Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-03-2012 — Upload : 31-01-2014
Putusan PN RANAI Nomor 10/Pid.B/2012/PN.Rni NEO HOCK LAI alias ALAI
112 — 47
112 — 47
Aries Samesta pada tanggal 25 Mei2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan jejas pada leher yang sesuaidengan akibat jeratan benda panjang dan lentur, luka memar lama pada payudara kiridan luka memar pada lengan bawah kiri yang sesuai dengan akibat benturan bendatumpul, luka lecet pada kaki yang sesuai dengan akibat gesekan benda kasar.Pada pemeriksaan ditemukan tandatanda kematian berupa lebam mayat padapunggung yang hilang dengan penekanan serta kaku mayat yang belum lengkap padaotot
RniPada pemeriksaan ditemukan tandatanda kematian berupa lebam mayat padapunggung yang hilang dengan penekanan serta kaku mayat yang belum lengkap padaotot wajah bagian bawah.Perkiraan waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaanluar dilakukan.won 2 Perbuatan terdakwa NEO HOCK LAI Als ALAI diancam pidana dalamPasal 5 huruf (a), Pasal 6 Jo Pasal 44 ayat (2) UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
padalebam mayat, maka warnanya akan kembali seperti semula, namun 6 (enam) jamsetelah kematian apabila dilakukan penekanan pada lebam mayat maka warnanyatidak akan kembali seperti semula, sehingga bila posisi mayat dirubah sebelum 6jam setelah kematian maka posisi lebam mayat juga akan berubah ;Bahwa kaku mayat (rigor mortis) berangsur menghilang 24 jam setelah kematian ;Bahwa lebam mayat (livor mortis) dan kaku mayat (rigor mortis) perlu diketahuiuntuk penentuan saat kematian ;Bahwa berdasarkan
pemeriksaan ditemukan : jejas pada leheryang sesuai dengan akibat jeratan benda panjang dan lentur, luka memar lama padapayudara kiri yang sesuai dengan akibat benturan benda tumpul, luka memar pada lenganbawah kiri yang sesuai dengan akibat benturan benda tumpul, luka lecet pada kaki kiri yangsesuai dengan akibat gesekan benda kasar, bekas luka pada kaki kanan yang sesuai denganbekas luka lama.Pada pemeriksaan juga ditemukan tandatanda kematian berupa lebam mayat padapunggung yang hilang dengan penekanan
Register : 26-06-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 53/PDT/2015/PT YYK Tanggal 1 September 2015 — SUKARYATI MELAWAN ADI NUGROHO, DKK
71 — 62
71 — 62
Bahwa sebelum terjadi pelelangan oleh Turut Tergugat didahuluidengan perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar citacitaperbankan, yaitu Turut Tergugat telah melakukan penekanan mentalkepada Tergugat dengan cara mendesak Tergugat untuk segeramengosongkan obyek sengketa dengan menggunakan orangorangtertentu yang tidak jelas serta mengerahkan aparat kepolisian denganmembawa senjata laras panjang.Bahwa bahkan lebih tidak terpuji lagi yaitu Tergugat setiap akanmembayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangi
masalah sehinggaangsuran tersendat.Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan itikad baik setiapakan membayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangiTurut Tergugat asal dengan alasan rekening telah mati atauhangus, yang akhirnya diketahui bahwa agar status pinjamanPenggugat dalam Rekonpensi menjadi macet dan menjadi peluanguntuk dilelang dengan sangat rendah.Bahwa saat dilakukan lelang obyek sengketa, pinjaman Penggugatdalam Rekonpensi belum jatuh tempo.Bahwa Turut Tergugat asal telah melakukan penekanan
Register : 02-12-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN SANGGAU Nomor 197/Pid.B/2014/PN Sag Tanggal 13 Januari 2015 — URAI JAMIAN Als CU Bin NAFIS (Alm)
43 — 3
43 — 3
dasar untuk melakukan penuntutan perkara kePengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutanpidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.b Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan buktibuktikebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.c Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan
sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagisetiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat pentinglagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat imperatif dimanadari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dan segi negatif) makakerangka pembuktian
Upload : 03-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 162/Pdt/2019 /PT DPS I Made Budiartawan,
melawan
PT. BPR Pande Artha Dewata,
90 — 26
90 — 26
Meski demikian TERGUGATtidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan.
;22.Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / positadiatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawahBI dimana hukumnya wajid untuk memberikan suatu penyelamat kreditterhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dandengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimanatindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimanasetiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yangtanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan
Register : 01-12-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Nomor : 117 - K / PM. III - 18 / AU / XII / 2015 Tanggal 17 Maret 2016 — Adhy Saputra Serda NRP 540489
157 — 61
157 — 61
Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.
SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR,
vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
Register : 10-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0594/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 3
24 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 11 Tahun;5.
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 185/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
30 — 15
30 — 15
nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 18-05-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 304/Pid.B/2015/PN.Bwi Tanggal 4 Agustus 2015 — T A J U D I
60 — 11
60 — 11
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan TAJUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memilikikemampuan untuk mengikuti jalannya
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
11Oktober 1986 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 07-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 337/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 327/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
31 — 5
31 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinanMs.Ssebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 7
10 — 7
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun Waypring, Pekon Waypring, KecamatanPugung, Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.RksNovember 2004 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 02-11-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 22 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
21 — 13
21 — 13
No. 99/Pdt.P/2017/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap
Putus : 04-05-2005 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3K/Pdt/2004 Tanggal 4 Mei 2005 — Mulyadi Bin Adam ; Busrah Bin Adam ; Jemain bin Akop ; Jaleha bin Akop ; Kepala Desa Wajok Hulu
94 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan agar TurutTergugat memproses dan mengeluarkan surat keterangan tanah atau surat pernyataangarap tanggal 22 Nopember 2000, namun sesuai jawaban Turut Tergugat tanggal 19Desember 2000, terhadap tanah garapan tersebut yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI sebagai tanahmiliknya yang berasal dari orang tua/kakeknya ; Bahwa kemudian terhadap pengakuan atas tanah garapan milik Para Penggugattersebut Tergugat I, II dan III melakukan penekanan
Register : 06-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 20 /Pid.Sus/2016/PN Dps Tanggal 24 Februari 2016 — MUKSIN ALATAS
39 — 30
39 — 30
terdakwa menggoyang goyangkanpantatnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma , terdakwa dananak koroban melakukan persetubuhan tersebut karena merekamempunyai hubungan pacaran lalu saksi korban dan terdakwa memakaikembali celana mereka masing masing kemudian mereka pulang ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANAK KORBANmengalami:Pemeriksaan alat kelamin :Bagian luar : tidak terdapat luka luka .Selaput dara :pada arah jam empat ,tujuh dan delapan ,sesuai arahjarum jam terdapat nyeri pada penekanan
Putus : 05-01-2017 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 180/PID/2016/PT.PLG Tanggal 5 Januari 2017 — REGANEVO bin PANDAIS
33 — 23
33 — 23
Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21Nopember 2016 pada pokoknya bemendapat sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa selama dalam penyidikan pemeriksaan oleh Penyidik dilakukandengan ancaman penekanan dan penyiksaan dan hal tersebut disaksikan olehWidiyanto dan Rahmat Raufik dan dalam persidangan diajukan terda&kwa sebagaisaksi yang meringankan keterangannya semuanya benar, walaupun dengan
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1014/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 10
13 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, Salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13 Putusan No. 1014/Pdt.G/2020/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
Register : 23-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PA SENGKANG Nomor 543/Pdt.P/2018/PA.Skg Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 5
14 — 5
karena nasab, semendadan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islamserta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan