tersebut diatas yang kami uraikan dalam point 1 (satu)diatas, maka sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menuntutpada Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Begitupula dengan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah lalai dan kelirudalam memutuskan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Hal 14 dari 18 hal.Put.No.53/Pid.sus/2015/PT.MksKarena sesungguhnya, Pasal 112 ayat (1) maupun ayat (2), adalah pasal karetyang sudah lama menjadi polemik

Poin nomor enam (6) Masalah pimjam BKK Kecamatan pernahdisaat baru punya dua anak dan itupun saya juga turut mencicil sertatidak menimbulkan polemik didalam berumah tangga.7. Poin nomor Tujuh (7) Perselisihan itu terjadi sudah dirancang olehistri Saya, terbukti bahwa semua pakaian istri saya sudah dikemasuntuk dibawa pergi, dan saya berusaha menahan untuk tidak pergi, istrisaya menolak sehingga pada ahirnya saya mengikuti dan membujukuntuk kembali kerumah.

huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyetujui dengankeputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik

Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akanmendapatkan keharmonisan yang diharapkan, sehingga pemohon berketetapanhati untuk keluar dari polemik rumah tangga dengan mengajukan permohonancerai talak di Pengadilan Agama Kelas I A Kendari.Berdasarkan halhal tersebut, Pemohon memohon kiranya yang Mulia Majelis HakimPengadilan Agama Kelas I.

Nomor 26 P/HUM2010(2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat diselesaikan, KPU Provinsi melakukan konsultasi denganKPU ;Fakta hukumnya sehubungan dengan ketentuan pasal di atasmenyikapi polemik yang terjadi antara KPU Provinsi dengan Pemohonberkaitan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 2Tahun 2009 (Bukti T3) telah melakukan berbagai upaya baikkoordinasi maupun konsultasi ke KPU, selain itu KPU pun telahmelakukan supervisi langsung ke KPU Provinsi Bengkulu

tanggal 27 April 2010 perihalpenguatan pemilukada serentak Provinsi Bengkulu tahun 2010merupakan bentuk legalitas dan payung hukum bagi KPU ProvinsiBengkulu untuk tetap melanjutkan tahapan pemilukada sesuai denganSurat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (Bukti T3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi danmasukan berbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida,DPRD, Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu sertakelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap polemik

3. 1 (Satu) Buah Buku Berjudul FITNAH DAN PETAKA AKHIR JAMAN;
4. 1 (satu) buku berjudul 160 MATERI DAKWAH PILIHAN;
5. 1 (satu) buku bertuliskan bahasa arab warna merah;
6. 1 (satu) buku berjudul POLEMIK SALAFI;
7. 1 (satu) buku berjudul GEJOLAK API PERMUSUHAN;

Barang bukti nomor 3 s/d 7 dirampas untuk dirampas

bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat denganTergugat telah berpisah sekurangkurangnya sejak tahun 2010 yang lalu dan sejaksaat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan disampingitu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, yang merupakan ayah kandungPenggugat yang biasanya sangat menginginkan rumah tangganya tetap harmonis,telah pula mengemukakan pendapatnya setelah memperhatikan secara seksamakualitas polemik

Fotokopi Kumpulan Pernyataan Bagir Manan terkait Polemik Pimpinan DPD(Ketua Mahkamah Agung Periode 20012008);3. Fotokopi Kumpulan Pernyataan Harifin A Tumpa terkait Polemik PimpinanDPD (ketua Mahkamah Agung Periode 20092012);Fotokopi Pendapat Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M;Fotokopi Pendapat Ahli Dr.

kataPimpinan;Bahwa Proses penanganan permohonan pengujian PeraturanDPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD RI Nomor 1Tahun 2017 tentang Tata Tertib akhirnya diputus olehMahkamah Agung melalui Putusan MA RI No.38 P/HUM/2016tertanggal 20 Februari 2017 untuk pengujian Peraturan DPD RINomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, dan Putusan MA RINo. 20 P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 untuk pengujianPeraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, halmana diktum putusannya sempat mengundang polemik

pemilikannya,Sehingga Para penggugat menyatakan surat tersebut salah alamat dankeliru;Bahwa dengan mengetahui hal tersebut Para Penggugat langsungmemperotes surat pengosongan tanah yang diklaim oleh PemerintahKabupaten Lombok Barat /Sekretaris Daerah, sementara Kepala DinasPengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat, sebagaipejabat terdepan dan lebih mengetahui tentang Asset Daerah danpemegang datadata yang akurat telah mengeluarkan 3 buah surat, gunauntuk klarifikasi dan membantah polemik

untukmemakai kesempatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tnpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersngkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

yangseharusnya menjadi rujukan atas tindakan yang bermartabat, danRektor sebagai Pihak Penanggung Jawab, tentunya harusmenjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan ketentuanyang berlaku dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehinggasetiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa telah terjadi pelanggaran asas Profesionalitas dapat diketahuisejak awal sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No.067/SK/R/MI/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, yaitu ketika:1 Telah terjadi perdebatan dan polemik

pada tataraninternal Rektorium;2 Telah terjadi perdebatan dalam Rapat Senat untuk itu;3 Telah terjadi polemik dalam internal Senat Universitas;4 Telah diperingatkan oleh Alumni melalui beberapasurat;5 Telah diketahui bahwa Alim Markus hanyaberpendidikan tidak tamat SMP;6 Telah diketahui Alim Markus tidak memenuhipersyaratan Pasal 15 Kepmendiknas Gelar Dan LulusanPerguruan Tinggi;7 Telah diketahui ada petunjuk dari KementerianPendidikan Nasional RI untuk mengacu pada peraturanyang berlaku namun sengaja

Bahwa, puncak pertengkaran tetajadi pada akhirakhir ini disebabkanhal yang selalu menjadi polemik rumah tangga Penggugat dan Tergugatlalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anakanak dikediamanbersama dan pulang kerumah orang tuanya sudah beberapa bulan tidakada menjenguk atau mendatangi Penggugat dan anakanaknya sertatidak ada memberikan biaya belanja hidup Penggugat dan anakanaknya.

Bahwa tidak benar ada krisis atau polemik dalam rumah tangga dankami baikbaik saja;9. Tergugat merasa keberatan bahwa Penggugat mengatakan sering terjadipercekcokan karena berbeda prinsip dan itu bagi Tergugat adalah hal yangbiasa dalam rumah tangga dan menginginkan rumah tangganya akan lebihbaik;Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohondengan hormat kiranya Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memberiputusan :Primatr :1. Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan;2.

justru secara tidak langsung membenarkantelah terjadi konflik/dualisme kepemimpinan dituobuh DPP IWAPI ;Bahwa adanya pernyataan Tergugat Il Intervensi/ Pembanding, telahterjadi MUNASLUB (walaupun menurutnya itu illegal) secara tidaklangsung Tergugat Il Intervensi/ Pembanding membenarkan telahterjadi konflik/dualisme kepengurusandi tubuh IWAPI Permasalahandalam tubuh WAPI sudah terjadi jauh sebelum adanya MUNASLUB ,justtu MUNASLUB tertanggal 8 April 2010 di adakan untukmenyelesaikan permasalahan dan polemik

antaraPenggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan di samping itu berdasarkanketerangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namungagal memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keterangan yangmerupakan paman Penggugat dan kakak kandung Tergugat, yang biasanya sangatmenginginkan rumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakanpendapatnya setelah memperhatikan secara seksama kualitas polemik

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);Bahwa atas hal tersebut diatas, apabila diperhatikan, secaracermat dan seksama daripada Gugatan Penggugat sama sekalitidak ada hubungannya dengan dalildalil penggugat yangmenghubungkan Polemik ataupun permasalahan 2 (dua) lismeKepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan dengan perkara A quo, karena permasalahandalam perkara A quo yang menjadi objek sengketa sudah terjadisebelumnya

yakni pada tahun 2014;Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo, bahwa Polemik atau permasalahan 2(dua) lisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Pembangunan TELAH SELESAI dan tidak ada lagi 2(dua) lisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Pembangunan hal ini berdasarkan Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Pusat Partai

Pemohon Kasasi bahwa zaman sekarang inibegitu sukar dan sulitnya mencari pekerjaan di luar dan menghidupikeluarga yang sedemikian besar, meskipun Pemohon Kasasi khilaf dansalah melakukan tindak pidana ini namun kiranya jangan sampaiPemohon Kasasi diberhentikan dari pekerjaan Pemohon Kasasi yangmerupakan sumber rezeki dan periuk nasi anakanak dan PemohonKasasi beserta keluarga termasuk orang tua Pemohon Kasasi selamaini juga bergantung kepada penghasilan Pemohon Kasasi.15.Bahwa untuk mengakhiri polemik

karena jika Penggugat tersebut tidakdiberi ruang untuk melepaskan diri dari Tergugat sebagai Ssuaminya denganmelakukan perceraian maka patut diduga (ghalabat alzhann) Penggugatakan melakukan hubungan atau pernikahan lagi secara sirri dengan lakilaki lain dalam keadaan sudah berpisah 4 (empat) tahun dan belum lepas(baca: cerai, Karena makna etimologi cerai adalah a/hall lepas) dari suamisebelumnya menurut nilai yang hidup di masyarakat (dalam kitab fikih)sehingga jika anak lahir maka menimbulkan polemik

,M.Si dengan Dasar yang bersangkutan adalah PegawaiNegeri Sipil Aktif, Pada saat Demostrasi tersebut berlangsung Dramatis dimanaPara Senat STAI Baubau dan Beberapa Dosen yang sedang Mengajar Dipaksaharus Berhentikan Proses Perkuliahan dan Mahasiswa Menjadi Korban dan diPulangkan;10.Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Malamnya Para Penggugat beserta BEMSTAI Baubau dan beberapa Mahasiswa dengan Jumlah + 25 orang mendatangiKediaman Ketua Yayasan (Tergugat I) guna Membicarakan Polemik Kampus Yangterjadi

sebesarRp. 29.450.000, (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh RibuRupiah;Halaman 8dari 28Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN BauKerugian MateriilKerugian Materil dari Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima MilyarRupiah);30.Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh31.32.33.oleh Para Penggugat dengan mendatangi Para Tergugat guna mencari Solusi atasPermasalahan ini tidak membuahkan hasil, bahkhan Kopertais Wilayah VII yangdatang dan mencoba menengahi polemik

Bahwa almarhum Syarwani sengaja diam jika ada yangmempermasalahkan mengenai tanah persawahan tersebut, karenainginmenghindari polemik dengan Penggugat dengan keponakannya.Tetapi keinginan untuk menguasai tanah persawahan tersebut terusberlanjut. Sikap ini terjadi karena sikap istri dan anakanaknya, artinyasengaja merahasiakan pesan yang sebenarnya ketika penyerahan 4 segelyang disengketakan. Maka dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat Putusan No.322/Pdt.G/2019/PA.