Identitas berupa KTP bagi seluruh Pemegang saham dan seluruhSsusunan Pengurus Perseroan bagi Pemilik tanah berbentukPerseroan dengan kelengkapan, Akte Anggaran Dasar Perseroan,Akta RUPS pelepasan asset Perseroan;c. Surat Sporadik diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camatsetempat;d. Surat Keterangan Tidak Sengketa serta suratsurat lain yang terkaitdengan tanah;e. Akta Pelepasan Hak dan/atau Pengoperan Hak telah selesaidilakukan;f.

Identitas berupa KTP seluruh pemegang saham danseluruh Susunan pengurus Perseroan bagi pemilik tanahberbentuk Perseroan + Akta AD, Akta RUPS PelepasanAset Perseroan;c. PBB atas tanah sudah terbit;d. Surat Keterangan tidak sengketa serta suratsurat lainyang terkait dengan tanahtanah tersebut.Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah hargakeseluruhan dengan syarat :a. Persetujuan RUPS atas Pelepasan Aset perseroan bagipemilik tanah yang berbentuk perseroan;b.

tanggungan, menerima uang pembayarantanah dari pihak manapun, mengalihkan Tanah kepada Pihak lain, apalagidengan memberikan kuasa menjual Tanah Asset Perseroan, dimanamerupakan Fakta Notoir sebagai syarat untuk menjual asset Perseroantentu harus dilakukan berdasarkan Pasal 102 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satunya pengalihanAsset perseroan baik berupa benda bergerak maupun benda tidakbergerak dilakukan dengan prosedur Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan (RUPS

, karena faktanya Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran dariTergugat, memberikan kuasa jual ataupun mengetahui transaksisebagaimana Akta Perjanjian Pendahuluan dan Akta Addendum;Bahwa Turut Tergugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas yangmana untuk pengalihan asset perusahaan memerlukan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham sebagaimana Pasal 102 ayat 1 huruf a UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakanDireksi wajid meminta persetujuan RUPS

untukmengalihkan kekayaan perseroan dan dipertegas oleh bukti TTI2 dalamPasal 12 ayat (2) huruf a menyatakan : Direksi wajib memintapersetujuan RUPS untuk menjual/mengalihkan sebagian asset kekayaanPerseroan, sehingga Para Pembanding / Para Turut Tergugatmerupakan badan hukum yang dalam pengalihan asset perseroannyamemerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang faktanyatidak terpenuhi dalam bukti P16 dan P16A sebagaimana bukti tersebutdijadikan pertimbangan oleh Judex Factie dalam memutus

Padahal, ketentuan perundangundanganyang mendasari kewajibanCSR bagi perseroan adalah UUPT tahun 2007dan PPNo.47 Tahun 2012, yang secara tegas menyebutkan :Tanggungjawab sosial dan linkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencanakerja tahunanperseroan setelah mendapat persetujuan Dewan komisarisatau RUPS.

Jadi, sangatlah jelas bahwa ketentuan perundangundanganmenyiratkan persoalan CSRatau TJSL secara tegas disebutkan olehUndangundang merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksisetelah mendapat persetujuaan Dewan Komisaris atau RUPS, bukankewajiban "pembayaran"CSR/TJSL yang harus diserahkan kepada parapengugat.

Artinya, persoalan CSRmerupakan komitmenTangung Jawab Sosial dan Lingkungan yangharusdiprogramkan dan dilaksanakan Direksi setelah disetujui oleh DewanKomisaris atau RUPS.

Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja.

Bahwa program kemudian dilaporkan perusahaan setiaptahun di RUPS, dan apabila ingin mengetahui apakah barang ini jalan atau tidakHalaman 67 dari 79 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal.tinggal periksa laporan itu bagaimana realiasasinya, apakah tidak jalan karenaperusahaan atau proposal masyarakat yang tidak valid.

Permintaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas;Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi memutuskan untuk menonaktifkan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi sebagai direksi dan meminta komisaris perusahaan untukmengadakan RUPS pada tanggal 8 Februari 2013 dengan agenda untukmeminta pertanggungjawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensisebagai direksi dan meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Akan tetapi pada hari RUPS tersebut dilaksanakan,Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir dan hanyamengirimkan kuasa hukumnya;.Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidakpernah melakukan pertanggungjawaban maupun mengembalikan dokumendokumen perusahaan serta sertifikatsertifikat tanah perusahaan tersebut;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangHalaman 7 dari 17 hal. Put.

Kasasi selaku Direktur dapat danberhak atas gaji dan tunjangan hanya saja yang mana mengenai jumlahnyaberapa, baru ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ataudilimpahkan kepada komisaris;Bahwa selama menjabat menjadi Direktur di PT Maluku Divers (TermohonKasasi) Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan gaji dan tunjangan yang menjadihaknya sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan a quo, dengan dasarPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;Bahwa dikarenakan tidak pernah ada RUPS

perobulan Endah Nur Fitrie Wahyuningsih (in casu:Pemohon Kasasi) selaku Direktur pada Termohon Kasasi tertanggal 19Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani di Denpasar oleh IndahNugraheni selaku Komisaris Termohon Kasasi yang ditandai dengan bukti P22, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Ambon dalam persidangan;Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang hanyaberdasarkan kepada karena tidak pernah diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Bahwa, Penggugat pada saat itu bersamasama dengan Komisaris danberdasarkan hasil rapat para pemegang saham yang mewakili semua sahamdengan hak suara dan keputusan disetujui telah dengan suara yang bulat,sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehinggapada saat itu Penggugat atas nama perseroan PT. Hamparan PancaranChemindo (PT.

HPC), telah mengagunkan asetaset perseroan sebagaijaminan hutang kepada Tergugat Il, yang mana Penggugat tetap berpijakkepada anggaran dasar dan dengan dasar itikad baik, kehatihatiandan penuh(tanggung jawab demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan, sebagaimana bunyi/isi pasal 13 (2), (3) Undang UndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :Ayat 2 ;RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggaraHal. 2 dari 25 hal. Put.

No. 1100 K/Pdt/2011kan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelahperseroan memperoleh status hukum ;Ayat 3 ;Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPSdihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan haksuara dan keputusan disetujui dengan suara bulat ;.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 28, tertanggal 23 Oktober 2004 dihadapan Haji Rusman yang bertindak berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegen Klas 1A Medan tanggal 7 Oktober 2004 Nomor 18/Not/2004/PN.Mdnsebagai pengganti sementara dar DjaidirSH., Notars di Medan, telahdilaksanakannya Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) Para Pemegang Saham ;. Bahwa, Penggugat masih sebagai Direktur PT. Hamparan PancaranChemindo (PT.

No. 1100 K/Padt/2011dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujuidengan suara bulat ;Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan dan telah ditegaskan pada Berita AcaraRapat Nomor 28, tertanggal 23 Oktober 2004 di hadapan Haji Rusman yangbertindak berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Medantanggal 7 Oktober 2004 Nomor 18/Not/2004/PN.Mdn sebagai penggantisementara dari Djaidir,SH., Notaris di Medan, telah

SE sebagi direktur untuk mengikuti rapat RUPS (rapat umumpemenggang saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempat Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru SH.MH.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapat undanganke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25 Februari 2013 tempatyang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru SH.MH;Bahwa pada tanggal 5 maret 2013 Penggugat kembali menyampaikan suratkepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru SH. MH.

Agardapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugat kepada Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan aturan UUtenaga Kerja yang berlaku, namun hal ini pun tidak di tanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yang tertanggal20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS pada tanggal 6 Maret 2013tempat Kantor Notaris Tb.

Lukman Suheru SH.MH.Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undagan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan pada tanggal 27Mei 2013;Bahwa setelah Undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugat selaluberusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidak ada rapat samasekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalam undagan tersebutPenggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan

Gajah Katulistiwa Andalan Bersamayang ditanda tangani oleh Saudara Ahmad Jazuli, SE sebagai direktur untukmengikutit RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di Kaantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat menyampaikan surat kepadaTergugat melalui Notaris Tb.

