Ditemukan 741 data
97 — 19
Yang di keluarkan oleh Notaris / PPAT Linda Kenari, SH.MH.sekarang terusik keberadan nya atas Tindakan, Perlakuan dan PerbuatanTergugat yang merusak ke Absahan sebuah Akta dan hal ini juga Tergugatdengan telah sengaja menjatuhkan wibawa seorang yang mempunyai JabatanNotaris dan PPAT. Khusus nya Wibawa Notaris / PPAT Linda kenari, SH. MH.. Bahwa Tindakan dan Perbuatan Tergugat tersebut telah dengan sengajamengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.
73 — 51
No. 0465/Pdt.G/2015 /PA.Sel.itu. sebagai langkah prepentif terhadap kemungkinan terjadinyapersengketaan di belakang hari antara mereka/anak anak ahliu warisAmag Arma (hal ini jelas dengan adanya tanda tangan/cap jempolkedua pihak dan tanda tangan Pejabat yang berwenang untuk ituserta saksi saksinya tsb. dan hal hal lain/maupun jumlah bagiannyayang jelas tertera dalam akta hibah tsb. sehingga surat atau akta tsb.telah berpungsi sebagai syarat atas ke absahan suatu tindakanhukum yang dilakukan);Ke
absahan perjanjian kesepakatan/serah terima/pembagian warisansebagai mana akta tsb. adalah telah sesuai dengan YurisprudensiMA RI No. 544 K/SIP/1979 yaitu berdasarkan Pasal 19 PP No. 10tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus di lakukan dihadapan PPAT setidak tidaknya Kepala Desa Ybs.
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjual Pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.b.
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 61 K/TUN/2015(Sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan RayaNomor 171/17/DPRK/2013, Tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan CalonAnggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode20132018);610Bahwa kemudian atas perombakan tersebut, Tim Seleksi telah menggugat KetuaDPRK Nagan Raya ke Pengadilan Tata Usaha Negera Banda Aceh, dan telah disidangkan dalam Nomor Perkara 13/G/2013/PTUNBNA Tanggal 23 Juli 2013;Bahwa, ketika proses hukum tentang ke absahan
27 — 4
PemudaSemarang mengenai ke absahan penyetoran Falidasi tersebut dinyatakanPALSU, dan setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi lalu melaporkan kepadaIbu SUSI selaku.bahwa pengecekan dokumendokumen dilakukan dikantor pada hari Selasatanggal 25 Agustus 2015 kemudian pada hari itu pula langsung dilakukanpengecekan terhadap Dokumen dengan cara mencocokkan semua buktibuktiHalaman 5 dari 21 Putusan No. 513/Pid.B/2015 /PN Smg.nota setoran yang telah diserahkan kepada pelaku, serta mempertanyakan buktifalidasi
63 — 30
Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda ;Bahwa dalam gugatan para penggugat perkara Nomor : 9 /Pdt.G/2010/PN.BTA, dimana para penggugat menggabungkan duakompetensi absolut dalam satu gugatan yaitu gugatan tentangPerbuatan Melanggar Hukum yang merupakan kompetensi absolutdari Pengadilan Negeri dan gugatan ketidak absahan danpembatalan Surat Keterangan Tanah 01 s/d 06 /SKT/LGL/1999 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat yang merupakan kompetensi absolutdari Pengadilan Tata Usaha Negara .Dengan
Terbanding/Tergugat I : Dr. OESMAN SAPTA ODANG
Terbanding/Tergugat II : H. HERRY LONTUNG SIREGAR
94 — 27
Tanggal 19 Maret 2018 (Vide Bukti P5) namunPARA TERBANDING tetap menerbitkan Surat Keputusan PemberhentianPEMBANDING sebagai Anggota Partai Hanura (Bukti P8) sekaligusmengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) PEMBANDING (Bukti P9,Bukti P11, Bukti P18 dan Bukti P19), sehingga jelas dalam hal initindakan PARA TERBANDING memberhentikan PEMBANDING sebagaianggota Partai Hanura sekaligus mengajukan PAW PEMBANDINGsebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan
Hj. SITI HODIJAH TD.BSW
Tergugat:
1.Sarim.Usman
2.Jarmah
3.Aisyah
4.Ibu Kamsunah
5.Herman.Siti Rodiah
6.Sanen.Muis ahmad
7.Fahrun
8.Erwin Nusantara
9.Muhammad Rusdi
10.M. Fadil Syahfitri
27 — 3
Oleh sebab itu para pihak Tergugat akanmengajukan gugatan perihal objek a quo kKedalam Kompetensi AbsolutPeradilan Tata Usaha Negara guna menguji ke absahan dari alas hakobjek a quo;2. Gugatan mengandung cacat Eror In Persona;Bahwasannya orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap(exceptio pluris litis consortium), berdarakan alsan dalildalil yangdiajukan Penggugat butir 3 menjelaskan bahwa Tergugat VII, TergugatVIII, Tergugat IX, dan Tergugat X telah menjual objek a quo.
148 — 87
pembatalannya oleh para pihak yang merasa dirugikanatas perkawinan tersebut;Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, makakedudukan para pihak dalam perkara ini adalah sah tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;TENTANG OBYEK SENGKETA DAN PEMBAGIANNYAPutusan Nomor 72/Padt.G/2019/PTA.Smglembar 25 dari 32 halamanMenimbang, bahwa alasan pengajuan banding dari Pembanding II terkaitdengan obyek sengketa dan pembagiannya, Pembanding II masihmengaitkannya dengan ketidak absahan
28 — 12
Oleh sebab itu Tergugat danTergugat II menyerahkan ke absahan Resirukturisasi Kredit ModalKerja No. 02, tanggal 30 Desember 2011 kepada Yth.
55 — 18
Bahwa tergugat menolak dalil poin 4 yang menyatakan adanya kesepakatanantara Penggugat dan Tergugat atas tanah Objek sengketa, karena fakta nyapada tanggal 9 Desember 2008 Tergugat telah mengirim surat pembatalankepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten sumba Timur ;Bahwa berdasarkan surat pembatalan tersebut, maka kepala kantor badanPertanahan Nasional kabupaten Sumba Timur telah menarik kembali/blokirsertifikat Hak Milik No 1196 atas nama HELENA JARAMAMO dengan alasanketika diteliti ke absahan
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor 9 tanggal 22 Juni2005 ini secara khilaf atau keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim danMajelis Hakim Agung sebagai sah adanya karena lupa bahwa terdapat alatbukti lain yaitu Surat Pernyataan Pengoperan/Peralihan Hak Atas Tanahtanggal 15 Oktober 1996 (bukti Pl) yang memiliki kekuatan pembuktian yangsama yang membuktikan ketidak absahan Akta Pengoperan Hak Atas TanahNegara Nomor 9 tanggal 22 Juni 2005 (bukti T.VII15) dimaksud;.
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muning Ekowati);Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sleman, maka Pemohonkasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sebab 3 (tiga)subyek hukum tersebut di atas diikutkan dalam gugatan atau tidak diikutkandalam gugatan tidak mempengaruhi ketidak absahan jual beli antaraPenggugat/Pemohon Kasasi (Ponijo Hadisusanto) dengan Tergugat I/TermohonKasasi (Wintolo), dan juga timbul pertanyaan : Apakah seandainya
40 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Citra Kurnia Megah";Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta kepadaGubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 97/76.24 tanggal 25 Juni 2007 dandiberi tanda Bukti PK04;Bukti PK4 ini merupakan pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembaliatas ketidak absahan pendirian bangunan SMK 34 diatas tanah terperkarakarena secara tegas pada angka (5) alinea 3 bukti PK04 ini ditegaskanbahwa "surat penelitian tanah dan bangunan Nomor TG.356/ 1101E1/4/1994 tanggal 11 Oktober 1994 terhadap tanah SMK 34 tidak
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Doeryat Rahario telah terkatagorikan cacad hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hokum;Bahwa fakta hukum tersebut di atas terutama tentang ketidak absahan peralihanhak atas tanah telah diperkuat pula dengan adanya gugatan intervensi maupundalildalil dari Penggugat Intervensi an. Ny.
1.Lk. Dg. Nyampa Bin Batjo
2.Pr. Timbu Dg. Dinging Binti Batjo
3.Pr. Nining Binti Batjo
4.Pr Juniati Binti Batjo
5.Pr. Satua Binti Batjo
6.Lk. Ardiansyah Bin Batjo
Tergugat:
1.Lk. Haeruddin Dg. Sutte Bin Boca
2.Lk. Kamaruddin Dg. Tompo Bin Boca
3.Pr. Sitti Dg. Nginga Binti Tarawe
4.Pr. Kasmawati Binti Nasir
5.pr. Erdawati Binti Lukman
73 — 14
hakim yang mulia agar memeriksa kembaliisi Surat/rincik yang dimiliki penggugatpenggugat, sebab sepengetahuankami, selama ini belum ada pengalihan / perubahan nama DJUMA BINSANGKALA ke BATJO BIN DJUMA kecuali perubahan SPPT (PBB) dansebelumsebelumnya SPPTnya dibayar oleh nenek kami BASSE BINTIDJUMA dan kami meminta Hakim yang mulia untuk memeriksa beritaacara pengalihan nama rincik DJUMA BIN SANGKALA ke BATJO BINDJUMA, jangan sampai hanya rekayasa si penggugatpenggugat kalaubias di uji materil ke absahan
442 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikirimkan ke KementerianKehutanan RI, di atas lahan/areal perkebunan tersebuttelah terbit alas haknya yang sah yaitu berupaSertifikat Hak Milik sebanyak 624 (enam ratus duapuluh empat) lembar yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatanyaitu. sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dengansistem prona bertahap, maka oleh karena itu surat yangdibuat oleh KUD Serba Guna tersebut adalah merupakantindakan hukum yang berlebihan, yang tidak dapat untukmembuktikan ketidak absahan
,tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum, karenaahli Rahmad Panjaitan, SP.M.Si., bukanlah ahlidibidang hukum ataupun ahli tersebut tidak mempunyaikapasitas untuk menyampaikan pendapatnya tentangketidak absahan dari suatu) Keputusan Pejabat TataUsaha Negara ;Bahwa ahli Rahman Panjitan, SP.M.Si. sesuaipengakuannya di depan persidangan (tanpa didukungdengan datadata yang akurat ataupun sertifikasisebagai seorang ahli) menerangkan bahwasanya dianyaadalah hanya ahli tentang Pemetaan Kawasan Hutan
73 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketidak absahan Sertifikat Nomor 361dan 362 danketidak absahan jual beli objek sengketa antaraPenggugat dan Tergugat III, Pemohon Kasasi berorientasi kepadakeberadaan dan proses peradilan yang sudah ada keputusanMahkamah Agung RI sebagai bukti dan semuanya dibatalkan; Bahwa, dalam pertimbangan hukum di atas tampaknya Majelis Hakimtidak bersifat akademisi dan ilmiah, asalasalan, tidak patut dan tidaklayak Majelis Hakim melecehkan fakta dan bukti yang disampaikanoleh Pemohon Kasasi serta memanipulasi
Sedangkan Pemohon Kasasimenetapkan ketidak absahan Sertifikat Nomor 361 dan 362 sertaketidakabsahan jual beli objek sengketa antara Termohon Kasasidengan Tergugat Ill berorientasi kepada keberadaan dan prosesperadilan objek sengketa yang sudah ada keputusan MahkamahAgung RI sebagai bukti dan semua dibatalkan; Bahwa, sebelum Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum diatas apakah Majelis Hakim lupa atau sengaja mengenyampingkanbukti yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban gugatandan duplik
56 — 10
mempertimbangkan sebagai berikut :e Bahwa alasanalasan pembelaan terdakwa didasarkan atas penyangkalanterdakwa padahal seperti yang telah dipertimbangkan diatas bahwapenyangkalan terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkanoleh karena itu pula pembelaan terdakwa harus dikesampingkan terkecualimengenai permohonan putusan yang seadiladilnya ;e Bahwa mengenai Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, Majelis menilai bahwaPledoi Penasehat Hukum terdakwa memuat 2 (dua) hal yakni :1 Mengenai ketidak absahan
ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.
Terdakwa:
A. RIDANI Als. KEBO Bin SAMSUNI .Alm
143 — 32
Kebo Bin Samsuni (Alm),dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salahmenghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error inpersona);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan status unsur ke 3 (tiga ) memiliki,menyimpan,menguasai