Dalam proses negosiasi suatu P3B seluruh aturan yang berdi masingmasing negara harus ikut dipertimbangkan, termasuk aturan umum maukhusus tentang pencegahan penghindaran pajak di negara tersebut, sebagai "Jebackground" dari P3B yang nantinya akan disetujui dan ditandatangani oleh para pilOleh karenanya apabila terjadi perubahan peraturan domestik di salah satu pihak setP3B berlaku, tidak boleh mempengaruhi atau merubah secara sepihak alokasipemajakan yang semula telah disepakati bersama, tanpa persetujuan

Termasuk di pihak Indonesia negosseharusnya sudah mempertimbangkan peraturan domestik yang berlaku pada saat itu yterkait dengan penerapan P3B yaitu SE03/PJ.101/1996 tertanggal: 29 Maret 1996, ymengatur bahwa :Surat Keterangan Domisili menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasuntuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang ber!

antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak negeri tersebut;bahwa dengan demikian berdasarkan aturan domestik Indonesia tersebut persyaratan ut:untuk dapat menerapkan pasalpasal didalam P3B bagi wajib pajak Indonesia yang amembayarkan penghasilan adalah adanya Surat Keterangan Domisili, sedanginterpretasi tentang definisi atau pengertian istilah "beneficial owner" tidak memputpengaruh yang menentukan, kecuali apabila Terbanding dapat menunjukkan bukti balpenerima

Padahal, faktanya Garuda/PemohonKeberatan bersaing tidak di selurunh rute penerbangan domestik diwilayah Indonesia dengan seluruh maskapai penerbangan lainnya. Olehkarena itu, definisi pasar bersangkutan yang terkait dengan *jangkauanHal. 4 dari 225 hal. Put.

akurat dan obyektif mengenai duduk persoalanyang menjadi permasalahan dalam Putusan KPPU/Termohon Keberatan, yaitusebagai berikut:LATAR BELAKANGa.Sekilas Mengenai Penerapan Fuel Surcharge dalam Industri JasaPenerbanganFuel surcharge adalah biaya (cost) yang pada faktanya merupakansebuah komponen tarif dalam jasa penerbangan yang ditujukan untukmenutup biaya maskapai yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur diluar tarif dasar, yang penetapannya diserahkan kepada masingmasingmaskapai penerbangan domestik

sesuaidengan fungsi BUMN untuk memenuhi kebutuhan masyarakatberdasarkan Pasal 2 ayat (1c) UU BUMN, di mana Garuda/PemohonKeberatan tidak semenamena dalam menerapkan besaran fuelsurcharge tanopa memperhitungkan fungsinya memberikan pelayanankepada masyarakat umum.Di samping beban operasional yang tinggi karena fluktuasi harga avtur,serta segala keterbatasan yang dimilikinya selaku BUMN,Garuda/Pemohon Keberatan juga harus bertahan untuk menghadapipersaingan yang ketat di industri jasa penerbangan domestik

Oleh karenanya penetapanformula fuel surcharge diserahkan kepada masingmasing maskapaipenerbangan domestik. Penerapan formula fuel surcharge tentunyaharus dilakukan oleh maskapai penerbangan dengan mempertimbangkanberbagai variabel biaya (variable cost) tertentu antara lain variableHal. 12 dari 225 hal. Put.

CHO), OH CMD OE nd oa Bakar (fuel) DonestikL a 10.0% Domestik Fuel Surcharge /PendapatanFSM) CM OT 3.8 a Ponumpang Gomestic0.0% 2006 2007 2003Gambar 1: Perbandingan Fuel Cost dan Fuel Surcharge Garuda/Pemohon Keberatan31.32.Di samping itu, pada faktanya keuntungan usaha yang diperoleh olehGaruda/Pemohon Keberatan adalah merupakan hasil dari upayaupayaGaruda/Pemohon Keberatan dalam memperbaiki kinerjanya, yaitu:a. Melakukan restrukturisasi rute;b.

hak dan melawan hukum,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarmenyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatanterdakwa ALAM SANJAYANI als ALAM bin Badri Anas dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut :e Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira jam 12.00 Wib saat saksi WariUtama dan saksi Ipan Sarwoko (keduanya Polisi dari Bandara Soekarno Hatta) sedangmelakukan tugas observasi di Wilayah Cargo Domestik

percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor tanpa hak danmelawan hukum menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentukbukan tanaman yang beratnya 58,8849 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikute Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira jam 12.00 Wib saat saksi WariUtama dan saksi Ipan Sarwoko (keduanya Polisi dari Bandara Soekarno Hatta) sedangmelakukan tugas observasi di Wilayah Cargo Domestik

Sehubungan dengan unsur tersebut diatas jika dihubungkan denganketerangan saksisaksi, terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimukapersidangan maka dapatlah ditemukan faktafakta sebagai berikut :Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira jam 12.00 Wib scat saksi WariUtama dan saksi Ipan Sarwoko ( keduanya Polisi dari Bandana Soekarno Hatta) sedangmelakukan tugas observasi di Wilayah Cargo Domestik Bandana Soekarno Hatta mendapatinformasi dari warga masyarakat bahwa

sehingga telahmelewati masa time test 183 hari, karena hal itu maka seharusnya telah ada BUT di Indonesia, akan tetapikarena belum ada BUT di Indonesia maka Tim Peneliti menyimpulkan bahwa Pemohon Banding jugaberkedudukan sebagai BUT, sehingga berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 26 ;bahwa menurut Terbanding pada saat pemeriksaan di dalam P3B antara Indonesia dengan Inggris tidakdiatur mengenai sewa dan Pemohon Banding tidak memberikan COD sehingga menurut Terbanding yangberlaku adalah aturan domestik

Banding berkedudukan sebagai BUT Corpro Inggris maka bukan sebagai objek PPh Pasal 26 tetapi sebagai objek PPh Pasal 23 karena sebagai sesamaWajib Pajak Dalam Negeri (WP DN);bahwa pada perkembangan dalam pemeriksaan dan keberatan ternyata Terbanding menganggap sewayang dibayarkan kepada Corpro Inggris terutang PPh Pasal 26 karena dalam P3B antara Indonesia Inggris tidak diatur mengenai sewa dan Pemohon Banding tidak memberikan COD sehingga menurutTerbanding yang berlaku bukan P3B tetapi aturan domestik

Terbanding juga tidak dapat memberikan datadata tersebut untuk menentukanapakah Corpo Inggris telah melewati waktu time test 183 hari sebagai syarat untuk menentukan BUTatau bukan;bahwa berdasarkan datadata tersebut Majelis sepakat dengan Terbanding dan Pemohon Banding yang didalam persidangan menyatakan sengketanya bukan masalah BUT atau bukan Corpto System Ltdtersebut, tetapi sewa tersebut di P3B Indonesia Inggris tidak diatur dan Terbanding menyatakan yangtidak diatur dikenakan ketentuan pajak domestik

Jadi berdasarkan prinsip /ex specialis lexgeneralis, maka kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) berada diatas ketentuan perpajakan domestik, dalam halini UndangUndang Pajak Penghasilan;Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat bahwa ketentuan Tax Treaty yang mengaturpembayaran bunga ke Wajib Pajak Luar Negeri (Malaysia)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Tax Treaty antar PemerintahIndonesia dan Malaysia yang disetujui tanggal 12 September 1991merupakan

Bahwa kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (TaxTreaty) adalah:1) Kedudukan Tax Treaty sebagai perjanjian internasional antaradua negara (bilateral) adalah mengikat pihakpihak yangmengadakan perjanjian tersebut sedemikian sehingga apa yangtelah disepakati dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakandengan niat baik (good faith);2) Tax Treaty pada dasarnya merupakan rekonsiliasi dan kompromiantara ketentuan perundangundangan domestik masingmasingnegara yang mengadakan perjanjian, sehingga

tujuan Tax Treatyadalah membatasi ketentuan yang terdapat dalam perundangundangan pajak domestik dari masingmasing negara dalamrangka menghindari adanya benturan kepentingan dalam hakhak pemajakan diantara kedua negara yang mengikat perjanjian;3) Tax Treaty pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifatspesialis (lex specialis) terhadap ketentuan umum perpajakandari negara yang mengadakan perjanjian (lex generalis).

Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakmendasarkan pemeriksaan berdasarkan PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Indonesia Malaysia,padahal kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) berada diatas ketentuan perpajakan domestik,dalam hal ini UndangUndang Pajak Penghasilan;3.

dan melawanhukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarmenyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatanterdakwa Kim Hok Alias Ko Cit Alias Alung Alias Jerry dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut :e Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira jam 12.00 Wib saat saksi WariUtama dan saksi Ipan Sarwoko ( keduanya Polisi dari Bandara Soekarno Hatta) sedangmelakukan tugas observasi di Wilayah Cargo Domestik

percobaan atau permufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor tanpa hak dan melawan hukummenyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya 58,8849 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikute Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira jam 12.00 Wib saat saksi WariUtama dan saksi Ipan Sarwoko ( keduanya Polisi dari Bandara Soekamo Hatta) sedangmelakukan tugas observasi di Wilayah Cargo Domestik

Sehubungan dengan unsur tersebut diatas jika dihubungkan denganketerangan saksisaksi, terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimukapersidangan maka dapatlah ditemukan faktafakta sebagai berikut :Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira jam 12.00 Wib scat saksi WariUtama dan saksi Ipan Sarwoko ( keduanya Polisi dari Bandana Soekarno Hatta) sedangmelakukan tugas observasi di Wilayah Cargo Domestik Bandana Soekarno Hatta mendapatinformasi dari warga masyarakat bahwa

sehingga didapatkan jumlah koreksi peredaran usahasebesar USD.7,032,586 dengan perincian sebagai berikut :Penjualan ekspor: Ekspor PE sesuai rekapitulasi penjualan ekspor US$. 44,256,382.25 Ekspor mono sesuai rekap penjualan USS. 223,178,566.42 Ekspor cfm data intranet Bea cukai US$. 2,391,436.00 Sales other by product eksporJumlah penjualan ekspor cfm PemeriksaJumlah penjualan ekspor cfm Pemohon BandingJumlah koreksi penjualan ekspor cfm PemeriksaPenjualan Lokal : Sales domeslik ethydene Sales domestik

propylene Sales domestik PE UCC Sales domestik PE SDK Sales other by product lokalJumlah penjualan lokal cfm PemeriksaJumlah penjualan lokal cfm Pemohon BandingUS$. 3,188,067.71USS. 273,014,452.38USS. 266,451,404.68US$. 6,563,047.70USS. 131.166.687.85USS. 205,830,329.48USS. 206,929,986.12USS. 117,152,733.15USS. 920,807.23USS. 662,000,543.83USS. 661,531,006.00Jumlah koreksi penjualan lokal cfm Pemeriksa USS. 469,538.83bahwa terkait dengan koreksi peredaran usaha sebesar USD.7,032,586Pemohon Banding

Akan tetapi kesimpulan tersebutdibuat tanpa dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena:6.4.1 Termohon menggunakan nilai penjualan, bukan volumepenjualan, sebagai indikator pangsa pasar (market share)padahal segmen pasar dan produk masingmasing dariperusahaan yang disebutkan dalam tabel dalam PutusanKPPU butir 5.18 berbedabeda;6.4.2 Termohon mengambil total nilai Penjualan Domestik(replacement & original equipment) untuk ban kendaraanpenumpang, ban kendaan mini truck, ban kendaraan lighttruck

Selain tidak jelasnya definisitingkat persaingan dan datadata yang dibutuhkan dalammenentukan tingkat persaingan tersebut, Termohon juga telahmenggunakan datadata yang salah dalam menentukan pangsapasar MAS;Berikut kami kutip data penjualan domestik tahun 20092012 dariPemohon dan Para Turut Termohon dalam Putusan KPPU butir5.18, yang digunakan oleh Termohon dalam menghitung pangsapasar MAS: Fes eabeerens Penjualan Domestik (Juta Rp.)2009 2010 2011 2012PT Gajah Tunggal Tbk.* 4.516.449 5.669.548 6.281.702

7.413.309PT Bridgestone Tire Indonesia 2.580.000 3.257.890 3.622.963 4.056.520PT Sumi Rubber Indonesia 1.033.895 1.472.863 1.809.616 2.061.225PT Goodyear Indonesia Tbk 417.271 486.014 523.237 614.533PT Industri Karet Deli** 255.867 478.274 778.320 933.613PT Elang Perdana Tyre Industry 301.774 287.981 333.189 418.914PT Multistrada Arah Sarana Tbk 111.638 306.911 337.317 418.198(*):Penjualan domestik ban roda 4 (empat) dan ban roda 2 (dua), untuk PT GajahTunggal, Tok.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2012 (halaman 59) sebanyak 22%merupakan penjualan ban roda 2 (dua).(**): Penjualan domestik ban roda 4 (empat) dan ban roda (2).(Sumber: Laporan Tahunan APBI dan Laporan Tahunan (Year To Date) PT MultistradaArah Sarana, tahun: 2009, 2010, 2011 dan 2012);Halaman 17 dari 603 Hal Put.

Apabila Pemohon bermaksud untuk mengambiluntung yang sebesarbesarnya dengan menerapkan harga tinggi(excessive pricing) untuk pasar replacement domestik, maka hargaproduk Pemohon di Indonesia seharusnya jauh lebih tinggi daripadaharga produk bermerek Bridgestone di Thailand maupun Malaysia;Sehingga, telah cukup bukti dan alasan yang kuat dan meyakinkan bahwaTermohon telah sembrono dalam mengeluarkan Putusan dalam perkaraa quo, dan oleh sebab itu, Majelis Hakim Yang Mulia selayaknyamenyatakan Putusan

EA 8501 SZ mengangkut rumput lautsebanyak 15 (lima belas) Ton tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan danproduk perikanan domestik dari balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.Selanjutnya petugas Kepolisian melaporkan ke Subdit Gakkum Dit Polair PoldaNTB dan mengarahkan Truk tersebut ke Kantor Dit Polair Polda NTB untukpemeriksaan lebih lanjut.

EA 8501 SZ mengangkut rumput lautsebanyak 15 (lima belas) Ton tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan danproduk perikanan domestik dari balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.Selanjutnya petugas Kepolisian melaporkan ke Subdit Gakkum Dit Polair PoldaNTB dan mengarahkan Truk tersebut ke Kantor Dit Polair Polda NTB untukpemeriksaan lebih lanjut.Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji dari Universitas Mataram Nomor3.0003/S/LABBP/PSBP/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 maka dapat dipastikanbahwa

(satu) bendel Proposal dan kelengkapanny, 1 (satu) bendel Laporanpertanggungjawaban penggunaan keuangan (LPJ), dan 1 (satu) bendelLaporan hasil penelitian untuk kegiatan penelitian Inventarisasi dikripsiKultivar pisang di Jatim.1 (satu) bendel Proposal dan kelengkapanny, 1 (satu) bendel Laporanpertanggungjawaban penggunaan keuangan (LPJ), dan 1 (satu) bendelLaporan hasil penelitian untuk kegiatan penelitian Kontribusi sektorpertanian khususnya komoditas perkebunan terhadap tingkat PDRB(prodalam domestik

mendapatkan danabantuan kegiatan penelitian yang ditujukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya :e Proposal untuk kegiatan kajian dampak sosial ekonomi Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan di KPH Kediri dalam lembar pengesahan tertanggalJanuari 2008 ditandatangani oleh terdakwa I, dengan jumlah biaya yang dimintasebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;e Proposal untuk kegiatan Kajian Kontribusi Sektor pertanian khususnya komoditasperkebunan terhadap tingkat PDRB (produk Domestik

Jawa Timur tepatnya di Biro AdministrasiPembangunan Pemprop Jawa Timur secara bertahap dengan rincian sebagai berikut ;e Proposal untuk kegiatan kajian dampak sosial ekonomi Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan di KPH Kediri yang dikirim dengan surat PengajuanProposal Penelitian nomor : 002/LPM/UNISKA/I/2008 tanggal 31 Januari 2008yang ditandatangani oleh terdakwa I ;e Proposal untuk kegiatan Kajian Kontribusi Sektor pertanian khususnya komoditasperkebunan terhadap tingkat PDRB (Produk Domestik

secara bertahap sesuaipengajuan proposal melalui Bank Jatim cabang utama Surabaya sebagai berikut ;e Proposal untuk kegiatan kajian dampak sosial ekonomi Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan di KPH Kediri dicairkan berdasarkan SP2DPutusan Nomor : 35/Pidsus/2014/PN.Sby.Page 9 of 83nomor : LS/1067/2008 tanggal 12 Maret 2008, senilai Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) ;Proposal untuk kegiatan Kajian Kontribusi Sektor pertanian khususnya komoditasperkebunan terhadap tingkat PDRB (produk Domestik

Abdullah Y dengan nomor rekening 0062236738 secara bertahap sesuaipengajuan proposal melalui Bank Jatim cabang utama Surabaya sebagai berikut :e Proposal untuk kegiatan kajian dampak sosial ekonomi Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan di KPH Kediri dicairkan berdasarkan SP2D nomor :LS/1067/2008 tanggal 12 Maret 2008, senilai Rp. 200.000.000, (dua ratus jutae Proposal untuk kegiatan Kajian Kontribusi Sektor pertanian khususnya komoditasperkebunan terhadap tingkat PDRB (produk Domestik Regional

GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour andTravel (baik domestik maupun Internasional); Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelahmendapatkan laporan dari bagian audin yang mengatakan bahwa adapengeluaran uang atas pemesanan tiket oleh PT. GOLDEN RAMAEXPRESS Cabang Kelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia akan tetapitidak ada tanda terima uang dan copy tiket dari PT. AVS Indonesia; Bahwa atas informasi tersebut saksi mengkonfirmasikan kepadapihak PT.

GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour andTravel (baik domestik maupun Internasional); Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelah saksimelakukan audit pada tanggal 05 April 2017 terhadap pengeluaran uangatas pemesanan tiket oleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS CabangKelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia akan tetapi tidak ada tandaterima uang dan copy tiket dari PT. AVS Indonesia; Bahwa atas informasi tersebut saksi mengkonfirmasikan kepadapihak PT.

GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour andTravel (baik domestik maupun Internasional); Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelah saksimendapatkan laporan audit yang dilakukan oleh FENY FERLINA padatanggal 05 April 2017 terhadap pengeluaran uang atas pemesanan tiketoleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Cabang Kelapa Gading kepada PT.AVS Indonesia akan tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy tiket dariPT.

GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour andTravel (baik domestik maupun Internasional); Bahwa saksi pernah bekerja di PT. GOLDEN RAMA EXPRESSsebagai kasir; Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelah saksimendapatkan laporan audit yang dilakukan oleh FENY FERLINA padatanggal 05 April 2017 terhadap pengeluaran uang atas pemesanan tiketoleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Cabang Kelapa Gading kepada PT.AVS Indonesia akan tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy tiket dariPT.

(tiga ratus satu juta limaratus empat puluh enam ribu rupiah);TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUHTEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PAILIT II.Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2014 PEMOHON PAILIT II dan TERMOHON PAILIT membuat Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan Tiket Pesawat Penumpang Domestik,dimana dalam perjanjian tersebut PEMOHON PAILIT IJ mampu menyediakan tiketpesawat yang diminta atau dipesan oleh TERMOHON PAILIT;Bahwa, atas perjanjian tersebut dalam rentang bulan Nopember 2014

Sehinggadengan demikian, keterlambatan pembayaran dari TERMOHON PAILIT kepadaPEMOHON PAILIT I bukan karena tidak memiliki itikad baik untuk membayarkewajibannya, namun dikarenakan kesulitan keuangan dan telah berhenti operasi;Bahwa, begitu juga TERMOHON PAILIT mengakui adanya hubungan hukum sejaktahun 2014 hingga awal tahun 2015 dengan PEMOHON PAILIT II dalam PenyediaanTiket Pesawat Penumpang Domestik, dimana PEMOHON PAILIT II menyediakantiket pesawat untuk keperluan TERMOHON PAILIT;Bahwa, namun

Fotocopy Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan Tiket Pesawat TerbangPenumpang Domestik antara PT. Meguny Inti Anugrah dengan CV. Aulia Mandiritertanggal 1 Juli 2014, diberi tanda P.II11;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Para Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti suratsurat berupa :1. Fotocopy Akta Notaris HelmanManner Sitinjak, SH, No. 01 tanggal 15 Pebruari 2007,diberi tanda T1;2.

membayarharga barang yang dipesan dan telah diterima oleh Termohondan mempunyai hak untukmenerima barang yang dipesannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I9 dan P.I10, dapat diketahui bahwaPemohon Pailit I telah melakukan somasi kepada Termohon Pailit atas tagihan pembayaranharga barang yang dipesan oleh Termohon Pailit sesuai purchase order dari Termohon Pailit(vide bukti P.I 6 ,P.I7 dan P.I8) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II11, Perjanjian Kerjasama Penyediaan TiketPesawat Terbang Penumpang Domestik

Putusan Nomor 70 P/HUM/2015sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: UMn = UMt +UMt x (Inflasit + % A PDBt)17.Bahwa dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) PP Pengupahan diterangkansebagai berikutFormula perhitungan Upah minimum:UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % A PDBt )Keterangan:UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.UMt : Upah minimum tahun berjalanInflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yanglalu sampai dengan periode September tahun berjalan.A PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik

Bruto yang dihitung daripertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakupperiode kwartal Ill dan IV tahun sebelumnya dan periodekwartal dan II tahun berjalan.Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahunberjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahunberjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dantingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.Contoh:UMt : Rp. 2.000.000,00Inflasit : 5%A PDBt : 6%UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % A PDBt)

Pasal 6 merupakan suatu keharusan yang harus dimuat dalamsetiap peraturan perundangundangan.25.Bahwa apabila menerapkan ketentuan Pasal 44 (2) PP Pengupahanyang mana menguraikan upah minimum dengan cara Formulaperhitungan Upah minimum:UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % A PDBt )Keterangan:UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.UMt :Upah minimum tahun berjalanInflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalusampai dengan periode September tahun berjalan.A PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik

Bruto yang dihitung daripertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakupperiode kwartal Ill dan IV tahun sebelumnya dan periodekwartal dan Il tahun berjalan.Ketentuan dengan formulasi perhitungan diatas akan selalu melebihikebutuhan hidup layak (KHL) sedangkan Pasal 89 ayat (2) UUKetenagakerjaan menetapkan batasan Upah Minimum diarahkan kepadapencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan setiap penetapan UpahMinimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandinganUpah Minimum dengan kebutuhan

Bahwa BarangBarang dalam petikemas yang dibongkar oleh Penggugat akanditimbun pada tempat penimbunan sementara untuk menunggu pemuatan ataupengeluarannya, dimana barangbarang tersebut akan diangkut oleh kapal yangmelayani angkutan laut luar negeri (internasional) ketempat tujuan barang, yangbukan lagi menjadi bagian dari tanggung jawab Penggugat selaku pihak yang hanyamengangkut dalam wilayah perairan di Indonesia (wilayah Pabean)6 Bahwa dalam pelaksanaan angkutan laut bagi petikemas antar pulau(domestik

Indonesia IT Nomor : HK.56/2/25/PIJI02 tentang tarif Pelayanan Jasaterminal petikemas pada Terminal petikemas dilingkungan PT (Persero) PelabuhanIndonesia I Nomor : HK.5611/9/PI.106 tentang ketentuan khusus tarif pelayananjasa petikemas pada terminal petikemas Pelabuhan Panjang yang berlaku sejak 1Nopember 2005 yang menetapkan bahwa besaran tarif untuk petikemas 20 feetsebesar USD 70, dan petikemas 40 Feet sebesar USD 105,16 Bahwa secara nyata penetapan tarif bongkar muat petikemas antar pulau/domestik

;4 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan memperlakukan tarif 50% dari tarif US Dollar berdasarkan suratkeputusan yang sudah tidak berlaku lagi untuk aktivitas bongkar petikemas antar pulau/domestik ;5 Menghukum Tergugat untuk membayarkan kembali sisa kelebihan bayaran tarifbongkar muat petikemas antar pulau kepada penggugat sebesar USD 2.817.506, 37 (duajuta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus enam koma tiga puluh tujuh dollarAmerika Serikat) dan pendapatan

Hal yang demikian merupakan halyang biasa dalam dunia pengangkutan barang daridan ke luar negeri.2 Berdasarkan UndangUndang No.17 Tahun 2006Pasal 7 A ayat (1) Sarana Pengangkutan yangberasal dari daerah Pabean ke tempat lain dalamdaerah Pabean (Angkutan Domestik) mengangkutbarang Antar Pulau, barang impor dan barangekspor.3 Termohon Kasasi mengakui bahwa barang yangdiangkut kapalnya sudah dilengkapi dengan PES(sebagaimana Gugatannya pada butir 9, 11 dan 14halaman 3 dan 4 PutusanPN Jakarta Utara)

Dicky HadiPratama, bahwa barang yang sudah dilengkapidengan PES walaupun dilakukan transhipment(alih kapal) di Pelabuhan daerah pabean lain(masih di wilayah Indonesia) barang tersebutadalah barang ekspor.Dengan demikian jelas, bahwa angkutan kapal domestik (Feeder Vessel)dapat mengangkut barang ekspor I impor sampai ke pelabuhan transhipmentuntuk selanjutnya diangkut dengan kapal Mother Vessel, .oleh karena ituHal 33 dari65 Put.

Jadi berdasarkan prinsip lex specialis lex generalis,maka kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)berada diatas ketentuan perpajakan domestik, dalam hal ini UndangUndang Pajak Penghasilan.Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapatbahwa ketentuan Tax Treaty yang mengatur pembayaran bunga keWajid Pajak Luar Negeri (Malaysia) sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 Tax Treaty antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia yangdisetujui tanggal 12 September 1991 merupakan

Tax Treaty pada dasarnya merupakan rekonsiliasi dan kompromiantara ketentuan perundangundangan domestik masingmasingnegara yang mengadakan perjanjian, sehingga tujuan Tax Treatyadalah membatasi ketentuan yang terdapat dalam perundangundangan pajak domestik dari masingmasing negara dalam rangkamenghindari adanya benturan kepentingan dalam hakhakpemajakan diantara kedua negara yang mengikat perjanjian;3.

bahkan bertentangan dengan peraturanperpajakan di Indonesia karena:1.2.Tanpa adanya dasarhukum yang kuat Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah melakukan koreksi dan menerbitkan suratketetapan pajak berdasarkan koreksi tersebut.Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendasarkanpemeriksaan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) Indonesia Malaysia, padahal kedudukan PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) berada diatas ketentuanperpajakan domestik

No.554/PPe tanggal 07 Juni 2005;

KPL.BTM2014 tanggal 04Maret 2014: 1 (satu) lembar surat ukur No.554/PPe tanggal 07 Juni 2005; 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal BarangNo:PK.001/172/20/KPLBTM14 tanggal 23 Desember 2014; 3 (tiga) lembar sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal barangNo.PK.001/173/01/KPLBTM14 tanggal 22 Desember 2014; 2 (dua) lembar sertifikat Keselamatan Radio Kapal BarangNo.PK.002/56/17/KPL.BTM14 tanggal 22 Desember 2014; 1 (satu) lembar Sertifikat Garus Muat Kapal Kapal Pelayaran DalamKawasan Domestik

Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN Btm 1(satu) lembar surat ukur No.554/PPe tanggal 07 Juni 2005; 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal BarangNo:PK.001/172/20/KPLBTM14 tanggal 23 Desember 2014; 3 (tiga) lembar sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal barangNo.PK.001/173/01/KPLBTM14 tanggal 22 Desember 2014; 2 (dua) lembar sertifikat Keselamatan Radio Kapal BarangNo.PK.002/56/17/KPL.BTM14 tanggal 22 Desember 2014; 1 (satu) lembar Sertifikat Garus Muat Kapal Kapal Pelayaran DalamKawasan Domestik

KPL.BTM2014 tanggal 04Maret 2014: 1(satu) lembar surat ukur No.554/PPe tanggal 07 Juni 2005; 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Konstruksi Kapal BarangNo:PK.001/172/20/KPLBTM14 tanggal 23 Desember 2014; 3 (tiga) lembar sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal barangNo.PK.001/173/01/KPLBTM14 tanggal 22 Desember 2014; 2 (dua) lembar sertifikat Keselamatan Radio Kapal BarangNo.PK.002/56/17/KPL.BTM14 tanggal 22 Desember 2014; 1 (satu) lembar Sertifikat Garus Muat Kapal Kapal Pelayaran DalamKawasan Domestik

Jadi berdasarkan prinsip lex specialis lex generalis,maka kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)berada diatas ketentuan perpajakan domestik, dalam hal ini UndangUndang Pajak Penghasilan.Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapatbahwa ketentuan 7ax Treaty yang mengatur pembayaran bunga keWajid Pajak Luar Negeri (Malaysia) sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 Tax Treaty antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia yangdisetujui tanggal 12 September 1991 merupakan

Tax Treaty pada dasarnya merupakan rekonsiliasi dan kompromiantara ketentuan perundangundangan domestik masingmasingnegara yang mengadakan perjanjian, sehingga tujuan Jax Treatyadalah membatasi ketentuan yang terdapat dalam perundangundangan pajak domestik dari masingmasing negara dalam rangkamenghindari adanya benturan kepentingan dalam hakhakpemajakan diantara kedua negara yang mengikat perjanjian;3.

Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) tidakmendasarkan pemeriksaan berdasarkan Perjanjian PenghindaranPajak Berganda (Jax Treaty) Indonesia Malaysia, padahalkedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)berada diatas ketentuan perpajakan domestik, dalam hal iniUndangUndang Pajak Penghasilan.3.

Ketidaktahuan penggugat tentang aktivitas pekerjaan danpenghasilan saya, merupakan bukti bahwa saya tidak pernah berbicaraapalagi berdiskusi terkait pekerjaan saya, karena hubungan saya denganpenggugat hanyalah urusan domestik (Replik poin nomor 9).Saya sangat terpaksa hidup bersama penggugat. Kehidupan domestik sayabersama penggugat bukanlah seperti kehidupan yang saya bayangkansebagai kehidupan yang penuh halhal intelek dengan banyaknya diskusitentang gagasan.

Sisa kredit kKepemilikan rumah kepemilikan rumah per Januari 2020 masih lebihdari Rp100 juta. penggugat sama sekali tidak memiliki kontribusi terhadapcicilan kepemilikan rumah (juga tidak ada kontribusi terhadap biaya renovasidan pembelian barangbarang domestik).

(poin nomor 2 dalam Gugatan perkara 505/Padt.G/2020/PA.Bgr)= Februari 2012 Desember 2019Kehidupan domestik saya dan termohon (widayanti) bukanlah sepertikehidupan yang saya bayangkan sebagai kehidupan yang penuh hal intelekdengan banyaknya diskusi tentang gagasan.

Kejahatankejahatan laten penggugat (Nama) yaitu:Selain tidak adanya anak, aktivitas penggugat selama di rumah lebih banyakbersifat hedonis dan tidak banyak mengerjakan pekerjaan domestik, yaitu:=" Makan. Saya lebih sering makan di luar rumah terlebih makan siang dihari kerja.

Sementara handphoneSamsung J2 bekasnya dengan culasnya tetap dikuasai oleh penggugat.d. penggugat menjual barangbarang domestik milik saya danmenguasai seluruh hasil penjualannya.

KURNIA BINA RIZKI JAKARTA, dibagian depan kanan baju dan bertuliskan supply Quality Domestik Helpers dibagian belakang baju ;Dikembalikan kepada FERDINAN POTO ;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

KURNIA BINA RIZKI JAKARTA, dibagian depankanan baju dan bertuliskan supply Quality Domestik Helpersdibagian belakang baju ;4.

KURNIABINA RIZKI JAKARTA, dibagian depan kanan baju danbertuliskan supply Quality Domestik Helpers dibagian belakangbaju ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa telah terjadi pemukulanan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri,sedangkan yang menjadi korbannya adalah FERDINAN POTO ;Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012, sekitarpukul 06.30 Wita dirumah BENDELINA BATU di Dusun V, Desa OetefuKecil, Kecamatan

KURNIA BINARIZKI JAKARTA, dibagian depan kanan baju dan bertuliskan supplyQuality Domestik Helpers dibagian belakang baju ;Dikembalikan kepada FERDINAN POTO ;1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.000, (seriou rupiah) ;Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 oleh MariceDillak, SH.

Perusahaanprovider di luar negeri dapat memperhitungkan pembayaran PPN yang dipungut oleh Pemohon Bandingsebagai unsur harga pokok/biaya atau perlakuan lain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di negarayang bersangkutan;bahwa Jasa interkoneksi terkait incoming call, terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN;Mbahbwit Pemdhonl Beendone ksi sebagaimana dimaksud dalam SE01/PJ.54/2000 tanggal 19 Januari 2000adalah Jas Interkoneksi domestik.

Dalam hal ini Pemohon Banding setuju merupakan obyek PPN dan ataspenyerahan jasa interkoneksi domestik tersebut Pemohon Banding telah mengenakan PPN dan telahmelaporkannya dalam SPT Masa PPN;bahwa atas jasa interkoneksi dalam jalur internasional (International Traffic Incoming) sebagaimanadimaksud dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S963/PJ.53/2005 tanggal 16 Nopember 2005 dan SuratDirektorat Peraturan Perpajakan I Nomor S14/PJ.02/2012 tanggal 4 Januari 2012 jelas ditegaskan bahwaInternational Traffic