Sejujurnya saya sangat amatlah sedihdan tak berdaya dengan polemik yang saya hadapi saat ini.Hal 5 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw Sedari dulu saya telah di khianati oleh istri saya dengan berbagaiperselingikuhannya. Sampai saat ini yang terakhir dia bertekat cepatatau lambat setelah perceraian ini selesai dia akan menikahi XXXXX. Apabila saya tidak bisa mempertahankan istri saya dan apabila istrisaya ingin di kabulkan permintaannya maka ada satu syarat yang harusdi penuhi.

No. 2512 K/Pid.Sus/2013ketentuan yang bersifat knusus dari Pasal 285 KUHP, sehingga berdasarkanasas lex spesialist derogat legi generali (aturan yang bersifat khususmelumpuhkan aturan yang bersifat umum) maka ketentuan yang harusditerapkan apabila terjadi pertentangan/polemik antara kedua aturan hukumtersebut adalah ketentuan yang lebih khusus yakni Pasal 81 ayat (1) UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Di dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo.

SUBYEK GUGATAN CAMPUR ADUK DAN TIDAK JELAS ;Bahwa Penggugat telah menciptakan polemik tanpa dasar terlalumengadaada serta telah kehilangan arah untuk menentukan subyekGugatan, karena :Bahwa Tergugat II menduga Penggugat mengajukan Gugatan inidilandasi dengan itikad yang tidak baik, karena dugaan Tergugat IIterbukti bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini didasaridengan Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidangbidang tanah berdasarkan :Sertifikat Hak Milik No. 1618 surat ukur No. 12820/1997 luas 490

Gugatan Penggugat kabur :Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsiyang menyatakan gugatan kabur, karena Penggugat yang mengajukan gugatantelah menciptakan polemik tanpa dasar serta kehilangan arah untuk menentukanobyek gugatan, karena 3 (tiga) bidang sertifikat sebagaimana SHM yang telahdidalilkan Penggugat adalah merupakan pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor :1253 tertulis atas nama Nurjanah tanpa menguraikan letak tanah, sehinggasebelum mengajukan gugatan Penggugat seharusnya

No 222/Pdt.G/2020/PA.Utjbercerai dengan Termohon, terlebin pihak keluarga di persidangan telahmenyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon danTermohon, hal itu. mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antaraPemohon dan Termohon sudah sedemikian runcing hingga pihak keluarga punmenyerah dengan keadaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadapTermohon, maka petitum permohonan Pemohon

sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta limaratus ribu rupiah);2 Kerugian Immateriil;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan II telah menyita waktu,tenaga, dan pikiran di pihak Penggugat dalam rangka mengupayakanpengembalian dan pembayaran dengan mendatangi rumah kediamanTergugat I dan II tanpa hasil yang riil dan nyata serta keluarnya perkataandari Tergugat I dan II di depan umum yang mengatakan sampai kautuntut pun ke langit ke7 (ketujuh) kau tidak akan dapat menuntutaku,telah menimbulkan polemik

perihalPenetapan Hari Kerja dan Jam Kerja, sehingga sudah selayaknyadibatalkan dan dinyatakan tidak sah;Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;28.29.30.31.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dariAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalam bentuktertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;Bahwa dengan Rekomendasi DKPP melalui putusannya yangditindaklanjuti olen Tergugat dengan mengeluarkan objek sengketa,menimbulkan polemik

menyadari bahwa anak yang masih bayi butuh asupan asi dariseorang ibu, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dengan bijaksana tidakkeberatan anak diasuh oleh ibunya/Penggugat Rekonvensi, asalkan hakTergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anaknya tidak dihilangkan jikaingin menemui anak kandungnya nanti, untuk itu mohon Majelis Hakim yangmulia, menolak permohonan hak asuh anak Penggugat Rekonvensisehingga anak kandung tetap berstatus diasuh berdua mengingat putusan hakasuh anak dapat menjadi polemik

tetapbertanggung jawab dan menyadari bahwa anak tersebut masih bayi, butuhasuhan ASI dari ibunya; Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak diasuholeh Penggugat Rekonvensi, ibunya, asalkan Tergugat Rekonvensi sebagaiayah kandung tidak dihilangkan haknya jika ingin menemui anaknya.Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menolakpermohonan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi dan agar hak asuhanak ditetapkan diasuh bersama (Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi) agar tidak menjadi polemik

Dan lagi pula sesuai dengan bukti P2, bahwaakta jual beli tersebut di buat secara sah dan ditanda tangani oleh pembanding dengan terbanding.Sehingga sah secara hukum.Maka dengan demikian apa yang di pertimbangkan olehjudex facti sudah benar dan tepat, sehinggakeberatan dari pembanding harus nyatakan di tolak.Bahwa keterangan saksi saksi dari Pembandingterkait dengan adanya polemik belum terbayar karenaberdasarkan pengakuan dari Pembanding pada saatpertemuan di Kantor Desa Muladimeng, bukan didasarkan

pertengkaran mulut yang memuncak denganpermasalahan yang sama seperti tersebut dalam posita 4 di atas, hinggaberujung Termohon pergi dan menetap di rumah orang tua Termohon dialamat yang sama seperti tersebut di atas, hingga sekarang tidak pernahpulang/ tinggal di rumah yang biasa ditempati bersama Pemohon danTermohon, namun demikian Pemohon sering menengok dan memberikannafkah untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya;Bahwa oleh karena disamping Pemohon jenuh dengan keadaan rumahtangga yang sering terjadi polemik

