Bahwa demi mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya maka + padattahun 20062008, dan 20112013 Penggugat pergi untuk bekerja keSingapura. Namun pada saat Penggugat pulang untuk cuti, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat bukannya semakin adem ayem dan guyup rukun,melainkan perselisinan dan pertengkaran semakin sering terjadi hingga rumahtangga tersebut nyaris berada diambang pintu kehancuran;.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Perusahaan STTPLN tahun 20112013 (TII9)berbunyi: khusus tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrutdari pensiun PT PLN (persero) atau instansi lain maka akan diberlakukanketentuan sendiriKarena yang direkrut adalah pensiunan tentunya telah berusia di atas 55tahun;4. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Perusahaan STTPLN tahun 20112013(TIl9) dan (P.22) berbunyi: pegawai dan pekerja disertakan padaprogram jamsostek di PT Jamsostek;5S.

Ketentuan bahwa Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 ayat (1)huruf c Peraturan Perusahaan STTPLN tahun 20112013 yang mengaturbahwa pegawai yang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanyatanpa penetapan khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetapyang direkrut dan pensiunan PT PLN (Persero) atau instansi lain makaakan diberlakukan tersendiri berlaku juga pada Penggugat dan olehkarenanya dalam hal pesangon Penggugat diberlakukan ketentuantersendiri.

Ketentuan bahwa Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 ayat (1)huruf c Peraturan Perusahaan STTPLN tahun 20112013 yang mengaturbahwa pegawai yang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanyatanpa penetapan khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetapyang direkrut dari pensiunan PT PLN (Persero) atau instansi lain makaakan diberlakukan tersendiri berlaku juga pada Penggugat dan olehkarenanya dalam hal pesangon Penggugat diberlakukan ketentuantersendiri.

Anak1, Lahir di Kuala Secapah, 20112013;@ 2. Anak2, Lahir di Pontianak, 08022017;4. sekarang anak tersebut berada di bawah hadanah (asuhan) Penggugat5. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan danpertengkaran ;6. Bahwa, penyebab perselisishan dan pertengkaran tersebut adalah :@ Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir (ekonomi) kepadaPenggugat;@ Tergugat cemburuan;@ Tergugat banyak aturan;7.

Nasrudin mengatakan bahwa per masalahan hubungan industrial Penggugat telahdiserahkan ke HRD Departemen.Bahwa hal ini menimbulkan suatu kerancuan karena HRD Manager memberikan SuratPanggilan Kerja, namun Departemen dimana Penggugat seharusnya bekerja sudah tidakmembutuhkannya dan telah menyerahkan segala Hubungan Industrial kepada HRDDepartemen.Bahwa Penggugat telah melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Bersama Tahun 20112013,Pasal 67 ayat 2c yang berbunyi1 :2) Seorang bawahan dalam bekerja wajib

PENGGUGAT biasabekerja sebagaimana mestinya, sehingga sangat berdasar kepada PENGGUGAT diberikan Surat Peringatan IJ, Surat Peringatan III, Surat Panggilan bekerja I, SuratPanggilan bekerja II , dan Surat Pemberitahuan Dianggap Mengundurkan Diri,tanggal 10 Juni 2011 sebagaimana tersebut pada point 4 diatas, yang demikian makaadalah sah dan patut menurut hukum bahwa hubungan kerja antara PENGGUGATdengan TERGUGAT diputus karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuaiPerjanjian Kerja Bersama Tahun 20112013

maka sepatutnyalah PENGGUGAT menanyakan langsungkepada HRD TERGUGAT tentang Surat Panggilan Kerja dan tidak serta mertalangsung berada diruang kerja karena permasalahan PENGGUGAT sudah lingkupdari HRD Departemen TERGUGAT yang nantinya tentu akan melakukan pembinaanterlebih dahulu kepada PENGGUGAT, dan oleh karena PENGGUGAT tidakmenanyakan kepada HRD Departement TERGUGAT maka jelas dan tidakterbantahkan sikap arogan PENGGUGAT yang memang sudah tidak peduli lagidengan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 20112013

Sejaktanggal : 14112013 s/d tanggal : 03122013.Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20112013 No. 1803/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 20112013 s/d tanggal19122013.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19122013 No.1803/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hoirul bin Mistam) danPemohon II (Siti Maimunah binti Giman) yang dilangsungkan padatanggal 20112013 di wilayah Kantor Urusan Agama KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember;3.

