rasa RupaKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU67996.AH.01.02. Tahun 2008Surat Panggilan ! No.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008 Tergugat dan tergugat Ill9.menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai BuktiP7 berupa Berita Acara RUPS Luar Biasa PT CIPTA RASA RUPA, dimanadalam Rapat tersebut tergugat IIl NY.

OSTINA EMANUEL PANJAITAN (TergugatIII) ;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut, diputuskan bahwa saham atasnama Drs.

Direktur Operasional pada setiap tahunnyaberhasil mendapatkan keuntungan bagi perusahaan/Tergugat I, bahwa dariprofit yang diperoleh perusahaan tersebut Penggugat menerima dividenbagian yang diberikan oleh Tergugat Il, Kemudian Penggugatmengkompensasikan dividen yang diperoleh tersebut untuk membayarsecara cicil nilai saham yang diberikan;Bahwa pada tahun 2007 (sesuai laporan/laba Perseroan periode 2004 2009) Penggugat telah berhasil melunasi setoran modal dimaksud sehinggatelah dinyatakan dalam RUPS

Tergugat IIagar membayar denda keterlambatan apabila Para Tergugat lalaimelakukan kewajibannya, per hari Rp50.000.000,00 sejak putusandibacakan atau sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Akta Pendirian PT Karya Lestari MakmurNomor 76/21/42004 dan Akta Nomor 61 Risalah RUPS

Pilar Papua belum terbentukkarena belum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupunRUPS Luar Biasa;Bahwa Para Penggugat sebagai pemegang saham (ahli waris dari Ir.Musdari) harus terlebin dulu menempuh penyelenggaraan RUPS sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi

Sehingga dapat mengakibatkanterganggunya dan terhambainya aktifitas usaha Tergugat ;Kemudian PenggugatPenggugat tidak berhak melarang Tergugatuntuk berhubungan dengan siapapun dan di dalam AnggaranDasar maupun RUPS PT. ALS, tidak ada larangan bagi Tergugatuntuk berhubungan atau bertemu dengan siapapun termasukdengan ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution.

Abdul Rahman yang lainnya, makapenghentian busbus tersebut tidak perlu lagi menunggudilakukannya proses RUPS dan dimusyawarahkan kepadaPenggugat ;Bahwa oleh karena ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution sendiriyang menghentikan BusBusnya untuk beroperasi, maka untukmengisi kekosongan BusBus pada Trayek/ ruterute perjalananyang selalu diisi oleh BusBus milik ahli waris Alm.

Nasir Nasution,sedangkan ahli waris yang lain saksi tidak tahu ;Bahwa saksi pernah mengikuti RUPS di PT. ALS pada saat pengangkatanChandra Lubis sebagai Direktur dan setelah itu saksi sering mengikuti PraRUPS ;Bahwa dalam Pra RUPS bulan Pebruari 2013 Guruh Nasution tidak adatetapi yang ada M. Nasir Nasution ;Bahwa saksi belum pernah melihat surat penyetopan atas nama Direktur/Komisaris ;Bahwa pada Pra RUPS tahun 2014 yang hadir dari ahli waris Alm.

Rachman Nasutionada 28 (dua puluh delapan unit ) ;Bahwa masalah penggantian kelayakan bus ada dibuat dalam RUPS,nanti dituangkan dalam operasional dan tehnisnya diserahkan kepadaDirektur Utama, saya pikir Direktur Utama tidak sewenangwenang sepertiyang diperkarakan ;Bahwa ada sebagian Bus yang dioperasikan oleh Guruh Nasution tidaklayak beroperasi ;Bahwa masalah RUPS tahun ini dibuat studi kelayakan dan dibuat panitia,disitulah dituangkan dalam satu daftar seperti kaca dan jok.

Rachman Nasution yang tidak jalanyang berwenang mengonirolnya adalah Kepala Personalia ;Bahwa menurut RUPS aturannya untuk mengisi trayek harus ada ijin daripemegang saham awal ;Bahwa saksi ada membaca sekilas surat pencabutan surat kuasa dimanapencabutan itu dilakukan dibawah tangan ;Bahwa yang menggunakan trayek atas operasional bus Alm. Abd.Rachman Nasution yang sudah di stop adalah PT. ALS dank arena sudahada RUPS maka tidak perlu ijin dari ahli waris Alm. Abd.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telahmengajukan permohonan pembuatan akta kepada saksi Notaris Netty MariaMachdar,SH untuk membuat pembuatan Akta Perubahan Pengurus danPeningkatan Modal Dasar, Modal Setor dan Komposisi Saham danPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatangan mundur yakni tanggal31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwa kelihatan sudah lamasebagai komisaris di

Selain itu PT.Purnama PutraMandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari 2009.Hal 3 dari 15 hal Put. No. 305/PID/2014/PT.DKIBahwa ternyata Terdakwa Ir.

Purnama Putra Mandiri dan AkteNotaris Netty Maria Mahdar, SH Nomor : 64 tanggal 31 Januari 2009tentang Pernyataan RUPS PT. Purnama Putra Mandiri kepada saksiHarjono Suwarno dan saksi Hani Untar guna meyakinkan PT. Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PTI. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Bahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT. Purnama Putra Mandiri, saksi Hani Untar selaku Direkturkeuangan PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telah memintakepada saksi Notaris Netty Maria Machdar, SH untuk membuat AktaPerubahan Pengurus dan Peningkatan Modal Dasar, Modal Setor danKomposisi Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatanganmundur yakni tanggal 31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwakelinatan sudah lama sebagai komisaris di PT.

PurnamaPutra Mandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir. Gunawan pada bulan April 2012 tanpasepengetahuan = saksiDjuwarwanti, bersama dengan saksi AbdulMunafri telah melakukan pertemuan dengan saksi Harjono Suwarno dansaksi Hani Untar keduanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan dari PT.Hal 7 dari 15 hal Put.

, adapun sepadannyaadalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Laut; Sebelah Selatan berbatas dengan Laut; Sebelah Timur berbatas dengan Laut; Sebelah Barat berbatas dengan Laut;Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tanggal 31 Oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acaradalam rapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:a. Pengantian Direksi Perseroan;Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015b.

Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan sehubungan denganterjadinya pemindahan hak atas saham milik Persero Robi Mayersya(Tergugat ) kepada Penggugat dst, sebagaimana dimaksud dalam aktaNomor 39, tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma,SH Notaris di Padang (vide surat bukti P.VIII),sehingga baru RUPS tanggal 31 Oktober 2008 keluar pengesahaan dariMENKUM dan HAM pada tahun 2009; Bahwa sebenarnya jauh sebelum Sertifikat atas tanah di Siloinakditerbitkan oleh

Fotokopi Surat Berita Acara RUPS Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2008yang dibuat dan ditandatangani Satria Darma, SH Notaris di Padang;2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009;3. Fotokopi salinan Putusan Pidana 578/Pid.B/2009/PN.Padang tanggal 17Desember 2009;4. Fotokopi Surat kwitansi pelunasan pembelian tanah Pulau Siloinaktanggal 6 November 2007;5.

Putusan Nomor 330 PK/Padt/2015Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 Akta Nomor 39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, S.H.

Artinya TERGUGAT memerintahkan TERGUGAT Ilmenjual ke2 (dua) SHM tanpa melalui RUPS atau tanpa/tidakpersetujuan dari Penggugat. Atau dengan kata lain bahwa PT. Bali lhaitidak pernah menjual atau tidak ada dalam RUPS Bali lhai untuk menjualtanah asset dari PT. Bali lhai. Yang mana kemudian TERGUGAT Ilmengontrakan tanah dengan 2 (dua) SHM yakni 1. SHM nomor: 2778dan 2. SHM nomor: 2778 kepada TERGUGAT VI selama jangka 30(tigapuluh) tahun.

