Bahwa setelah RUPS tanggal 7 April 2006 dilaksanakan, Dewan Direksitidak pernah memberitahukan hasil RUPS tersebut kepada Penggugat, barusetelah Penggugat mendesak agar hasil RUPS tersebut diberikan salinankepada Penggugat, maka pada tanggal 29 Juli 2006 salinan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 7 April 2006 tersebut diberikankepada Penggugat;7. Bahwa berdasarkan salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu: Ny.

Nomor 499 PK/Pdt/2015harus diadakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut Komisaris yangdiberhentikan diberi kKesempatan untuk membela diri, namunkenyataannya setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidakpernah mengadakan RUPS lainnya sehingga keputusan pemberhentiansementara tersebut batal demi hukum.Keputusan tentang penggunaan rekening pribadi atas nama PattyTjandra dan Sarina Tjandra selaku Direktur Utama dan Direktur, hal inisangatlah bertentangan dengan kepatutan dalam menjalankanperusahaan dan

menyatakantidak akan menghadiri RUPS tersebut karena surat panggilan RUPS tidaklazim dilayangkan melalui sebuah surat tanggapan, dan haruslah dibuatHalaman 6 dari 60 hal.

hukum;Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centretanggal 7 April 2006 beserta segala akibat hukumnya;Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centretanggal 7 April 2006 tentang pemberhentian Ny.

Sedangkanobjek gugatan adalah Hasil RUPS Luar Biasa tersebut dan tujuan gugatanPenggugat adalah untuk membatalkan RUPS Luar Biasa tersebut besertaputusan yang dihasilkan oleh RUPS Luar Biasa..."

penetapan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 UndangUndang No. 40 Tahun2007 yang mengatur sebagai berikut :Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada

pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar dan/ataub.

Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah danmengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dariHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telahdikeluarkan;7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :1.

Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalamRUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;6.

PikiranRakyat Bandung;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebut:Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaanRUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dan dibebankanpembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebutuntuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendiri sendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS LB, PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/201611. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;12. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;13.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:Halaman 19 dari 25 hal.Put.

Bahwa Penetapan Kuorum No. 218 dan Penetapan Kuorum No. 85 hanyamerupakan ijin dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. Bahwadalam Penetapan Kuorum RUPS dinyatakan RUPS harus dilaksanakandalam tenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

Sel.13.14.15.16.RUPS tahun 1997 dan 1999. Bahwa pada dasarnya RUPS perseroan dapatdlaksanakan sewaktuwaktu (misalnya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) kapanpun sesuai dengan kebutuhan perseroan sehinggadengan demikian kalaupun suatu RUPS tidak mencapai kuorum makaperseroan dapat melaksanakan RUPS berikutnya tanpa terikat kepada RUPSsebelumnya.

Sel.65.66.67.68.69.70.71.Bahwa segala Akta RUPS Tergugat merupakan Akta RUPS yang sah,sebab Putusan MA hanya membatalkan dan menyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat Penetapan jin Kuorum yang dikeluarkan olehPN.

Hanifa Halim SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 7 tanggal 16 Juni1999dibuat di hadapan Notaris Theodora Titi Sri AmiretnoDiah Wasiati;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 2 tanggal 17 Mei 2001dibuat di hadapan Notaris Emy Hikmawati SH PenggantiNotaris Tita Ariyani SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 2 tanggal 6 Agustus2002 dibuat di hadapan Notaris Tita Ariyani SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantam No. 01 tanggal 4 Desember2006 dibuat di hadapan Notaris Arman Lanny SH;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 17 tanggal 12

, sebagai berikut :1.2.T.ALIVEVILVII1a =: Akta RUPS No. 16 tanggal 6 Oktober 1997 yangdibuat dihadapan Notaris Hanifa Halim SH;T.LILVLVILVIIF1b =: Akta RUPS No. 17 tanggal 6 Oktober L997 yangHal 91 dari 116 Hal.

Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

Menyatakan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) ;4. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.620.820,- ( enam ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah );

Bahwa penetapan tersebut akan dipergunakan oleh PEMOHON untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) guna menggantiPerseo Pengurus CV.MUKTI JAYA ;Page 3 of 11Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon nKepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk :MENGADILI:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;2.

Menyatakan memberi ijin Kepada PEMOHON $=untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) ;4.