APT.MM Ketua Koperasi Karyawan Bio Farma(K2BF) Periode 20112013, bertempattinggal di Jl.Pasteur No. 28 Bandung, yangselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:DR.

JBahwa Penggugat adalah selaku Ketua Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)Periode 20112013, yang diberi wewenang menjalankan amanat hasil RapatUmum Anggota K2BF tanggal 16 Maret 2010 dan Rapat Umum Anggota LuarBiasa, pada tanggal 28 Januari 2011, lebin khusus dictum memutuskan danmenetapkan pada halaman 2 Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa K2BFTahun 2011 Tentang Hasil Audit Investigasi K2BF Tahun 20022008;Bahwa Tergugat berdasarkan notulensi RAPAT ANGGOTA Tahun 2005, padatanggal 12 Maret 2005, telah

Andre Allan; Bahwa kepatuhan Penggugat dalam menjalankan proses prosedur yangsudah disepakati dari PKB periode 20112013, dari mulai pelaporanlangsung lewat telepon hingga pengisian formulir cuti sakit berdasarkansurat ijin sakit yang telah dikeluarkan oleh seorang dokter, tetapil semuatelah diabaikan oleh Tergugat melalui Monica Bing atasperintahAshokanKrishnan selaku Front Office Manager (FOM) guna memaksamemberikan surat peringatan sepihak terhadap Penggugat; Bahwa Tergugat melalui Roni Tricahyono

No. 54/G/2014/PHISby.2021101112131415Fotocopy Surat Penggugat Nomor : 05/SPMHSS/X/2013 tertanggal 09Oktober 2013 perihal : Klarifikasi Pemotongan Gaji sepihak, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P5;Fotocopy Surat Penggugat Nomor : 08/SPMHSS/X/2013 tertanggal 16Oktober 2013 perihal : Klarifikasi Pemotongan Gaji sepihak sertapenyebaran fitnah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P6; Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 20112013, Pasal 15,BAB V hal 14 tentang Ketidakhadiran Pasal 24, BAB

No. 007/PHI/I/2014 tentang perselisihan hak, yangselanjutnya diberi tanda Bukti p23;Print dari website http ://www.posindonesia.co.id tentang status kiriman resinomor 971706804 tidak ada yang telah dijadikan bukti Tergugat T9, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P24; Print dari website http ://www.posindonesia.co.id tentang status kiriman resinomor 970149497 tidak ada yang telah dijadikan bukti Tergugat T12, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P25; Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 20112013

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalilbantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan suratsurat bukti berupafotocopy Bukti T1 sampai denga T17, yang telah diberi materai cukup dandicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kecuali bukti T3 yang tidak ada aslinyayaitu sebagai berikut : 1 Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ShangriLa Hotel SurabayaPeriode Tahun 20112013, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T1; 2 Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ShangriLa Hotel

KaltimJasa Sekuriti yang ditelah dibuat dalam PKB periode 20112013 besertadengan Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor06/SK/DIR/I.2012 tertanggal 2 Januari 2012 dan Nomor 08/SK/DIR/II/2012Halaman 3 dari 36 hal.Put.Nomor 1134 K/Pdt.SusPHI/2017tertanggal 1 Februari 2012, dalam perselisihan tersebut Para Penggugatpada tanggal 27 Oktober 2015 yang diwakili oleh Serikat Pekerja KaltimJasa Sekuriti mengajukan surat kepada Direktur PT.

Kaltim Jasa Sekuritiperihal pembayaran Insentif yang tidak sesuai dengan isi dari PerjanjianKerja Bersama (PKB) periode 20112013 tertanggal 24 November 2011,bahwa PKB Periode 20112013 antara Serikat Pekerja Kaltim Jasa Sekuritidengan PT.

Dimana Tergugat telah melanggar kesepakatan dalam PerjanjianHalaman 14 dari 36 hal.Put.Nomor 1134 K/Pdt.SusPHI/2017Kerja Bersama periode 20112013 Bab X Pasal 38 ayat (2) berbunyi;oerusahaan memberikan Bantuan Biaya Perjalanan Cuti (BBPC) tahunankepada Karyawan yang sesuai Surat Perjanjian Kerja PT. Pupuk Kaltim berupauang sebesar 1 (satu) kali upah kotor, terhitung hak cuti yang jatuh tempo 26Desember 2011 dan seterusnya, dengan komponen BBPC karyawan non shiftdan shift disamakan.

Kaltim Jasa Sekuriti periode 20112013 tetap berlaku sampaidengan adanya PKB PT. Kaltim Jasa Sekuriti yang baru;3. Penurunan kesejahteraaan pekerja selama setahun akan diusulkan olehManajemen PT. Kaltim Jasa Sekuriti kepada PT. Pupuk Kaltim;6.

dari 33 Putusan No. 06/G/2012/PTUNPDGuntuk mendapatkan dokumen tersebut namun sampai saat ini tidak diberikan olehTergugat , oleh karena itu menurut hukum masih dalam batas waktu yangditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, beserta unsurunsur lainnya yaitu telah merugikan Penggugatdengan tidak dapat mengerjakan Pembangunan Perkantoran Pemerintah KotaPadang ( Kantor Walikota) Tahun Anggaran 20112013

membuktikan bahwa Wakil Walikota Padangmenjawab tindak lanjut sanggahan banding juga sudah melampaui batas waktuyang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimanakami kutib di atas, maka menurut hukum Tergugat telah gagal melaksanakanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam proses lelang PembangunanHalaman 5 dari 33 Putusan No. 06/G/2012/PTUNPDGPerkantoran Pemerintah Kota Padang ( Kantor Wilkota) Tahun Anggaran 20112013

pemenuhan persyaratan kualifikasi,hal ini juga dijelaskan dalam surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia Nomor : B5612/LKPP/DIV.1.1/12/2011, tanggal20 Desember 2011, Hal Saran dan Rekomendasi, oleh karenanya sudah cukupjelas dan terang yang pada pokoknya Penggugat telah memenuhi semuapersyaratan dalam pelelangan aquo dan menurut hukum seharusnya dinyatakanlulus dan berhak mengerjakan Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kota Padang(Kantor Walikota) Tahun Anggaran 20112013

Bahwa mengingat keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan Penggugatyang terabaikan dan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yangberlaku dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Perkantoran Pemerintah KotaPadang (Kantor Walikota) Tahun Anggaran 20112013 (tahun jamak),berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan PermohonanPenetapan Penundaan

Muhammad Hasan sebagai ayah dari Muhammad Alfian Sauri anak sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301-LT-20112013-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 20 November 2013 dibetulkan menjadi H. HASAN;3.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama orangtua anak Pemohon yang bernama Betria Saftra yang benar adalah Fitra dan Safril;
3. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua anak Pemohon tersebut diatas dalam dokumen kependudukan anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-20112013-0005 atas nama Betria Saftra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dari

tindakanmembiarkan (tidak memberitahukan kepada atasan) adanya usahapenggelapan atau pencurian Pupuk NPK dan/atau Tergugat tidakmelakukan pekerjaan dengan baik,efisien dan penuh tanggung jawabdibawah pimpinan perusahaan sehingga telah menyebabkan pupuk NPK7,9 ton hilang, yang berakibat perusahaan mengalami kerugian sebesarRp.29.077.500, (dua puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratusrupiah), oleh karena itu Tergugat telah melanggar Perjanjian KerjaBersama PT.Arara Abadi Periode Tahun 20112013

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT.Arara Abadi Periodetahun 2011 2013 Pasal 50 ayat (1) Penggugat tidak pernah memberikansurat teguran bahkan SP.1, SP.II dan SP.IIIl kepada Tergugat.Artinya,Penggugat telah mengabaikan Perjanjian Kerja Bersama yang dimaksuddan Penggugat sama sekali tidak ada dasar hukum yang cukup kuat danjelas untuk menyatakan Tergugat telah melanggar Perjanjian KerjaBersama PT.Arara Abadi Periode Tahun 20112013, bahkan Penggugatbelum mengikuti ketentuan UndangUndang No

Andreas Hermanto S,MA di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 02 November 2013 dan dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 November 2013 dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 3603-KW-20112013-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI:

• Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
• Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan tanggal 15 November 2013sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-20112013-0006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama orangtua anak Pemohon yang bernama Betria Saftra yang benar adalah Fitra dan Safril;
3. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua anak Pemohon tersebut diatas dalam dokumen kependudukan anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-20112013-0005 atas nama Betria Saftra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dari

patut dan tertulis melalui jasa pengiriman suratresmi TIKI JNE, maka Penggugat Rekonvensi (Terggugat Konvensi)berpendapat jika Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah memenuhikwalifikasi pekerja yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana yang diaturdalam Pasal 168 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;2 Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berpendapat jika Penggugat Konvensi(Tergugat Rekonvensi) telah melanggar peraturan perusahaan PT.MenaraPeninsula Hotel Nomor 3210/2011 periode 20112013

kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikanputusan sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telahmemenuhi kwalifikasi pekerja yang dianggap mengundurkan dirisebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;3 Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) juga telahmelanggar Peraturan Perusahaan PT.Menara Peninsula HotelNomor 3210/2011 periode 20112013

Asli Surat Keterangan Nomor: 379/X1I/2013 yang dikeluarkan olehKepala Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan,tanggal 20112013, yang selanjutnya ditandai dengan P.3; IRKGIAIS peeceeree ter eceneee nena ener eoenenneneneeeemeen1.

JAYA MANDIRI AGUNG 004.000 20112013 373,605,966CV. GEMILANG JAYA 02.312.632.92 MANDIRI 004.000 2013 45,039,791418,645,757 Halaman 5, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG b. Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepadaNPWP 01.317.779.5018.000 :PT VIRQUARIA dengan No. Nama PKP Penerbit NPWP Tahun Pajak Nilai PPN1 CV. BESTRI SELARAS 023125347004. 000 20112012 264,574,41921.059.961.92 PT. CITRA RAYA MANDIRI 004.000 20122013 111,074,15502.010.249.73 CV.

Nama PKP Penerbit NPWP Tahun Pajak Nilai PPNPT METRA KARYA1 PERKASA 01.321.320.2004.000 2011 27,033,000CV KARYA INDAH 02.010.249.7004.000 20112013 21,079,700PT FAZRI JAYA ABADI 02.312.776.4004.000 2011 26,282,750PT.TRIMARGA SUKSES4 AMANTA 02.312.985. 1004.000 2013 7,745,0005 CV.MANDIRI JAYA 02.313.018.0004.000 20112013 19,930,500PT BERDIKARI KARYA6 MANDIRI 02.321.388.8004.000 2011 5,376,0007 PT LAUTAN EMAS 02.460.227.8086.000 2012 24,197,5008 PT AFB INDONESIA 31.169.725.4028.000 2012 58,009,988189,654,438

Bahwa terhadap dalil gugatan poin 8 Penggugat yang beritikad baik, tentu sadardan tidak mau melakukan suatu tipu muslihat untuk mencari keuntungan dalammenyikapi tuduhan pelanggaran disiplin ini, sebab jawaban tuduhan yang dibuat olehTergugat dalam situasi jiwa yang tidak stabil, tidak ada tempat untuk berkonsultasi,tidak ada perlindungan hukum untuk pekerja/Tergugat yang notabene awam hukum,sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam PKB Penggugat periode 20112013,kalaupun Penggugat sudah terlanjur

Demikian pula dalam Perjanjian Kerja Bersama periode 20112013 antaraPT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. dengan serikat pekerja PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk. Disebutkan pada halaman kata pengantar bahwa kesepakatan1415bersama tersebut merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yang pada prinsipnya merupakan acuan dalam membinahubungan industrial yang harmonis. UndangUndang dan PKB tersebut merupakanimplementasi dari pasal 28 D ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama periode 20112013 antara PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok (yang sudah didaftarkan ke Dirjen PPHI) bab XIII pasal 34 (1)(hak dan kewajiban perusahaan) huruf f, mengatur bahwa "Perusahaan memberikanbantuan dan perlindungan hukum kepada pekerja. Bab XIII pasal 35 (1) (larangan bagipekerja dan perusahaan) huruf g, disebutkan "Perusahaan dilarang melakukanintimidasi kepada pekerja dan atau keluarganya serta huruf disebutkan Pengusaha dilarangHal. 18 dari 59 hal.