SHM nomor: 2779tidak melaui RUPS PT. Bali lhai atau tidak persetujuan apalagi tidaksepengetahuan dari Penggugat sebagai Komisaris PT.

Balilhai dengan 2 (dua) SHM yakni SHM nomor: 2778 dan SHM nomor:2779 dengan luas tanah keseluruhannya 4.900 M2 (Empat ribuSembilan ratus meter persegi) tanpa persetujuan dari Penggugat atautanopa RUPS sebagaimana dimaksud dalam AD/ART PT.

Bali lhai.Bahwa TERGUGAT Ill tidak melakukan asas kehatihatian dalammembeli tanah tersebut, sebab secara nyata dan jelas bahwa tidak adadalam RUPS PT. Bali lhai atau tidak ada persetujuan dari Penggugatuntuk menjual tanah tersebut kepada orang lain atau pihak lain;Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan penjualan asset PT.

Bali Ihai, dan juga telah menjaminkan SHM Nomor2777 kepada Tergugat V dan menjual tanah SHM Nomor 2778 dan SHMNomor 2779 kepada Tergugat Ill tanoa persetujuaan Penggugat sebagaiKomisaris maupun persetujuan RUPS PT. Bali lhai.

Nomor 494 K/Pdt/201716.pemegang saham termasuk Termohon Kasasi didalamnya sebagaiKomisaris telah mengetahui dan menyetujui perihal: Perjanjian Sewa antaraPemohon Kasasi dengan Tergugat Il, yang mana hal tersebut jugadikuatkan oleh keteranganketerangan saksi dalam persidangan;Keterangan Saksi Slamat Simangunsong hal. 46 s/d 48 putusan a quo:Bahwa, saksi tahu dalam RUPS PT NLT Gasket setiap tahundisebutkan tentang Rental Pabrik (paragraf 10 hal. 46 putusan a quo);Bahwa, dalam RUPS semua pemegang saham

hadir (paragraf 11 ha.46 putusan a quo);Bahwa, tidak benar Penggugat tidak tahu harga sewa pabrik yang baru,karena setiap dalam RUPS disampaikan (paragraf 7 hal. 47 putusan aquo);Bahwa, saksi tahu secara lisan dari Mr.

"(paragraf 5 hal. 48 putusan a quo);Keterangan Saksi Pudjiono hal. 48 s/d 50 putusan a quo:Bahwa, PT NLT menyewa di lahan PT NALK sejak tahun 1997 denganbiaya sewa US$ 10,000 per bulan sampai dengan sekarang (paragraf 5hal. 49 putusan a quo);Bahwa, saksi pernah melihat akta hasil risalah RUPS (bukti TI18, buktiTI23, bukti TI29) yang menerima hasil RUPS tahun 2006, 2007, 2008,dan 2009 (paragraf 6 hal. 49 putusan a quo);Bahwa, benar saksi setiap bulan memberikan laporan bulanan ke parapemegang saham

telah setuju atas seluruh tindakan yang dilakukan olehPemohon Kasasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 14 tertanggal24 Juni 2010 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT NLT Gasket Mfg.Halaman 49 dari 65 hal.

Nomor 494 K/Pdt/2017Dimana RUPS tersebut dihadiri oleh 60% pemegang saham (sesuai denganketentuan kuorum Pasal 22 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTNLT Gasket Mfg Nomor 15 tertanggal 21 November 2012 (Bukti TI11) dandalam RUPS telah diputuskan yang pada pokoknya sebagai berikut: Rapat menerima dan menyetujui secara bulat Laporan Tahunan,Laporan Tahunan Direksi dan laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris untuk periode tahun 2006 dan 2007, termasuk LaporanKeuangan Perseroan periode 2006 yang

Pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 danPerseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia ;2ne nnn cnn n nn nnn nnn nnn nnn nncnnnb.

"Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa :"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negaraBahwa dari uraian Pasal yang terdapat Perjanjian Kerja Bersama telah terang dan jelas,dalam pemberian Pesangon Terlawan Tersita haruslah mendapatkan Persetujuan

Industri SandangNusantara pasal 11 ayat 2 huruf a angka 4 mensyaratkan Direksi harus mendapatkanpersetujuan RUPS untuk menetapkan penghasilan bagi pekerja yang melebihikewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan ;Untuk itu, Direksi dan Pekerja menetapkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) PerjanjianKerja Bersama, yang mengatur bahwa Pelaksanaan Pasal 72 ayat 1, Pasal 73 ayat 1dan Pasal 74 ayat 1, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan PemegangBerdasarkan hal tersebut, sangat jelas

Pemegang Saham/RUPS Perseroan, maka Pasal 72 ayat 1 PerjanjianKerja Bersama tidak dapat dilaksanakan ;8. Bahwa asetaset sebagaimana tercantum dalam Surat Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.18/Eks/2012/PHI.Sby joNomor 263 K/Pdt. Sus/2011 Jo. Nomor : 82/G/2010/PHI. Sby adalah sebagaiberikut : 222222222 nen n nnn ene enn nen nnn n nen nneeA. Berita Acara Eksekusi Tertanggal 18 Desember 2012, Asetaset yangtereksekusi berupa : 22222 nono n nnn nnn nnn nn1.

Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, NomorS466/MBU/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Perihal BesaranUang Santunan bahwa selaku Pemegang Sahara / RUPS PT.Industri Sandang Nusantara (Persero), kami belum pernahmemberikan persetujuan terhadap besaran uang pesangonPHK sebesar 75 kali penghasilan terakhir terhadap karyawanPT. Industri Sandang Nusantara (persero) dipabrik teks Tegal,Patal Cilacap, dan Patal Grati.

PGA, namun laporankeuangan oleh auditor tetap tidak dibuat dan RUPS tahunan yang diminta,tidak pernah diselenggarakan sampai hari ini.;Bahwa tibatiba pada bulan September 2012, dikirim Undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT. danpenunjukan Liquidator.

;Bahwa pada bulan Oktober 2012 Para Tergugat mengajukan PermohonanPenetapan No. 922 / Pdt.P / 2012 / PNJKT.BAR yang meminta kuorum PT.PGA untuk RUPS sebesar 66% yang bertujuan untuk membubarkan PT.PGA begitu saja, dengan mengabaikan hak dan kepentingan Penggugatsecara melawan hukum.

;Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 407/PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka romawi Ilbutir 18dan 14 yang menyatakan sebagai berikut:Bahve tibatiba pada bulan September 2012, dikirim undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT danpenunjukan liquidator.Tentu saja Penggugat tidak menyetujui adanya RUPS Luar Biasa tanpa adaterlebih dahulu RUPS tahunan& pembuatan laporan keuangan perusahaanyang dibuat auditor publik, karena bagaimana

perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.

;Terhadap alasan tersebut Tergugat telah keliru dan salah kaprah dalammemahami dan menerapkan Pasal 14 UU No. 19/2003 yang menyebutkan:(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan

Mengenai Legal Standing Menteri dalam RUPS baik dalam halseluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan pemegang sahampada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruhsahamnya dimiliki oleh Negara;b. Mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan kuasa denganhak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untukmewakilinya dalam RUPS;c.

Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusimenyatakan ...Penerima Kuasa yang mewakili Menteri dalam RUPSHalaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.tersebut tidak boleh bertindak langsung mengambil keputusanmelainkan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri terlebihdahulu sebagai pemberi kuasa...dst, selanjutnya dalampertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan ...Namun, jikamenteri tidak hadir dalam RUPS tersebut melainkan memberi kuasadengan hak subsitusi (entah kepada

Adhi Persada Properti selaku kuasa kepada Penggugatmelainkan persetujuan menteri tersebut ditujukan/dimaksudkan bagipenerima kuasa yang mewakili Menteri dalam suatu RUPS dalam mengambilkeputusan;Lebih jauh lagi, persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dalamhal adanya pengalihan aktiva (tanah) sebagaimana yang dinyatakan didalam Obyek Sengketa pada alasan kedua tersebut hanya terhadappengalihan Aktiva Tetap, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 2ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No

padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),wajib terlebin dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambilkeputusan dalam RUPS mengenai:a. perubahan jumlah modal;b. perubahan anggaran dasar;c. rencana penggunaan laba;d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan

Direksi dan Komisarisbelumlah mendapat gaji dari PT BWR karena anggaran dasar dan rumahtangga belumlah disahkan RUPS Perdana;4. Tidaklah pernah kami menikmati sarana yang dapat secara leluasa kamigunakan laksana direksi dengan pranata yang memadai bagi seorang direksisebuah PT yang siap beroperasi, kecuali PT yang justru menyedotsumberdaya waktu, tenaga, ilmu dan segala sarana pribadi yang kami milikiagar la dapat tegak berdiri.

Penerimaan oleh Pemerintah Kota Batu, dengan merubah komposisi saham,ataupun Penerimaan oleh PT Batu Wisata Resource maka haruslah diikutidengan penyelenggaraan RUPS yang menentukan hak dan kewajiban parapihak termasuk di antaranya menentukan kedudukan akun hutang afiliasidireksi, sebagai pertanggungjawaban direksi dalam mempertahankankelangsungan hidup perusahaan.

Persetujuan komisarisdilakukan pada saat RUPS Perdana diselenggarakan, dan selama fasepersiapan dimaksud tidak ada upaya pemberhentian sementara baikoleh RUPS maupun Komisaris karena tindakan yang dilakukan olehdireksi (sebagaimana dimaksud Pasal 105 UndangUndang RI Nomor40 Tahun 2007);Seluruh tindakan yang dilakukan direksi yang melaksanakan tugassebagai kuasa calon pendiri yang belum mendapat pengesahan menjaditanggung jawab pribadi direksi apabila RUPS Perdana menolak tahapanperencanaan yang dilakukan

oleh direksi, (Pasal 13 dan Pasal 14UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007);RUPS perdana yang tidak dapat terselenggara, karena tambahan modaldisetor pemerintah Kota Batu tidak pernah terjadi.

Bukti B5, Dokumen Persiapan RUPS dan Bukti Dli. Dokumen PenyesuaianStrategis PT Batu Wisata Resource Menyampaikan secara utuh posisiaktivitas kerjasama investasi senilai Ro247.000.000,00 kepada 10 kelompokkreatif masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dan materiPersiapan RUPS Perdana. Bukti B5 menunjukkan senyatanya bahwaaktivitas dimaksud telah diketahui oleh Pemegang Saham dan Komisarispada saat rapat RUPS Perdana pada tanggal 15 Juni 2015.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.Bth/2018/PN Lwktanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah

,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT.

,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta Nomor: 03 Tanggal 7 Januari2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH;.

Bahwa RUPSLB 2222016 dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPSwajib didahulul dengan pemanggilan seluruh pemegang saham.

PT MSP.Bahwa terkait RUPS suatu perusahaan terlebih perusahaan pemegangIUP OP, wajid memenuhi prosedur yang ditetapkan peraturan perundangundangan.Berdasarkan hal tersebut maka Akta No. 4/2014 Tidak Sah KarenaBertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.

Bukti TII6 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor 04 Tanggal 6Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta PTMulti Sarana Perkasa;7. Bukti TII7 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor 05 Tanggal 30Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta;Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi8. Bukti TII8 : berupa fotocopy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual BeliNomor 21 Tanggal 19 Desember 2016;9.