Bahwa karena keberadaan Terlawan II tidak diketahui sekalipun parapemegang saham perseroan mencarinya namun tidak diketemukan,sehingga pada tanggal 26 Juni 1998 para pemegang sahammengadakan Rapat Umum Para pemegang Saham PT.Suryamas CakraWahana dengan menghasilkan keputusan antara lain : Memberhentikan Terlawan Il sebagai Direktur UtamaPT.Suryamas Cakra Wahana; Mengangkat Herdiyanto sebagai Direktur UtamaPT.Suryamas Cakra Wahana;Dari hasil RUPS tersebut sebagaimana dalam Akta Notaris No.2,tanggal

Suryamas Cakra Wahana, maka pengurusPerseroan mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham /RUPS PT.Suryamas Cakra Wahana, tanggal 25 Juni 1998, yangdalam RUPS tersebut pada Angka Romawi IV isinya :Memberhentikan dengan hormat Direktur Utama /TerlawanI dan telah dilakukan pemberesan dan pembebasansepenuhnya, serta mulai hari ini Ssusunan Direksi dan DewanKomisaris yang baru adalah sebagai berikut :Direktur Utama: Tuan Herdiyanto /Pelawan;Halaman 13 dari 53 Putusan NOMOR 694/PDT/2017/PT SBYDirektur :

Suryamas Cakra Wahana sebagai DirekturUtama, hal ini telah ditetapkan dalam keputusan RUPS Perseroan.16.

MEGABUMI SRIWIDJAJAsebagai Penggantinya yang isi pokok :Menyatakan dengan sebenarnya : Bahwa kami selaku pemegang kuasa atas pemilik saham PT.SURYAMAS CAKRA WAHANA melalui RUPS sesuai akta BeritaAcara Rapat No. 129 tanggal 27 Maret 1997 tentang persetujuanHalaman 26 dari 53 Putusan NOMOR 694/PDT/2017/PT SBYmelakukan perobuatan hukum untuk mengalihkanmelepas danmenjamin sebagian dan atau seluruh aset PT.

MEGABUMI SRIWIDJAJA sebagai Penggantinya yang isipokok :Menyatakan dengan sebenarnya : Bahwa kami selaku pemegang kuasa atas pemilik saham PT.SURYAMAS CAKRA WAHANA melalui RUPS sesuai akta BeritaAcara Rapat No. 129 tanggal 27 Maret 1997 tentang persetujuanmelakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan melepas danmenjamin sebagian dan atau selurun aset PT.

Utrwajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau DewanKomisaris(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan5.

Bahwa ternyata sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalPemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3 atau sampai dengantanggal 15 April 2019, Dewan Komisaris tidak menyelenggarakanRUPS, padahal Penyelenggaraan RUPS tersebut merupakan suatukeharusan dan Perintah Undangundang;6.

Pasal 9 ayat (3)Anggaran Dasar yang dikutip sebagai berikut:Pasal 79 ayat (5) UU PT:(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar:(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dam tanggal RUPSdiadakan.11.Bahwa oleh karenanya Pemanggilan RUPSLB PT.

Utr21.Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2019diselenggarakan dengan terlebin dahulu) melakukan PanggilanRUPSLB dengan Undangan tertulis kepada seluruh PemegangSaham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk kepadaPenggugat, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU PTyang dikutip sebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

BCMGTANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H.tertanggal 12 Oktober 2009 (Anggaran Dasar) yang dikutip sebagaiberikut:Pasal 76 UU PT:(4) Jika dalam RUPS hadir dan/diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPSdengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapundengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3)Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.

MNA, sehingga Terdakwa sebelumnya mengetahuibahwa penyewaan 2 unit pesawat jenis Boeing 737400 dan Boeing 737500tidak termuat dalam RKAP Tahun 2006 dan Terdakwa tidak mengajukanperubahan juga tidak meminta persetujuan kembali kepada RUPS terhadapRKAP yang disetujui tahun 2006, sehingga tidak ada alasan Terdakwa danHOTASI DP.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiHal. 21 dari 84 hal. Put. No.414 K/Pid.Sus/2014Nusantara Airlines tahun 2006 No.RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;80) Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No. RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Dikembalikan kepada PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA);5.

MNA untuk melaporkan atau mengajukan perubahanatau persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telahdisetujui sebelumnya agar rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawatBoeing 737400 dan Boeing 737500 yang telah dimulai sejak bulanMei 2006 tersebut masuk ke dalam RKAP;;d. Bahwa pada tahun 2006 sesuai RKAP PT.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, dengan acara rapat:

• Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
• Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
• Penambahan modal PT.

) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;21.

Bahwa, bukan saja tidak pernah mengadakan RUPS maupunmengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, Para Penggugatjuga tidak pernah membuat atau mengadakan atau menandatanganidokumen apapun terkait dengan pengalihan sahamsaham Para Penggugatdi Perseroan, karena logika hukum yang sederhana, untuk apa PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih berlangsung kalau ParaPenggugat telah mengalihkan hakhak atas sahamnya di Perseroan kepadaVence Rumangkang Martin (yang nota bene bertindak selaku penggugatdalam

Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (

) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;6.

Bahwa, fakta Para Penggugat, selaku pemegang saham yang sah dantercatat serta terdaftar pada Tergugat, tidak pernah menghadiri RUPS ataumenandatangani keputusan pemegang saham diluar RUPS karena sejak 22Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKTApril 2019 telah terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Para Penggugat juga tidak pernahmembuat dan menandatangani dokumen

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI yang telah dipanggil Secara sah dan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI (Verstek);
3. Menetapkanuntuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard

merupakan juga perseroan yang memegang kekuasaan tertinggidalam perseroan pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan Akta Notaris Nomor19, lalu diikuti oleh perubahan anggaran dasar dan dengan diangkatnyaTermohon Peninjauan Kembali menjadi Direktur maka status hubungan kerjabukan lagi sebagai pekerja tetapi sebagai para anggota Direksi yang wajibmenjalankan tugas untuk kepentingan dan perseroan Pasal 92 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Pemohon Peninjauan Kembalimelalui RUPS

Rabik Bangun Pertiwi melalui RUPS; Bahwa masa kerja Termohon Peninjauan Kembali sebagai pekerja dimulaitanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan 7 Agustus 2014 yaitu 11 tahun 10bulan dengan upah sebesar Rp10.500.000,00 sehingga pesangon dalam PHKmenjadi hak Termohon Peninjauan Kembali adalah:Uang Pesangon 2 x 9 x Rp10.500.000,00 = Rp189.000.000,00UPMK 4x Rp10.500.000,00 = Rp 42.000.000,00Jumlah = Rp231.000.000,00UPH 15 % x Rp231.000.000,00 = Rp 34.650.000,00Total = Rp265.650.000,00(dua ratus enam puluh

Bahwa, Penggugat pada saat itu bersamasama dengan Komisaris danberdasarkan hasil rapat para pemegang saham yang mewakili semua sahamdengan hak suara dan keputusan disetujui telah dengan suara yang bulat,sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehinggapada saat itu Penggugat atas nama perseroan PT. Hamparan PancaranChemindo (PT.

HPC), telah mengagunkan asetaset perseroan sebagaijaminan hutang kepada Tergugat Il, yang mana Penggugat tetap berpijakkepada anggaran dasar dan dengan dasar itikad baik, kehatihatiandan penuh(tanggung jawab demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan, sebagaimana bunyi/isi pasal 13 (2), (3) Undang UndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :Ayat 2 ;RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggaraHal. 2 dari 25 hal. Put.

No. 1100 K/Pdt/2011kan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelahperseroan memperoleh status hukum ;Ayat 3 ;Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPSdihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan haksuara dan keputusan disetujui dengan suara bulat ;.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 28, tertanggal 23 Oktober 2004 dihadapan Haji Rusman yang bertindak berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegen Klas 1A Medan tanggal 7 Oktober 2004 Nomor 18/Not/2004/PN.Mdnsebagai pengganti sementara dar DjaidirSH., Notars di Medan, telahdilaksanakannya Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) Para Pemegang Saham ;. Bahwa, Penggugat masih sebagai Direktur PT. Hamparan PancaranChemindo (PT.

No. 1100 K/Padt/2011dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujuidengan suara bulat ;Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan dan telah ditegaskan pada Berita AcaraRapat Nomor 28, tertanggal 23 Oktober 2004 di hadapan Haji Rusman yangbertindak berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Medantanggal 7 Oktober 2004 Nomor 18/Not/2004/PN.Mdn sebagai penggantisementara dari Djaidir,SH., Notaris di Medan, telah

kedua yang menerangkan bahwa Gugatan Penggugat adalahKekurangan Pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian itu adalah tidak tepat dantidak patut dipertahankan mengingat kedudukan Tergugat tersebut adalahsebagai pemilik hak yang sah atas 25 % saham perseroan yang menjadiobjek jualbeli, sehingga jualbeli yang demikian itu secara yuridis haruslahdinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajibanTergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS

jugaseharusnya menyatakan telah melakukan perbuatan hukum yang nyata yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II karena tidak melakukan suatuperaturan perseroan maupun Peraturan Perundangundangan PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 terutama Pasal 43 ayat 1 yaitu perseroanwajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham di antaranyanama dan alamat, jumlah saham dan perolehannya sebagaimana diatur puladalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1/1995 a quo;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan RUPS

Adanya suatu kesalahan, artinya Tergugat telah nyata malakukan halhal yang melanggar peraturan hukum dan peraturan perseroan tersebutyaitu tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan dan mengesahkanperistiwa hukum berupa jual beli 25 % saham yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat dan Tergugat II telahbersekongkol menjual lagi atas 25 % saham perseroan tersebut kepadapihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut artinyasesudah RUPS tanggal 20 Juni 1994 dengan

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, artinya karenaterjadi kesalahan yang dilakukan para Tergugat mengenai kewajibankewajiban yang diatur dalam perseroan maupun UndangUndangPerseroan tersebut, maka timbulah suatu kerugian berupa 25 % sahamtidak disahkan dalam daftar pemegang saham perseroan yang jumlahsaat itu bernilai Rp 512.500.000, tersebut;Bahwa mengapa Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamperseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan danpengesahan jual

ABBASdan WILLY HENDRIKRAWUNG; 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor :termasuk pasal 82 UU PT, dimana dalam mengambil keputusan parapemegang saham diundang secara resmi/ patut dalam surat tercatat dalamkurun waktu 14 (empat belas hari) untuk melakukan panggilan rapat RUPStersebut;bahwa setiap hasil kKeputusan RUPS yang mana rapat tersebut barudinyatakan sah kalau dia memenuhi quorum yang mana tentang quorumdiatur dalam pasal 86 UU PT;bahwa jika ada transaksi jual beli saham yang disetujui oleh

Tergugat III dan Tergugat IV seingat saksi yanghadir adalah saksi WILLY H.RAWUNG selaku kuasa dari Tergugat ,Penggugat beserta kuasanya, MARTA dan saksi sendiri yang mana RUPStersebut dilaksanakan di kantor Tergugat IV;bahwa saksi tidak mengetahui masalah penjualan 80.000 (delapan puluhribu) lembar saham;bahwa saksi bisa hadir didalam RUPS tersebut karena mendapatkan kuasadari Tergugat juga untuk menghadiri RUPS tersebut, karena Tergugat pada saat itu sedang berada di luar negeri;bahwa benar saksi

PT, baik pemegang saham minoritas atau punsaham mayoritas dapat mengeluarkan pendapatnya dalam RUPS; 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor : bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa secara nyatanya, suka tidak suka, mau tidak mau,mengetahui atau tidak mengetahui, para pemegang saham baik mayoritasmaupun minoritas harus mengetahui organ perseroan terbatas tersebut,yang terdiri dari direktur, direksi dan komisaris; bahwa dalam UU PT tidak ada diatur mengenai

pergantian kerugianterhadap pemegang saham minoritas; bahwa jika ada pemegang saham mengajukan keberatan yang pertamaharus dilakukan adalah menyampaikan keberatan tersebut dalam RUPS;Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pengugat dan kuasa Tergugat I, kuasaTergugat Il, kuasa Tergugat Ill, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat Vakan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telahmengajukan kesimpulannya, masingmasing tertanggal 1 Pebruari 2017;Menimbang

RAWUNG untukmemimpin rapat pemegang saham pada tanggal tanggal 28 Januari 2013,dikarenakan Tergugat sedang berada di luar negeri ada kepentingan danberdasarkan bukti surat P10, P11, P12 dan P13 diperoleh fakta bahwa benarTergugat juga ada memberikan kuasa kepada saksi AAS SUPRIYATI untukmenghadiri RUPS tersebut, yang mana hasil dari RUPS pada hari membahaspersetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus pada Tergugat III,yang selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 dihadapan Turut Tergugat

SE sebagi direktur untuk mengikuti rapat RUPS (rapat umumpemenggang saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempat Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru SH.MH.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapat undanganke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25 Februari 2013 tempatyang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru SH.MH;Bahwa pada tanggal 5 maret 2013 Penggugat kembali menyampaikan suratkepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru SH. MH.

Agardapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugat kepada Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan aturan UUtenaga Kerja yang berlaku, namun hal ini pun tidak di tanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yang tertanggal20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS pada tanggal 6 Maret 2013tempat Kantor Notaris Tb.

Lukman Suheru SH.MH.Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undagan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan pada tanggal 27Mei 2013;Bahwa setelah Undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugat selaluberusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidak ada rapat samasekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalam undagan tersebutPenggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan

Gajah Katulistiwa Andalan Bersamayang ditanda tangani oleh Saudara Ahmad Jazuli, SE sebagai direktur untukmengikutit RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di Kaantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat menyampaikan surat kepadaTergugat melalui Notaris Tb.

Lukman Suheru, SH,.MH agar dapat membantumenyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, namun tidakditanggapi Tergugat;71011Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 Penggugatmendapatkan undangan lagi untuk mengikuti RUPS di Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH, dimana Penggugat hadir sementara dari pihakTergugat tidak hadir;Bahwa karena proses penyelesaian perselisihan tersebut secara bipartit tidaktuntas, maka Penggugat mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

pasal 1340 BW), lebihlebih lagi perjanjian lisan tersebut tidakmenyebutkan klausulaklausula untuk mengikat pihak ketiga, dalamhal ini Tergugat II;Menimbang, bahwa di samping itu dalam putusan perkara a quo tidakmempertimbangkan bahwa Tergugat II kapasitasnya sebagai subyekhukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang berdasarkanAnggaran Dasar dan Hukum Perusahaan yang berlaku apabila akandilakukan penambahan modal atau penjualan saham atau pembeliansaham suatu PT, harus terlebih dahulu dilakukan RUPS

, ternyatadalam perkara a quo tidak pernah ada RUPS tentang itu;Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat dalam PT Kiani Kertas(Tergugat II) adalah sebagai pemegang saham minoritas, sedangkanperjanjian lisan yang telah dilakukan oleh Tergugat denganPenggugat tersebut tidak pernah dimintakan persetujuannya kepadapemegang saham mayoritas yaitu PT Lakemba Limited, dan Tergugat kedudukannya dalam PT Kiani Kertas (Tergugat II) bukanlah Direksihanya selaku Komisaris, dus perbuatan Tergugat yang telahmenawarkan

dan ternyata dalamperkara ini tidak pernah ada RUPS tentang itu.

;(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untukmemberikan persetujuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) kepada komisaris untuk waktu palinglama 5 (lima) tahun;(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) sewaktuwaktu dapat ditarik kembalioleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang UndangNomor 1 Tahun 1995 sebagaimana dikutip di atas, telahbegitu jelas bahwa hukum mengatur halhal berikut:Halaman 46 dari 59 hal.

Bahwa sejak adanya penyetoran dana tersebut sampaidengan diajukannya gugatan pertama (pada tahun2000) sebagaimana diputus dengan putusan yangdisebutkan di atas, tidak ada RUPS mengenaipengalinan saham dan tidak ada akta perjanjianpengalinan saham dari Mohamad Hasan selakuTermohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) a quoHalaman 50 dari 59 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2016.12.1.3.12.2.

BNI di internet, adalahGatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama (diangkat dalam RUPSTanggal 6 Februari 2008);Felia Salim, Wakil Direktur Utama (diangkat dalam RUPS Tanggal 6Februari 2008);Darmadi Sutanto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Honggo Widjojo Kangmasto, Direktur (diangkat dalam RUPSTanggal 12 Mei 2010);Suwoko Singoastro, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Sutanto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Yap Cay Soen, Direktur (diangkat dalam

RUPS Tanggal 6 Februari2008);Krishna R.

Suparto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Adi Setianto, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 12 Mei 2010);Ahdi Jumhari Luddin, Direktur (diangkat dalam RUPS Tanggal 6 Februari2008);Bahwa dari uraian tersebut nyata dan jelas bahwa surat kuasa dari KuasaHukum PT. BNI Tbk, adalah tidak sah;2.2.1.1. Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum PT. BNITbk adalah tidak sah sehingga sangat patut untuk diabaikanHal.32 dari 44 hal.

Tahun 2013,tertanggal 6 Desember 2013 ;Bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya , hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (3) UndangUndang No:40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain itu didalampasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur secara tegas bahwaDireksi wajib meminta persetujuan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham ) untuk :a. Mengalihkan kekayaan perseroan; ataub.

Yang menjadidasar dan alasan dari permohonan tersebut adalah karena tindakanBURHANUDIN BUR MARAS dalam menerbitkan Surat Jaminan No.111 belum memperoleh persetujuan dari anggota direksi yang lain danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras.

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebutdapat diketahui bahwa anggota Direksi terlebih dahulu harus memintapersetujuan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atas suatuutang.

Namun, syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baru berlakuuntuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. Sementara itu, di dalamGugatan, sama sekali tidak pernah menjelaskan apakah aset yangdijaminkan oleh BURHANUDIN BUR MARAS jumlahnya lebih dari 50% darijumlah kekayaan bersih Pelawan, sehingga dalam melakukan tindakanhukum ini BURHANUDDIN BUR MARAS harus mendapatkan persetujuanRUPS?

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, secara pastidapat dikatakan bahwa tindakan BURHANUDIN BUR MARAS selakuDirektur Utama Pelawan memberikan jaminan untuk pembayaran kewajibanLMPI sebagaimana tertuang dalam Surat Jaminan No. 111, tidakdiperlukan persetujuan RUPS, karena dalam Surat Gugatan tidak pernahdinyatakan bahwa asetaset yang dijaminkan tersebut jumlahnya lebih dari50% dari jumlah kekayaan bersih dari PT Lekom Maras.

Uang Keluar Dari Rekening PT WEST POINT TERMINAL Ke RekeningSINOPEC CENTURY BRIGHT NO WAKTU NILAI KEPERLUAN1. 10 April 2013 USD.23.275.027, Tidak diketahui2. 31 Juli 2013 USD. 574.535,76, Tidak diketahui3. 30 Agustus 2013 USD. 439.398,43, Tidak diketahuiTOTAL USD.24.288.961,19 13.Bahwa transaksi keluarnya uang dari rekening PT WEST POINTTERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT tersebut dilakukantanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris, dimana dalam Pasal 15.5.IIpoint F Akta Berita Acara RUPS

WEST POINT TERMINAL menjadi bangkrut dikemudian hari ;16.Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 (dimana untuk audit untuk tahun 2014belum di sahkan dalam RUPS) PT WEST POINT TERMINAL telah dilakukanaudit keuangan oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekanatas permintaan dan keinginan dari SINOMART KTS DEVELOPMENTLIMITED, dan sejak tahun 2015 hingga saat ini, tidak pernah dilakukan auditkeuangan oleh kantor akuntan publik manapun atas PT WEST POINTTERMINAL ;17.Bahwa PEMOHON selaku pemegang saham

diajukanoleh:a. 1 (Satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara ;b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan,anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroandiberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;atauc. kejaksaan untuk kepentingan umum ;Permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada Perseroan dalam RUPS

Rabik Bangun Pertiwi(Blueline Broadband Internet)) tidak akan sanggup untuk membayaruang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan apabila Perusahaanmelakukan efisiensi dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja sepihakterhadap ke12 (duabelas) orang tersebut, mengingat kondisi Tergugat(Blueline Broadband Internet)) yang tidak berkembang dan terusmenerus merosot;Bahwa perbedaan pendapat tersebut menimbulkan perselisihan antaraPenggugat dengan Komisaris Utama Amir Rabik, yang berbuntutdengan pemanggilan RUPS di

Mkn., pada tanggal 23 November 2015, denganagenda pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat (PT.Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));Bahwa didalam Rapat RUPS tersebut, Penggugat diberhentikan denganhanya diberikan secarik kertas dan dipaksa untuk menandatanganisurat tersebut oleh Komisaris Utama Amir Rabik. Penggugat tidakmendapatkan alasanalasan yang jelas atas pemberhentian Penggugatsebagai Direktur dan Kepala Petugas Teknologi (Chief TechnologyOfficer) Tergugat (PT.

Disamping itu ada juga permasalahanpermasalahan yangdapat membuat citra perusahaan terpuruk (tidak dipercaya) sebagaiakibat kurangnya menjaga hubungan baik selaku Direktur perusahaandengan pihakpihak rekanan kerjasama baik pemerintah maupunswasta, oleh karena demikian sikap dan perbuatannya maka tergugatmengadakan RUPS (rapat umum Pemegang Saham) pada tanggal 25Nopember 2015 dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagaiDirektur PT. rabik Bangun Pertiwi dan mengangkat Ryan Soma sebagaiDirektur yang

Bahwa dari segi imbalan maka Pekerja mendapatkan imbalan darimelaksanakan perintah kerja berdasarkan perjanjian kerja, sedangkandirektur mendapat imbalan karena menjalankan kepengurusan perseroanberdasarkan RUPS;Dari dasar pertimbangan tersebut dengan melihat fakta faktadipersidangan, maka hakim Disenter memutuskan bahwa PenggugatHal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.SusPH1/2016/PN Dpsyang menjabat sebagai direktur dan tidak merangkap jabatan sebagaitenaga CTO adalah seorang Pengusaha dan

Putusan ini kemudian diperkuat oleh PutusanKasasi No.566 K/Pdt.Sus.PHV/2016 tagl 26 Juli 2016, dngpertimbangan bahwa karena Pemohon Kasasi di PHK sebagai Direkturatas putusan RUPS maka tidak ada kewajiban Termohon Kasasi untukmemberikan pesangon kepada Termohon dng amar Menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dahliani tersebute Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.169/Pdt.Sus.PHV/2015/PN.Jk.Pst antara SdrWILLIAM SUTHERLAND SOCLAIR (Direktur selaku

dilaksanakan oleh Tergugat tanggal 12Januari 2016 sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Yualita Widyadhari,Sarjana Hukum No. 31 tertanggal 12 Januari 2016 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 dan diberikan hakhaknyasesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) merupakan organ tertinggidalam Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat ( 4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham, yangselanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyalwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar ;Bahwa ketentuan yang berlaku atas hakhak Para Penggugat sesuai periodejabatan yang

Tindakan Tergugat yang tidak segeramelaksanakan keputusan RUPS LB menunjukkan ketidakprofesionalitas dan merupakan kesalahan fatal dimana rentangwaktu keputusan RUPS LB dengan pelaksanaan pembayaran yangsangat lama yaitu sejak Januari 2016 sampai dengan September2016. Kesalahan Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil danimateriil terhadap Para Penggugat karena pembayaran hakhak yangdibayarkan Penggugat menjadi berkurang.

Jakarta Tourisindo, masing masing untuk 1 (Satu) periode masaJabatan terhitung sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8Februari 2015, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tertanggal 8 Februari 2011 sesuai dengan Akta No.14tertanggal 14 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari SH., dan Para Penggugat telah diberhentikan dengan hormatberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo tanggal

Bahwa dalil Para Penggugat pada point 4 (empat) gugatannyamenyatakan " Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organtertinggi dalam Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat(4) Undang Undang Repoblik Indonesia No.40 tahun 2007", sehinggaseharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap seluruhPemegang Saham yang pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;5.

DONI yang sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo telahmelakukan peralihan/penjualan asset milik PT Sinar Waluyo diluarwewenang perusahaan dan RUPS karena masa jabatan terdakwa sudahhabis ditahun 2013 berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No.21 tanggal 17Maret 2008, namun terdakwa masih merasa sebagai Direktur PT SinarWaluyo, telah menjual asset PT Sinar Waluyo berupa 3 (tiga) unitperumahan di perumahan Giri Peni Kulon Progo antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan

DONI berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No.21 tanggal 17Maret 2008 yang berlaku sampai tanggal 17 Maret 2013, maka sejak Apriltahun 2013 Terdakwa sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo tetapikemudian terdakwa (selaku pihak pertama) mengaku sebagai Direktur PTSinar Waluyo telah menjual 3 (tiga) asset perumahan antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan atas sebidang tanah seluas 104 m2 (seratus empat meterpersegi) kepada saksi Dra.

DONI berdasarkan RUPS PT Sinar Waluyo No. 21 tanggal 17Maret 2008 yang berlaku sampai tanggal 17 Maret 2013, maka sejak Apriltahun 2013 Terdakwa sudah bukan lagi Direktur PT Sinar Waluyo tetapikemudian terdakwa (selaku pihak pertama) mengaku sebagai Direktur PTSinar Waluyo telah menjual 3 (tiga) asset perumahan antara lain :v Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 telah menjual Hak GunaBangunan atas sebidang tanah seluas 104 m2 (seratus empat meterhalaman 6 dari 18 halaman putusan No 13/PID/2020 PT YYKpersegi

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yangharus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan", dengan demikian telah dirubah dengan mengurangi katakata"pengurangan modal" serta dengan menambah katakata "perubahananggaran dasar, penggabungan dan peleburan", dalam AKTAPERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi "RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang ; kecuali untuk penambahan dan pengurangan modal, yangharus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan olehHal. 8 dari 25 hal. Put.

KimEng Securitie's telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli2008 oleh Oei Thean Yat Ronald Anthony yang bertindak atas nama KimEng Holdings Ltd, sebagai Pemegang, Saham 80% dan kemudian draftperubahan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaiPengganti RUPS Luar Biasa PT. Kim Eng Securities tersebut diserah kankembali kepada Notaris H.

Haryanto, SH tanggal 25 Juli 2008, dan ataspermintaan Keputusan Pemegang Saham yang telah disetujui tersebutditingkatkan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamsebagai pengganti RUPS Luar Biasa No.94 tanggal 28 Juli 2008Hal. 22 dari 25 hal. Put.

Kim Eng Securitiessehingga katakata tanpa persetujuan menjadi yang harus disetujulteiah sah dan mengikat antara Oei Thean Yat Ronald Anthony denganAzas Facta Van Sunservanda (Perjanjian / Persetujuan yang dibuatsecara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai UndangUndangbagi mereka yang mengadakannya.Jika seandainya Oei Than Yan Ronald Anthony berkeberatan atasadanya perubahan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamsebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT.

DALAM EKSEPSIGugatan Para Penggugat PrematurBerdasarkan Pasal Tiga (3) Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati adanya RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan antaraPara Penggugat dan Para Tergugat ; Bahwa kalau benar seperti gugatanPara Penggugat halaman 2 poin 4 yang mendalilkan belum pernah ada RUPSatas PT.

untuk meletakkan sita jaminanatas barangbarang sengketa tersebut di atas untuk mengantisipasi agarkemenangan Para Penggugat Rekovensi menjadi tidak illusoir.Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan denganamarnya yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnnya dan menyatakanPara Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan sebelummenempuh mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

untuk mempersingkat uraian putusanditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum didalam Berita AcaraPemeriksaan perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSI.DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak para Tergugat telahmengajukan jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa :Gugatan Para Penggugat Prematur.Sebagaimana dalam pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilakukan RUPS

(Rapat UmumPemegang Saham) untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Tergugatdengan Para Tergugat.Bahwa, sebelum dilakukan RUPS pihak para Penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam perkara aquo, dengan berpedomanpada pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tersebut sehingga sebelumdilakukan RUPS belum waktunya para Penggugat melakukan gugatan a quodengan demikian gugatan para Penggugat prematur.Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat sehubungan dengangugatan para Penggugat

tempat.Bahwa, modal yang diperlukan atas usaha tersebut sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 20 saham masingmasing sahambernilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan atas saham PT.BALI TRILOKACANDRA TOUR & TRAVEL Penggugat mempunyai saham 5% senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) begitu juga untuk Penggugat II mempunyai sahamyang sama yaitu 5% senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupuah).35Bahwa, sejak berdirinya usaha yang berbadan hukum tersebut belum pernahdilakukan RUPS