Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Bnr Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
UDIN PRIBADI SABILLULOH
25 — 5
UDIN PRIBADI SABILLULOH
25 — 5
Banjarnegara untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis padaAkta Kelahiran Pemohon yang bernama UDIN PRIBADI SABILLULOH Nomor3304LT170120190059 tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belastertulis dan terbaca UDIN PRIBADI SABILLULOH dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca UDIN PRIBADI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 18-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Srp Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
206 — 32
206 — 32
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 10-09-2009 — Putus : 13-01-2010 — Upload : 23-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 49/G/2009/PTUN.Smg. Tanggal 13 Januari 2010 — MUHYI FADLIL,S.Pd Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
74 — 46
74 — 46
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkut berdasarkan Surat Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 821.2/18/11 tanggal 22 Nopember1980;. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuansebagaimana diperyaratkan oleh:a.
Register : 08-05-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA JAMBI Nomor 470/Pdt.G/2014/PA.Jmb Tanggal 7 Oktober 2014 — Pemohon vs Termohon
10 — 1
10 — 1
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnyadianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;Menimbang bahwa Pemohon dan termohon sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Mad Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon:
YUDO SUWITO
61 — 11
YUDO SUWITO
61 — 11
./1972 tanggal 12 April 1972yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun tertulis namaPemohon YUDO SUWITO untuk dibetulkan menjadi SUWITO, serta nama istriPemohon LUKYANI menjadi LUKIYANI oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada KantorHalaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 67/Padt.P/2018/PN MadDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madya Madiun dan Pencatat Sipilyang berwenang;3.
Register : 21-09-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 4649/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 19
114 — 19
3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, untuk itu Tergugat wajib memberitahukanadanya gugatan perceraian melalui saluran hirarki kepada pejabat atasannyadalam waktu 6 hari kerja setelah menerima surat Gugatan perceraian, prosedurtersebut ternyata tidak ditempuh oleh Tergugat meskipun telah diberikanpenjelasan dalam setiap kali persidangan, dengan alasan tidak menginginkanpercerain Tergugat mengabaikan Ketentuan Disiplin Bagi Pegawai Negeri sipilyang
Register : 18-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 107/Pdt.G/2019/MS.Bna Tanggal 22 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 8
35 — 8
ini antara Penggugat danTergugat tidak pernah kumpul lagi; Bahwa penyebab utama dari perselisihan tersebut karenaantara Penggugat dan Tergugat tidak merasa lagi ada kecocokandalam membina rumah tangga dan Tergugat juga kurangberanggung jawab terhadap keluarga; Bahwa Tergugat layak dan mampu untuk mendidik seoranganak yang masih di bawah umur bernama Nanta Seutia Abinayabin Budianto itu karena mempunyai pekerjaan tetap selakuPegawai Negeri Sipil; Bahwa Tergugat juga selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 16
21 — 16
telah dicabut;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untukmelakukan perceraian atau Keputusan Dirjen Perternakan dan KesehatanHewan atas nama (Rian Yulesti), Nomor: 5455/KPTS/KP.370/F/05/2020tertanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian DirektoratJendral Pertenakan dan Kesehatan Hewan, yang pada pointnya menerangkanbahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukanperceraian maka telah memenuhi syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA TARAKAN Nomor 0404/Pdt.G/2018/PA.Trk Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 1
19 — 1
Pasal 2 Ayat (3)dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888KUHPerdata sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima dandipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwabukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai guru di SD Negeri 023 Tana Tidung;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus juga
Register : 19-08-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PA KENDARI Nomor 0358/Pdt.G/2013/PA Kdi Tanggal 6 Maret 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
44 — 15
44 — 15
keberatan;Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannyayang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masingmasing;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara iniyang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Bjb Tanggal 26 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 9
12 — 9
Bahwa bukti KutipanAkta Nikah merupakan prima facie evidence (bukti utama) terhadap suatuperkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, oleh karenanyaPengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai faktahukum yang tetap;Bahwa bukti P.2 merupakan Surat Pemberian Izin Cerai dari atasanPenggugat, bukti mana menunjukkan bahwa Penggugat telahmelaksanakan ketentuan mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PA Sei Rampah Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Srh Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 14
30 — 14
., akantetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang aktif, dan telah memperoleh izin atasan untuk
Register : 23-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon:
YUSMA HERLIANI ELISA
80 — 9
YUSMA HERLIANI ELISA
80 — 9
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perbaikan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 09-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.KAG Tanggal 11 Oktober 2016 — Pemohon vs Termohon
11 — 7
11 — 7
Pat.G/2016/PA.KAGBahwa, seluruh kata Penggugat dan Tergugat pada permohonanPemohon dirubah dengan Pemohon dan Termohon;Bahwa, pada alamat tempat tinggal Termohon semula di Jalan PahlawanRevolusi, Apartemen Casablanca East Residence, Nomor 02 PondokBambu, Tower B nomor 21 (B21) Klender Jakarta Timur, menjadi tidakdiketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk kepadaperaturan perundangan yang mengatur Tentang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Pspk Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
78 — 28
78 — 28
Sari Daulayadalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2006, halini Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengakusebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa (fotokopi KartuKeluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Upload : 25-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/PDT.SUS/2010 NOVIAR HAMZAH; PT. POS INDONESIA (PERSERO), DKK.
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi/Tergugat berkepanjangan oleh akibat jawaban surat Termohon Kasasi/Tergugat melaluiKepala Kantor Pos Makassar ke Panwaslu Kota Makassar tanggal 28 Januari 2009 No. 180/Set1/0109 Perihal Klarifikasi caleg Atas Nama Noviar Hamzah, menyampaikan bahwaSaudara Noviar Hamzah adalah pegawai Kantor Pos Makassar dengan pangkat Papos danNomor Induk Pegawai Pos 964234956 adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak tegas olehkarena inti permasalahan adalah Pemohon Kasasi/Penggugat diduga Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-10-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Tim Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 31
79 — 31
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas Il Kota Timikauntuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkrach van gewijsde) kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan danCatatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Menyatakan Hak Asuh anak jatuh kepada Tergugat sebagai AyahKandungnya;5.
Register : 25-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 94/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Bukti P 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang baru diundangkan Pda Tanggal 7 April 2017 sebagaiturunan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara ;Halaman 24 Put.94/G/2018/PTUNMdn15. Bukti P 15 : Fotokopi UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian ;16.
dalil gugatan Penggugat tidak ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-11-2018 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 1555/Pdt.G/2018/PA.Tmg Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 8
30 — 8
Eraturan Kapolri Nomor 9tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan, Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahuludari Pejabat, menurut hukum yang dimaksud dengan izin lebih dahuludari pejabat, adalah adanya izin (Sepengetahuan) dari pimpinan/atauatasan si Pegawai Negeri Sipil yang akan melekukan perceraian;3) Bahwa dalam hal ini, faktanya Penggugat telah mengetahui jelas dantegas posisi dan keterkaitan Tergugat selaku anggota Polri tentunyaHalaman 22 dari 42
No.1555/Pdt.G/2018/PA.TmgNomor 9 tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan: Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat, menurut hukum yang dimaksud dengan izin lebin dahulu dari pejabatadalah adanya izin (Sepengetahuan) dari pimpinan/atau atasan di PegawalNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian.
Register : 21-06-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 27/G/2016/PTUN.PLK Tanggal 20 September 2016 — ANDI JAYANDI,
Melawan
BUPATI SUKAMARA,
128 — 57
128 — 57
sebagaipegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (PPtersebut masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UU ASNdan PP pengganti dari PP 32 Tahun 1979 belum terbit)Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.2630/V.3262/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri SipilYang
Dijatuhi Hukuman Pidana, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhihukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.Maka berdasarkan pertimbangan dan analisa pada point 1 sampai 3 tersebutdiatas, disimpulkan bahwa walaupun hanya dihukum pidana kurungandengan masa tahanan singkat, termasuk jumlah kerugiannya