Sakira, umur 3 tahun, yangselama ini ikut Termohon; bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai karena Termohon marahkepada Pemohon; bahwa Termohon marah karena Termohon tidak pulang dan saksi tidakmengetahui pasti sejak kapan mulai terjadi pertengkaran; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2017,Pemohon tinggal di Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Grati; bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

yang intinya Pemohontetap pada permohonan' untuk bercerai dan sanggup memenuhi gugatanrekonvensi sebagian sebagaimana dalam replik/tanggapan atas rekonvensi,dan Termohon telah menyampaikan simpulan yang intinya tidak keberatanatas perceraian yang diajukan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensitersebut;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam

Selanjutnya, keduanya tidakmengajukan bukti apapun di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan, Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam simpulan tidak keberatandiceraikan Pemohon.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyasebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksudtanoa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hak dan

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksudtanoa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hak dan

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35tahun 2009 tentang Narkotika).Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagaiberikut di bawah ini :1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis(peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umumdari hukum tidak tertulis.

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atasyang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN DpsTahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteriyang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawanhukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berartimelawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dar melawan hukumnamun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarli elemen tanoa hakdalam unsur in bersifat melawan hukum formmil sedangkan elemen melawanhukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum mateniil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antarafrasa

afwizigheid van alle materielewederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lainaspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehinggadiharapbkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitumendekati keadilan sosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidakhanya mementingkan keadilan undangundang (legal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan

Walaupun tanoa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud tanopa hak dalam kaitannya dengan UUNo. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dariMenteri yang berarti elemen tanoa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawanhukum dapat berarti melawan hukum formildanmelawanhukummaiteriil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yangterletak di antarafrasa tanoahak dan melawan hukum bersifatalternatif

RIDWAN, Penuntut Umummemperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut :Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 11.45 WIBbertempat di Desa Kotanegara Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur saksi AmanatSusanto Bin Musro dan saksi Dediyanto Bin Usman Anggota kepolisian dari Polres OKUTimur telah menangkap seseorang yang mengaku bernama ia terdakwa HABIBURRAHMAN ALS. BIBUR BIN M. RIDWAN.Bahwa ia terdakwa HABIBUR RAHMAN ALS. BIBUR BIN M.

hal yangdikecualikan dalam hal kepemilikan Narkotika golongan jenis Sabu berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa merupakan termasuk yangdikategorikan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menurut berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurutketerangan saksi Amanat Susanto Bin Musro dan rekan saksi yang jugaanggota Polres OKU Timur yang bernama Dediyanto Bin Usman maka PenuntutUmum memperoleh simpulan

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehinggaatas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding kePengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal01 Agustus 2012;bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputusoleh Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.1/15/2013yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan Wenambahpajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding dengan simpulan

Setelah dilakukan pemeriksaanterhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan = NEGATIFMETAMFETAMINA.Perbuatan Terdakwa IGNATIUS HERNANDO Bin (Alm) SUHARYONOtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) joPasal 114 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa IGNATIUS HERNANDO Bin (Alm) SUHARYONObersamasama dengan saksi ICHSAN NUR CHOLIS Bin JUMADIYONO(dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Februari2020

Setelah dilakukan pemeriksaanterhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan = NEGATIFMETAMFETAMINA.Perbuatan Terdakwa IGNATIUS HERNANDO Bin (Alm) SUHARYONOtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) joPasal 112 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NomorReg.

pembukuan secara lengkapsehingga seharusnya Terbanding menghitung Peredaran Usaha Pemohon Banding berdasarkan buktiyang ada;bahwa dalam persidangan Majelis meminta Terbanding menyampaikan buku Seri Agribisnis, KelapaSawit, Budidaya dan Pengolahannya, Penerbit Penebar Swadaya, namun sampai dengan persidanganberakhir Terbanding tidak menyampaikan buku tersebut;bahwa Majelis berpendapat sebagai berikut:bahwa Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:Pendapat dan simpulan

Adapun menurut = ajaranwederrechtelitik dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapatdipandang sebagai wederrechtelitik atau tidak, masalahnya bukansaja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulismelainkan juga harus ditinjau menurut asasasas hukum umum darihukum tidak tertulis ;Bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan"tanoa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum"yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturanperundangundangan

Hal ini juga dikatakan oleh WirjonoProdjodikoro, bahwa: Saya hanya berpegangan pada semboyanyang terkenal dalam acara pidana, yaitu in dubio pro reo yang berartibahwa pada umumnya, kalau ada keraguraguan tentang hal seorangTerdakwa dapat atau tidak dapat dihukum, harus diputuskan secaramenguntungkan Terdakwa ;Bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009adalah tanpa izin

dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukumformil dan melawan hukum materiil ;Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yangterletak di antara frasa "tanopa hak" dan "melawan hukum" bersifatalternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri(bestand deel) ;Bahwa unsur menanam, memelihara, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan dalam bentuk tanaman

hukum" (afwijzigheid van allemateriele wederrechtelijkneid), dengan melihat aspek filosofis danaspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosialekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkanputusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitumendekati keadilan sosial (Social justice) dan keadilan nurani (moraljustice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undangundang(legal justice) belaka ;Bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan

NAME,, UMUT ....... tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di DusunSugihan RT.007 RW. 007 Desa Tunggulrejo Kecamatan Gabus KabupatenGrobogan;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkanhalhalsebagai berikut ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohonmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan simpulan danmohon putusan, maka cukup kiranya untuk meringkas uraian penetapan ini MajelisHakim menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah

. :14023/NNF/2016 tanggal 30 Desember ir dibuat danditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA den simpulan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik bening beris al warna putih netto 0,22dan sesuaiGram dalam perkara tersangka LIM HARAHAP PositifMetamfetamina yang termasuk dala r Narkotika Golongan Nomor61 Lampiran Undangundang R ik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa keberadaan sabu = termasuk Narkotika Golongan padaterdakwa tersebut ate pa hak atau melawan hukum karenameterdakwa tidak

Putusan No. 934/Pdt.G/2019/PA.Mr.Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan simpulan danmohon putusan seadiladilnya;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimanadiuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor

PN TjkMenimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti suratdipersidangan berupa :Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 50AV/X/2018/ /Balai LabNarkoba tertanggal 03 Oktober 2018 yang ditanda tangani PengujiMaimunah,S,Si milik terdakwa ROHILI bin Bermawi diketahui 4 (Empat)bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan beratNetto 0, 2210 gram telah disisihnkan sebanyak 0,0361 gram untukpemeriksaan Labor. simpulan

Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, menerima,menyerahkan, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika dari instansipemerintah yang berwenang; Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris No. 50AV/X/2018/ /Balai LabNarkoba tertanggal 03 Oktober 2018 yang ditanda tangani PengujiMaimunah,S,Si milik terdakwa ROHILI bin Bermawi diketahui 4 (Empat)bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan beratNetto 0, 2210 gram telah disisinkan sebanyak 0,0361 gram untukpemeriksaan Labor. simpulan

penyebabnya, saksi hanya mendengar beritabahwa Pemohon tidak mengakui anak yang sekarang dikandungTermohon; Bahwa, selama ini Pemohon setiap pulang bekerja, tetap pulang kerumah Termohon seperti biasanya; Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempattinggal selama 2 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudahtidak pernah saling mengunjungi; Bahwa, mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil, dansaksi tidak bersedia merukunkan mereka;Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan simpulan

secara lisan yangintinya tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohonmenyampaikan simpulan secara lisan bahwa, Termohon menerima dicerai olehPemohon, tapi Termohon minta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah), Pemohon dan Termohon mohon Putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, pada hari yang sudah ditetapbkan,

Jika wilayah wilayah norma tersebut sebagai suatu premisemayor, dinubungkan (subsumsi) dengan dokumendokumen di dalam BundelB Perkara Nomor : 57/B/2019/PTUN.SBY. sebagai suatu premise minoruntuk diambil suatu simpulan (konklusi) mengenai aspek formal yangdituangkan dalam bentuk table sebagai berikut : Isi Norma Dokume Dalam Bundel BWilayah NormaSebagai Premise Mayor Sebagai Premise Minor Zaken gebied/material Terhadap putusan 1.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keseluruhanunsur premise mayordengan premise minor yang terdapat di dalam tabeltersebut di atas, maka dapat diambil suatu simpulan/konklusi, bahwapermohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat II Intervensitelah memenuhi syarat aspek formal administratif dan diajukan masih dalamtenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ; 22292 na enn nnn nnn nn

mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut di atas masingmasing pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan masalah ekonomi Tergugattidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak memberi kabar kepadaHlm 6 dari 9 hlm.Put.No.1128/Pdt.G/2018/PASpg. akim dapat menerima keterangan saksiDawah sumpah dan keterangannya satua antara Penggugat dan Tergugat telahg dan tidak ada harapan untuk hidup rukun simpulan

Walaupun tanoa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukumnamun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanoa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanoa izin dan atau persetujuandan Menten yang berarti elemen tanoa hak dalam unsur ini bersifat melawanHalaman14dari21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Methukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukunformil dan melawan hukum matenil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang

afwizgheid van alle materelevederrechieliikheic), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lainaspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehinggadiharapbkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitumendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidakhanya mementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan