M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT.

Turut Tergugat III telah menuangkan RUPS tersebut dalam AktaPernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar. 16.17.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma jikadiminta.(5).

Bahwa tidak benar Pengugat tidak pernah diundang dalam RUPS PT.PTP karenasurat undangan RUPS tertanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepadaPenggugat diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Ujang ;2. Bahwa tidak benar Pengugat tidak pernah diundang dalam RUPS PT.PTP karenasurat undangan RUPS tertanggal 1 Desember 2017 yang ditujukan kepadaPenggugat diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Ujang ;3.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RULBT/RUT) dan RUPS LuarBiasa (RUPSLB/RULB) ;Menimbang, bahwa dalam RUPS, anggota direksi ataupun anggota komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu. berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya dan keputusan untuk memberhentikan anggota direksi atauanggota komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Menimbang, bahwa dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotadireksi atau anggota dewan komisaris dilakukan

untuk memberhentikanPenggugat sebagai Direktur (anggota Direksi) sebagaimana tercantumdalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 02tanggal 2 November 2015 dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur).Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur ini telah dicatat dalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia berdasarkan Surat Nomor AHUAH.01.030978129 tertanggal6 November 2015;Selanjutnya, keputusan RUPS Tergugat

hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan hukum terhitungsejak 15 April 2015 dimana pada saat tersebut Penggugat telahdiangkat berdasarkan keputusan RUPS Tergugat yang tertuang dalamAkta RUPS Pengangkatan Sebagai Direktur menjadi direktur (anggotadireksi) Tergugat;3.

Keputusan RUPS bukanlahPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangseharusnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 Undang Undang Ketenagakerjaan; Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

;Pemberhentian Penggugat sebagai direktur yang dilanjutkan denganpengangkatan Penggugat sebagai penasehat Tergugat juga tidak sertamerta menimbulkan atau) mengembalikan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena pengangkatan Penggugat sebagaipenasehat Perusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalamAkta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkanperjanjian kerja;Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlah perjanjian kerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan

RUPS Tergugat sebagaiorgan perusahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

wajibmelakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf adalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima."37 Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengindahkan permintaan RUPS LB PT Batutama Manikam Nusa I dan II tersebut meskipun telah diundangsecara langsung melalui surat, PARA TERGUGAT kemudian mengajukanPermohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmelakukan RUPS LB Pemegang Saham pada 10 November

Namun demikian, meskipun tidak memiliki kapasitas hukum untukmengadakan RUPS, TERGUGAT REKONVENSI justru. mengajukanpermohonan quorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan menggunakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) UU No. Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan pasal tersebut yang berhakdan/atau berwenang mengajukan quorum RUPS adalah perseroan.

ANDI SUTANTO dan YUNITAKOESWOYO (PENGGUGAT REKONVENSI VI).181920Bahwa undangan RUPS PT Batutama Manikam Nusa tanggal 15 Februari 2007No. 06/I/RUPS/2007 dan tanggal 9 Maret 2007 No. 10/III/RUPS/2007 yangditujukan kepada Alm. Andi Sutanto selaku pemegang saham tidak pernahditerima oleh Alm. Andi Sutanto.

Batutama Manikam Nusa No. 15A/I/RUPS/2007 tanggal 25 Juni2007 kepada Bapak Andi Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam Nusa),Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT. Batutama Manikam Nusa, disebut: (Buktibertanda P 10).Foto copy Surat PT. Batutama Manikam Nusa No. 16A/I/RUPS/2007 tertanggal 25Juni 2007 kepada Bapak Agus Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam12.13.14.15.16.17.18.19.20.Zl.Nusa), Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT.

Misalnya permohonanpenetapan untuk penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh seorang pemegangsaham. Oleh karena penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi, maka hakimyang memeriksa perkara tersebut wajib memanggil direksi yang bersangkutan untukmenanyakan apakah benar pemohon pernah meminta diajukan RUPS dan apa alasandireksi tidak mau menyelenggarakan RUPS dimaksud.Bahwa apabila pihak yang keberatan atas lahirnya suatu penetapan, maka ia dapatmengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilanpenyelenggaraan RUPS PT. EMR Indonesia;3. Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut :a. Bentuk RUPS :Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS :1 (satu) minggu terhitung sejak pembacaan penetapan permohonan ijinpenyelenggaraan RUPS LB oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c. Agenda RUPS :e Perpanjangan masa jabatan pengurus perseroan PT.

Fotocopy Tanda Terima atas penyerahan undangan RUPS PT.EMR Indonesia ditujukan kepada Pemohon (bukti T7);8. Fotocopy surat panggilan RUPS PT.

Teng Leng Chuan kepada perusahaan, danmasalahmasalah lainnya;Bahwa benar di dalam RUPS LB PT. EMR Indonesia/PT. Emrindotersebut, baik RUPS LB Pertama maupun RUPS LB Kedua yang akanHal. 17 dari 21 hal. Pen.

darisegi waktu penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatas dapatdiklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPS LB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiap tahundalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinary meeting) adalahRUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkankebutuhan untuk kepentingan

EMR Indonesia telah diselenggarakan RUPS LBPT.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (Bukti P14) menyatakan :Pasal 79:1)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b ;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Pasal 80 :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan

RUPS ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusansebagai berikut :1.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 222 PK/Pdt/2009b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pamanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

yang dinilai tepat oleh RUPS.

Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Bahwa Para Tergugat belum melakuka RUPS tahunan dan ParaTergugat belum mendengarkan atau mendapatkan laporan Pertanggungjawaban tahunan akan tetapi telan melakukan RUPS Luar biasa untukmemberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannyapada PT. Scuba Proggi Indonesia;10.

Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saksi hanya sebagai driver yang saatitu. memang pak Hamdan menghubungi saksi untuk menjemput danmengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saksi tidak mengetahulapa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa saksi tidakmengetahui RUPS yang dimaksud.

Jika Direksi yang akan diberhentikaningin menyampaikan pembelaan terhadap alasan pemberhentian yangdiberikan kepadanya, dia akan dilibatkan pula dalam RUPS. Namun, jika Direksitersebut tidak memiliki pembelaan dan tidak merasa keberatan untukdiberhentikan, tahap pembelaan dalam RUPS tidak diperlukan.

Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPS LUAR BIASAtersebut.

Tembusan Berita Acara RUPS atau AktaPernyataan Keputusan RUPS mengenaiHalaman 21 dari 45 hal. Putusan No.494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel2d2dPerubahan Susunan Direksi dan/atau DewanKomisaris; dan2.

pembuatan Notulen RUPS LUARBIASA tersebut oleh Turut Tergugat atas Perintah Messrs.

, untuk dibuatkan AKTA RUPS LUARBIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01DESEMBER 2009.Seharusnya yang benar tertulis dan terbaca pada pada halaman (28) Positaangka (7) adalah: Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang: Tergugat untuk Meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan NOTULEN RUPS LUARBIASA Tertanggal 01 DESEMBER 2009, yang sudah ditanda tangani olehseluruh Peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktu itu; yang untuk kemudianoleh Tergugat

RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01 DESEMBER2009, yang sudah ditanda tangani oleh seluruh Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapat beberapa Perubahan Susunan Pemegang Sahamdan Komisaris, sebagai berikut:I.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama bertanggal Surabaya, 01 Juni 2016 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa Perseroan dengan agenda rapat adalah : mengesahkan peralihan seluruh saham atas nama Pemohon kepada Sdr.

BINTANG ARSITASAMUDERA sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 01 Juni 2016; serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

BINTANG ARSITASAMUDERA; serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPS Luar Biasa;

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyatakan bahwa hutang tabung yang dikarenakan hilang sewaktukonversi minyak tanah ke LPG sebanyak 1.267 (seribu dua ratus enampuluh tujuh) tabung ditanggung bersama 8 komisaris didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Juni 2015;3.

Didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang HastaPutra setiap tahun tergugat mendapat pembagian hasil Deviden dari PT.Bintang Hasta Putra dan dengan ini Tergugat menyatakan bersediamengangsur dengan cara memberikan 50% (lima puluh persen) daripembagian Deviden PT. Bintang Hasta Putra untuk mengangsur hutangTergugat dan yang 50% (lima puluh persen) lagi dipakai untuk berobatdikarenakan Tergugat sakit stroke sampai hari ini;6.

