Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-06-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW
Tanggal 24 Juni 2013 — IRFAN NAZARUDIN Bin TARLI
17061
  • menyadaritentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lainberpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukupdengan membayangkan akan akibat yang bisa terjadi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasanKekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kekerasan fisik sepertimemukul, menendang dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapatbula berupa kekerasan mental seperti penekanan
    penekanan etrtentu baik seperti mengancamakan melakukan kekerasan atau setidaktidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkanketakutan atau rasa tidak tenang dan tidak aman ;Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Undangundang ini adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin ;Putusan No.38/Pid.Sus/2013/PN.Slw.
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 111-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014
Nama lengkap : RIDWAN AMBARITA. Pangkat/NRP : Kapten Arm/513569 Jabatan : Pama Korem 033/WP Kesatuan : Korem 033/WP
5319
  • .6) Putusan Pengadilan Militer 03 Padang Nomor : 67K/PM +03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 a.n PrakaCHAIRUL.7) Putusan Pengadilan Militer 103 Padang Nomor : 61K/PM OS3/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 a.n PratuRONI ENDREAN.Dari beberapa contoh diatas, saya sangat mengharapkandengan adanya hukuman yang sama seperti yangdijatunkan di atas dengan meniadakan pemecatanmengingat saya merupakan prajurit yang berprestasi.Penutup.Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatanterhadap prajurit adalah adanya penekanan
    Kemudian STKasad Nomor : STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalammencegah dan menindak pelanggaran narkoba di dalamST tersebut perlu ditegaskan dan kami garis bawahiadalah BILA PERLU bukan katakata WAJIB sehinggaterlalu dini jika Semua pengguna harus dipecat, sementaradalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasus tergantung apakah prajurit tersebutsebagai pengedar atau pengguna, saya setuju jikaseseorang prajurit terbukti sebagai pengedar
Register : 04-03-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
I Dewa Nyoman Karya
Tergugat:
PT BPR Mitra Bali Mandiri
7053
  • Meski demikian TERGUGAT tidakserta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelangsecara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkarjanji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepadaPENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negarahukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum.
    Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepadaTERGUGAT untuk menghentikan ancaman ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.6.
Register : 10-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
ALPENTRI PGL IPEN Bin AZISMAN
3820
  • YUDHI LEO PRIMA dengan hasil pemeriksaanditemukan patah tulang tertutup pada lengan atas kanan akibat kekerasantumpul, tepat di bahu kanan terdapat gangguan fungsi, teraba patah sertanyeri pada penekanan, cedera tersebut mengakibatkan saksi RAJU untuksementara waktu terhalang dalam menjalankan aktifitasnya;Bahwa Terdakwa sudah berupaya damai dengan pihak saksi RANGGAmaupun saksi RAJU, namun perdamaian tidak terwujud karena Terdakwatidak sanggup memenuhi permintaan dari pihak saksi RANGGA yangmeminta
    YUDHI LEO PRIMA, pada pemeriksaan saksi RAJUPUTRA ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang tertutuppada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, tepat di bahu kanan terdapatgangguan fungsi, teraba patah serta nyeri pada penekanan, cedera tersebutmengakibatkan saksi RAJU untuk sementara waktu terhalang dalammenjalankan aktifitasnya;Putusan Perkara Pidana Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Pnn Hal. 19 dari 17 HalamanMenimbang, bahwa benar kondisi luka yang dialami oleh saksiRANGGA PERMAN dan
Register : 11-08-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANGLI Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Bli
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pidana - I Komang Tresna Wijaya Als Zul
11946
  • berwarnahitam, setelah jahitan dibuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip,dasar luka tampak tulang yang terpotong rata, bila dirapatkanmembentuk garis sepanjang 2,5 cm ;Lukaluka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam.Ditemukan juga pendarahan dalam rongga kepala, robekan jaringan otakdan sembab otak serta bintik pendarahan pada batang otak kanan ;Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yangmengakibatkan robekan, memar jaringan otak dan sembab otak yangmenimbulkan penekanan
    berwarnahitam, setelah jahitan dibuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip,dasar luka tampak tulang yang terpotong rata, bila dirapatkanmembentuk garis sepanjang 2,5 cm ;Lukaluka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam.Ditemukan juga pendarahan dalam rongga kepala, robekan jaringan otakdan sembab otak serta bintik pendarahan pada batang otak kanan.Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yangmengakibatkan robekan, memar jaringan otak dan sembab otak yangmenimbulkan penekanan
    Bli.Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yangmengakibatkan robekan, memar jaringan otak dan sembab otak yangmenimbulkan penekanan pada pusat pernafasan.Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 170 Ayat (2) ke3 KUHP.DANBahwa ia terdakwa Komang Tresna Wijaya Als.
    DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH, NIP.19700315 200312 1 001 menyimpulkan bahwa : Lukaluka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tajam ; Ditemukan juga pendarahan dalam rongga kepala, robekan jaringanotak dan sembab otak serta bintik pendarahan pada batang otak kanan Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yangmengakibatkan robekan, memar jaringan otak dan sembab otak yangmenimbulkan penekanan pada pusat pernafasan ;Halaman 38 dari 151 Putusan Nomor 48/Pid.b/2016./PN.
