Ditemukan 1926 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Halaman 124 dari 136 halaman Putusan Nomor 1026/B/PK/PJK/201616.1?
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
11651 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/201517.18.19.pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Putus : 29-04-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1798 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 29 April 2011 — Ir. JULIANUS HINHON LOMO
9627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pid.Sus/2010 PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET 1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.000Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHAN HABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius 2 BH 39.000 78.000PUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy
    17.414.000PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.0003 Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHANHABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis 2 BH 39.000 78.000dan infeksiusPUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Register : 06-04-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-10-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 924/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 28 September 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
2910
  • :1 Saya gembira sekali, bahwa Tergugat telah mengakui pernah mempunyaihubngan dekat dengan dua orang perempuan, seorang teman di tempat Tergugatbekerja, dan seorang dengan bekas teman SD nya dulu, yang saat ini adalahisteri dari seorang karyawan UI Depok ;2 Memang sejak saya dan anakanak meninggalkan rumah karena sudah tidaktahan lagi dengan perlakuan Tergugat selama bertahuntahun kepada saya, orangtua saya segera membawa saya ke Psikiater ( teman orang tua saya ) untukkonsultasi dan memperoleh therapy
Register : 20-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjb
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
ZULHAM SIMANGUNSONG
4927
  • Tjbkali dalam seminggu maka terdakwa akan mengalami linglung, pusing dantidak bergairah dan pada tingkatan ini terdakwa harus menggunakan sabudalam kadar tetap;Bahwa ahli dapat mengetahui seseorang pengguna Narkotika jenis sabumasuk kedalam tahap dengan cara melakukan Konseling, kemudian testurine dan dilanjutkan dengan perencanaan therapy atau Rehabilitasi Medis;Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan assestment dan konsultasi medis,yang mana Terdakwa merasa malas makan, lemas dan tidak fit dan
Register : 07-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 30-K/PMT-II/AU/VIII/2019
Tanggal 5 Desember 2019 — Iwan Hari Widodo.
28968
  • Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggungkeluarga, tumpuan harapan hidup keluarganyadan punya 3 orang anak yaitu pertama umur 10tahun sekolah SD, kedua umur 8 tahun sekolahSD dan ketiga umur 6 tahun belum sekolahkarena sedang menjalani therapy pita suara.V.
Register : 19-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 06-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 651/PID/2015/PT MDN
Tanggal 26 Nopember 2015 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6816
  • untuk membawa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kgserbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysia kewilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwasudah berhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia keIndonesia, sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang keduasebagaimana dalam perkara aquo, dengan demikian putusan pidanasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini lebin memenuhi rasa keadilandan dapat dijadikan Shock Therapy
Register : 10-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Bkn
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH
Terdakwa:
EDIYANTO Als EDI Bin AMIR
5663
  • sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 08-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 84/Pid.B/2021/PN Klb
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.MATIUS SUPIT ANTONIO, SH
2.ZULKARNAEN, SH. MH
Terdakwa:
NOM KRISDIANTO LITLAU
7524
  • Bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / saranamelakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapkan menjadi menusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksipidana sebagai efek jera (shock therapy), dan dapat pula sebagai contohbagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;2. Bahwa pada Teori Menggeneralisir/Teori Umum, dimana Teori inididasarkan kepada fakta sebelum terjadinya delik.
Register : 12-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1710/Pid/2020/PT MDN
Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Kuo Bratakusuma, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang
18070
  • tersebutdiharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidakakan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatunkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);14.Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education sspecti, sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan
    Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan PutusanHalaman
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterrence espect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair fundion
Register : 19-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 651/PID.SUS/2015/PT-MDN
Tanggal 26 Nopember 2015 — DIDIT PRAYETNO Als. WAK MEN
3524
  • untuk membawa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kgserbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysia kewilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwasudah berhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia keIndonesia, sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang keduasebagaimana dalam perkara aquo, dengan demikian putusan pidanasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini lebin memenuhi rasa keadilandan dapat dijadikan Shock Therapy
Register : 05-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
123394
  • Fotokopi Anamnesa/ Pemeriksaan Fisik/ Diagnosa/ Therapy. Fotokopitersebut telan bermaterai dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinyakemudian di paraf dan diberi tanda P.4.5. Fotokopi foto pecahan kaca. Fotokopi tersebut telah bermateralkemudian di paraf dan diberi tanda P.5.6. Fotokopi screenshoot percakapan. Fotokopi tersebut telan bermateraikemudian di paraf dan diberi tanda P.6.7. Fotokopi dari Foto pecahan foto didinding dan foto penyiraman air dikasur.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 —
10058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 dan UndangUndang Nomor
    Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);5.
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 700 K/Ag/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
105100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90.000.000,009 In 1 Facial Machine 1 Unit 5.000.000,00 4.500.000,004 in 1 Facial machine 4 Unit 3.500.000,00 12.600.000,00Beauty Intrument 4 in 1 1 Unit 1.500.000,00 1.350.000,00Mesotherapy ND9090 2 Unit 5.000.000,00 9.000.000,00Microdemabrasi IB6600 2 Unit 7.500.000,00 13.500.000,00RevolvingVagina lonizer BCRK06 1 Unit 3.500.000,00 3.150.000,00Sauna Portable SS01 2 Unit 1.500.000,00 2.700.000,00Sauna Room 1 Unit 73.000.000,00 65.700.000,00Oksigen Facial 1 Unit 80.000.000,00 72.000.000,00Hot Stone Therapy
Register : 19-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 652/PID.SUS/2015/PT-MDN
Tanggal 26 Nopember 2015 — HALIM NASUTION Als. ALEM
6892
  • untuk membawa barang bukti berupa 20(dua puluh) kg serbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysiake wilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwa sudahberhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia,sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang kedua sebagaimana dalam perkaraaquo, dengan demikian putusan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan inilebin memenuhi rasa keadilan dan dapat dijadikan Shock Therapy
Register : 22-05-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Smn
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
M. Isnawan Akbar
Tergugat:
1.Naraini Nur Kimashita Binti Subandrio Diposaptono ,
2.Iim Susilawati Binti Darwanto
3.Naraini Nur Kimashita Binti Subandrio Diposaptono (alm)
4.Iim Susilawati Binti Darwanto (alm)
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
24567
  • kepada Tergugat I, serta membeli tiketkonser Group Musik Cold Play senilai Rp.4.000.000, (Empat JutaRupiah)untuk rencana bulan madu dengan Tergugat ;Bahwa pula beredarnya berita saat dilangsungkannya resepsi yangmenyatakan Penggugat telah membatalkan permikahan, membuatPenggugat merasa telah dicemarkan nama baiknya, dan harusmenanggung beban moral yang beratdi masyarakat (batal menikah dantuduhan membatalkan pernikahan), sampai akhirnya Penggugatmengalami depresi dan harus menjalani serangkaian therapy