Mohon dipertimbangkan tanah yang disengketakan adalah aset negarayang tercatat dalam Dokumen Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian: Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah seluas 3.070.000 m? (tiga jutatujuh puluh ribu rupiah meter persegi) (307 Ha (tiga ratus tujuh hektarare)) Nomor: 1 Kode Barang: 2.01.02.03.003.1; (Bukti Pemohon PK3): Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 400 m?

Apabila dalam jangka waktu selama 5tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat, tanpa adanya pihak yangmengajukan gugatan hukum dan membatalkannya bedasarkan suatuputusan hukum, maka secara yuridis formal sertifikat menjadi bukti hak yangsempurna dan sebagai bukti autentik atas pemilikan dan penguasaan objektanah;Bahwa tanah yang disengketakan adalah aset Negara yang tercatat dalamDokumen Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK BMN) pada Satuan kerja Badan Penelitian dan

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggapsebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya naturalijkepersonen sedangkan hewan dan badanbadan hokum (rech personen) tidakdapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian Prof.Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83)Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan

Kesatrian Yonbekang 4/Air yang diperolehmelalui okupasi dan tercatat dalam SIMAK BMN.

Yonbekang4/Airyang diperoleh melalui okupasi dan tercatat dalam Simak BMN dandibangun dengan menggunakan dana APBN.b. Bahwa hubungan hukum sewa menyewa atas sebidang tanah yangterletak dalam HPL milik Turut Tergugat Il Sesuai surat Perjanjian No.HK 566/24/18/C.Tpk/90 tanggal 27 Oktober 1990 (P2) dengan waktuselama 3 tahun, tidak pernah diperpanjang dan telah berakhir, yangmengakibatkan Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanahdan gudang tersebut.c.

Jika di simak baikbaik kata LAGIitu berarti dia sudah pernah atau sering baku sayang.Aku juga pernah mendapati SMS dari oknum polisi itu yang mengajaknyaketemuan di hotel yang sama, Jika di simak dari katakata HOTEL YANGSAMA artinya sudah pernah sebelumnya ketemuan di hotel tersebut.Jika aku tanyakan hal tersebut kepada isteri saya dia berkata itu SMSteman kantor saya jika aku tanyakan ulang, isteri Saya mengamuk danmarahmarah, bahkan mengatai saya katakata kotor yaitu telaso.Kecurigaan saya semakin

No. 1481 K/Pid/2010tersebut sehingga dapat mengenakan haknya dengan sebaikbaiknya.Sedangkan apabila kita simak dalam pelaksanaan tugas pemeriksaanpada perkara ini, baik Majelis Hakim maupun Panitera telahmengabaikan amanat yang terkandung dalam SEMA tersebut di atas.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut :1.

Pst.pada perkara Nomor 531/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 September2011 jo Nomor 180/Pdt/2012/PT DKI tanggal 5 September 2012 joNomor 1289K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014 jo Nomor59PK/Pdt/2017 tanggal 22 Februari 2017 untuk kepentingan dirinyasendiri.PERMOHONAN PUTUSAN PROVISIBahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik

Bahwa objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini masihmerupakan Barang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dandipergunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat ;4. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidakbergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.5.

Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;2. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang MilikNegara, maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 410/Padt.G/2018/PN. Jkt.

Bahwaterhadap objek dalam perkara a quo telah dikeluarkan biaya dari AnggaranPendapatan Belanja Negara dalam pemeliharaannya.Bahwa objek sengketa tersebut Sampai dengan saat ini masih merupakanBarang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakanuntuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat I;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang

pembangunan di atas tanahsengketa;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatipermohonan/tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini,pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat tidak melakukankegiatan apapun pada objek sengketa sampai putusan perkara a quoberkekuatan hukum tetap, dengan alasan: Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK

Serta Penggugat harusnya jugamenyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong yang telahmengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor No. 401/1980 tanggal 26Nopember 1980 terdaftar atas nama Kodam XVII/Cenderawasih;Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat saat telah tercatat sebagai BarangMillik Negara dalam SIMAK BMN No Reg 31704008 dengan No Simak :2.01.01.01.999.7, sehingga Penggugat melakukan gugatan kurangmenyantumkan Kementerian Keuangan RI, karena Menteri Keuangan RIselaku Pengelola Barang Milik

Foto copy lIdentitas Barang SIMAK BMN Nomor KLB 7 kode Barang2.01.01.01.999.7 yang diberi tanda buyktio T.l 2;3. Foto copy Kwitansi dan Berita Acara ganti rugi tanaman tumbuh yang diberi tandabukti T.I 3 ;4. Foto copy Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat Irian Jaya No. AGR 114HP 1982 yang diberi tanda bukti T.I4 ;5. Foto copy surat Kepala Jawatan Konstruksi Kodam XVII/ Cenbdrawasih No.B/262/IX/1981 tanggal 7 September 1981 yang diberi tanda bukti T.I5 ;6.

kerjasama.Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menghadirkan saksi kunci didalam persidangan.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan judex facti oleh karenaternyata judex facti tidak menghadirkan saksi kunci di dalam persidangansehingga putusannya tidak mencerminkan sendisendi keadilan yangsesungguhnya dengan kata lain putusan aquo cenderung dipaksakansekedar memastikan keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanadan mengesampingkan buktibukti dan faktafakta hukum yang sebenarnya.Kalau di simak

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan dalam bentuk tanaman.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur setiap orangMenimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut.Menimbang, bahwa Menurut simon, VOS Pompe maupun HazewinkelSuringa yang dapat dianggap sebagai subjek dalam sitafbaar feit adalahmanusia artinya naturalijke personen sedangakan hewan dan

1989 melalui saudara Yacob Melianus Fanggidae hingga saatHalaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Rnosekarang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan Negara cq Pemerintahdalam hal ini Lembaga Penyiaran yang dilaksanakan oleh TVRI tepatnya untukkepentingan sektor transmisi Rote Ndao yang secara struktural merupakanbagian dari Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur, tanpa ada gangguan dariSlapapun yang berarti lahan tersebut telah menjadi aset negara dan telah dicatatdalam SIMAK

Dan kKonsekuensiyuridis bahwa penguasaan ini untuk kKepentingan pemerintah, LPP TVRI telahmencatatkan lahan tersebut sebagai asset negara dalam SIMAK BMN atasnama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kode namabarang (register) pada Kartu Identitas Barang (KIB) sebagai berikut: Kode Barang NUP Sub Sub LuasKelompok m22.01.01.01.004. 14 Tanah Bangunan 1000Rumah Negara Jumlah 1000 Bahwa dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tanah sengketa sudahsah menjadi milik Tergugat dan telah

tanggal 18 Juli 2011 Para Penggugat telah mengetahui dan mengerti terhadapobyek sengketa Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.08/Des/2011, TentangPemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Keputusan Kuwu No. 141.1/SK.09/Des/2011, tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga secara hukum GugatanYang Diajukan oleh Para Penggugat telah Kedaluarsa dan bertentangan denganperaturan perundangundangan;2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksadan Mengadili Perkara ini;Bahwa kalau kita simak

Kementerian KesehatanRI;Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIManado Nomor: PL.01.01/VII.17/1096/2014 tanggal 6 September 2014tentang keterangan bahwa Objek Pengadaan Tanah sebagaimanaSertifikat Hak Pakai Nomor 01/2011 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor:04/2013 telah tercatat dalam SIMAK BMN Kantor Kesehatan PelabuhanKelas Il Manado sebagai Aset Pemerintah RI c.g.

Para Penggugat Tidak Menyertakan Menteri Pertahanan RIsebagai Pihak.1) Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, asettersebut telah dicatatkan dalam Inventaris KekayaanNegara sebagaimana Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor8 dan Tercatat dalam SIMAK BMN No.

KodamJaya/Jayakarta tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB)Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg 30501069serta Kode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84 tanggal 02Agustus 2018.4) Peruntukan : Perumahan dinas TNI AD Cq. Dittopad,Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) DittopadCempaka Putih.b.

Pencatatan.Saat ini tanah dan bangunan tersebut telah dicatatkan sebagaiInventaris Kekayaan Milik Negara berdasarkan Kartu IdentitasBarang (KIB) Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg30501069 serta Kode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84 tanggal02 Agustus 2018.g.

KodamJaya/Jayakarta tercatat dalam Kartu Identitas Barang(KIB) Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg30501069 serta Kode Barang Nomor2.01.01.01.002.84 tanggal 02 Agustus 2018.b) Bangunan Milik TNI AD hasil Pembangunan5) Peruntukan : Perumahan dinas TNI AD Cq. Dittopad,Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) DittopadCempaka Putih.b.

Bahwa dalam rangka pengamanan dan tertib administrasisecara kedinasan, maka Penggugat II d.R/Tergugat II d.K telahmencatatkan obyek perkara sebagai Inventaris Kekayaan MilikNegara (IKMN) berdasarkan Kartu Identitas Barang (KIB)Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg 30501069 sertaKode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84tanggal 02 Agustus 2018.j.

tidak benar, Surat Kesepakatan Pegang Gadai dibuat dan dtandatangani masing pihak pada tanggal 13 Maret 1935, akan tetapiyang benar adalah tanggal 28 Oktober 1925.Bahwa tidak benar, setelah Ainsyah penerima gadai meninggal dunia,rumah dan tanah tersebutditempati dan di kuasai atas si izin tertulis dariHalaman 6 dari 14 halaman Putusan No.73/Pdt.G/2015.PN.Pdg6.7.9.anak kandung penerima gadai yaitu dalam bentuk Surat Pernyataanmenyerahkan hakhak nya atas tanah pagang gadai tersebut.Bahwa, kalau di simak

tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telahmemberikan jawabannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa setelah tergugat pelajari apa disampaikan pihak dalam dalil padaprinsipnya tergugat menolak untuk seluruhnya, kecuali untuk halhal yang sudahdi benarkan;e Bahwa sangatlah dapat tergugat pahami bahwa keinginan penggugat untukbercerai tidak muncul dari keinginannya sendiri, hal ini dapat di simak

.);2 Posita dan Petitum tidak bersesuaian.4Bahwa, perlu majelis Hakim simak baikbaik gugatan Penggugat, pada posita/dalilgugatan nomor 10 (sepuluh), menyatakan menuntut Tergugat untuk dikenakan bungaberjalan sesuai dengan bunga Bank sebesar 15 % pertahun, namun dalam petitumnyanomor 5 (lima) menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalansebesar 2 % perbulan.

sajamenyebutkan bahwa kerugian meteriil Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000, dengan tanpa terlebih dahulu menguraikan secara rinci,dan konkrit, serta individual tentang kerugian materil Penggugat adalahmerupakan gugatan yang nyatanyata melanggar syarat fundamentalyang ditentukan secara imperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknya menegaskanbahwa gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima, karenatidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat, (simak

Kuasa untuk menjual ini dibuat antaraPenggugat dengan Tergugat yang pada point khusus berbunyi sebagaiberikut::Untuk dan atas nama penghadap tersebut diatas menjual memindahkandan menyerahkan dengan harga yang akan ditetapkan tersendiri oleh yangdiberi kuasa yaitu Tergugat (Harry Jansyah Limantara) sekarang Pelawanatas sertifikat hak Milik dari Nomor 2498 sampai dengan sertifikat hak MilikNomor 4460 semuanya atas nama Insinyur Donny Witono sebanyak 13(tiga belas) lembar sertifikat;Bahwa bila kita simak

DesaMenamang Kanan dan Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman kepada PT.Hamparan Sentosa, (Seluas 15.800 Hektar (lima belas ribu delapan ratus hektar)dipertimbangkan dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan obyeksengketa pertama yakni diterbitkan oleh penjabat bupati ( bukan bupati difinitif)maka dianggap tidak mempunyai kewenangan sehingga obyek sengketa yangdipertimbangkan mengikuti obyek sengketa pertama tersebut dinyatakan batal danagar tergugat/pembanding mencabutnya; Menimbang bahwa kalau kita simak

Bahwa judex factie telah menyatakan yang dimaksud dengan pihak yangberkepentingan didalam pasal 71 ayat (4) tersebut diatas dalam perkaraaquo adalah Ketua ataupun anggota Badan Pengurus Yayasan BhaktiSosial Surakarta sebagaimana termuat didalam putusan perkara No.141/Pdt.G/2010/PN.Ska pada halaman 78 yang menyatakan : Menimbangbahwa selanjutnya apabila kita simak Para Penggugat didalam YayasanBhakti Sosial Surakarta tersebut memang benar berkedudukan sebagaiKetua atau pun anggota Badan Pengurus sebagaimana

Sebagaimanaputusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska khususnya padahalaman 78 yang menyatakan : Menimbang bahwa selanjutnya apabilakita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakartatersebut memang benar berkedudukan sebagai Ketua atau pun anggotaBadan Pengurus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka termasukHal. 36 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012pihak yang berkepentingan, sehingga memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk menggunakan haknya mengajukan gugatanpembubaran

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dari Judex Factisesuai putusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska khususnyapada halaman 78 yang menyatakan : Menimbang bahwa selanjutnyaapabila kita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti SosialSurakarta tersebut memang benar berkedudukan sebagai Ketua ataupun anggota Badan Pengurus sebagaimana yang telah diuraikan diatas,maka termasuk pihak yang berkepentingan, sehingga memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk menggunakan haknyamengajukan gugatan