    Ditemukan juga pendarahan dalam rongga kepala, robekanjaringan otak dan sembab otak serta bintik pendarahan padabatang otak kanan.Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpulpada kepala yang mengakibatkan robekan, memar jaringan otakdan sembab otak yang menimbulkan penekanan pada pusatpernafasan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 90 dari 151 Putusan Nomor 48/Pid.b/2016./PN.
Putus : 10-09-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN MEULABOH Nomor 156/Pid.B/2014/PN-Mbo.
Tanggal 10 September 2015 — MAWARDI Alias ODES Bin M. YAHYA
23846
  • Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan atau pemaksaan kepada saksiSamsury Alias Asam sampai ke Notaris untuk membuat surat perjanjian; Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan dengan katakata ancamanKalau tidak dibayar tetap ditahan; Bahwa seingat saksi, laporan Terdakwa Mawardi Alias Odes tersebut telah diSP3, saksi tidak mengetahui apa alasan SP3 dan saat itu ada pergantianPimpinan dan saksi dimutasikan menjadi Kapolsek Meureubo; Bahwa menurut saksi sebagai Penyidik, laporan Terdakwa Mawardi
    Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;9.
    Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;.
    Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;Hal 83 dari 95 halaman Putusan No.156/Pid.B/2014/PNMBO.9.
Register : 18-02-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 05-02-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 297/Pdt.G/2013/PA Mks
Tanggal 23 Desember 2013 — Hj. Yuliana binti Husain Dg. Talli Melawan H. Ilham Noer Toadji bin H. Noer
8241
  • ., namun didepanTergugat Majelis Hakim menekan Penggugat agar mau menerimatawaran Tergugat dan kalau tidak mau menerima Penggugat akan kalah(itulan penekanan Ketua Majelis kepada Penggugat);. Bahwa penekanan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Penggugat untukmenerima tawaran Tergugat tersebut dilakukan didepan Tergugat danHal.11 dari 81 hal. Put.
    Bahwa tawaran Tergugat melalui penekanan Ketua Majelis tersebutPenggugat tidak dapat menerimanya, sehingga berselang sehari (1 hari)setelah Peninjauan lokasi Ketua Majelis memanggil kembali Penggugatke kantor Pengadilan Agama Makassar tanpa dihadiri oleh Tergugat danPara Kuasa hukum masingmasing Penggugat/Tergugat, berkaitandengan tawaran Tergugat, namun Penggugat lagilagi menolak tawaranTergugat tersebut;8.
    Bahwa tindakan Ketua Mejelis Hakim yang bermaksud menyelesaikansengketa gonogini dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugatadalah merupakan tindakan yang mull nterhormat, namun denganCaracara penekanan dan keberpihakan tersebut sungguh telahmenyalahi kode etik Hakim;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari rangkaianperistiwa hukum, sejak dari proses pembayaran Peninjauan setempat (PS) danpermohonan penyitaan (sita Marital) kemudian penekanan terhadap Penggugatadalah suatu rangkaian
    KetuaMajelis menyampaikan kepada Penggugat Prinsipal bahwa:konsep ini sudah bagus dan menguntungkan kamu, dan samasekali Ketua Majelis tidak pernah melakukan penekanan dalambentuk apapun dan tidak pernah mengatakan: kalau tidak maumenerima Penggugat akan kalah. Alasan ini sungguhmengadaada dan tidak berdasar. Namun terlepas darisegalanya, hal ini merupakan domain kode etik hakim danbukan alasan banding.2.
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 441/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
193
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10657 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
Register : 11-06-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Rks
Tanggal 25 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
142
  • perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 01September 1983 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 03-02-2014 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 427/Pid.B/2013/PN.GS
Tanggal 17 Desember 2013 — IRWANSYAH Bin SIDIK
2414
  • Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yangdidakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebuttentang apakah ia terbukti
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Bli
Tanggal 16 Januari 2019 — Pemohon:
I Nyoman Sugiartha
149135
  • memperhatikan kondisi tersebut dimana Pemohonmemiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkahkepada istri dan anakanaknya yang masih memerlukan bantuan secarafinancial / Keuangan oleh Pemohon maka sangat tidak adil apabila PT Telkommenghilangkan hakhaknya sebagai pegawai PT Telkom sebagaimana PrintOut Daftar Perincian Gaji (vide bukti P.5) yang merupakan hak Pemohonsampai dengan pensiun;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut demi terjaminnyahakhak Pemohon dan dengan penekanan
Register : 23-11-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 347/Pid.B/2016/PN Gns
Tanggal 18 Oktober 2016 — ALATAS Als. DATAS Bin SENARING
7539
  • orang lain ;Dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum ;a f+ S&P =Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 404/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
237
  • persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Hal.8 dari 12 hal Penetapan.No 404/Pdt.P/2016/MSLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (38) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari atas suka samasuka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihakmanapun, yang mana Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatusDuda.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul), namun sampai dengan saat ini belum dikaruniaianak;4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;5.
Register : 12-07-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Mrs
Tanggal 24 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
9533
  • Resky Amalianh Hamid binti Hamid tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 23-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Skg
Tanggal 14 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
226
  • karena nasab,semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menuruthukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 04-11-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
171
  • lelaki bernama CALON SUAMI bin tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
Register : 07-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1550/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
179
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anakyaitu Nama anak, umur 10 tahun;5.
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 662/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
213
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan