Bahwa pada saat pernikahan tidak ada pelimpahan wali nikah darikeluarga Pemohon II maupun pengambil alihan secara resmi olehKantor Urusan Agama sebagai wali hakim;5. Bahwa dari pernikahan Pemiohon Dan Pemohon II telah dikarunial2 (dua) orang anak;6.

Bahwa dalam rangka untuk mengurus pemindah alihan Gaji di PT.Taspen Cabang Watampone dan secara administrasi dibutunkan PenetapanAhli waris dari Pengadilan Agama maka dengan ini Pemohon mohon agarditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Wahyuni binti Ardi.7. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

., dankata kata inilah oleh majelis hakim Pengadilan AgamaTigaraksa dianggap sebagai pengakuan Tergugat/Terbanding,sehingga dinyatakan sebagai harta bersama yang harusdibagi dua;Menimbang, bahwa karena untuk uang sejumlah Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebuttidaklah digugat oleh Penggugat/Pembanding dalam perkaraa quo, maka pengambil alihan dari keterangan dalam duplikpada perkara lain (terdahulu) oleh majelis hakimPengadilan Agama Tigaraksa adalah merupakan pelanggaranprosedur

No. 2480 K/Pdt/2009 Bahwa pengambil alihan pertimbangan putusan Pengadilan NegeriSurabaya adalah dapat dan lazim dilakukan dan mengenai pengambilalihan pertimbangan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggitidaklah menyalahi ketentuan Hukum Acara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terlawan Penyita

Apalagi dalam gugatan a quo yang jelasjelas menggunakandalil gugatan yang dipakai Penggugat hanyalah General Fee ProtectionAgreemnet tertanggal 12 Oktober 2012 dimana hanya memperjanjikankerjasama untuk mencari konsesi pertambangan batu bara namun dalam positayang diajukan Penggugat justru mengatakan penekanan pada akibat adanyapengambil alihan saham sehingga dalam petitum yang dimohonkannya memintasaham dan lahan tambang maka oleh karena itu gugatan a quo merupakangugatan yang kabur dan tidak sejalan

sesuai General Fee Protection Agreement tertanggal 12Oktober 2012 hanyalah suatu peijanjian yang sederhana dan belum sempurnakarena masih perlu ditindak lanjuti dengan membuat lagi perjanjian selanjutnyasehingga jelas dan tegas objek perjanjiannya dan prestasi yang akan dicapai.Perjanjian sesuai General Fee Protection Agreement tertanggal 12 Oktober 2012hanya mengatakan untuk membantu mendapatkan konsesi pertambanganbatubara dan untuk itu diberikan imbalan fee/komisi sebesar 1% dari nilaipengambil alihan

konsesi pertambangan batubara tersebut Perjanjian yangsederhana demikian dan tidak jelas kriterlia objek tentang "membantumendapatkan konsesi pertambangan batubara dan untuk itu diberikan imbalanfee/komisi sebesar 1% dari nilai pengambil alihan konsesi pertambanganbatubara" maka menimbulkan multi penafsiran karena memang belum jelaskonsesi pertambangan yang bagaimana ; didaerah mana ; nilai dan luasnyaberapa dan apa nama perusahaannya serta bagaimana kwalitas dan keadaankonsesi pertambangan tersebut

Bahwa Pokok perkara adalah Pengambil alihan dengan cara melawanhukum oleh Tergugat dan Ill PembandingTermohon Kasasi danTergugat II Turut Terbanding Perusahaan P.T STATIKA KENSA PRIMACITRA, perseroan terbatas P.T. STATIKA KENSA PRIMA CITRAdidirikan dengan akta nomor 39 Tanggal 9 Nopember 1994, dibuat dihadapan Notaris M.S.E.RPANGEMANAN,SH.

;Bahwa Pokok perkara adalah Pengambil alihan dengan cara melawanhukum oleh Tergugat/ Pembanding /Termohon Kasasi dan III danTergugat II Turut Terbanding, Perusahaan P.T STATIKA KENSA PRIMACITRA, perseroan terbatas P.T. STATIKA KENSA PRIMA CITRAdidirikan dengan akta nomor 39. Tanggal 9 Nopember 1994, dibuat dihadapan Notaris M.S.E.PANGEMANAN, SH.

Nomor 1079 K/Pdt/201810.Sertifikat Hak Milik Nomor 49, Sertifikat Hak Milik Nomor 50 dan SertifikatHak Milik Nomor 130 dan dijadikan sebagai milik beding, tanpa adanyapernyataan wanprestasi, adalah perbuatan melawan hukum tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa pengambil alihan hak atas barangagunan asset property berupa Sertifikat Hak Milik masingmasing Nomor49, Kelurahan Katinggolan, Nomor 50, Kelurahan Katinggolan,Kecamatan Tondano, Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor 130

Rinjani Kartanegara terutama pasal yang terkaidengan tata cara penjualan saham, pengumuman media tentangpenjualan/pengalihan tersebut ;Bahwa jelas dan nyata bahwa pengambilan alihan PT.

Tergugat I/Pembanding menolakusaha pengambil alihan pendidikan anak bangsa yang lebih kurang 29 tahunberjalan di Sawit Seberang.

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milik seseorangatas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpasepengetahuan orang yang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut.bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasai suatu bendatanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakan pelanggaranatas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lain perbuatan itumerupakan perbuatan yang melanggar hukum.bahwa, sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milikseseorang atas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atautanpa sepengetahuan orang yang merniliki hak atas sesuatu bendatersebut; bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda ataumenguasai suatu benda tanpa persetujuan pemegang hak atas bendatersebut merupakan pelanggaran atas hak dari pemegang hak atasbenda tersebut dengan kata lain perbuatan itu merupakan perbuatanyang melanggar hukum;bahwa, sebagaimana telah terungkap di persidangan Terdakwamengambil

Menghukum kepada Para Tergugat untuk memperlancar proses hukum/administrasi terhadap penyerahan, pengambil alihan, pemindahtangan,terhadap anggunan /jaminan sebidang tanah beserta segala sesuatuyang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No:00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: Nyoman PutraAdnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec.

Bahwa prinsip subrogasi adalah pengambil alihan hak tertanggung (PT.Markindo Perkasa) oleh penanggung (Penggugat / Pembanding / PemohonKasasi) dapat segera dilakukan setelah kerugian terjadi, walaupun gantikerugiannya sendiri belum dibayar oleh penanggung kepada Tertanggung ;Dalam asuransi pengangkutan laut penanggung baru berhak mengambil alihhak tersebut setelah penggantian kepada tertanggung dibayarkanperpindahan ini berlaku secara otomatis walaupun tertanggung tidakmemberikan surat kuasa mengenai

., Notaris di Jakarta(selanjutnya disebut "Akta Jual Beli dan Pengalinan Saham ") (Bukti P1);Bahwa dengan pengambil alihan Sahamsaham Yang Dialihkan maka seluruhasetaset yang terdaftar atas nama PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood jugaberalih menjadi milik Pelawan;Bahwa pada awal tahun 2014, Pelawan bermaksud mengajukan permohonanperpanjangan masa berlaku sertipikat hak guna bangunan atas salah satuaset dari PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood yang Pelawan ambil alih, dikantorPertanahan Nasional Propinsi

Faktanya : Pada saat sebelum pengambil alihan Sahamsahamyang Dialinkan, telah ada Perkara Gugatan Nomor 40 Tahun 2006 dariTerlawan yang ditujukan kepada PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood yangPelawan ambil alin dari Turut Terlawan, dimana Pelawan sama sekali tidakpernah mengetahui adanya Perkara Gugatan Nomor 40 Tahun 2006 tersebut;Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 59/PDT/2017/PT.SMR8.10.11.Bahwa jika seandainya Pelawan mengetahui bahwa pada saat Pelawanmengambilalih Sahamsaham Yang Dialihkan dari Turut

TYSP pada saat pemeriksaan perkara yang saat inidiajukan Eksekusi nya tersebut masih dalam tahap pemeriksan perkarapada tingkat Pengadilan Negeri /Tingkat Pertama;Bahwa jelas dan pasti diketahui oleh Pelawan/Termohon Eksekusi perinal adanya Gugatan Terlawan/Pemohon Eksekusi tersebut, olehkarena sebelum pengambil alihan Saham suatu Perusahaan tentunya/harus dilakukan Due Deligen terhadap Perusahaan yang akan diambil alihtersebut atau dengan kata lain harus dilakukan Pemberesan terhadap Hakdan Kewajiban

melaluiKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Juni 2014(sebagaimana bukti terlampir), jadi adalah putusan yang sangat keliru dansangat salah, bilamana Judex Facti dengan memberikan pertimbangkanhukum, begitu saja menguatkan putusan peradilan tingkat pertama terhadappenguasaan objek perkara a quo oleh Pemohon Kasasi tanpa pertimbanganyang saksama;Bahwa dasar pertimbangan Judex Facti dengan penerapanhukumnya sudah melebihi apa yang menjadi tinjauan yuridis hukum,sehingga dengan pengambil alihan

Menyatakan Penggugat adalah salah satu pemegang saham yang sah diPBM Adipurusa;10.Menyatakan pengambil alihan PBM Adipurusa oleh Para Tergugat adalahperbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PBM Adipurusa danhukum, oleh karena itu batal demi hukum, dan harus dikembalikan kepadaPenggugat;11.Menyatakan batal demi hukum Rapat Dewan Komisaris, Rapat UmumTahunan, Rapat Umum Luar Biasa, melakukan dan mengalihnkan sahamkepada pemegang saham lain, melakukan pergantian pemegang saham,menjual saham

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang dikarenakan hilangnyahak untuk pengelolahan dan usaha di atas tanah miliknya karena adanyapengambil alihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dan tanah tersebut dijadikan usaha pertambangangalian C oleh Tergugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;3. Bahwa pekerjaan Penggugat seharihari adalah seorang Petani/Pekebundan Peternak (baik ikan, ayam, domba, dan kerbau);4.

pertanian, peternakan, dan perikanan air tawaryang baru di Kecamatan Pancanegara Provinsi Banten, bahkan dari PT.Krakatau Steel memberikan modal untuk perluasan usaha Penggugat;Bahwa pada tahun yang sama di Tahun 2006 Dinas Perikanan KabupatenSerang memberikan rekomendasi pada petani/pembudidaya ikan air tawarbahwa standarisasi untuk kontruksi kolam mengacu pada Kelompok TaniMusitka Tani yang dibina oleh Penggugat;Bahwa pada perkiraan bulan Nopember dan Desember Tahun 2010 telahterjadi pengambil alihan

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Bahwa Penggugat memasukan isi putusan yang sudah inkracht dalamperkara ini, dengan Nomor Putusan : 222/Pid.B/2017/PN.Srg. dan putusantersebut sebagai bukti dalam gugatan ini, bahwa pengambil alihan haktanah milik Penggugat oleh Tergugat secara melawan hukum dengan carapenggelapan Sertifikat tanah hak milik Nomor 10 milik Penggugat;Bahwa Tergugat yang dahulu sebagai Direktur CV.

PasirCiomas Banten yang telah melakukan usaha penambangan tanpa jinpertambangan, Telah jelas dan nyata Fakta Hukumnya bahwa akibat daripenambangan tersebut dan perbuatan pengambil alihan hak tanah milikPenggugat secara melawan hukum tersebut Tergugat telah merugikanPenggugat, yang dimana memang sudah ada unsur kesengajaan/niat dariTergugat yang semenamena pengambil alinan lahan milik Penggugatdengan secara melawan hukum dan di pergunakan untuk usahapertambangan sehingga membuat Penggugat kehilangan

tersebut dipinjam pada saat usahatersebut berjalan untuk usaha Penggugat dilahan miliknya agarberkembang;Ad.5 Adanya hubungan kasusal antara perbuatan dengan kerugian;Bahwa antara perbuatan Tergugat dan Tergugat II dengan kerugianyang di derita Penggugat berhubungan sebab akibat yang sangatmutlak artinya akibat perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilmengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat sampaidengan saat ini;Bahwa demikian juga dengan Tergugat dan Tergugat II yang telahsewenangwenang pengambil alihan

menjadi dasardasar diajukannya memori kasasi iniadalah sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam tertibberacara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat denganpertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telahmengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkanPengadilan Tinggi Semarang a quo sama sekali tidak memberikandasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan

menjualseluruh saham mereka di Pemohon Kasasikepada Pemegang Saham yang baru;Mengingat Pemegang Saham yang barusampai sekarang tidak menemukankebenaran adanya pinjaman/"utang yangdituduhkan Termohon Kasasitersebut,maka Termohon Kasasi tetap menyatakanmenolak semua tuduhan Termohon Kasasiini;Termohon Kasasi sedang menyiapkanlaporan tindak pidana kepada pihakKepolisian maupun gugatan' perdataterhadap Termohon Kasasi maupun H.Muhammad Toyib Saman sehubungandengan hal ini;Bahwa pada waktu dilakukannyapengambil alihan

Sri Noviawati danBapak Muhammad Suryana Arisandi) yangterhitung efektif sekitar Juli 2012,pinjaman/"utang yang dimaksud puntidak tercatat di dalam Laporan Keuangandan Laporan Auditor Independen KantorAkuntan Publik Terdaftar Abdul Aziztertanggal 30 Maret 2012, salah satudokumen rujukan utama dalam prosespengambil alihan Pemohon Kasasi olehPemegang Saham baru;Bahwa sehubungan dengan LaporanKeuangan dan Laporan AuditorIndependen Kantor Akuntan PublikTerdaftar Abdul Aziz tertanggal 30 Maret2012 tersebut

AktivaBank Umum, dalam suatu hubungan hutang piutang, dalam haldebitur (pihak yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannyakepada kreditur (Bank, dalam hal ini adalah Pemohon Banding),Bank dapat memperoleh aset baik dengan membeli sebagianatau seluruh agunan yang semula dijaminkan oleh debitur baikmelalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkanpenyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atauberdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilikagunan;Bahwa pada saat terjadi pengambil alihan

didasarkan atas konsep kepemilikan,sehingga AYDA harus tetap dicatat oleh Bank meskipunpenyelesaian AYDA dilakukan melalui Kuasa Menjual;Bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat perbedaan konsepakuntansi antara agunan dengan persediaan sehingga dasarkoreksi Terbanding tidak tepat karena Pemohon Banding bukanmerupakan Pengusaha yang menjalankan bisnis perdaganganAYDA;Bahwa didalam persidangan Pemohon Banding menunjukkanJurnal pencatatan secara akuntansi AYDA antara lain sebagaiberikut:Proses pengambil alihan

Dalam hal ini, pihak bank umum sebagai krediturbukanlah sebagai pembeli sebenarnya;Bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuanketentuansebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya Bank tidakdiperbolehkan untuk memiliki agunan yang dibelinya dansecepatcepatnya harus menjual kembali agar hasil penjualanagunan dapat segera dimantaatkan oleh bank;Bahwa pengambil alihan agunan oleh Bank/kreditur (PemohonBanding) adalah karena pihak debitur (pihak yang berhutang)tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur

Tahun1996 yang membatalkan Bank sebagai Pemegang HakTanggungan jika Bank serta merta memiliki AYDA dalam haldebitur cidera janji;Bahwa apabila Terbanding menganggap AYDA tersebut dimilikisecara penuh (dianggap sebagai Aktiva Tetap) oleh Bank, makaseharusnya dasar hukum yang berlaku adalah Pasal 16DUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai walaupun tidak adaPajak Pertambahan Nilai yang terhutang saat penjualan AYDAkarena tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang dapatdikreditkan pada saat pengambil alihan