Ditemukan 2039 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : juncto jonata jonita jono joto jonito jonato jonto jonco jonoto
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 28-07-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 347/Pdt.Plw/2015/PN Bks
Tanggal 1 Juni 2016 — REKSON SITORUS sebagai Pelawan Melawan 1. PT.BANGUN TJIPTA PRATAMA sebagai Terlawan 2. ARGA bin TABENG sebagai Terlawan I 3. IROH binti BAROK sebagai Terlawan II 4. DR.H.M.RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN,SH., sebagai Terlawan IV 5. KEPALA DESA JATIRASA sebagai Terlawan V 6. Pemerintah Kota Bekasi Cq Walikota Bekasi, sebagai Terlawan VI 7. Semula MENTERI KEUANGAN RI CQ DIRJEN PAJAK CQ KEPALA KANTOR PAJAK WILAYAH VII JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEKASI, kemudian dirubah menjadi WALIKOTA BEKASI Cq. DINAS PENDAPATAN KOTA BEKASI sebagai Terlawan VII
105 — 31
  • Bks tanggal 23 April 2012 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19 September 2012 Joncto Berita Acara AanmaningNomor : 46/EKS.G/2012/PN.Bks tanggal 19 September 2012, bukan menjadipenghalang untuk dieksusinya putusan yang dimohonkan eksekusi tersebut;Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan duduk perkara a quo, makauntuk memperoleh kepastian hukum perlulah dipertimbangkan bahwa sesuai dengankeberadaannya, apabila
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
GATOT KRISDIANTO. DKK
Tergugat:
PT. AVENTIS PHARMA
128 — 41
  • ., M.Hum. tanggal 19 Juli 2018; Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebutdiatas, Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya dan ternyata telah sesuaiserta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yangterdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang beamaterai joncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sertaberdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata maka alat bukti surat tersebut telahmempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 29-11-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1392/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 19 April 2018 — Penuntut Umum:
NUR SAID
Terdakwa:
JONHEN alias ABU ILHAM
184 — 125
  • tiga) bilah pisau lempar, dan diserahkan kepadaDARWIS di Dumai, Provinsi Riau sebanyak 14 (empat belas) bilah pisaulempar, maka hal ini merupakan bukti petunjuk adanya suatu kesengajaan dankerja Sama secara sadar di antara mereka untuk melakukan suatu tujuan ataumaksud tertentu, bukan sekedar hanya tujuan untuk bela diri atau olah raga,karena kepemilikan atau penguasaannya tidak dilengkapi ijin dari pihak yangberwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UndangUndang DaruratNomor 12 Tahun 1951 joncto
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Maret 2019 — NOVITA MULYANI >< JAPAN AIRLINES Co.,Ltd
189 — 81
  • Bukti 7128 : Surat Modification of & Personal Affair tertanggal 28 Mei2019:T128A:Terjemahan Surat Modification of & Personal Affairtertanggal 28 Mei 2019.Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas,Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya dan temyata telah sesuai serta telahdibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2019 — Pemohon:
ARMEN LUBIS
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I. Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2.KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
3.KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
96 — 35
  • Proses pra penuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupunpenuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP joncto pasalHalaman 69 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2019/PN Mdnpasal 138 ayat (1) KUHAP. Dalam hal penuntut umum setelah menerima pelimpahanberkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkes perkara tersebutkepada penyidik.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Waris Islam
Register : 16-09-2013 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 893/Pdt.G/2013/PA.Ptk
Tanggal 20 Januari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
53 — 21
  • Ptk, tanggal 13 Juli 2006 M bertepatan tanggal 16 JumadisTsani 1427 H, Joncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak No. 07/Pdt.G/2006/PTA.PTK, tanggal 05 Februari 2007M bertepatan tanggal 17Muharram 1428 H, JunctoPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 479 K/AG/2007, tanggal 6 Juni 2008;Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam PerkaraGugat Waris Nomor: 61/Pdt. G/2006/PA.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
267 — 129
  • Suzuki Indomoblsales Nomor: 027/SIS/HRDIR/S/I/2018, tertanggal 12 Januari2018, Perihal : Dukungan Pemisahan PKB; Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas,Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya dan ternyata telah sesuai serta telahdibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 02-04-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 721/Pid.B/2012/PN.TK.
Tanggal 2 April 2013 —
56 — 19
  • SUBULI MISNAF, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERPAJAKANsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a UndangUndangNomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan joncto Pasal43 ayat (1) UndangUndang Nomor 06 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan joncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 02-02-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Oktober 2020 — dr. Rd. amirul gustav sumabrata >< PT. PPI
655 — 276
  • Bukti T36 : Notulen Rapat tanggal 23 April 2019 Pukul 18:00 WIB;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh para pihaktersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan asilnya dan ternyatatelah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga menurutketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985tentang bea materai joncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata maka alat bukti surat tersebuttelah mempunyai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 16-02-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 16/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 16 Oktober 2012 — RD. ADJ. ROKAJAH JOOTJE. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
57 — 32
  • dan ternyata di lokasi objek sengketa telah terbit objekobjeksengketa; Bahwa kepengurusan Surat Kewarisan Penggugat adalah sah, sebab Penggugat telahmendapat penetapan waris dari Walikota Bandung maka patut diakui keberadaanSurat Kewarisan Penggugat;Tentang Kewenangan: Bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan oleh tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara dan yang digugat adalah objek sengketa yang diterbitkan olehtergugat, maka telah memenuhi unsur pasal angka 9 Undang undangNomor 5 tahun 1986 joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
ERIK MURDANI Als ERIK BIN ZULKARNAIN
75 — 48
  • hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndang Nomor 7Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pdt.G/2014/PN.Sby.
Tanggal 17 Desember 2014 — TONY WIJAYA melawan BAMBANG SUDARMAJI dkk
114 — 68
  • tanggal 24 Juni 2014, bukti T.I2C ;Fotocopy Bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) tanggal 3 September 2014, bukti T.I2D ;Fotocopy Bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) tanggal 17 September 2014, bukti T.I2E ;Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, perkaraperdata Nomor: 724/Pdt.G/2004/PN.Sby, tanggal 29 Mei 2007, buktiTI3 ;Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, perkaraPerdata Nomor: 282/PDT/2008/PT.Sby tanggal 07 Agustus 2008,Joncto
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
YAYAT BIN AKUM
82 — 29
  • diutarakan diatas,majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum di amar putusan ini telah tepatdan adil untuk dikenakan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa karena diantara pidana yang dijatunkan kepada terdakwaterdapat pidana denda maka dalam hal pidana denda tersebut ternyata tidak dibayar olehterdakwa adalah patut apabila baginya ditentukan pidana kurungan pengganti dendatermaksud, yakni sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair ini terdapat joncto
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 4/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 20 Juni 2014 — - 1.JOKO WIDIGNO - 2.HERY WIJAYA, ST
85 — 55
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi joncto 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI1.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 24-07-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wsb
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.Muhamad Chabib bin Ngabdullah Hisam
2.Badingah binti Ngabdullah Hisam
Tergugat:
1.Robertus Sumaryono
2.Mujinem
3.Agung Haryono
4.M. Agus Sumarna
5.Chasanudin
6.Mochtar Ustazi
7.Mukminatun binti Rohmadi Bu Uun
8.Woto Harsoyo
9.Sukirman
10.Ismugi
11.Budi Haryanto
12.Istolani
Turut Tergugat:
1.Budiadi Gunawan, SH
2.Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH
3.Raden Bambang Anom Widyo Putra, SH
4.Ardhian Wien Triska Putra, SH,MKn
5.Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo
105 — 17
  • angka 12,dan penuturan Tergugat III sendiri pada tanggal 13 Pebruari 2018 di rumahAgung Haryono (Tergugat Ill), mengakui sebagai kuasa semuanya dariSudarman (Suami Tergugat II) dalam menjual sebagian Obyek Sengketapada tahun 2008 sampai dengan 2010 dibantu dengan Turut Tergugat III.Mengingat bahwa Tergugat III bertindak sebagai kuasa mutlak dalam jualbeli adalah suatu perbuatan melawan hukum, dan tidak dibenarkansebagaimana ketentuan Pasal 38ayat (1) huruf d, Peraturan PemerintahNo. 24 tahun 1997 joncto
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
201 — 108
  • Tertanggal 26Nopember 1909;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005tanggal 17 Mei 2005 joncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K /Pid / 2007 tanggal 30 April 2008, pada pokoknya Yudex Factie TingkatKasasi pada hal 6 alinea 4 menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagaiPemilik yang sah atas lahan tanah seluas + 61 Ha ( sesuai gambar petabatas obyek sengketa ) dari sebagian luas tanah keseluruhan tanah hibahdari Sultan Adji Mohammad Alimoedin dari Kerajaan Kutai Kartanegaratanggal
    MenteriDalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hakatas tanah, yang selanjutnya setelah dibentuk BPN, pembatalan pemberian hakatas tanah diatur oleh Pasal 16 huruf c Keppres No. 26 Tahun 1988, tentang BPNPage 61 of 20361Juncto Keppres No. 154 Tahun 1999, tentang Perubahan Keppres No. 26 Tahun1988 tentang BPN, diyabarkan lebih spesifik oleh Permeneg Agraria/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalanKeputusan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Joncto
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 14-08-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST.
Tanggal 21 Februari 2019 — ANDRE ADRIAN >< PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
197 — 74
  • ., M.Kn, Notaris di Jakarta, bukti T29;Fotocopy Surat tertanggal 4 Desember 2018, bukti T30a;Fotocopy Terjemahan resmi dan tersumpah dari surat tertanggal4 Desember 2018, bukti T30b;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas,Majelis Hakim telah mencocokkan dengan asilnya dan temyata telah sesuai serta telahdibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 PeraturanPemerintah
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 19/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 30 Maret 2017 — WINARTI UTAMI, SH
91 — 60
  • PelaksanaanTugas administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan terbitan MARITahun 2003 Buku ke 2 edisi 2007 halaman 261 angka 14 disebutkan biayaperkara ditentukan minimal Rp. 500, dan maksimal Rp. 10.000, denganpenielasan bahwa maksimal Rp. 10.000, adalah Rp. 7.500 untuk peradilan tingkatpertama dan Rp. 2.500 untuk pengadilan tingkat banding dengan demikian biayaperkara yang ditetaokan oleh Pengadilan Negeri sudah termasuk biaya perkara di tingkat banding;Memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 18 joncto
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-05-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
1.Ama Nur Jaman Hobrouw
2.Ivanna Margaretha Kawatak
Tergugat:
1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
3.PT Freeport Indonesia
207 — 95
  • Bank UOB Indonesia.Buktibukti tersebut kKesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehinggamenurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 13Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata maka alat bukti surattersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti awal untuk menguatkan dalil
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 10/Pid.C/2019/PN Ktp
Tanggal 26 April 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IRWAN ZAHEDI
Terdakwa:
1.BUDIMAN
2.AGUS KUSNADI bin SAHIMRULLAH
34 — 10
  • YASIP bin RIFNI ;Membaca berita acara pemerikasaan cepat beserta keterangan lainnya ;Mendengar keterangan Terdakwaterdakwa dan saksisaksi ;Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi LAMAZIbin MUAZI, saksi SURIADI bin JIDIN dan saksi LATIHAN bin SURJI makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwaterdakwa secara sah dan menyakinkantelah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karenaitu ia harus dipidana ;Mengingat Pasal 492 ayat (1) Joncto Pasal 55