Ditemukan 1749 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danau datar data datu dalam
Register : 30-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 320/Pid.B/2020/PN Sbr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ASEP KURNIA, SH
Terdakwa:
DUKI Bin ASLAM
519
  • Orang yang melakukanperbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itumengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yangtimbul daripadanya;Menimbang, bahwa maksud unsur melawan hukum atauwederrechtelijk adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelakuatau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundangundangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan datau kelayakan) ataubertentang dengan hak orang lain;Bahwa perkataan memiliki
Putus : 15-06-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 70/Pid.B/2017/PN Pms
Tanggal 15 Juni 2017 — - JEFRI SYAHPUTRA SIMANUNGKALIT ;
185
  • Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu datau jabatan palsu;7.
Register : 28-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 395/Pid.B/2019/PN Mtr
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.LALU JULIANTO,SH.
2.NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH.
3.DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
BERI SATRIA Alias BERI
188
  • Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambilbarangbarang milik Saksi tersebut;Bahwa ketika Saksi tidur pintu gerbang Mess dan pintu kamar Saksidalam keadaan dikunci namun jendela kamar Saksi dalam keadaantertutup tidak terkunci;Bahwa ketika kejadian yang rusak hanya posisi jendela dan pintukamar Saksi yang awalnya dalam posisi tertutup saat Saksi bangunsudah dalam keadaan terbuka;Bahwa di Mess ada terdapat CCTV yang berfungsi memantau keadaanseputaran mess ketika Saksi beristirahat datau
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1868 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KERJASAMA OPERASI PT ADHI REALTY - PT EDEN CAPITAL INDONESIA
22073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPNdan PPnBM menyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;b.
    Ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa KenaPajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelumdimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidakberwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saatterutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;Memori Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) :Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena
Register : 16-08-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 B/PK/PJK/2012
Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK vs PT. CAKUNG PERMATA NUSA;
19336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP549/Pj./2000Tentang Saat Pembuatan,
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1869 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KERJASAMA OPERASI PT ADHI REALTY - PT EDEN CAPITAL INDONESIA
23546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPNdan PPnBM menyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;b.
    Ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa KenaPajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelumdimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidakberwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saatterutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;Memori Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) :Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
2612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
Putus : 18-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116/B/PK/PJK/201
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
Register : 12-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TILAMUTA Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tmt
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMADONG, SH
2.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Ramli Hodiyo Alias Ramu
2820
  • Saksi SUHARTO DATAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebumilik PT. Pabrik Gula Gorontalo, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018yang terletak di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo;Bahwa awal mulanya saat itu Saksi selaku mandor perkebunan wilayah desatangga jaya milik PT.PAbrik Gula Gorontalo melintas di areal perkebunan danSaksi mendapati ada lahan tebu milik PT.
Register : 19-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PA LIMBOTO Nomor 48/Pdt.P/2015/PA Lbt.
Tanggal 7 Juli 2015 — - MYRNA OTAYA binti RAHIM OTAYA
425
  • DJARNAWI DATAU, S.Ag. Perincian biaya :1 Pendaftaran : Rp 30.000, 2 ATK : Rp 50.000,3 Panggilan :Rp 85.000,4 Redaksi : Rp 5.000,5 Meterai : Rp 6.000.JUMLAH :Rp 176.000, (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
Register : 03-01-2022 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA GORONTALO Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo
Tanggal 13 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
4522
  • Abdul Rahman Djibran dan Almarh.Aimani Datau, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh LurahMolosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;2. Fotokopi Formulir Laporan Kematian nomor : 474/PEM/654/2013An. Aisyah Djibran yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao, tanggal 05 Juli2013;3. Fotokopi Laporan Kematian Nomor : 474/PEM/Bwo/653/2013, an.Umar Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao tanggal 05 Juli2013;4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474/PEM/264/2008, an.
Register : 07-08-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 27-12-2012
Putusan PTA GORONTALO Nomor 11/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo
Tanggal 6 September 2012 — RATNA LAHATI, DKK VS ANICO DAMA, DKK
8027
  • Menetapkan sebidang tanah kintal seluas lebih kurang 435 m2 dan diatasnyaoleh Penggugat II telah didirikan rumah permanen seluas lebih kurang 54 m2terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengasn tanah sawah milik Giasi Dama;Sebelah Timur berbatas dengan tanah kintal milik Nenek Sango;Sebelah Selatan dengan tanah milik Djuma Datau;Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dyjenab Nusi;Karena telah dijual oleh Almarhum Giasi Dama
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEKAR ARMADA JAYA
7038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2015Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;Pasal 13 ayat (1):Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;Pasal 13 ayat (3):Apabila pembayaran
Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 220/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 18 Agustus 2015 — 1. SULIYAH MAMIJEM ALIAS SULIYAH, dkk melawan 1. KASIYAH, dkk
3822
  • Bahwa Pembagian Tanahtanah pada : huruf a s/d huruf datau "OBYEK SENGKETA" tersebut dilakukan dengan carakekeluargaan dan tercapailah kesepakatan jika ParaPenggugat (Penggugat dan Penggugat Il) mendapatkantanah darat pada huruf a dan huruf b serta huruf csedangkan Adim Rijanto (alm) dan Sumarto Watim (alm),Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan No. 220/Pdt/2015/PT SMGmendapatkan bagian tanah sawah pada huruf d, Namunbagian dari Sumarto Watim (alm) semasa hidupnya telahdijual) lepas kepada Adim Rijanto
Register : 24-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN MARISA Nomor 59/PID.B/2014/PN.MAR
Tanggal 6 Nopember 2014 — PIDANA - HARTONO RAHMAN alias HARTONO alias NONU
5911
  • AKBAR DATAU, SH. Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Marisa dan Terdakwa tanpa dihadiri olen Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisFIRDAUS ZAINAL, SH. MOHAMMAD SYAFII, SH.DONNY, SH. 19r
Register : 13-06-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Stg
Tanggal 18 Juli 2013 — RIO USMAN KUTUT alias LODO bin AJUNG EFENDI
287
  • Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum ;Ad.5.Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuandari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
Putus : 16-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 249/Pid.B/2015/PN.Sda.
Tanggal 16 Juni 2015 — SUHARTONO
5616
  • Dalam pembesukan di lapas ada peraturannya atas jam kunjungnya untuk jamberkunjung besuk sejak jam 08.000 Wib s/d 12.00 wib dan sistem lama besukdibuat bergelombang 1 jam dan sampai terahir masuk jam 11.00 wib s/d 12.00wib setelah itu tidak diperbolehkan besuk ; Pembesukan daftar di tempat pendaftaran kunjungan kalau setatusnya masihtahanan pembesuk hanya membawa surat kunjungn dari identitas yang dilakukan penahanan serta kartu identitas KTP datau SIM sedangkan narapidana hanya membawa idebtitas
Putus : 18-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd
104120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/III/2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja Dinas Pendidikan KabupatenBone Bolango TA. 2011, dengan susunan panitia, sebagai berikut :e IRMAN, S.T.
    DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal O06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/III/2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja Dinas Pendidikan KabupatenBone Bolango TA. 2011, dengan susunan panitia, sebagai berikut :e IRMAN, S.T
Putus : 15-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322/B/PK/PJK/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — PT. ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran