Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rlloacstilh bois ars Ae p~LY!

Pengadilantidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukankepadanya, maka Majelis Hakim perlu menggali hukum yang hidup dalammasyarakat (living law) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan daripenguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui Pengadilan sebagai pelayandalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang berbunyi:Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Kra dacLaJl) arb cao) Lb bois

Ube le prio awlaodlArtinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan";" Asybah wan Nadhaair halaman 83 :adrbaoth bois as Jl Se pLYl 9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhiketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia.Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan

Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengansendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalamhal ini adalah Kepala KUA setempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifiqihn dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbacl bois as JI We eLYl 9 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashiahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :dabadlh bois auc JI ds ebyl saiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (8) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka PegawaiPencatat

Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqihyang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac Jl We pLYl 9 a5Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonan paraPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka Pegawai Pencatat

:augaall oacLajl) anlciacs b bois ae JI de p Yl 9) 5)Artinya : Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas,Pemohon yang mengajukan permohonan hak asuh anak atas anak Pemohontersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonanPemohon tersebut patut dikabulkan;Hal 7 dari 9 hal Put.

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlacbl bois ac JI de pLYl 9 aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanpara Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (g) PeraturanMenteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, Kantor Urusan Agama

dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, yang pada pokoknyamelakukan Perubahan Kuantitas (CCO) dan memperpanjang jangka waktupelaksanaan pekerjaan dari sebelumnya 210 hari menjadi 321 hari kalender,sehingga jangka waktu pelaksanaan akan berakhir pada tanggal 20Desember 2010.Bahwa kemudian dalam Bulan Oktober 2010 pekerjaan proyek tersebutbarulah dilanjukan kembali oleh Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selakuPelaksana Pekerjaan, yang saat itu Progres Pekerjaan baru dalam pekerjaanpemasangan sebagian Bois

(cincin beton), sementara pekerjaan yang lainnyabelum terlaksana, selanjutnya Terdakwa ABUBAKAR ADAM ST AliasBAKARmenerima dana dari Saksi EDUARD LOASARI Alias EDO selakuPelaksana Pekerjaan untuk melakukan pembayaran biaya material kepadamasayarakat setempat yang menjual material dalam rangka pekerjaan TaludBeton Penahan Ombak Desa Baja Kecamatan Loloda, Kabupaten HalmaheraBarat, dan pekerjaan yang telah dikerjakan yaitu melakukan pekerjaan betondan melakukan pemasangan Bois (cincin beton), setelah

Wahyudi, ST pernahdatang kelokasi proyek atau tidak karena saksi tidak kenal dengan Sadr.Wahyudi, ST ;e Bahwa pekerjaan yang dilakukan saksi Eduard Loasari hanya sebataspembuatan Bois (Cincin Beton) yang jumlah banyaknya kurang lebih 200buah dan kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh terdakwa Abubakar Adam,dan pekerjaan yang dilakukan terdakwa Abubakar Adam adalah pekerjaantembok beton yang panjangnya kurang lebih 180 meter dan melakukanpenancapan BOIS (Cincin Beton) dari depan tembok beton penahan

Gorotomole dan mengetahui KepalaDinas PU;Bahwa volume pekerjaan pada adalah 400 m2, dan sampai dengan ProgresMC 02 yang sudah dikerjakan volumenya sekitar 30%, dan pada saat Saksimenjabat selaku PPTK, pekerjaan yang dikerjakan hanya sebataspembuatan dan pemasangan sebagian bois (cincin beton);Bahwa yang melanjutkan pekerjaan dengan menjabat sebagai PPTK saatsaksi melanjutkan pendidikan S2 di Bandung yaitu terdakwa AbubakarAdam, dimana pekerjaan saat itu sebatas percetakan BOIS (cincin beton)yang

karena ada hambatan faktorcuaca pekerjaan tersebut diganti dengan tembok karena BOISpekerjaaannya terlalu mahal ;Bahwa dibuatnya addendum karena ada perubahan pekerjaan yangawalnya BOIS diganti dengan tembok ;Bahwa masalah dalam proyek ini ada di MCAtas keterangannsaksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangansaksi tersebut ;9.

21 tahun seperti diaturdalam pasal 6 ayat (2) undangundnag nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dankematangan calon pengantin, dengan harapan akan dapat terbina rumah tangga sepertidiinginkan. ketentuan batasumur sematamata sebagai upaya ikut mewujudkan harapantersebut; 72222 = 222 n nnn enna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neMenimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli seperti termuat dalamAsybah wan Naazair halama 70 sebagi berikut : anol bois

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rllacstil bois a,c We LY!

./2012/PN.Pkl1.DEMI KEADILAN BERDASARKA N KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pekalonganyang mengadili perkara perkara pidana anak pada peradilantinglat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwaNama lengkap : ADE TUBAGUS MARHEN als BONEK als BRINDILbin SUTIYONO.semper hin Pekalongan.ciurltames al lahir : 16 tahun / 02 Maret 1995.bois kelnin Licachanesann Indonesia.Tempat tinggal : Dk. Sidomulyo Rt. 02 Rw.

bidang perkara yang diajukan serta sesuai prinsippengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkarayang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu menggali hukum yanghidup dalam masyarakat (living law) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan daripenguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayandalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang berbunyi: dagdaJl da9eLal) aalociaos b bois

Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan Menteri Agama RINomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali7nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala KUAsetempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arlacdhl bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas,

Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."3 Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:$5) pwleoll oreo UI sabooslHal. 7 dari 9 Pent.No,44/Pdt.P/2015/PA PrgArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.p05 pL ole acy) bois arboolbArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan

pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama(ANAK ) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang lakilakibernama XXXXX, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UndangUndang Nmor. 1tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan qaedah fighiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybah wannazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol lb bois

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!

Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :dala bois at ll le ploVl 8,105Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat

Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Agama RI nomor 411 tahun 2000 ;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kita AsSyarkowi AlatE ld259>5: @ 9 a B.so,15 M bois 1&2a a3poor cccrsccscccceeoe ba U RoArtinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah itudengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lafal yang diucapkan ;Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim

b> ele prio awlaodl 5Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan";" Asybah wan Nadhaair halaman 83 :a@rbaotl bois as Jl Se pLYl 9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan danmemenuhi ketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku diIndonesia.