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon pada akhirnya sudahsudah pasrah dengan keputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikanbahwa polemik

pencatatan perkawinan,hanya saja persyaratan untuk mencatatkan perceraian menurut Pasal 75 Ayat(2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dilakukan denganmenyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa oleh karena itu, adalah patut apabila petitum angka4 tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amarputusan, agar tidak menimbulkan polemik

Bahwa setelah Tergugat dan istrinya SUPARMI (Almarhum)melakukan setoran angsuran sekitar 50 x (Lima Puluh kali angsuran),dengan ratarata angsuran Rp.1.650.000, (Satu juta enam ratus lima puluhribu rupiah) terjadi polemik lagi dikarenakan Penggugat ingin mengklaimtanah sengketa a quo, sehingga akhirnya pihak Tergugat merasa telahdicurangi oleh Penggugat dan sampai pada akhirnya PenggugatHalaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 252/PDT/2020/PT SMGmenggelapkan 1 (Satu) Jaminan yaitu sertipikat SHM 74

Bahwa pada puncaknya terjadi polemik ketika Penggugat memintatebusan kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus jutarupiah) dari hutang yang awalnya Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah)yang sudah diangsur tanpa merinci berapa sisa hutangnya secara jelas danrinci, apabila Sertipikat obyek sengketa a quo, dikembalikan menjadi atasnama Tergugat sebagaimana tertuang pada Surat Pernyataan Penggugat(SUDJIYO);15.

Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujukAnakMenimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum,karena memorie vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akanmaksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanyaberpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa dimana delikdelikculpa perbuatan dilakukan

ALEH MUHTAR (para Penggugat dan Tergugat serta ParaTurut Tergugat), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana yang tercantum di dalam Buku Il Kompilasi Hukum Islam,melainkan malah memberikan suatu putusan yang pertimbangan hukumnyadapat mengundang suatu polemik baru bagi para akhli warisnya AlmarhumH. ALEH MUHTAR, maka dengan demikian putusan Pengadilan TinggiAgama Bandung jo.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh tidak teliti dalam melihatbuktibukti surat, sehingga menimbulkan polemik baru yaitu tentang bukti F1s/d T9, bahwa Peutua Husin dan Pr. Hindon telah menandatangani SuratJual Beli tanah kebun kelapa dan sepetak tebat ikan, sedangkan hartahartatersebut bukan Harta Seharkat antara Peutua Husin dan Pr. Hindon, tetapiSeharkat Petua Husin dengan isteri Pertama Pr.

. /2019/PT BDGBahwa pidana yang dijatuhkan Judex Pacti Pengadilan Negeri Subangcukup menyolok perbedaannya antara pidana yang dijatunkan terhadapTerdakwa Supri als H Boring selama 10 (Ssepuluh) tahun sedangkan pidanayang dijatunkan terdakwa Khaerudin Als Sudiro selama 4 (empat) tahuntentunya menimbulkan Polemik dan timbul praduga negatif dari keduaterdakwa tersebut;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Subangtentang keadaan yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya

halhal penghapus pertanggung jawaban pidana padadiri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar .Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa merupakan orang pribadi yangdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelisberpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;19Ad. 2 Tentang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau oranglain.Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan seringkalimenjadi perdebatan dan polemik

Bahwa dengan adanya putusan tersebut akan menjadi polemik dankontradiktif apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon,untuk itu Termohon Il memohon agar majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo menolak permohonan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan mohon agardapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tertanggal 19 Maret 2018;1210.

Bahwa akhirnya Pemohon berharap kebenaran akan menjadi landasanutama dalam perkara ini, tidak akan menjadi polemik dan kontradiktif,21pembatalan perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama adalahtegaknya undangundang perkawinan, sekaligus memberi kepastian hukumbagi para pencari keadilan;10.

Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan ataumembujukAnak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabulMenimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum,karena memorie vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akanmaksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanyaberpedoman dari adanya perbedaan antara do

MustafaMadjidi tertanggal 25 April 2002 yang menimbulkan polemikpada pokoknya mempertanyakan kepemilikan saham sebanyak24 (dua puluh empat) Jlembar saham milik' Tergugat' Itersebut seperti yang telah diuraikan tersebut diatas,maka pada saat itu untuk menghindari polemik di tubuhPerseroan atas usul Tuan Tatang Bengardi selaku KomisarisUtama dan Pemegang Saham lainnya meminta penyelenggaranRUPSLB terkait polemik tersebut, maka permintaan RUPSLBtersebut direalisasikan pada tanggal 24 Juni 2002 dengandilaksanakan