RUPS LB dilakukan melaui video conference telan sesuai denganketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalampasal 86 ayat (1) UU PT;Hal. 18 dari 50 hal.Putusan No.32/Padt.G/2020/PN.Kka.2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.14.4. RUPS LB PT.

PMS sejak awal Maret 2018;Bahwa sepengetahuan saksi RUPS Luar Biasa PT.

Dalam hal ini anggota Direksi dapatdiberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratansebagai anggota Direksi, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroanatau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Menimbang, bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan

kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS.

PMS melalui video Conference karena tidak dapatdilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid19.Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima olen para pemegang sahamtermasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat Il dan atas undangan RUPS LBtersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada DewanKomisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidakdapat mengikuti RUPS LB PT.

Menyatakan bahwa RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 yang dipimpin Ketua Rapat Tergugat adalah Tidak Sah;3. Menghukum Tergugat untuk melakukan RUPS-LB kembali dengan dihadiri oleh THOMAS, CITRA HARTANTO, PT. PETRO INDAH INDONESIA atau Kuasanya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah berdasarkan Pasal 78 UU PT yangmenerangkan; (1)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; (3) Dalam RUPS tahunan,harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); (4) RUPS lainnya dapatHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdidiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan

;"5) Bahwa selanjutnya, terkait prosedur pelaksanaan RUPS, Pasal 79 UU PTUU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak

Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

dan permohonanpenetapan kuorum RUPS;17) Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memerjksadan mengadili perkara aquo bahwa gugatan Penggugat yangmempersoalkan RUPS PT.

kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

Dalam forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) mekanisme penyampaian keterangandan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS , para peserta tidak dapat memberikanketerangan di luar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semuapemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itudengan suara bulat dan dalam setiap penyelenggaran RUPS, Ketuarapat wajidb membuat dan menanda tangani risalah ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby3.

Araya Bumi Megah tahun buku 2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Daftar Hadir Staf/Karyawan dalam RUPS PT. Araya Bumi Megah Tahun Buku2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Notulen RUPS TahunBuku 2018 PT.

ARAYABUMI MEGAH dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSlainnya, dengan didahului pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa daftar hadir DewanKomisaris dan Direksi RUPS Tahunan PT ARAYA BUMI MEGAH, tanggal 28Maret 2019, T7 berupa daftar hadir peserta RUPS Tahunan PT.

ARAYA BUMIMEGAH, tanggal 28 Maret 2019 dan T8 berupa Notulen RUPS TahunanPerseroan Terbatas PT.

(RUPS) PT.

Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diseleriggaral.an tanggal 4April 2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembalimengundang Termohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agendayang sama pada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yangkedua kalinya tanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak ha dadalam RUPS tersebut;9.

Bahwa surat undangan RUPS tersebut diatas tidak mencantumkankapasitas atau status Termohon sebagai apa ?

dan acara RUPS jugatidak jelas (kabur), karena apabila RUPS dimaksud tersebut acaranyaadalah khusus untuk membicarakan keputusan pemberhentiansementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebutharusfah merupakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB), karena mata. scam RUPSLB tersebut tidak dapat digabungdengan RUPS tahunan, sebab RUPS tahunan telah ditentukan secarakhusus mata acaranya oleh Pasal 78 ayat (2 dan 3) UUPT, yaitumengenai hahal yang disebut pada pasal 66 ayat (2)

PemEmggilan RUPS pare parr egang sairarn yang hak suara mengajukan Permintaan RUPS kepada Direksi.

Jika Direksi tidak juga melakukan Pemanggilan RUPS dalam bataswaktu yang ditentukan, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembalidengan surat oleh pemegang saham, narnun kali ini bukan kepada Direksimelainkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (Bukti P14) menyatakan :Pasal 79:1)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b ;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Pasal 80 :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan

RUPS ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusansebagai berikut :1.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 222 PK/Pdt/2009b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pamanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

, bukan meminta Direksi Tergugat II untuk melakukanpemanggilan RUPS; yang selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 6 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima.Bahwa perbuatan Tergugat I yang = =mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPS dengan alasan perlu ada penyegaran dalamsusunan Direksi dan Komisaris, Tergugat Il, jelas tidak Ssesuai

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Sudah jelas bahwa permintaan dari Tergugat untukdiadakan RUPS bisa dilakukan sewaktu waktu tanpa perlu menunggumasa jabatan Komisaris di Tergugat II (in casu Penggugat) berakhir;11.Bahwa telah jelas RUPS harus dilaksanakan terlebih dahulu sehinggaDireksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat)dapat melakukan pembelaan dirinya di dalam RUPS, sebagaimana diaturdalam Pasal 105 ayat 2 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat 7Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya

untuk melakukanpemanggilan RUPS, BUKAN meminta Direksi Pembanding (in casu: Mitra Rahardja) untuk melakukan pemanggilan RUPS.17.

Tanggal undangan RUPS 15 Agustus 2019 dan RUPS dilaksanakan 23Agustus 2019 MELANGGAR Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasb.

RUPS terbagimenjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.Bahwa RUPS Tahunan yang acara atau kegiatannya diadakan dalam kurunwaktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalahsetelah melewati periode tahun buku perusahaan, sedangkan RUPS luar biasayaitu RUPS yang diadakan suatu perusahaan sewaktuwaktu tergantungdengan kebutuhan perusahaan, dimana RUPSLB ini diadakan ketika adaperubahan dalam perusahaan baik itu masalah kecil atau besar sepertiperubahan nama, logo,

RUPS bisa melalui direksi, komisaris maupunpemegang saham ;Bahwa kalau pemanggilan RUPS dilakukan oleh direksi yang masa habatannyatelah berakhir maka ia akan bertangungjawab secara pribadi ;Bahwa ketentuan undangan RUPS, pada undangan RUPS harus ditentukanjelas agendanya namun apabila tidak teragendakan akan tetapi dihadiri olehsemua pemegang saham maka hal tersebut tidak jadi masalah.

dalam Pasal 79 UUPT sejak diterimanya surat tercatat yangmemuat permohonan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS.

dilakukan oleh Dewan Komisarispada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan padatanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS danmengetahui agendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidakmenerima surat apapun terkait dengan RUPS? ;Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4. Penggugat menyatakan prosespenghentian Penggugat sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuanPasal 119 UU PT jo Pasal 105 UU PT.

2018 ;Bahwa untuk RUPS untuk PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS dan Penggugatmenghadiri RUPS terkait pemberhentiannya tersebut dengan Penggugatmenyetujui sebagaimana responnya yang tidak memberikan penolakan atautanggapan/usulan dalam bentuk apapun atas pemberhentiannya tersebut.Sebelum diselenggarakannya RUPS, Penggugat malah telah mengajukanpengunduran diri secara lisan kepada Direktur dan Komisaris serta telahHalaman 9Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn10memberitahukan rencana pengunduran dirinya

Sehingga kemudian pada RUPS yang telah diselenggarakandengan agenda salah satunya memberhentikan Penggugat, maka Penggugattidak memberikan penolakan. Dalil Penggugat pada angka 3 ini adalah tidaksebagaimana yang didalilkannya tetapi faktanya sesuai uraian dalil Tergugat diatas, yakni Penggugat sendiri telah berkehendak untuk mengundurkan dirisebelum RUPS di selenggarakan Tergugat..

hubungan kerjanya pada tahun 2011 dengan menerimapesangon dari Tergugat, maka tidak benar Penggugat berstatus sebagaipekerja sejak bulan Januari 1995 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS telah disetujuioleh Penggugat karena Penggugat menghadiri RUPS terkaitpemberhentiannya tersebut dan Penggugat tidak memberikan responpenolakan atau tanggapan dalam bentuk apapun ataspemberhentiannya tersebut;e Bahwa sebelum diselenggarakan RUPS, Penggugat telah mengajukanpengunduran

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan organ perseroan, makapihakpihak yang hadir dalam RUPS adalah organ perseroan itu sendiri yang terdiridari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemengang saham;Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahOrgan perseroan yang terdiri

dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegangsaham, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjianantara pihak pengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direkturbertindak sebagai mewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antarapengusaha dengan pengusaha dimana Direksi atau Direktur bertindak mewakilipengusaha, maka RUPS tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

Nomor 47 K/Pdt/201415.Bahwa dasar keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan RUPS PTRAS Tgl 30 November 2011 karena masih ada perkara menyangkuttentang RUPS PT RAS tersebut dan juga ada surat dari KementerianHukum dan HAM RI cq Dirjen AHU Tgl 2 Desember 2009 NomorAHU.AH.03.04.150 yang tidak mendaftarkan RUPS PT RAS sebelumnya.Dengan demikian undangan RUPS PT RAS untuk Tgl 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notaris yang tidakdidaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;16.Bahwa

menerima keterangandalam RUPS.

RUPS PT RAS.

keberatan terhadappelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011, maka Tergugat III(Kementerian Hukum dan HAM RI) adalah yang bertugas untukmendaftarkan Hasil RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 sesuaimenurut Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas.

Bahwa Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkatbanding tidak menganalisa dan mempertimbangkan Berita Acarapelaksanaan RUPS PT RAS mulai dari fakta surat undangan RUPS PTRAS, fakta pengusiran Pemohon Kasasi untuk ikut RUPS PT RAS, faktaBerita Acara Absensi pelaksanaan RUPS PT RAS dan Notulen RUPS.Tentu dari fakta tersebut telah terbukti ketidakhadiran Pemohon Kasasikarena adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengusir PemohonKasasi.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenail:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesual dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.9) Bahwa

ARGA KAELASEberkaitan dengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat

, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Dpsa. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau

Jadi, penyelenggaraan RUPS LuarBiasa jelas berbeda dengan RUPS Tahunan dalam segi waktu, di mana RUPSTahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisa beberapa kalidalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan ;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalampraktek sering disingkat RUPS LB yang dalam praktek diadakan setiap waktu dandigantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimanapenjelasan pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UU RI Nomor 40 Tahun

ARGAKAELASE ;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny.

) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehinggakeputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.b.

Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikansementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepadaPenggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a.

tanggal 7 April 2006 dankeputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibathukumnya minta dibatalkan demi hukum.

Sri Taslim sebagai Komisaris diambilberdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo.

Putera PandawaAsli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 pada faktanyatidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus (RUPSLB) danPENGGUGAT juga tidak pernah dipanggil apalagi diberikankesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS khsusus tersebut,sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 106 UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Jikapun terdapat RUPS yang diselenggarakan TERGUGAT setelahtanggal pemberhentian sementara (22 Desember 2017)

Anggaran Dasar lebihtinggi dari RUPS. Dalam perseroan segala hal harus tunduk padaAnggaran Dasar, termasuk penyelenggaraan RUPS.

RUPS tentang ini harus merupakan rupslibyang khusus diadakan untuk membicarakan mata acara keputusanpemberhentian sementara Dewan Komisaris dimaksud. Dengandemikian RUPS yang disebut Pasal 106 ayat (4) adalah RUPSLByang khusus diadakan untuk membicarakan mata acarapemberhentian sementara tersebut...

, apakah Asrul Masir Harahap, M.Pd (penggugat)diundang atau tidak dalam RUPS;Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN Bgr Bahwa ada akta perubahan susunan pemegang saham setelah RUPS (LB)tersebut, dan akta tersebut dibuat dihadapan notaris Andreas,S.H.

, apakah Asrul Masir Harahap, M.Pd (penggugat)diundang atau tidak dalam RUPS; Bahwa ada akta perubahan susunan pemegang saham setelahn RUPS (LB)tersebut, dan akta tersebut dibuat dihadapan notaris Andreas,S.H.

RAS untuk menyelenggarakan RUPS TahunanHal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalahRUPS Luar Biasa (RUPSLS);Dalam anggaran Dasar PT. Riau Anugerah Sentosa pasal 8 sesuai VideBukti P7 dan T1, dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRUPS Luar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyailaba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskanmata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksudpada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku berakhir;Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalampasal 66 ayat (2):Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007pasal 78 ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS LuarBiasa;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan

dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5)Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan:Hal. 11 dari 15 hal. Put.

hadir dalam RUPS TahunanTIDAK PERNAH memberhentikan Direksi yang sah, namun Surat10 Agustus 2018 menyatakansuatukebohongan bahwahasilkeputusan RUPS Tahunan telah memberhentikan seluruh anggotaDireksi PT.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

,M.H;Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untukmata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrakdan hukum kepailitan;Bahwa ahli menerangkan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakansecara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaituRUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsurunsur di dalam RUPS biasadan RUPSLB yakni RUPS

itu ada RUPS yang normal / lazimdan juga RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga PenetapanPengadilan itu adalah sumber hukum / dasar dari penyelenggaraan RUPStersebut tetapi bukan untuk mengesahkan RUPS karena RUPS itu sendirisudah ada prosedurnya, sehingga prosedur di dalam RUPS itulah yangakan menghasilkan putusan dari RUPS;Bahwa diperlihatkan bukti surat P7 kepada ahli dimana dalam pasal 7 ayat2 Anggaran Dasar PT.

bahwa RUPS terdiri dariatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

Bahwa dalam penjelasannya disebutkanbahwa yang dimaksud RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPSLuar Biasa (RUPS LB).

BAP sejak ditutupnya RUPS LB PT.

TGMbersama undangan lainnya telah melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;Bahwa, RUPS ini telah dibuatkan Akta berupa PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh dan di hadapan Notaris diPalangka Raya, Ibu ELLYS NATHALINA , SH.

aktif di Kantor Perseroan terlebih lagi telah berhutangsecara pribadi di dalam Perseroan yang hingga mengajukangugatan sekarang ini belum pernah melunasinya ;bahwa Pasal 8 ayat (2) Anggaran dasar Perseroanmenyebutkan : Istilah RUPS dalam Anggaran Dasarberarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa :bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan :Dalam RUPS Tahunan :a.

Wajib meminta persetujuan RUPS untuk :1. Mengalihkan kekayaan persroan, atau2.

Dalam hallaporan Keuangan yang desdiakan ternyata tidak benar dan / ataumenyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali terbuktibahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.Menimbang bahwa mengenai pelaksanaan RUPS, Undangundang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa Direksimenyelenggarakan RUPS atau RUPS lainnya dengan didahului olehpemanggilan RUPS.

Direksi wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 ( lima belas ) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainn(untuk selanjutnya disebut RUPSL13") adalah Direksi. Dalam halhaltertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antaradireksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggarandasar,maka pemangglian RUPS dapat dilakukan oleh komisaris (videPasal 81 Ayat (2) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas);16.

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;18. Atas permintaan kembali pemegang saham kepada DewanKomisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan panggilanRUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal79 Ayat (7) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas).

Dalam hal ini RUPS hanya terbatas membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalamHalaman 8 darihalaman 21suatu permintaan (vide Pasal 79 Ayat (9) Undangundang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas);19.

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham yang mengajukanpermohonan secara sumirisederhana mampu membuktikan bahwapersyaratan telah dipenuhi dan alasan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2) Undangundang No.40 Tahun 2007). RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapatsebagaimana yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri (vide Pasal80 Ayat (5));24.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran,dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar; dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;28.