;Bahwa pada RUPS tahun 2012 hasil audit tabung gas sejumlah 70031,tahun 2013 jadi 5764, jadi berkurang jumlah tabungnya;Bahwa Saksi tidak tahu kemana tabung gas tersebut sehingga berkurangjumlahnya;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada memakai uang perusahaankarena Saksi kantornya di gudang;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN PctBahwa Saksi tidak tahu adanya RUPS di kuburan Kucur Tamperan, hanyapernah mendengar saja;Bahwa suami Tergugat, Setiawan bekerja sebagai Pemasaran diPT.Bintang

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang Hasta Putra tanggal 20Desember 2015 Tergugat memiliki hutang kepada 5 komisaris PT. BintangHasta Putra termasuk Penggugat uang sebesar Rp. 1.396.273.527 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribulima ratus dua puluh tujuh rupiah);3.

Kalpataru Investama telah mengajukan permohonanpencabutan Persetujuaan PMA bahkan jauh sebelum ia mulaimelaksanakan sebagian PraSyarat sebagaimana dimaksuddalam RUPS Sirkuler;Bahwa, oleh karena PraSyarat yang diatur dalam RUPS Sirkulerbelum seluruhnya terpenuhi, maka secara hukum RUPS Sirkulertersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan permohonanpencabutan Persetujuaan PMA.

Kalpataru Investama kepada Penggugatsecara penuh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010;Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam butir Ill RUPS Sirkuler,RUPS Sirkuler baru berlaku efektif sejak tanggal terakhirpenandatanganan oleh pemegang saham dan tunduk padapemenuhan PraSyarat dari Perjanjianperjanjian (in casuPerjanjian Pengakhiran dan Perjanjian Jual Beli SahamBersyarat);Oleh karena penerbitan Obyek Sengketa tersebut didasarkanpada dokumen RUPS Sirkuler yang secara hukum tidak dapatdipergunakan, maka

Apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dikutip padaangka 1 di atas menunjukkan bahwa Penggugat mewajibkanTergugat untuk taat dan tunduk kepada isi RUPS Sirkuler PT.Malaya Sawit Khatulistiwa. Bahkan pokok utama isi gugatanPenggugat di dalam perkara ini didasarkan pada asumsi yangmenyatakan bahwa Tergugat terikat pada isi RUPS Sirkulertermaksud;3. RUPS Sirkuler merupakan perikatan perdata yang dibuat oleh PT.Malaya Sawit Khatulistiwa, PT.

No. 34 K/TUN/2012 c) Bahwa RUPS Sirkuler tertanggal 24 April 2010 tersebut belumberlaku efektif baik secara formal maupun subtantial, oleh karenaseluruh pra syarat yang diatur dalam RUPS Sirkuler tersebut belumdipenuhi oleh PT. Kalpataru Investama.Bahwa, pra syarat sebagaimana diatur dalam RUPS Sirkuler tersebutmelingkupi keseluruhan persyaratan, yang berlaku secara kumulatif,guna mengakhiri kerjasama penanaman modal antara Pemohon Kasasi(d/h. Terbanding/Penggugat) (i.c. MSK Plantation Pte.

Pembanding/Tergugat) telah menerbitkan objeksengketa in litis dengan mempergunakan dokumen RUPS Sirkulertertanggal 24 April 2010 sebagai dasar pertimbangan, padahal padasaat itu, RUPS Sirkuler tersebut belum berlaku efektif secara hukum.Bahwa seharusnya Termohon Kasasi (d/h.

Bahwa, selanjutnya kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat adalah dengan tidak menjalankan RUPS tahunansesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 ayat (2), hal mana merupakantugas dan tanggung jawab Tergugat sebagaimana ketentuan pada Pasal 79ayat (1) yang menyatakan: "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahuluipemanggilan RUPS;"Kualifikasi perbuatan melawan

Nomor 1360 K/Pdt/20179.Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);Memerintahkan Para Tergugat untuk membuat Rencana Kerja danLaporan Tahunan PT KDE serta melaksanakan RUPS Tahunansebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan UUPT;Memerintahkan Para Tergugat untuk menyelenggarakan RUPS yangmengagendakan pertanggungjawaban Direksi PT KDE danlaporankeuangan;Memerintahkan Para Tergugat untuk menyelenggarakan RUPS yangmengagendakan persetujuaan Pemegang Saham untuk pembubaran(likuidasi) terhadap PT KDE

Dengan kata lain Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT Kaisheng Dinamika Energy berinisiatif untuk memintadiselenggarakan RUPS Luar Biasa guna meminta pertanggungjawabanDireksi yang tidak membuat rencana kerja, laporan kKeuangan dan tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan, sesuai ketentuan anggaran dasar PTHalaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 1360 K/Pdt/2017Kaisheng Dinamika Energy, dan bukan langsung mengajukan gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Pusat.

belum pernah berinisiatif untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dimaksud.

Jangankan berinisiatifuntuk meminta diselenggarakan RUPS Luar Biasa, diundang untuk hadir didalam RUPS Luar Biasa yang pernah diselenggarakan pun penggugat jugatidak berkenan untuk menghadirinya, dan justru mengajukan gugatan dipengadilan (Bukti T7):Sesuai penjelasanpenjelasan tersebut di atas jelas bahwa gugatanPenggugat masih terlalu pagi (premateur) untuk di ajukan.

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 undangundangtersebut, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukanatas permintaan 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil atau atas permintaan Dewan Komisaris, yang diajukan kepada Direksidengan surat tercatat disertai alasannya;Menimbang, bahwa dalam hal ada permintaan penyelenggaraan RUPS,Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, dan dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN PlkMenimbang, bahwa mengenai kuorum RUPS, berdasarkan ketentuanPasal 86 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, Kecuali undangundang dan atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS tersebut tidak tercapai,maka dapat diadakan pemanggilan RUPS ke dua, dan dalam pemanggilanRUPS ke dua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum;Menimbang, bahwa RUPS ke dua sah dan berhak mengambil keputusanjika dalam RUPS

Penetapan kuorum untuk RUPS ke tiga oleh Ketua Pengadilan Negeridengan ketentuan: Yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan menjadipemohon adalah perseroan;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN Plk Pemanggilan untuk mengikuti RUPS telah disampaikan kepada parapemegang saham sesuai ketentuan, namun dalam RUPS pertama kuorumyang ditentukan tidak tercapai, sehingga diadakan pemanggilan ke dua,dan apabila dalam RUPS ke dua kuorum yang ditentukan juga tidaktercapai, maka perseroan

) merupakan salah satu OrganPerseroan disamping Direksi dan Komisaris yang diatur dalam Pasal 75sampai dengan Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas; pengaturan mana menurut pendapat ahli harus dilihatsecara utuh dan merupakan satu kesatuan;e Undangundang menyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Lainnya, akan tetapi dalam praktek istilah RUPS Lainnya disebutdengan RUPS Luar Biasa;e Bahwa disamping RUPS, pemegang saham juga dapat mengambil keputusandiluar

RUPS melalui sistem circular resolution atau Usul Keputusan yangdiedarkan;e Bahwa sebelum dilaksanakannya RUPS, menurut UU No.40 Tahun 2007terlebih dahulu harus dilakukan pemanggilan secara patut kepada pemegangsaham.

Menurut penjelasan Pasal 81 ayat (2) untuk melakukan RUPS, Direksiyang harus melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, namun tidakmenutup kemungkinan pemanggilan untuk melakukan RUPS dari DewanKomisaris atau pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri, dengan ketentuan :1 Pemanggilan RUPS oleh DewanKomisaris :Dewan Komisaris baru berwenang melakukan pemanggilan RUPS berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) dan penjelasan Pasal 81 ayat (2) UU No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

dalam keadaan :e direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam tempo 15 hari dari tanggalpermintaan RUPS yang diajukan Dewan Komisaris;2 Pemanggilan RUPS oleh Pemegang SahamPemegang Saham diberikan hak untuk melakukan pemanggilan RUPS, denganterlebih dahulu melakukan dan atau mengajukan permohonan kepada KetuaPutusan No.: 669/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 10 Februari 2014 Page 23 ofPengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan untuk melakukan pemanggilanRUPS, dengan ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris

tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari dari tanggal diterimanya suratpermintaan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1).

No. 566 K/Pid/2015dibuatkan risalah rapat yang dsetujui dan ditandatangani oleh semua pesertaRUPS ", disetujui dan ditandatangani secara fisik oleh perserta RUPS danyang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang saham yangdatang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.

RUPS", sehingga menunjukkan Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 merupakan karangan dariHal. 4 dari 18 hal.

oleh semuapeserta RUPS ", disetujui dan ditandatangani secara pisik oleh persertaRUPS dan yang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang sahamyang datang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.DEWIMURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI dibuatkan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009,padahal Undang Undang PT No.40 Tahun 2007 tidak mengenal Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ada

daftar hadir yangdilampirkan dalam Berita Acara RUPS PT.

DHANI ANDRIAWAN tidak hadir dalam RUPStersebut, tetapi menandatangani' Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 karena diedarkan olehTerdakwa; Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 menyatakan : Dengandemikian rapat tanggal 07 Februari 2009 dinyatakan sah dan memenuhiKORUM padahal yang sebenarnya RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal7 Pebruari 2009 hanya dihadiri oleh 4 (empat) Pemegang Saham; Bahwa dalam RUPS PT.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiritersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yang dalam mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018:4.

Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam hal mengajukan pencabutanizin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanoa melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/20194.

),oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi selaku direktur utamayang menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PTMulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah merupakan suatu perbuatan melawanhukum, sehingga Keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 danKeputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 adalah sah;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/PengadilanTinggi

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa, tanggal 10 April 2018:4.

Bahwa saksi tahu Risalah RUPS itu sobek saat saksi di belakang, dipanggil Mas Uka.Bahwa Ukasyah memfoto copy Risalah RUPS itu di kantor ; Bahwa Ukasyah jatuhnya terlentang di atas cup mesin mobil, bukan ditanah. Jatuhnyakarena kedorong Terdakwa.

saksi tidak tahu sekarang Risalah RUPS yang asli ada dimana ;Bahwa saksi melihat saat terjadi saling berebut dan waktu itu Terdakwa memegangi tanganBahwa cara Terdakwa merebut kertas, tangan kiri Terdakwa mendekap tas, tangankanannya menarik Risalah RUPS.

karena belummembaca 5Bahwa hal ini saksi sampaikan lagi kepada Pak Daud,saat itu Pak Daud pesan Risalah RUPS PT.

WEI LING yang tinggal ditanda tangani oleh Terdakwa dan harus ditarus lagi di kantorNotaris ; Bahwa maksud Terdakwa mengambil Risalah RUPS itu adalah karena tidak terima denganisi Risalah RUPS itu dan ingin tetap menguasai PT. WEI LING ;Bahwa setiap ada RUPS, Terdakwa selalu diberitahu dan menandatangani, namun tidakpernah mau menanda tangani hasil dari RUPS tersebut ;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Akta RUPS Luar Biasa belm bisa dibuat,serta lokasi pabrik PT.

RUPS PT.

INDOSAN, perihalpermintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; yang padaintinya adalah meminta supaya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari,Direksi menyelenggarakan RUPS, dengan agenda RUPS tentang. 1) Laporan tahunan perseroan PT. INDOSAN;2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.

INDOSAN;Akan tetapi, setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggalsurat permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, Termohon sama sekallitidak melakukan panggilan RUPS ataupun tidak menyelenggarakan RUPSsebagaimana diminta. 2Bahwa, sehubungan karena Direktur PT. INDOSAN / TERMOHON tidakmenyelenggarakan RUPS tersebut; maka PEMOHON meminta kepadaKomisaris PT. INDOSAN untuk menyelenggarakan RUPS; dan ataspermintaan PEMOHON tersebut, Komisaris PT.

Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Skt1) Mengadakan RUPS tahunan, serta menyampaikan dan menyerahkanlaporan dan dokumen tahunan Perseroan PT. INDOSAN; 2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. INDOSAN. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018, PEMOHON telah hadirmemenuhi panggilan RUPS akan tetapi TERMOHON Ny. Siem Sien Lian /Lanny Setyawati selaku pemegang 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembarsaham atau pemegang 47% (empat puluh tujuh persen) saham PT.INDOSAN tidak menghadiri panggilan RUPS tersebut.

INDOSAN. 200ccce0nnnncccnncncnnnnnnennnnnnnnsBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang undangNonor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, Kecualiundangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah korum yanglebih besar; selanjutnya, Sesuai Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT.INDOSAN yang berbunyi, RUPS dapat dilangsungkan apabila

INDOSAN, sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku; Bahwa, sehubungan untuk menyelenggarakan RUPS PT. INDOSAN perluuntuk menentukan korum kehadiran, korum pengambilan keputusan dantermasuk perlu untuk menentukan jadwal pemanggilan RUPS PT.INDOSAN dan menentukan pimpinan RUPS PT. INDOSAN, maka perluditetapkan sebagai Derikut: ==

Hal iniditegaskan kembali oleh UU PT yang mengatur bahwa Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS apabila ada permintaan dari pemegang saham (videPasal 79 ayat (5) UU PT);IIPeranan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan RUPS Atasa Permintaan Pemegang SahamBerdasarkan UU Perseroan Terbatas1Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, organ PerseroanTerbatas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, baik ituRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya ("untuk selanjutnya disebut RUPS LuarBiasa") adalah

RUPS hanyaHal. 5 dari 49 hal. Put.

Beliau menjelaskan :"RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang wajib diadakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang jugadisebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;RUPS tersebut diselenggarakan dengan didahului panggilan RUPS ataspermintaan dari I (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili satu persepuluh (1/10) atau lebih dari jumlah seluruh saham denganhak suara

kepentingan yangwajar untuk diselenggarakan RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memuat pula ketentuanmengenai :a Bentuk RUPS, mata acara khusus RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS,kuorum kehadiran dan/atau. ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS serta penunjukan Ketua RapatHal. 7 dari 49 hal.

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, Berta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar; dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;18 Sesuai

Kuorum Kehadiran RUPS Ketiga berdasar Penetapan Ketua PengadilanNegeri;Jika kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS Ketigadengan mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agarditetapkan kuorum kehadiran RUPS Ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :Ayat (2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan ataspermintaan 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh

P/2018/PN Jmbsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatujumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris;Ayat (5)Direksi wajidb melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8)RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alas an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danmata acara rapat lainnya

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dilakukan sebelum RUPSdiselenggarakan;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pat. P/2018/PN Jmb3. Pemanggilan RUPS harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P1 PT.

ataupun RUPS Luar biasa, tetapi dengan memenuhipersyaratan RUPS.

Yahya Putra Perkasa kepada Herry NixonSiregar tanggal O7 Juni 2018 yang menerangkan mengenai SuratPemberitahuan dan Undangan RUPS dengan lampiran Hasil RUPS Tanggal25 Mei 2018;P17 Tentang bukti pengiriman undangan barcode DJBAA10422913418tertanggal 08 Juli 2018 dari Pengirim PT.

Jkt.Sel.jabatannya selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (lihat BuktiP4).Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(disebut UUPT), pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPStahunan dan atau RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) dengan didahuluipemanggilan RUPS, yaitu:a.

Jkt.Sel.Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan surat tercatat disertai alasannya.Pasal 79 ayat (5) UUPT:Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Dewan Komisaris:Dewan Komisaris dapat melakukan panggilan sendiri RUPS dalamhal yaitu:Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukanDewan

Menetapkan bentuk RUPS PT Pantoru Mas tersebut adalah RUPS LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Pantoru Mas.4. Menetapkan Pemohon wajib untuk mengundang baik secara tertulis ataudengan surat tercatat kepada semua pemegang saham dengan hak suara,untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Pantoru Mas.5. Menetapkan Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

Sel.5.8.Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 5:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 2 huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b..

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kourumkehadian dan atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikatpada ketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar dan ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;Hal.42 dari 44 Halaman Penetapan No.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.4.