Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 569/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt Tanggal 22 September 2020 — Pemohon:
1.DARMADI
2.HALIM BUDIMAN
3.HAMDANI BUDIMAN
4.HANDAYANI
24 — 6
1.DARMADI
2.HALIM BUDIMAN
3.HAMDANI BUDIMAN
4.HANDAYANI
24 — 6
Brt.10.Ad.12.Bahwa selama mendiang orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinanbaik secara adat Konghucu, perkawinan tersebut belum pernah dilaporkan atautidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang untuk itu sebagai perkawinan yang sah menurut hukum;Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena ketidaktahuan mendiangorang tua Para Pemohon yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa perkawinanitu sah menurut hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Catatan
Register : 13-06-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pbr Tanggal 20 April 2017 — Pemohon
16 — 8
16 — 8
Bahwa terhadap bukti P.8, membuktikan bahwa almarhum SyahiddinBadroen sebelum meninggall dunia berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat Terhitung Mulai Tanggal 14 Januari 2013;. Bahwa berdasarkan bukti P.2, ayah kandung dari kedua anak tersebut telahmeninggal dunia pada tanggal 04 September 2012 atau 4 (empat) tahun 5(lima) bulan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;.
Register : 12-06-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 26/PDT.P/2014/PN.WNS Tanggal 14 Juli 2014 — 1.WARSOYO, S.Pd
2.PUJI RAHAYU, S.Pd
102 — 36
102 — 36
Pemohon dengan ikhlasuntuk mengangkat anak angkat tersebut dalam kehidupan rumah tangganyamengingat Pemohon PEMOHON Il sudah tidak bisa memiliki keturunan karenasudah dilakukan operasi pengangkatan kandungan dan pengakatan anak tersebutdilakukan demi kesejahteraan anak di masa yang akan datang;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon mengemukakanbahwasannya mereka mampu untuk merawat dan membiayai kebutuhan anakangkatnya mengingat saat ini para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-05-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 02-09-2012
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 144/Pdt.G/2012/MS-Lsm Tanggal 2 Juli 2012 — Abdul Haris bin M. Yacob vs
Helida Hanani binti Zainul Marius
33 — 10
33 — 10
KemudianPemohon ingin memastikan siapa lakilaki yang duduk dengan Termohon,Halaman 2 dari 11Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2012/MS.LsmPrimer :setelah melihat dari dekat ternyata lakilaki itu adalah Pratu Muntahar,kemudian Pemohon mengajak Bribtu Basri, Bribtu Marzuki dan seorang sipilyang bernama Man dan bersama masyarakat Meunasah Mesjid untukmenangkap Termohon dengan seorang lakilaki (pratu Muntahar) yang bukanmuhrimnya;Bahwa sejak kejadian itu maka terjadi pertengkaran yang begitu hebat antaraPemohon
Register : 20-02-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Srp Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 25
43 — 25
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 06-02-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA.Tmk Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
5 — 3
Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokatprofesional:Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1082/Pdt.G/2018/PA.Bjn Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat Vs Tergugat
13 — 6
13 — 6
Peraturan Pemerintah Nomor 45 harusmendapatkan surat keterangan dari pejabat atasannya;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam pesidangansehingga sampai persidangan berakhir Tergugat tidak menyampaikam suratketerangan dari pejabat atasannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua PeraturanPemerintah tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada izin untukmelakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara
Register : 01-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1590/Pdt.G/2020/PA.Lpk Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 15
20 — 15
Membebankan biaya perkara menurut Hukum;Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara inperson sedangkan Tergugat hadir inperson hanya padasidang tanggal 08 Juli 2020, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernahlagi hadir di persidangan;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai Negeri yang
Register : 08-08-2008 — Putus : 15-10-2008 — Upload : 15-04-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 203/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tanggal 15 Oktober 2008 — PEMBANDING V TERBANDING
30 — 13
30 — 13
1PEMOHON, tahun 1992 dengan TEMAN PEREMPUAN 2 PEMOHON ,tahun 2002 dengan TEMAN PEREMPUAN 3 PEMOHON dan tahun2007 dengan TEMAN PEREMPUAN 4 PEMOHON ; Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohon / Terbanding danTermohon/Pembanding tersebut, kemudian antara keduanyaberpisah tempat tinggal yang sampai dengan Pemohon /Terbanding mengajukan perkara ini ke Pengadilan AgamaSitubondo telah berjalan selama + 2 tahun lamanya ; Bahwa Pemohon / Terbanding sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 14-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 924/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 25
55 — 25
adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dariSurat izin perceraian No N.1372 Tahun 2019 sudah memiliki Surat izin untukmengajukan gugatan perceraian dari atasan yang di tanda tangani olehGubernur Provinsi Bengkulu tanggal 5 November 2019, oleh karenanya MajelisHakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PA RAHA Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Rh Tanggal 24 September 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
15 — 12
15 — 12
perkara initidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak bisa dilaksanakan atau ProsesMediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetapberusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepadaPemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal inisesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MARISA Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Mar Tanggal 18 September 2019 — Pemohon:
SITI ROMLAH, S.P.d
49 — 21
SITI ROMLAH, S.P.d
49 — 21
MasyarakatKabupaten Pohuwato dan Dinas Kependudukan, Capil Boalemo;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Bukti P4 yakni Akta KelahiranNomor 901/1920/II/04/2003 atas nama IMELDA EKA SEPTIYANI diterbitkan olehKantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo yang telahdinyatakan batal dalam pertimbangan sebelumnya, maka perlu memerintahkanKantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo untuk membuatcatatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipilyang
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Bnr Tanggal 24 September 2020 — Pemohon:
URIP BUDIYANTO
52 — 6
URIP BUDIYANTO
52 — 6
Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahannama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama URIP BUDIANTO dan Nomor 6933/1985 tanggal 13September 1980, nama Pemohon tertulis dan terbaca URIPBUDIANTO, dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis danterbaca URIP BUDIYANTO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 19-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Nab Tanggal 2 Maret 2020 — Pemohon:
YUVINIA IKOMOU
106 — 33
YUVINIA IKOMOU
106 — 33
bertanda P.5 dan P.6 berupasurat kematian dan surat kenal mati serta keterangan saksi saksi, diketahuibahwa Yan Pekei telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 3 Maret 2006,sedangkan Yulinana Agapa telah menikah lagi dengan seorang lakilaki lainyang bernama Viktor Pekei (vide bukti Surat P.13) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa keputusan kepalabadan kepegawaian negara serta keterangan saksisaksi diperoleh fakta hukumbahwa semasa hidupnya Jan Pekey (Almarhum) adalah pegawai negeri sipilyang
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2009 Tanggal 15 Desember 2009 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, ; RASMISAL DANI,
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 146 K/TUN/2009Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :OBJEK GUGATANSurat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) No.037/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada RASMISAL DANI, NIP. 150207010 ;DASAR GUGATAN1.Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 037/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30Maret 2007, diterima
Upload : 05-11-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA
59 — 38
59 — 38
., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab.
,M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Register : 13-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
187 — 84
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
187 — 84
mendalilkan bahwa sejakPutusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugattidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugatmerasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif;Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmembuat Keputusan pada poin b yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252 Putusan Perkara No. 48/G/2019/PTUNJPR Halaman 40Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Selain itu, persyaratan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil yang ditentukan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan namun tetap eksis hinggapada saat pemberhentiannya dapat ditetapbkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhibahkan sekalipun tindak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
kelalaian Tergugat yang tidak mentaati PeraturanPerundangundangan yang berlaku pada saat itu, yaitu sejak adanya PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telahterbukti secara sah melakukan tindak pidana yang secara hukum merupakan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,namun kelalaian Tergugat tersebut tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 252Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 15-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA Bb Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 13
20 — 13
sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim terlebin dahulu akan menilai eksistensiPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasi PerlindunganPerempuan dan Data Kekerasan Perempuan) Kabupaten Wakatobi,yang telah mendapatkan izin dari atasan sebagamana diatur dalamPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-01-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA RAHA Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.Rh Tanggal 23 September 2013 — PERDATA
- PENGGUGAT Vs TERGUGAT
15 — 14
15 — 14
Hakim Pengadilan Agama Raha namun usaha tersebutjuga tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, maka sebelum memulai pemeriksaansebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah No.5 tahun 1984, majelis telahmewajibkan penggugat melampirkan surat izin mengajukan gugat cerai daripejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983, jo.
Register : 29-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 25/PDT.P/2015/PN Tab Tanggal 11 Juni 2015 — 1.I GEDE PUTU MAHARDIKA ADNYANA
2.I DEWA AYU SRI SUASMINI
24 — 12
24 — 12
;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkanfaktafakta yangterungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahuluakan mempertimbangkan peraturanperundangundangan yangberkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebutsebagaiberikut ;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yangberkaitan dengankewenangan pembetulan akta pencatatan sipilyang dilakukan oleh pejabat PencatatanSipil pada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkanAktaPencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan