Pasal 49 ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agartidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto Pasal 31ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upayaperdamaian

tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telahdisumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon tidakberhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

berdasarkanPERMA Nomor (1) Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan melaluiproses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yangsifatnya hanya perkara voluntair maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;Menimbang, bahwa surat bukti Pl yang diajukan Pemohon yang dikeluarkanoleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf aUndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai joncto

KecamatanPugaan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan atauitsbat nikah guna mendapatkan buku nikah resmi yang akan digunakan untukmelengkapi administrasi pelaksanaan ibadah haji;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidakbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

Sedangkan Termohon tidak pernah hadir baiksecara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai denganketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketa perkawinanantara orangorang yang beragama Islam,

perselisihan dalam rumahtangga ; Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulumelakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telahpisah rumah sejak Desember 2011 yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa halhal tersebuttelah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki AlQuran Surah ARRUM ayat 21 joncto

pasal 49 ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agartidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto Pasal 31ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upayaperdamaian

tentangHalaman 11 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Padt.Plw/2019/PN AmbPenangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem).Bertolak dari konstruksi hukum di atas, maka dalil dan alasanPerlawanan Pelawan tertanggal 07 Oktober 2019 mulai dari halaman 1sampai dengan halaman 12 terhadap Eksekusi Eksekutorial putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van sewiisde)jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanssal 29 Oktober 2015 joncto

AMB, Tertanggal 17Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 2860 K/ PDT/ 2016, Tertanssal 11 Januari 2017 io PutusanPeniniauan Kembali Nomor : 404/PKZPDT/2018.

AMB,Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2860 KZ PDT/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 joPutusan Peninjauan Kembali Nomor: 404 PK/PDT/2018, Tertanggal 18 JuliHalaman 12 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pat.Plw/2019/PN Amb2018yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh PegadilanNegeri Ambon sebagaimana dijelaskan oleh Terlawan/ Terlawan Penyita(.Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU) pada butir 3 di atas.

AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putman KasasiMahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ PdiZ 2016, Tertanggal11 Januari 2017 jo Putman Peninjauan Kembali Nomor : 404 PK/Pdt/2018,tertanggal 18 Juli 2018 "yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakanoleh Pegadilan Negeri Ambon sebagaimana dijelaskan oleh Terlawan/Terlawan Penyita (Penggugat?7 YAYASAN DARUSSALAM MALUKU) padabutir 3 di atas.

AMB,Tertanggal 17 Maret 2016 Joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2860 K/ PDT/ 2016, Tertanssal 11 Januari 2017 jo PutusanPeninjauan Kembali Nomor : 404/PKZPDT/2018.

tergugat susah dihubungi karena tidak diketahuikeberadaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jonctoPasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitumgugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto

Pasal 49 ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agartidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto Pasal 31ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upayaperdamaian

pada akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempattinggal sejak awal bulan November 2010 serta tidak ada lagi harapan akan hiduprukun dalam rumah tangga;Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihandan pertengkaran yang terusmenerus antara suami dan istri serta tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalamPenjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctoPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus antara pemohon dan termohon dan tidak adaharapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohonterbukti telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus,maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karenaTergugat tidak pernah datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang broken marriage dan sudah tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

berdasarkan kondisi rumahtangga pemohon dan termohon telah pisah rumah 3 bulan lebih akibatpertengkaran masalah ekonomi tidak cukup, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksisaksi:ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram sepertimaksud ayat 21 surat Arrum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksud pasal19 f PP No. 9/1975 joncto

orangsaksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar bersabar tidak berceraidengan termohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram sepertidimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untukbercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

No. 1690/Pdt.G/2017/PA Bjm.serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dansebagaimana juga dimaksud oleh AlQuran Surah ArRum ayat 21 yangberbuny!

tersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasan perceraianyang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasarhukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalamPasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa Tergugat telah pergimeningglkan Penggugat lebih 2 tahun berturutturut dan antara suami istri incasu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcokan terus menerus

surat dengandemikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk tidak bekerja sehingga tidak dapatmenafkahi Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf fUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Pasal 1 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Tumah TanggaMenimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihandan pertengkaran, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumah tanggayang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

H Nomor9/Akta.Pdt/2019/PN Skw Joncto Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Skw, pada hariSenin, tanggal 23 Desember 2019 ;Mengingat Pasal 271 Rv serta UndangUndang lain yang berkaitandengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut;2. Menyatakan pencabutan banding perkara Perdata Nomor7/PDT/2020/PT PTK adalah sah menurut hukum;3.

berkumpul kembaliuntuk membina rumah tangga, akan tetapi sampai surat gugatan ini Penggugatajukan Tergugat tetap tidak ada kabar beritanya ; 6 Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagimana tersebut diatas, Penggugatsudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karenasudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ; Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, maka gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

orang saksiyang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar bersabar tidak bercerai dengantermohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antara pemohon dengantermohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rum ahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untukbercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 joncto

yang terkandung dalam Al Quran, Al Hadits dan Qaidah Figh.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan selalu terjadi perselisinan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

berusaha memberikan saransarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugattidak mengajukanjawaaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto

Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baiksecara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai denganketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemeintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh

solusiyang tepat ;Menimbang, bahwaberdasarkan faktafakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Penggugat yang tidak mauberbaikan kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan sejak satu tahunyang lalu antaranya keduanya sudah pisah tempat tinggal, serta sikap Penggugat yangtetap tidak ingin berbaikan dengan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai telahmemenuhi unsurunsur dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 joncto

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenaPenggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalildalil gugatan, maka gugatanPenggugat tersebut dipandang beralasan dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka MajelisHakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan