Ditemukan 1925 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-10-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 21 Agustus 2018 — 1. Nama lengkap : JOSEPH CALEB PATTINAMA;
Tempat lahir : Negeri Oma;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Oma (Raja Oma);
187 — 589
187 — 589
Bahwa di dalam APB Negeri OmaTahun Anggaran 2015, bidang penyelengaraan pemerintahan negeri pada bagianoperasional perkantoran dengan nomor kode rekening yang sama, ada belanja modalberupa laptop Toshiba 1 (satu) buah dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000, (tujuhjuta rupiah) dan Calculator Citizen L14D 1 (satu) buah seharga Rp.471.000, (empatratus tujun puluh satu ribu rupiah) total Rp.7.471.000, (tujuh juta empat ratus tujuhpuluh satu ribu rupiah), sedangkan di dalam laporan pertanggung jawaban realisasipelaksanaan
Register : 12-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN MAMUJU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
1.ENGGAR DIAN RUHURI,SH
2.GIFRAN HERALDI,SH
Terdakwa:
LUTHER,SH
126 — 55
1.ENGGAR DIAN RUHURI,SH
2.GIFRAN HERALDI,SH
Terdakwa:
LUTHER,SH
126 — 55
- 1 (satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD ) Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Kegiatan Operasional yang di tanda tangani oleh Sdr. LUTHER, SE selaku Kepala Desa tanggal 18 Mei 2015.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 26 Nopember 2014 — SUHADI, A.Md Bin SLAMET
97 — 23
97 — 23
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa menurut Mahrus Ali
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
543 — 952
543 — 952
Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya intervensi atau pemberianuang oleh Terdakwa, surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan ditandatanganiBupati Bogor.Menimbang, bahwa jika pengertian bertentangan dengan kewajiban mengacupada kewajiban penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU nomor28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi danPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.296/302Nepotisme, maka pasal 11 dan pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
146 — 186
146 — 186
Jawa Timur dan hal ini beradasrkan Pasal 21ayat 1 Perbawaslu No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola HubunganBawaslu, Panwaslu dalam Penyelengaraan Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah; Bahwa saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Hasil PutusanRapat pleno berdasarkan Berita Acara Nomor : 04/ BA/ BAWASLUPROV/JTM/ I/ 2013, tanggal 2 Januari 2013 dan berdasarkan Rapat Pleno tersebutterbit Keputusan Ketua Bawaslu Prov.
Register : 17-01-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 April 2017 — Pidana Korupsi
- ANDI TAUFAN TIRO
263 — 144
263 — 144
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara di dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 sesuai penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah Penyelenggara Negarasebagaimana dimaksud pasal 2 Undangundang RI Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
163 — 25
163 — 25
Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kordinasipembinaan dan pengendalian bidang sumber daya.b. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidangsumber daya.c. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dand. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanbidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidang sumberdaya.b.
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
93 — 26
93 — 26
Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan tekniskordinasi pembinaan dan pengendalian bidang sumberdaya.. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasibidang sumber daya.Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dan. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaankegiatan bidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidangSumber daya.b.
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
156 — 42
156 — 42
Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kordinasipembinaan dan pengendalian bidang sumber daya.b. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidangsumber daya.c. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dand. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanbidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidang sumberdaya.b.
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
172 — 96
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
172 — 96
Malukuuntuk mengawasi Penyelengaraan tahapan pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2017 yang bersifat sementara( Ad Hock ) yakni bekerja sesuai dengan masa tugas dan apabilamasa tugas telah selesai maka Panwaslih juga akan dibubarkan. Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat semuapertanggungjawaban keuangan Panwaslih Kabupaten Buru adalahTerdakwa CUNDI, S.H. Alias IBU NUNI yang kapasitasnya selakuBendahara Panwaslih saat itu.
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 27 Juni 2016 — -NOVIANI Binti RONI SUMARDI
-ILMA NUR SOLIHAH Binti KADI NURUL
HAMDA
-RONALD MAXIMILIAAN MOZES Anak dari
JOHN ARIE MOZES
74 — 19
74 — 19
Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tugas Saksisebagai anggota DPRD Kota Cimahi adalah mengawasijalannya penyelengaraan Pemerintahan Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2011di DPRD Kofta Cimahi pernah melakukan kegiatanperjalanan dinas terkait kegiatan alat kelengkapan maupunkegiatan Rancangan Peraturan daerah (Raperda).Him 152 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
92 — 20
92 — 20
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;345Menimbang, bahwa menurut Mahrus
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS. Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
238 — 185
238 — 185
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang jumlahnyaakan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dalam pengambilan putusan perkara ini, didalam rapat permusyawaratanmajelis hakim, terdapat perbedaan pendapat diantara majelis hakim, sehingga terdapat DissentingOpinion dari Anggota Majelis II yang berpendapat sebagaiberikut : 222 222222 222 22a nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nae Menimbang, bahwa Indonesia sebagai Negara hukum menempatkan hukum sebagai aturanmain penyelengaraan
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
336 — 92
336 — 92
sahamnya atas unjukmaka leveringnya cukup dari tangan ke tangan;Bahwa dalam Pasal 1792 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1819KUHPerdata, pengertian Pemberian Kuasa adalah Perjanjian untukmelakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan surat kuasa,apakah kuasa umum atau kuasa khusus, pihak ketiga saja bolehapalagi kepada calon pemegang saham sehingga jika pemegangsaham memberi kuasa kepada calon pemegang saham untukmengaktakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sahmenurut hukum;Bahwa jika dalam penyelengaraan
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
262 — 280
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
262 — 280
Maluku untuk mengawasi Penyelengaraan tahapanpemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2017yang bersifat sementara ( Ad Hock ) yakni bekerja sesuai denganmasa tugas dan apabila masa tugas telah selesai maka Panwasilihjuga akan dibubarkan.Bahwa saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi yangmembuat semua pertanggungjawaban keuangan PanwaslihKabupaten Buru adalah Terdakwa CUNDI, S.H.
Maluku untuk mengawasi Penyelengaraan tahapanpemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2017yang bersifat sementara ( Ad Hock ) yakni bekerja sesuai denganmasa tugas dan apabila masa tugas telah selesai maka Panwasilihjuga akan dibubarkan.Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi yangmembuat semua pertanggungjawaban keuangan PanwaslihKabupaten Buru adalah Terdakwa CUNDI, S.H.
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
249 — 143
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
249 — 143
Asuransi Halaman 322 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.Jkt.Pstatau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mendasariprogram asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.Bahwa Ahli menerangkan asuransi adalah perjanjian 2 (dua) pihak, yaituperusahaan asuransi dengan pemegang polis, sedangkan penjaminanadalah perjanjian 3 (tiga) pihak ;Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e PMKNo.124/PMK.010/2008 tentang Penyelengaraan
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
161 — 383
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
161 — 383
penyelenggarakegiatan bimbingan teknis (Bimtek), seingat Terdakwa yang paling seringditerima adalah melalui faksimili, biasa juga diantar langsung olehGUNAWAN dan NURUL yang merupakan anggota dari ALPEKSI (asosiasilembaga pengembangan SDM seluruh Indonesia); Bahwa GUNAWAN dan NURUL dengan beberapa anggota DPRD Enrekangmemang sudah mempunyai hubungan emosional sejak dahulu, sehinggaGUNAWAN dan NURUL banyak membantu dalam hal kegiatan peningkatanSDM Anggota DPRD Enrekang khususnya di Jakarta; Bahwa dalam kegiatan penyelengaraan
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
200 — 55
200 — 55
Bahwa saksi sebagai Sekretaris DPRD Kota Bogor dan tugas saksi adalahmenyelenggarakan adminsitrasi kesekretariatan, administrasi kKeuangan sertamendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan danmengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengankemampuan keuangan daerah. dan Penyelengaraan rapatrapat DPRDHalaman 208 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Badg Bahwa menurut saksi rapat pada tanggal 25, 26, 27 September 2014 di ParkHotel Jakarta.
Register : 16-06-2022 — Putus : 13-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR Tanggal 13 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD AL YUHRI, SH.
Terbanding/Terdakwa : DEDDY Bin ZULKIFLI ABDULAH
145 — 16
Terbanding/Terdakwa : DEDDY Bin ZULKIFLI ABDULAH
145 — 16
Barang dan Jasa Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Mei 2019
61. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Berindat Nomor : 037/KPTS/X/2019 Tentang Mutasi dan Pengang-katan Perangkat Desa Berindat 2019 tanggal 31 Oktober 2019;
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2019;
63. 1 (satu) bundel Asli SPJ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan & Penyelengaraan
Register : 01-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
178 — 94
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
178 — 94
Penyiapan bahan administrasi penerbitan surat penyiapan danadan penetapan PAGU uang persediaan atas beban APBD ;Penyelenggaraan administrasi penunjukan bank dan penempatanuang daerah pada bank yang ditunjuk serta pengaturan danayang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran atasbeban rekening kas umum daerah ;Penyelengaraan pembukaan dan penutupan rekening pemerintahdaerah, rekening SKPD pada bank yang ditunjuk ;Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerjadengan instansi terkait