Gunawan, .. kaidahhukum sejak awal pemikirannya dan sampai sekarang berpusat padakeadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalammasyarakat (T.J.

Bahwa jika hukum berpusat pada keadilan, maka menurut hemat PemohonKasasi, hukum semestinya pula mencerminkan keseimbangan keadilan itu.Penerapannya pun semestinya pula adil.

Bank MegaSyariah yang berpusat di Jakarta dan kantor cabang lainnya masih ada danmasih beroperasi;Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat karena tidaktercapainya target yang diberikan Tergugat sebagai mana yang didalilkanTergugat, Majelis berpendapat karena tidak didukung dengan bukti yangHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2016/PNPdg.meyakinkan, maka dalil Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan,sedangkan alasan banyaknya karyawan yang secara sukarela mengundurkandiri dan bersedia

Bahwa PT Makmur Artha Cemerlang yang berkedudukan di Mojokertoadalah pabrik produksi, PT Makmur Artha Cemerlang yang berkedudukandi Makassar adalah distribusi sehingga management perusahaan PTMakmur Artha Cemerlang baik mengambil keputusan hukum danataupun keputusan lainnya berpusat di Jakarta Utara;Bahwa oleh karena kedudukan hukum kantor pusat PT Makmur ArthaCemerlang berdomisili di wilayah hukum Jakarta Utara maka PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak berhak memeriksaserta

No.1201 K/Pdt/201 2Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Kota Madiun pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang berpusat di Ponorogodengan cabangcabangnya di Tuban Jawa Timur, Penggugat bergerak di bidangusaha memproduksi serta menjuat es batu, dimana Tergugat!

Bahwa pada tahun 1973, secara administratif, Penggugatbernaung dan bergabung dengan Sinode Gereja Kristen ProtestanInjili Indonesia (GKPII) yang berpusat di Semarang, sehingganama Penggugat menjadi Jemaat GKPII Mahanaim. Bahwa olehkarenanya pula, sewa tanah dan IMB di atas namakan GKPIl,tetapi yang membayar semua biaya, baik sewa tanah maupunbiaya pengurusannya adalah Penggugat sendiri ;. Bahwa pada tahun 1993, terjadi perselisihan antara Penggugatdengan Pimpinan Sinode GKPIl.

Dasar Gereja Pentakosta, yang secara tegasmenyatakan bahwa Gereja Pentakosta berkedudukan: Kantor Pusat Jalan LinggaNomor 24 A, Pematang Siantar, yang telah ditegaskan dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan DepartemenAgama Nomor 165 Tahun 1989 Tentang Pengakuan Gereja Pentakosta SebagaiLembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja (Bukti T36), mengenai keputusannyayang kedua, yang secara tegas menyatakan: Mengakui Gereja Pentakosta yangberkedudukan/berpusat

DasarGereja Pentakosta, yang secara tegas menyatakan bahwaGereja Pentakosta berkedudukan: Kantor Pusat Jalan LinggaNomor 24 A, Pematang Siantar, yang telah ditegaskan dengandikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 165Tahun 1989 Tentang Pengakuan Gereja Pentakosta SebagaiLembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja (Bukti PRS),mengenai keputusannya yang kedua, yang secarategasmenyatakan: Mengakui Gereja Pentakosta yang berkedudukan/berpusat

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan tegas menyatakan dalam Gugatan Rekonpensi51.ini, bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi sejak dinyatakandipecat oleh peserta synode (Vide Bukti PR1), tidak lagi berhak menggunakan namadan label dari Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A, PematangSiantar, baik dalam bentuk apapun, karena jelas bahwa tindakan yang dilakukan olehPara Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dalam hal ini adalah merupakanbentuk pelanggaran hukum

kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnyaadalah sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang menggugatPenggugat Rekonpensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antaraPenggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensitidak ada hubungan hukum, sejak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensidinyatakan telah dipecat oleh peserta synode Gereja Pentakosta yang berpusat

Saksi EKSON NAINGGOLAN.Bahwa Gereja Pentakosta berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A PematangsiantarPucuk Pimpinannya sekarang adalah Pdt.Evapora Siburian, S.Th, sedangkanSekjennya adalah Pak Pdt. K.

LORENZMAEDER (Tergugat Ke1I) dalam kapasitas sebagai Pengusaha WisataBahari (Warga Negara Asing) mulai melakukan Kegiatan/menelitikeindahan Laut Pulau Tomia (Terumbu Karang) guna membuka UsahaWisata Bahari, berpusat di Pulau Tomia ;Bahwa dalam kegiatan tersebut, Tergugat KeI sekaligusmencari Tanah di Tomia untuk membangun Bandara (LapanganTerbang) dan mencari Tanah (Lokasi) untuk membangun VILA(Losmen), Sebagai tempat menginap para Wisatawan Serta PusatKegiatan Usaha wisata Bahari PT.

Wakatobi Dive Resort Berpusat diTomia ;Bahwa kegiatan Tergugat Ke1, di Tomia khususnya untukmendapatkan Tanah, hal tersebut dilakukan bersamasama denganTergugat Ke 2 (H. BAHARUDIN) Pekerjaan Pegawai Kantor CamatTomia dalam Status Sebagai Mitra Usaha karena Tergugat ke 1 (Mr.LORENZ, M) Sebagai Warga Negara Asing percaya pada PengakuanTergugat, ke2 (H.

perbuatan pidana berupapenyerobotan tanah atau penipuan /membuat Surat Jual BellPohon Kelapa Rekayasa (PALSU) dan telah merugikan Penggugatsecara MATERIL maupun INMATERIL ;Bahwa melalui cara rekayasa sebagaimana dijelaskan diatas dansetelah Tergugat ke dan Tergugat keIl menguasai/menggunakanTanah Kebun Sengketa ONE MOBAA sebagai Pusat Kegiatan UsahaWisata Bahari, dan sejalan Kabupaten Wakatobi baru terealisasi makapada saat itu juga kedua tergugat langsung mengurus Surat IzinTempat Usaha Wisata Bahari berpusat

JAD ini punya kepengurusan di 10 Propinsiyaitu: Maluku, yang berpusat di Nusa Tenggara Barat yang berpusat di Bima,Sulawesi Selatan yang berpusat di Makassar, Kalimantan Timur, Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodatbek, Banten Utara dan Banten Selatandan Lampung. Khusus Lampung, para pengurus JAD wilayah Lampung jugamembawai JAD Sumatera Selatan dan JAD Bengkulu. Awalnya programJAD sendiri adalah dakwah dan hijrah.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutusperkara aquo terlalu berpihak dan hanya berpusat pada alat bukti dan saksi yangdiajukan oleh Tergugat.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutusperkara aquo terlalu berpihak dan hanya berpusat pada alat bukti dan saksi yangdiajukan oleh Tergugat.

Hal mana Lembaga Bipartit yang dimaksudoleh Penggugat belum dibentuk oleh Tergugat karena jumlah pegawaiyang bekerja diPerusahaan yang satusatunya berpusat di Ulu Siau Kecamatan Siau Timur,Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut, baik ketika masihbernama PT. Bank Perkreditan Swadharma Ulu Siau maupun kini disebutPT.

Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRP)dengan mekanisme pengangkatan yang berasal dari unsurunsurmasyarakat asli Papua untuk periode 2019 2024 (pada saatpengajuan permohonan keberatan a quo masih berjalan) yangdiberlakukan oleh Termohon, diantaranya adalah:1) Ditiadakannya Panitia Seleksi (PANSEL) di Daerah Pengangkatan(DAPENG) dan PANSEL Kabupaten/Kota dalam seleksi pengisiananggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan sehinggaseleksi hanya dilakukan oleh PANSEL Provinsi sehingga panitiaseleksi hanya berpusat

Putusan Nomor 21 P/HUM/202038.39.sehingga keberadaan panitia seleksi hanya berpusat di Provinsi danmenghilangkan Panitia Seleksi di tingkat Daerah Pengangkatan,yang telah menghilangkan peran PANSEL DAPENG dalam prosesseleksi di tingkat Daerah Pengangkatan itu sendiri, padahal yangakan dipilin adalah Anggota DPRP dari Daerah Pengangkatan yangmerupakan daerah atau wilayah adat di Provinsi Papua yang terdiridari Wilayah Adat La Pago, Wilayah Adat Mee Pago, Wilayah AdatHa Anim, Wilayah Adat Tabi dan

Namun, yang terjadi tidaklah demikian,karena PERDASUS Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 telahmeniadakan Panitia Seleksi (PANSEL) di Daerah Pengangkatan(DAPENG) dan PANSEL Kabupaten/Kota dalam seleksi pengisiananggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan sehingga seleksihanya dilakukan oleh PANSEL Provinsi sehingga panitia seleksihanya berpusat di provinsi tanpa mengikutsertakan peran aktif dariHalaman 38 dari 63 halaman.

Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama padapenyelenggaraan penyiaran Multipleksing melalui sistem terestrial,akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaranswasta khususnya yang berpusat di Jakarta;6.

Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama padapenyelenggaraan penyiaran Multipleksing melalui sistem terestrial,akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaranswasta khususnya yang berpusat di Jakarta;44. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, kami Para Penggugat menilai telahterjadi pergeseran dari sitem otoriter Orde Baru yang dikontrol olehHalaman 35 dari 62 hal. Put.

Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama padapenyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial, akibatpemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swastakhususnya yang berpusat di Jakarta;Permohonan:Bahwa terhadap pertimbanganpertinbangan Judex Facti lainnya dalamPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 21Juni 2016 dan Putusan Nomor 524/PDT.G/2014/PN.JKT.PST., tertanggal 7 Juli2015, Pemohon Kasasi tidak sependapat karena pertimbanganpertimbangantersebut

Pelawan bernaung dan bergabung denganSinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) yang berpusat di Semarangdengan tetap menempati bangunan gereja / tempat ibadah serta sebuah rumah dinasPendeta (Pastori) yang terletak di Jalan Teluk Bone selatan Nomor 12, Surabaya, yangberdiri di atas tanah hak sewa milik PT (Pesero) Pelabuhan II setempat bernamaGedung Gereja Mahanaim, sehingga nama Pelawan menjadi Jemaat GKPI Mahanaim : Bahwa obyek sengketa, dikuasai dan dipergunakan untuk kebaktian

Rumah Dinas Pendeta (Pastori) di JI.Teluk Bone Selatan No.12 Surabaya yang berdiri diatas tanah hak sewa milik PT (persero)Pelabuhan III, bernama Gedung Gereja Mahanaim (obyek sengketa) : +~ Bahwa Pelawan adalah sebuah perkumpulan jemaat Kristen terbentuk tahun 1969,membangun obyek sengketa tahun 1974 selesai tahun 1975 (diresmikan penggunaannya tanggal 16 Juli 1975) : Bahwa tahun 1973 secara administratip Pelawan bernaung dan bergabung dengan SinodeGereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) berpusat

tanpadidampingi oleh Penasehat Hukum ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/PenuntutUmum telah mengajukan para saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamadan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :SAKSI I, TRIYONO Bin MARSIDI :e Bahwa Saksi I kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupunhubungan keluarga dengan terdakwa ; Bahwa Saksi I sebagai pemilik KSP TRIO MAKMUR dan merangkap sebagaiketuanya sejak tahun 2007yang berpusat

EKO NUR CAHYO dan Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) pada waktu pencairan pinjaman an.LUTFI KHAKIM, akibat perbuatanterdakwa tersebut KSP TRIO MAKMUR mengalami kerugian sekitar33Rp.27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah ) akan tetapi yang diajukandipersidangan ini hanya sempel sebesar Rp.2.750.000, (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi I sebagai pemilik KSP TRIO MAKMUR danmerangkap sebagai ketuanya sejak tahun 2007 yang berpusat di Purwodadi,cabangnya berada di Gubug dan Godong

Nomor 160 K/Pdt/201641.42.43.44.45.46.47.Bahwa ternyata pemenang lelang tersebut bukanlah seseorang yang ahlidihidang pembudidayaan anggrek sehingga dikuatirkan akan terjadipenghapusan salah satu obyek wisata dalam peta pariwisata Agribisnis PropinsiJawa Timur dan Kabupaten Pasuruan, serta hilangnya salah satu potensipembudidayaan anggrek dan tindakan penyelamatan anggrek langkahIndonesia yang berpusat pada laboratorium cloning anggrek non departementalyang berada di obyek lelang tersebut sebagai

swastacloning/Tissue culture/kultur jaringan anggrek di Indonesia;Bahwa dengan demikian kani mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil diPasuruan tindak perbuatan melawan hukum Tergugat yang dalam hal iniPimpinan BRI Cabang Pasuruan saudara Miswarudin Nasution, yang tidaksaja berdampak pada usaha Penggugat tetapi juga terhadap pembangunandaerah khusunya di bidang Pariwisata Propinsi Jawa Timur dan KabupatenPasuruan serta upaya yang dilakukan oleh pihak swasta dalam rangkapelestarian Anggrek Nasional yang berpusat

Bahwa posisi jjin pertambangan yang dikelolah kemudian oleh Tergugatdengan Para Penggugat masingmasing telan mengetahui bahwa statuskegiatan pertambangan masih dalam tahap Ijin Eksplorasi, sehingga seluruhkegiatan masih berpusat pada penanganan dan antisipasi konflik sosial, olehkarenanya Tergugat dan diketahui Para Penggugat melakukan kegiatanperbaikan jalan diarea sepanjang jalur pertambangan dan jalan yang dilewati,memberikan konpensasikonpensasi lahan yang ditambang dan sebagainya,yang sudah

Kesepakatan ini disepakati olen Tergugat dan ParaPenggugat; Bahwa terhadap jjin pertambangan baik oleh Tergugat dengan ParaPenggugat masingmasing telah mengetahui bahwa status kegiatanpertambangan masih dalam tahap Ijin Eksplorasi, sehingga seluruh kegiatanHalaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pat.G/2019/PN Bywmasih berpusat pada penanganan dan antisipasi konflik sosial, oleh karenanyaTergugat dengan diketahui Para Penggugat melakukan kegiatan perbaikan jalandiarea sepanjang jalur pertambangan

Kulakan dagangan di Ponorogo dan mengantarkannya kepada isterimeski tidak sampai kerumah ;Bekerja sebagai sales obat herbal yang berpusat di TemboroMagetan untuk wilayah pemasaran di Ponorogo dan Madiun.Usaha ini hanya menghasilkan sedikit dana yang hanya cukupuntuk memenuhi kebutuhan saya sendiri ;Pada pertengahan tahun 2012 saya mencoba mengadu nasib diJakarta selama lebih dari satu bulan disana tidak memperolehpekerjaan ;Atas bantuan isteri saya mengurus surat ijin usaha perdaganganuntuk mendirikan

DUTABAHARI MENARA LINEperusahaan pelayaran yang berpusat di Banjarmasin sejak tanggal 15Juni 2005 (P1) sebagai Kepala Perwakilan Ketapang Banyuwangi,sehingga Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 5 (lima) tahun10 (Sepuluh) bulan dengan upah terakhir Rp. 3.500.000 ;Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Penggugat dimutasi dari jabatanlama sebagai Kepala Perwakilan PT. DML Banyuwangi menjadiKaryawan PT.

./1984 tanggal 17 Mei 1986) Varia Peradilan 70 Tahun 1991hal. 32)Dan dalam hutang piutang uang dan oleh Debitur/Pemohon Kasasi LukmanHakim dkk diberikan jaminan tanah dengan memberikan/menyerahkanbeberapa sertifikat agunan tanah/rumah tersebut kepada Kreditur/PT BankCentral Asia Tbk Cabang Tegal berpusat di Jakarta kemudian Debitur lalaimembayar hutangnya meskipun Kreditur memegang Surat Kuasa Mutlakyang diberikan oleh Debitur maka penjualan barang jaminan/agunanSHMSHM tersebut harus dilakukan melalui