Lukman Suheru, SH,.MH agar dapat membantumenyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, namun tidakditanggapi Tergugat;71011Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 Penggugatmendapatkan undangan lagi untuk mengikuti RUPS di Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH, dimana Penggugat hadir sementara dari pihakTergugat tidak hadir;Bahwa karena proses penyelesaian perselisihan tersebut secara bipartit tidaktuntas, maka Penggugat mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

tersedia di kantorperseroan (Tergugat IV) mulai hari dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan hari RUPS diadakan vide Bukti Pl 1.

TermohonKasasi (PT Dwimajaya Utama) TIDAK MEMERLUKANPERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DI DALAM RUPS ;.

SEDANGKAN : PEMBUKTIAN terhadap proses pengalihan saham sebanyak 2.465lembar saham milik Termohon Kasasi yang menjadi penyertaanmodal di Pemohon Kasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) adalah :e Apakah pengalihan saham sebanyak 2.465 lembar saham milikTermohon Kasasi yang menjadi penyertaan modal di PemohonKasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) dari Termohon Kasasi (PTDwimajaya Utama) kepada Pemohon Kasasi Ill (PT Tiga LimaEmat Mandiri) telah mendapat persetujuaan RUPS PT DwimaMandiri Jayatama ?

Menurut UndangUndang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995,tidak ada kewajiban bagi direksi yang melakukan self dealinguntuk meminta persetujuan pihak direksi atau pemegang sahamyang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan)bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS ;(Dalam perkara a quo, tidak perlu persetuju~an RUPS karenapengalihan asset masih dalam batas kewenangan PemohonKasasi selaku Direksi ex Pasal 88 UndangUndang PerseroanTerbatas No. 1 Tahun 1995) ;4.

,padahal pergantian Pimpinan RUPS mempunyai dasar hukum dalamAnggaran Dasar Perseroan Pemohon Kasasi IV ;Hal. 77 dari 83 hal.

Rabik Bangun Pertiwi(Blueline Broadband Internet)) tidak akan sanggup untuk membayaruang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan apabila Perusahaanmelakukan efisiensi dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja sepihakterhadap ke12 (duabelas) orang tersebut, mengingat kondisi Tergugat(Blueline Broadband Internet)) yang tidak berkembang dan terusmenerus merosot;Bahwa perbedaan pendapat tersebut menimbulkan perselisihan antaraPenggugat dengan Komisaris Utama Amir Rabik, yang berbuntutdengan pemanggilan RUPS di

Mkn., pada tanggal 23 November 2015, denganagenda pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat (PT.Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));Bahwa didalam Rapat RUPS tersebut, Penggugat diberhentikan denganhanya diberikan secarik kertas dan dipaksa untuk menandatanganisurat tersebut oleh Komisaris Utama Amir Rabik. Penggugat tidakmendapatkan alasanalasan yang jelas atas pemberhentian Penggugatsebagai Direktur dan Kepala Petugas Teknologi (Chief TechnologyOfficer) Tergugat (PT.

Disamping itu ada juga permasalahanpermasalahan yangdapat membuat citra perusahaan terpuruk (tidak dipercaya) sebagaiakibat kurangnya menjaga hubungan baik selaku Direktur perusahaandengan pihakpihak rekanan kerjasama baik pemerintah maupunswasta, oleh karena demikian sikap dan perbuatannya maka tergugatmengadakan RUPS (rapat umum Pemegang Saham) pada tanggal 25Nopember 2015 dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagaiDirektur PT. rabik Bangun Pertiwi dan mengangkat Ryan Soma sebagaiDirektur yang

Bahwa dari segi imbalan maka Pekerja mendapatkan imbalan darimelaksanakan perintah kerja berdasarkan perjanjian kerja, sedangkandirektur mendapat imbalan karena menjalankan kepengurusan perseroanberdasarkan RUPS;Dari dasar pertimbangan tersebut dengan melihat fakta faktadipersidangan, maka hakim Disenter memutuskan bahwa PenggugatHal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.SusPH1/2016/PN Dpsyang menjabat sebagai direktur dan tidak merangkap jabatan sebagaitenaga CTO adalah seorang Pengusaha dan

Putusan ini kemudian diperkuat oleh PutusanKasasi No.566 K/Pdt.Sus.PHV/2016 tagl 26 Juli 2016, dngpertimbangan bahwa karena Pemohon Kasasi di PHK sebagai Direkturatas putusan RUPS maka tidak ada kewajiban Termohon Kasasi untukmemberikan pesangon kepada Termohon dng amar Menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dahliani tersebute Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.169/Pdt.Sus.PHV/2015/PN.Jk.Pst antara SdrWILLIAM SUTHERLAND SOCLAIR (Direktur selaku

Adapunyang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saatdibukukan sebagai hutang dividen yang akan dibayarkan yaitu padasaat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan";Bahwa saat terutangnya PPh 26 atas pembayaran dividen adalah saatdisediakan untuk dibayar, dan bukan sebagaimana menurut TermohonPeninjauan Kembali, yaitu saat pencatatan dividen.

Dan yang dimaksuddengan saaat disediakan untuk dibayar adalah saat dibukukan sebagaihutang dividen, yakni saat pembagian diumumkan/ditentukan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;Bahwa berdasar penjelasan di atas, koreksi yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali/ dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajaksehubungan pengenaan PPh Pasal 26 atas pembagian dividen sebesarRp.8.324.982.720,tidak berdasar dan kami minta dibatalkan;.

hukum yang didirikan berdasarkan hukum danundangundang di Indonesia dan bertempatkedudukan di Indonesia, PTHenkel Indonesien juga tunduk dan patuh pada ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuanUndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disebutdi atas (yang berlaku saat itu);Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu:"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS

adalahorgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan danmemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atauKomisaris";Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku saat itu):"RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini danatau Anggaran Dasar";Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga memiliki wewenangtertinggi dalam

EPS ), Nomor 02, tertanggal5 Januari 2005, halaman 7, dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) Luar Biasa yangHalaman 1 dari 158 halaman Putusan Nomor : 142/G/2008/PTUN.JKTdilegalisasi dengan akta Nomor039/L/RSD/VI/2008, halaman 4 = danNomor 040/L/RSD/VI/2008, tertanggal14 Juni 2008, halaman 4 dan 5, yangyang dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.Eurocapita Pregrine Securities( PT.

Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi bank dan ;Halaman 9 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN .Bdg8) Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.Pada Pasal 10, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TimLikuidasiberwenang :1) Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/atau penagihanpiutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang sesuai dengan kewenanganyang diberikan oleh RUPS

YOHANES ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Terdakwa atasproses yang dilakukan Tim Likuidasi ;Halaman 20 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN.BdgBahwa saksi tidak mengetahui adanya RUPS ;Bahwa Proses Pembubaran BPR Mutiara Artha Pratama danPengambilalihan BPR Mutiara Artha Pratama sudah tertuang dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisioner LPS sebagai RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Mengambil alin dan menjalankan segala hak dan wewenangpemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan Kewajiban bank ;3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4.

adalah keputusan tertinggi suatu PT ; Bahwa untuk PT yang bergerak dibidang keuangan, pada saat ijinusanya dicabut, maka RUPS menjadi beku dan kewenangan beralihkepada Lembaga yang berwenang untuk itu ; Ahli berpendapat bahwa peralihan kewenangan kepada LPS harusmelalui RUPS ; Bahwa apabila tidak dilakukan RUPS berdasarkan Pasal 6 UUPTdianggap batal demi Hukum ; Bahwa Proses Likuidasi merupakan suatu proses penyelesaianBadan Hukum Perdata yang bergerak dibidang Perbankan ; Bahwa apabila ada sengketa

Mengambil aset dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegangsaham, termasuk Hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank ;3. Menyelesaikan dan membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4.

No. 206 K/Pid/2014 Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudahdilegalisir) ; Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010(sudah dilegalisir) ; Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah

Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ;10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. FakturA.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. FakturB.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan SuratKeterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;Foto copy SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tanggal 5November 2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010(sudah dilegailisir) ;Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudahdilegalisir) ;Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegaiisir) ;Foto copy Akta Risalah RUPS

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yangharus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan", dengan demikian telah dirubah dengan mengurangi katakata"pengurangan modal" serta dengan menambah katakata "perubahananggaran dasar, penggabungan dan peleburan", dalam AKTAPERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yangharus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan olehHal. 8 dari 25 hal. Put.

KimEng Securitie's telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli2008 oleh Oei Thean Yat Ronald Anthony yang bertindak atas nama KimEng Holdings Ltd, sebagai Pemegang, Saham 80% dan kemudian draftperubahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaiPengganti RUPS Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tersebut diserah kankembali kepada Notaris H.

Haryanto, SH tanggal 25 Juli 2008, dan ataspermintaan Keputusan Pemegang Saham yang telah disetujui tersebutditingkatkan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamsebagai pengganti RUPS Luar Biasa No.94 tanggal 28 Juli 2008Hal. 22 dari 25 hal. Put.

Kim Eng Securitiessehingga katakata tanpa persetujuan menjadi yang harus disetujulteiah sah dan mengikat antara Oei Thean Yat Ronald Anthony denganAzas Facta Van Sunservanda (Perjanjian / Persetujuan yang dibuatsecara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai UndangUndangbagi mereka yang mengadakannya.Jika seandainya Oei Than Yan Ronald Anthony berkeberatan atasadanya perubahan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamsebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT.

Satya Mitra Mandiri itu 70% Perman Yadi 30 %Suganto ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai RUPS yang digunakan sebagaidasar pembuatan akta No. 01 dan saksi tidak pernah menerima undangandan sebenarnya sesuai aturannya di perusahaan dalam RUPS saksilah yangmengundang dan bukan malah yang diundang, dan pada kenyataannyadari PT.

Satya Mitra Mandiri dibubarkan danuntuk proses pembubaran PT.Satya Mitra Mandiri itu ada RUPS dari PakSuganto yang dihadiri oleh Suganto, Johan Vanda dan saksi (Jian Te) dandiaktakan di Notaris Yulia ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut Pak Suganto mempunyai ide untukmelakukan pembubaran PT. Satya Mitra Mandiri ;Bahwa saat itu kapasitas Terdakwa Suganto di PT.

tidak ada di aktatersebut ;110Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara RUPS, saksi melihatsewaktu ditunjukkan di Mabes Polri;Bahwa dalam akta 106 saksi masih menjadi direksi di PT.

Kertas Blabak Magelang yangdituangkan ke dalam Akta No. 76 tanggal 25 Januari 2010 tentang BeritaAcara RUPS LB PT. Kertas Blabak Magelang yang kemudian pada hari yangsama jual beli saham PT.

RUPS diadakanditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukankegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. Bagi RUPS perseroanTerbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana sahamperseroan di catatkan. Tempat dilaksanakan RUPS harus terletak diwilayah negara Republik Indonesia.

Setiap penyelenggaraan RUPS yangdilakukan melalui media telekonferensi, vidio konferensi, atau saranamedia elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS:RUPS terdir atau RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.

RUPS tersebut:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) harua sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tangggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ atau denganiklan dalam surat kabar.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, temapt, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroaan sejaktanggal dilakukan pemanggialn RUPS sampai dengan tanggalpenyelenggaraan RUPS;Hal. 215 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/20165. Bahwa RUPS adlah organ perseroan yang memegang kekuasaaantertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidakdiserahkan kepada direksi dan komisaris (pasal 1 angka 3).

, ketua rapat wajib membuat danmenandatangi risalan RUPS .

ABBASdan WILLY HENDRIKRAWUNG; 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor :termasuk pasal 82 UU PT, dimana dalam mengambil keputusan parapemegang saham diundang secara resmi/ patut dalam surat tercatat dalamkurun waktu 14 (empat belas hari) untuk melakukan panggilan rapat RUPStersebut;bahwa setiap hasil kKeputusan RUPS yang mana rapat tersebut barudinyatakan sah kalau dia memenuhi quorum yang mana tentang quorumdiatur dalam pasal 86 UU PT;bahwa jika ada transaksi jual beli saham yang disetujui oleh

Tergugat III dan Tergugat IV seingat saksi yanghadir adalah saksi WILLY H.RAWUNG selaku kuasa dari Tergugat ,Penggugat beserta kuasanya, MARTA dan saksi sendiri yang mana RUPStersebut dilaksanakan di kantor Tergugat IV;bahwa saksi tidak mengetahui masalah penjualan 80.000 (delapan puluhribu) lembar saham;bahwa saksi bisa hadir didalam RUPS tersebut karena mendapatkan kuasadari Tergugat juga untuk menghadiri RUPS tersebut, karena Tergugat pada saat itu sedang berada di luar negeri;bahwa benar saksi

PT, baik pemegang saham minoritas atau punsaham mayoritas dapat mengeluarkan pendapatnya dalam RUPS; 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor : bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa secara nyatanya, suka tidak suka, mau tidak mau,mengetahui atau tidak mengetahui, para pemegang saham baik mayoritasmaupun minoritas harus mengetahui organ perseroan terbatas tersebut,yang terdiri dari direktur, direksi dan komisaris; bahwa dalam UU PT tidak ada diatur mengenai

pergantian kerugianterhadap pemegang saham minoritas; bahwa jika ada pemegang saham mengajukan keberatan yang pertamaharus dilakukan adalah menyampaikan keberatan tersebut dalam RUPS;Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pengugat dan kuasa Tergugat I, kuasaTergugat Il, kuasa Tergugat Ill, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat Vakan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telahmengajukan kesimpulannya, masingmasing tertanggal 1 Pebruari 2017;Menimbang

RAWUNG untukmemimpin rapat pemegang saham pada tanggal tanggal 28 Januari 2013,dikarenakan Tergugat sedang berada di luar negeri ada kepentingan danberdasarkan bukti surat P10, P11, P12 dan P13 diperoleh fakta bahwa benarTergugat juga ada memberikan kuasa kepada saksi AAS SUPRIYATI untukmenghadiri RUPS tersebut, yang mana hasil dari RUPS pada hari membahaspersetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus pada Tergugat III,yang selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 dihadapan Turut Tergugat

No. 5 Cibinong berdasarkan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Talabumi LeuwiliangNomor : 44 tanggal 29 Juni 2009 dan berdasarkan keputusan rapat tersebutdisepakati bahwa PT. BPR Talabuni Leuwiliang dirubah menjadi PT. BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL (NPC) mempunyai tugas dan wewenanguntuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yaituHal. 2 dari 39 hal. Put. No. 997 K/Pid/2012a.

No. 5 Cibinong berdasarkan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Sahara (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Talabumi LeuwiliangNomor 44 tanggal 29 Juni 2009 dan berdasarkan keputusan rapat tersebutdisepakati bahwa PT. BPR Talabuni Leuwiliang dirubah menjadi PT. BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL (NPC) mempunyai tugas dan wewenanguntuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yaitua. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dantabungan;b.

No. 5 Cibinong berdasarkan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Talabumi LeuwiliangNomor 44 tanggal 29 Juni 2009 dan berdasarkan keputusan rapat tersebutdisepakati bahwa PT. BPR Talabuni Leuwiliang dirubah menjadi PT. BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL (NPC) mempunyai tugas dan wewenanguntuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yaitua. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dantabungan;b.

No. 5 Cibinong berdasarkan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Talabumi LeuwiliangNomor 44 tanggal 29 Juni 2009 dan berdasarkan keputusan rapat tersebutdisepakati bahwa PT. BPR Talabuni Leuwiliang dirubah menjadi PT.

No. 997 K/Pid/2012Bahwa benar Terdakwa ADIL HUTAGALUNG memproses pengajuankredit fiktip sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan diketahui pada hari Senintanggal 16 Agustus 2010 setelah dilakukan rapat umum pemegang sahsm(RUPS) oleh Komisaris tanggal 16 Agustus 2010 yang di tindak lanjuti dengandilaksanakan pertemuan antara Tim Pemeriksa Bank Indonesia yangberanggotakan Ny. M.A. INDIAH B.

kedua yang menerangkan bahwa Gugatan Penggugat adalahKekurangan Pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian itu adalah tidak tepat dantidak patut dipertahankan mengingat kedudukan Tergugat tersebut adalahsebagai pemilik hak yang sah atas 25 % saham perseroan yang menjadiobjek jualbeli, sehingga jualbeli yang demikian itu secara yuridis haruslahdinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajibanTergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS

jugaseharusnya menyatakan telah melakukan perbuatan hukum yang nyata yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II karena tidak melakukan suatuperaturan perseroan maupun Peraturan Perundangundangan PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 terutama Pasal 43 ayat 1 yaitu perseroanwajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham di antaranyanama dan alamat, jumlah saham dan perolehannya sebagaimana diatur puladalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1/1995 a quo;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan RUPS

Adanya suatu kesalahan, artinya Tergugat telah nyata malakukan halhal yang melanggar peraturan hukum dan peraturan perseroan tersebutyaitu tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan dan mengesahkanperistiwa hukum berupa jual beli 25 % saham yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat dan Tergugat II telahbersekongkol menjual lagi atas 25 % saham perseroan tersebut kepadapihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut artinyasesudah RUPS tanggal 20 Juni 1994 dengan

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, artinya karenaterjadi kesalahan yang dilakukan para Tergugat mengenai kewajibankewajiban yang diatur dalam perseroan maupun UndangUndangPerseroan tersebut, maka timbulah suatu kerugian berupa 25 % sahamtidak disahkan dalam daftar pemegang saham perseroan yang jumlahsaat itu bernilai Rp 512.500.000, tersebut;Bahwa mengapa Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamperseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan danpengesahan jual

O21 tertanggal 23 November 2012, masajabatan/kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima)tahun sejak Akta Pendirian tertanggal 23 November 2012 atau berakhir padatahun 2017 dimana pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan (organpengurus) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang wajib disetujui oleh 2/3 pemegang saham.Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa LEO HANDOKO selaku DirekturUtama berkeinginan membuat/membuka rekening perusahaan pada Bank BCAdimana

Kahayan Karyacon yang diunduh di website resmi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen AHU Republik Indonesia, padahal belumpernah dilakukan mekanisme pengangkatan Organ Perseroan (organ pengurus)melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi MIMIHETTY LAYANIdan saksi CHRISTEVEN MERGONOTO sebagai pemegang saham terbanyaktidak pernah diberitahu oleh Terdakwa mengenai pembuatan PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 17 Tanggal 24 Januari 2018 tentang PengangkatanKembali Organ Perseroan PT.

KahayanKaryacon yaitu Akta No. 01 tertanggal 23 November 2012, masajabatan/kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima)tahun sejak Akta Pendirian tertanggal 23 November 2012 atau berakhir padatahun 2017 dimana pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan (organpengurus) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang wajib disetujui oleh 2/3 pemegang saham.Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa LEO HANDOKO selaku DirekturUtama berkeinginan membuat/membuka rekening

Putusan Nomor 81/PID/2021/PT.BTNmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi MIMIHETTY LAYANIdan saksi CHRISTEVEN MERGONOTO sebagai pemegang saham terbanyaktidak pernah diberitahu oleh Terdakwa mengenai pembuatan PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 17 Tanggal 24 Januari 2018 tentang PengangkatanKembali Organ Perseroan PT. Kahayan Karyacon terlebin menyetujuipengangkatan kembali Susunan kepengurusan PT.

Nomor 04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009

Mulya nomor 9 tanggal 15 Desember 2008

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 2013Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal

Hak untuk meminta kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalamdaerah hukum tempat kedudukan perseroan, agar diijinkan untukmenyelenggarakan RUPS.2. Hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadapanggota direksi dan/atau dewan komisaris yang menimbulkan kerugianbagi perseroan dan tindakan tersebut disebabkan karena salah ataulalainya anggota direksi dan/atau dewan komisaris.3.

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 2013Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576) Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal 15Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;21.

Bahwa, bukan saja tidak pernah mengadakan RUPS maupunmengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, Para Penggugatjuga tidak pernah membuat atau mengadakan atau menandatanganidokumen apapun terkait dengan pengalihan sahamsaham Para Penggugatdi Perseroan, karena logika hukum yang sederhana, untuk apa PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih berlangsung kalau ParaPenggugat telah mengalihkan hakhak atas sahamnya di Perseroan kepadaVence Rumangkang Martin (yang nota bene bertindak selaku penggugatdalam

Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (

) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;6.

Bahwa, fakta Para Penggugat, selaku pemegang saham yang sah dantercatat serta terdaftar pada Tergugat, tidak pernah menghadiri RUPS ataumenandatangani keputusan pemegang saham diluar RUPS karena sejak 22Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKTApril 2019 telah terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Para Penggugat juga tidak pernahmembuat dan menandatangani dokumen