Ditemukan 4983 data
48 — 15
disimpulkan penggugattidak berbuat nusyuz atau durhaka kepada tergugat sehingga berdasarkan Pasal 80ayat 7 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat secarayuridis berhak atas nafkah lampau tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan faktafakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa nafkah lampau penggugat yang telah disepakatijumlahnya yang harus dibayarkan oleh tergugat, sudah layak dan wajar biladihubungkan dengan penghasilan tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 12
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA Pal.Menimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukumacara sehingga dengan adanya atau tidak adanya surat izin tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterimanya/ditolaknya perkara ini;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaituperceraian
131 — 20
Surat P6, P7, P9 dan P10 sertaketerangan saksi xxx dan Sri Susanti Djafar yang pada pokoknya menerangkanbahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil maka diperloeh faktahukum Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkerja sebagai Gurudi UPTD SD Negeri Ilasi yang telah memperoleh izin atau surat keteranganuntuk melakukan perceraian dari pejabat (Vide P6);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangantersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
16 — 3
Bjndan/atau perceraian diatur secara knusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatasdiatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil atauPegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam melakukanperkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh
98 — 73
yangdijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenistindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungandengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukandan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya ; rrr errr errr eeBerhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkanapakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukantindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormatatau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkanfaktor faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
71 — 35
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
14 — 12
Dengan demikianmaka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Pematangsiantar yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKesehatan Kota Pematangsiantar dan hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan 4Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah
116 — 49
menurut Hakim Pemohon dapatlangsung mengajukan permohonan pembetulan ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengajukan syaratsyarat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, namun apabiladokumen dukung yang diajukan sebagai syarat semula memang ada kesalahan,maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan pembatalan aktakelahiran terlebin dahulu dan bukan permohonan perubahan nama untukkemudian diterbitkan kembali olen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
88 — 37
Penggugat mengajukan kesimpulannyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan repliknya,demikian pula Tergugat tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya, dan mohonagar perkara ini segera diputuskan;Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yangmerupakan halhal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
15 — 0
Bahwa Bari ikatan perkawinan tersebut, telah dikaruniadi 1(satu) orang anak laki laki yang diberi nama KEYVIENPUTRA ANANPAMA YUWONO, yang scat ini berusia lebih kurang3 (tiga) tahun, sebagaimana kutipan pencatatan sipilyang dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2007 olehSuku Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil Kotamadya JakartaSelatan, (Bukti P2) ;4.
22 — 2
Oleh karena buktibukit tersebut berupasurat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yanghanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan Akta Kelahiran olehpejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhisyarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipilyang menerbitkannya.
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
merugikankepentingan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam diktum KeputusanTergugat antara lain berbunyi sebagai berikut :Menetapkan :PERTAMAKEDUAKETIGAKEEMPATKELIMAKEENAMMEMUTUSKAN: Menolak banding administratif Agus Mulyadi, ST.sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 14 Mei 2009;: Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Walikota Bima Nomor 164 B Tahun 2008,tanggal 30 April 2009 berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
17 — 9
sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P.2)telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugatsebagaimana surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor873.4/934/3.2BKD tertanggal 20 Desember 2017 yang dilampirkan olehPenggugat maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya Pegawai Negeri Sipilyang
1.Tjho Fui Tju
2.Benlie
Tergugat:
Harijani Sumardja atau Haryani
Turut Tergugat:
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
30 — 12
Kutipan AkteKelahiran No 3069/JB/1981 tertanggal 16 Juli 1981 adalah anak biologis dari ParaPenggugat;Menimbang, bahwa meskipun benar anak tersebut telah dinyatakan anakbiologis dari Para Penggugat akan tetapi tidak serta merta petitum angka 2 bisadikabulkan seluruhnya dengan alasan :bahwa benar antara Para penggugat telah melakukan penikahan berdasarkansurat nikah keuskupan agung Jakarta (vide bukti P5), akan tetapi perkawinantersebut belum/tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
45 — 5
Pejabat pencatatan sipil membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud padahuruf b mengenai alasan penggantian danpencabutan akta pencatatan sipil;Menimbang bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku Il tahun 2004 hal 106 dinyatakan bahwaPermohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeriadalah sebagaimana tercantum dalam huruf f Permohonan untukmemperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan dalam perkara
12 — 7
Putusan Nomor 0048/Padt.G/2017/PA.LKBahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 248/BKDLK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, yang dibuatdan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yangselanjutnya setelah diteliti oleh Majelis, kemudian surat tersebut dilampirkandalam berkas;Bahwa perkara ini tidak
ADHIYATMA KAHAR
32 — 22
PRemohon) adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
40 — 10
Debora Shierly Anggreni);Bahwa benar, Saksi tahu Pemohon (Debora Shierly Anggreni) saat ini telahmenikah dengan Yongky Widodo Sugiarto;Bahwa, Saksi tahu sebelum menikah dengan Yongki Widodo Sugiarto,Pemohon (Debora Shierly Anggreni) pernah hamil dan kemudian anaknyalahir diberi nama Jason Nicodemus ApreyoBahwa benar, setelah melahirkankan anaknya tersebut diberi namaJason Nicodemus Apreyo dan dirawat oleh saksi Maria Vera Novia (ibukandung Pemohon) dan kemudian dibuatkan Akte Kelahiran di Catatan Sipilyang
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan Bupati Toba Samosir Nomor 033 Tahun 2014tanggal 21 Februari 2014 karena Penggugat tidak melakukanpernikahan yang dicatatkan pada catatan sipil sebab Penggugatditinggal isteri selama 2 (dua) tahun dan sudah melahirkan seoranganak lakilaki atas hubungan gelap dengan lakilaki lain;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha
19 — 20
Putusan No. 010/Pdt.G/ 2018/PA.LKBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 1347/BKPSDMLK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Plt.