Ditemukan 1928 data
440 — 1739 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbading) berwenangmenerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakHalaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 997 B/PK/PJK/201617.relevan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
33 — 9
Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.
40 — 15
karena ribuan generasi mudaterjerumus Narkotika yang dapat merusak moral dan dihubungkan denganbarang bukti + 73.505,55 (tujuh puluh tiga lima ratus lima koma tujuh puluhempat) gram dan 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pilekstasi + 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluhempat) gram, maka aparat penegak hukum perlu langkah yang pasti dannyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,sehingga Pelaku akan menjadi jera atau menjadi shock therapy
Terbanding/Jaksa Penuntut : DHIANYULI PRASETYO, SH
57 — 33
Sehubungan dengan point nomor 2 (dua) tersebut di atas perlu adanya antisipasi /pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal inimerupakan shock therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksipidana yang setimpal ;Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknyamenyatakan keberatan atas putusan pengadilan
65 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Halaman 124 dari 136 halaman Putusan Nomor 1026/B/PK/PJK/201616.1?
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
99 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/201517.18.19.pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
ZULHAM SIMANGUNSONG
36 — 27
Tjbkali dalam seminggu maka terdakwa akan mengalami linglung, pusing dantidak bergairah dan pada tingkatan ini terdakwa harus menggunakan sabudalam kadar tetap;Bahwa ahli dapat mengetahui seseorang pengguna Narkotika jenis sabumasuk kedalam tahap dengan cara melakukan Konseling, kemudian testurine dan dilanjutkan dengan perencanaan therapy atau Rehabilitasi Medis;Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan assestment dan konsultasi medis,yang mana Terdakwa merasa malas makan, lemas dan tidak fit dan
25 — 10
:1 Saya gembira sekali, bahwa Tergugat telah mengakui pernah mempunyaihubngan dekat dengan dua orang perempuan, seorang teman di tempat Tergugatbekerja, dan seorang dengan bekas teman SD nya dulu, yang saat ini adalahisteri dari seorang karyawan UI Depok ;2 Memang sejak saya dan anakanak meninggalkan rumah karena sudah tidaktahan lagi dengan perlakuan Tergugat selama bertahuntahun kepada saya, orangtua saya segera membawa saya ke Psikiater ( teman orang tua saya ) untukkonsultasi dan memperoleh therapy
61 — 14
untuk membawa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kgserbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysia kewilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwasudah berhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia keIndonesia, sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang keduasebagaimana dalam perkara aquo, dengan demikian putusan pidanasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini lebin memenuhi rasa keadilandan dapat dijadikan Shock Therapy
SATRIO AJI WIBOWO, SH
Terdakwa:
EDIYANTO Als EDI Bin AMIR
50 — 53
sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
261 — 51
Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggungkeluarga, tumpuan harapan hidup keluarganyadan punya 3 orang anak yaitu pertama umur 10tahun sekolah SD, kedua umur 8 tahun sekolahSD dan ketiga umur 6 tahun belum sekolahkarena sedang menjalani therapy pita suara.V.
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum PidanaHalaman 102 dari 125 halaman.
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agungtersebut
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
102 — 200
Fotokopi Anamnesa/ Pemeriksaan Fisik/ Diagnosa/ Therapy. Fotokopitersebut telan bermaterai dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinyakemudian di paraf dan diberi tanda P.4.5. Fotokopi foto pecahan kaca. Fotokopi tersebut telah bermateralkemudian di paraf dan diberi tanda P.5.6. Fotokopi screenshoot percakapan. Fotokopi tersebut telan bermateraikemudian di paraf dan diberi tanda P.6.7. Fotokopi dari Foto pecahan foto didinding dan foto penyiraman air dikasur.
30 — 16
untuk membawa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kgserbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysia kewilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwasudah berhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia keIndonesia, sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang keduasebagaimana dalam perkara aquo, dengan demikian putusan pidanasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini lebin memenuhi rasa keadilandan dapat dijadikan Shock Therapy
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor
Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI
27 — 21
dilakukannya oleh karena itu Narkotika tersebutmerupakan milik dari terdakwa bersama dengan saksi Dimas Pratama;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
FADHLI AYUZA, SH.MH
Terdakwa:
1.SANDRAGIS H LANTOWA, S.Pd Alias ANDA
2.HI. AHMAD MAKU Alias MATO, SE
68 — 15
bagipelaku/ Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yangdilakukan, Supaya ada introspeksi dalam diri Para Terdakwa bahwa perbuatannyasalah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidakpatut atau dilarang oleh Hukum, selain itu secara lebih luas juga harus tujukansebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidakmengikuti melakukan perbuatan Para Terdakwa atau perbuatan apapun yangtidak patut atau dilarang oleh Hukum ( public shock therapy
Terbanding/Terdakwa : Sulaiman Simatupang alias Ahmad Sulaiman Simatupang
158 — 61
tersebutdiharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidakakan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatunkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy
1.MATIUS SUPIT ANTONIO, SH
2.ZULKARNAEN, SH. MH
Terdakwa:
NOM KRISDIANTO LITLAU
62 — 11
Bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / saranamelakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapkan menjadi menusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksipidana sebagai efek jera (shock therapy), dan dapat pula sebagai contohbagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;2. Bahwa pada Teori Menggeneralisir/Teori Umum, dimana Teori inididasarkan kepada fakta sebelum terjadinya delik.
47 — 16
berupa pidana kurunganyang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungan sebagai penggantidenda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka kedua pidana yang akan dijatuhkan terdakwaWADI Bin SUNU, Majelis Hakim akan memperhatikan segi kemampuan terdakwa secarafinansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dankepastian hukum tanpa meninggalkan esensi tujuan pemidanaan sebagai bentuk efek jera(shock therapy