Nur Satriyo Prayogountuk menghadiri RUPS CV,Mukti Jaya Semarang pada hari Jumat 28Nopember 2014 di Kantor Pusat Semarang, Ttd pengurus, copy dari copy ;5. Bukti P.5 : Fotocopy Kartu NPWP atas nama CV.

Mukti Jaya berkeinginanmenyelenggarakan RUPS untuk kepentingan menjalankan perusahaan makacukup beralasan bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui dan mengijinkankepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS ;Mengingat ketentuan hukum yang berlaku ;MENETAPKAN:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;2. Menyatakan TERMOHON selaku Persero Pengurus CV.MUKTI JAYA tidakdiketahui keberadaannya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia dandinyatakan tidak hadir ;3.

Menyatakan memberi ijin Kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) ;4. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.620.820, ( enam ratus duapuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah );Demikianlah penetapan ini ditetapbkan, pada hari RABU, Tanggal 13 MEI2015, oleh kami IGK.

Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

. ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.

Bentuk Rapat (RUPS) : Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;2.2. Mata Acara RUPS : 1. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;2. Perubahan (Penyesuaian) Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3.

Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan dilakukan dengan surat tercatat (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;2.4. Tempat Penyelenggaraan RUPS.Tempat kedudukan di kantor PT.SARI KEBON JERUK MAS, Jakarta Barat ;2.5.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamHal. 8 dari 30 Hal.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ataub.

Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS Kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atau anggarandasar dan/atauPerintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;28.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No.40Tahun 2007 Pemohon mengajukan permohonan Penetapan

Pemberian Izinuntuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Yth. lou KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat dengan ketentuan sebagai berikut :28.1.28.2.Bentuk RUPS Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS Luar Biasa) ;Mata Acara RUPS :1.

(RUPS ) Luar Biasa ;Hal. 22 dari 30 Hal.

No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat atasakan dilaksanakannya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (selanjutnyadisebut Rapat) yang akan dilaksanakan di kantor perseroan, Jalan MampangPrapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan. Adapun gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham di PT.

Bahwa terhadap RUPS pada tahun 2013 PT. GOLDEN BIRD METRO,PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan RUPS secara resmimelainkan undangan dari TERGUGAT tersebut yang diberikan olehTERGUGAT melalui orang di rumah (tukang masak) PENGGUGAT dansama sekali tidak disampaikan kepada PENGGUGAT. Hal ini merupakanunsur sengaja dari TERGUGAT supaya penggugat tidak mengetahui dantidak menghadiri RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa pada tahun2013 tersebut.

Demikian juga untuk RUPS Tahunan maupun RUPS LuarBiasa untuk tanggal 12 Mei 2015, undangan disampaikan hanya melaluisekretaris PENGGUGAT dan tidak kepada PENGGUGAT secara langsung.Surat Undangan RUPS Tahunan PT. GOLDEN BIRD METRO No.200/Dir/GBM/IV/2015 tertanggal 21 April 2015, Perihal UNDANGAN RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. GOLDEN BIRD METRO, TataTertio RUPS Tahunan, Format Surat Kuasa. Dan Surat Undangan RUPSLuar Biasa PT.

GOLDEN BIRD METRO, Tata Tertib RUPS LuarBiasa, Format Surat Kuasa, Permohonan Peningkatan Modal, SuratPenawaran Saham. 2 222 22 cne nn nee con nee con noe nen nee cen neceshal 2 dari 43 hal put. No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa TERGUGAT belum pantas untuk melakukan RUPS Tahunanataupun RUPS Luar Biasa PT. GOLDEN BIRD METRO, dengan alasanSEDAGEI DENKUTL, t nn nr ner mere mnrmeneanm menminrminmnina)b)Para Pengurus dan Pemegang Saham PT.

Dan oleh karena itu,TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepadaPENGGUGAT berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.000, (seratusmiliar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT manakala TERGUGAT dengan sengaja atau lalai dantetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (tanggal 12Mei 2015), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dansekaligus, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanHUKUM 'Yarg Tetap Gar PAST.

Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat menerima:a) Surat Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi Nomor 136/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perihal Undangan Rapat PemegangSaham Tahunan PT Blue Bird Taxi;b) Tata Tertib RUPS Tahunan;c) Format Surat Kuasa dari Tergugat;d) Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi Nomor 145/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perinal Undangan Rapat PemegangSaham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi;e) Tata Tertib RUPS Luar Biasa;f) Format surat kuasa

Berdasarkanbutir 3 petitum gugatan, Penggugat menuntut agar RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telahterjadi konflik kKepentingan (conflict of interest) antara pemegang sahamdengan Tergugat, selengkapnya dikutip sebagai berikut:Menyatakan RUPS Tahunan jam 10.0011.00 WIB dan RUPS LuarBiasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 yang akanberlangsung di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan Mampang PrapatanRaya

Bahwa sesuai dengan doktrin yang dianut dalam praktik peradilan,gugatan ini masih prematur dan terlampau dini karena RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa belum dilaksanakan namun pihak Penggugatsudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukum tanpa didasarioleh bukti dan hukum;3.5.

Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai akibatdari keputusan RUPS. Belum terselenggaranya RUPS dan belumadanya keputusan RUPS menyebabkan gugatan yang diajukan olehPenggugat prematur;4. Berdasarkan halhal di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwagugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima untukdiperiksa sengketanya di pengadilan.

Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, dan RUPS lainnya;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajibanbagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakanRUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenangmewakili Perseroan

Lainlain yang dianggap perlu ; Bahwa pada RUPS pertama dan RUPS kedua hanya dihadiri olehpemegang saham bernama Ny.

pertama dan RUPS kedua pada PT.

;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiridari 2 jenis yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dalam praktik seringdikenal sebagai RUPS luar biasa; Bahwa RUPS tahunan diadakan dalamwaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan (vide Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 ayat (1) UndangundangNomor

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwaDireksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan (vide Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa

panggilan RUPS harus puladicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorHalaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdlperseroan, mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hariRUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akandibicarakan kepada pemegang saham secara cumacuma;Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh KuasaPemohon yaitu surat bukti bertanda P23, P24

RAS untuk menyelenggarakan RUPS TahunanHal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalahRUPS Luar Biasa (RUPSLS);Dalam anggaran Dasar PT. Riau Anugerah Sentosa pasal 8 sesuai VideBukti P7 dan T1, dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRUPS Luar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyailaba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskanmata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksudpada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku berakhir;Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalampasal 66 ayat (2):Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007pasal 78 ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS LuarBiasa;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan

dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5)Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan:Hal. 11 dari 15 hal. Put.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari P.T. Asmoro Jati Subur ;3.

.(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4): Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

(baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78) tanpa melalui permintaan tertuliskepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

;(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) : Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan RUPS kedua harusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Halaman 48 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG14.15

pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal permintaanpenyelenggaraa RUPS diterima ;2.

AMThadir pada RUPS LB tanggal 13 Juli 2012 diundang oleh Direksi PT. AMT.

Dan selakuDewan Komisaris Terdakwa III tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusanpada RUPS LB tersebut karena yang menentukan qorum di dalam RUPS LB adalahpemegang saham, termasuk keputusan untuk mengaktakan hasil RUPS LB tersebutkepada Notaris JAAFAR juga adalah keputusan yang diberikan oleh para pemegangsaham, sedangkan Komisaris kapasitasnya adalah sebagai yang ikut mengetahui saja ;Selanjutnya Terdakwa IIT Drs. ACHYARMAN, MM. Pgl.

AMT :Bahwa setelah saksi diperlihatkan tanda hadir RUPS LB, pemegang sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah PT. PSdiwakili oleh SUPARDI dan Yayasan Bina Sejahtera Lestari (YBSL)diwakili oleh MASRI DARWIS berdasarkan kuasa dari Ketua Umumyayasan, mengenai sah atau tidaknya kehadiran mereka dalam RUPS LBtersebut, saksi tidak tahu ;Bahwa apa yang ada dalam notulen RUPS LB tanggal 30 Juli 2012, itulahyang ada dalam Akta JAAFAR No. 26 tanggal 17 September 2012 ; Bahwa PT.

Saksi XIV, HENNY LUKMAN, SE. ;64Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta JAAFAR No. 26 tahun 2012tersebut, yang didasarkan pada RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 ; Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang hadir dalam RUPS LBtersebut ;Bahwa saksi tahu diangkat sebagai Komisaris pada PT.

;e Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada 2 (dua) akta yang dikeluarkannotaris sama tanggal dan nomornya maka harus ditanyakan kepadanotarisnya dan disesuaikan dengan minutnya yang. asli ;e Bahwa kalau ada 2 (dua) akta yang berbeda maka pemegang saham bolehmengambil kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan dengan mengadakanRUPS dan apabila RUPS tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yangbenar, maka RUPS tersebut telah sah ;e Bahwa kalau RUPS kurang dari qorum maka RUPS tersebut menjadi cacat ;

Pertama, suatu perkara di pengadilan tidak mempengaruhipenyelenggaraan RUPS suatu perseroan, terkecuali terdapat suatuPutusan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalamhal ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyebabkanTergugat tidak dapat melaksanakan RUPS, sehingga TergugatBERHAK dan PANTAS untuk menyelenggarakan RUPS. Terlebihlagi keputusankeputusan RUPS~ sangat dibutuhkan untukmendukung berjalannya kegiatan Tergugat.b.

Bukti P 42a:42b :43.Bukti P 43.:44.Bukti P 44 :45.Bukti P 4546.Bukti P 46:47.Bukti P 47:48.Bukti P 48:49.Bukti P 49:50.Bukti P 50:51.Bukti P 51:52.Bukti P 52:53.Bukti P 53:mengingkari akta wasiat yang telah dibuat sebelumnyaoleh almarhumah, sesuai asili ;Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 136/Dir/BBT/IV/2015, sesuaiCOpy ;Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 145/Dir/BBT/IV/2015.sesuaiCopy ;Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

PTBlue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;Surat ke Notaris : keberatan diadakannya RUPS 2015,sesuai asli ;OKNUM POLISI yang memasukan Mintarsihn/PENGGUGATkeruang gelap, sesuai copy ;Surat PENGGUGAT ~ ke KAPOLRES, tentangpenekanan oleh Purnomo/Pengurus TERGUGAT danoknum polisi saat RUPS, sesuai copy ;Tempat duduk selama RUPS yang berjarak jauh antarapihak Purnomo/Pengurus TERGUGAT~ dan pihakMintarsin/PENGGUGAT, sesuai copy ;Surat Keberatan Elliana Wibowo terhadap RUPS 11 Juni2015, sesuai

adalah Sah ;Bahwa apabila salah satu pihak tidak menyetujui RUPS prosesperseroan tersebut masih dalam urusan Pengadilan kemudian tibatibaperseroan mengadakan RUPS, mengenai kepemilikan sahamtersebut adalah itu tidak sah;Bahwa apabila ada suatu RUPS dan pemegang saham minoritas tidakpernah menyetujui apa yang diputuskan dalam RUPS namun RUPSitu. biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat dan, kalaumusyawarah mufakat tidak berhasil maka pemegang sahamminoritas harus dilindungi ;Bahwa ketika didalam

dari Direksi maupun Komisaris;Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1), jo Pasal 78ayat (2),(4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunandalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berahir, dan RUPS lainnya ;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagiDireksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS tahunanatau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang,

Akan tetapi TERGUGAT Ill selaku Direktur Utamapada saat itu dengan kapasitasnya selaku pimpinan RUPS yanghal 35 dari 84 hal put.

Bahwa Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

No. 569PDT/2019/PT.DKIdalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa:(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wayib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.6.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.(4).

Bahwa menjadi suatu hal yang aneh apabila kurang lebih 7 tahun kemudian setelanh pelaksanaan RUPS LB tahun 2009 PENGGUGAT baruhal 73 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKImempermasalahkan mengenai pelaksanaan RUPS LB tersebut danmeminta pembatalah terhadap Berita Acara RUPS LB PT. PANTORUMAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009;8.

Bahwa dasar penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut juga diaturdalam UU No. 1 Tahun 1995 yang dalam Pasal 65 ayat (1) dan (4)menyebutkan sebagai berikut :(1) RUPS terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2)(3)(4)4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktuwaktu berdasarkan....dst,....dst,kebutuhan;8.

Bahwa penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut juga diatur di dalamPasal 66 UU No. 1 Tahun 1995 yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :(1) Direksi menyelenggaraan RUPS Tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham ataulebin yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatujumlah

No. 2002 K/Pdt/20026.10.Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelasjelas salah dan harussegera dibatalkan karena untuk menilai suatu keputusan RUPS LuarBiasa tanggal 14 Januari 1999 sah atau tidak bukan dilihat dari materipengambilan keputusan dan halhal yang akan diputus tersebut, akantetapi dengan memperhatikan ketentuanketentuan mengenai RUPS didalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 78 Tahun 1998 dan UU No.1 Tahun 1995 ;Bahwa meskipun dalam keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Januari1999,

No. 2002 K/Pdt/2002mengakibatkan keputusan RUPS Luar biasa tanggal 14 Januari 1999tidak sah.

Adapun bunyi pasal tersebutadalah sebagai berikut :Pasal 10 ayat (3) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 78 Tahun 1998disebutkan para anggota Direksi diangkat oleh RUPS masingmasinguntuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS Tahunandi mana mereka diangkat sampai dengan Penutupan RUPS Tahunanyang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan dengantidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya mereka sewaktuwaktu ;Selanjutnya di dalam ayat (8) disebutkan, Jabatan anggota

dirugikandengan diselenggarakannya RUPS ~ tahunantersebut maka seluruh pemegang saham haruslahmenjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUDMakarti) yang mengajukan gugatan~ atasdiselenggarakannya RUPS~ tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan PenggugatIl (KUD Makarti) yang mengajukan gugatan tidakboleh mengatas namakan para pemegangBahwa namun posita dan petitum dalamgugatannya Penggugat (KUD Rahayu) danPenggugat II (KUD Makarti) telah mengatasnamakan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 2 juga dengan tegasTergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015telah diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPRMitra Pati Mandiri di Hotel Graha SantikaSeMarang jBahwa dalam RUPS tersebut Penggugat Iltidak diundang selaku pemegang sahamuntuk menghadiri RUPS denganpertimbangan karena adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 3 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat II hadirdalam RUPS dengan kapasitas sebagai KomisarisPT. BPR.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat II angka 4 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakanTergugat dan Tergugat II sudah sesuaidengan ketentuan RUPS tahunan, karenaseluruh anggota pemegang saham telahdiuandang untuk menghadiri RUPS tersebut,sedangkan untuk KUD Makarti memang tidakdiundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 5 dengan tegas Tergugat dan Tergugat Il tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPSsecara melawan hukum, Tergugat dan TergugatIl melaksanakan RUPS sesuai dengan anggarandasar perseroan dan UU Perseroan TerbatasNo.40 tahun9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatanPenggugat dan Penggugat IImempermasalahkan status Penggugat Il yangdiundang dalam RUPS tahunan sebagai KomisarisPT.

Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 6 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Roh Jae Chung, tanggal 21 April 2016 (fotokopidari fotokopi).7. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill, dan WV 7 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Yannie, tanggal 21 April 2016 (fotokopi darifotokopi).8. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 8 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Reginald Rorimpandey,SE, tanggal 21 April 2016(fotokopi dari fotokopi)Halaman 86 dari 118 halaman.

DCG Indonesia pada 24 November2015 (fotokopi sesuai dengan printout).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan IV 52 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Roh Jae Chung, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V53 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Nam Yoon Ju, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V54 :Undangan RUPS PT.

memerintahkan agar RUPS tersebut ditunda pelaksanaannyamengingat waktunya yang sangat pendek.Halaman 95 dari 118 halaman.

saham secaraindividual tanpa para pemegang saham masuk kedalam suatu forumyang disebut RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).Bahwa, menurut pendapat Ahli, salah satu tugas dari Direksi adalahmenyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang terdiridari 2 (dua) macam yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, yangdidasarkan pada kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika Direksinya ada 2 (dua), maka tekniskerjanya bersifat Kolegial, sehingga bisa saja salah satu anggota Direksiyang

Dengan demikian apabila suatu RUPS pelaksanaannyadipaksakan maka ada kemungkinkan para pihak ada yang tidak sukasehingga akan mengesampingkan kepentingan perseroan itu sendiriHalaman 107 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 194/G/2016/PTUNJKTatau. mengesampingkan hasil RUPS.

salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny.

) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehinggakeputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.b.

Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikansementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepadaPenggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a.

tanggal 7 April 2006 dankeputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibathukumnya minta dibatalkan demi hukum.

Sri Taslim sebagai Komisaris diambilberdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo.