Ditemukan 4985 data
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa alasanalasan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi mengajukanKeberatan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan perseoranganwarga Negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Pengawai Negeri Sipilyang merupakan ahli waris dari Ibu Marsiyah;Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan anak kandung darilbu Marsiyah dan merupakan ahli waris dari SHM Nomor 64 atas Nama
11 — 1
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yangberpenghasilan setiap bulan Rp 3.000.000,(Tiga juta rupiah), menghukum TergugatRekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah), Muthah sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang Majelis Hakim perlumenetapkan, mewajibkan kepada Tergugat rekonpensi berdasarkan batas kewajarandan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
79 — 57
Oleh sebab itu) orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47
19 — 1
No. 1137/Pdt.G/2014/ PA.PdgMenimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Balai KSDA Sumatera Barat telah memperoleh izin dariatasannya sebagaimana surat izinnya tanggal 19 Nopember 2014, dengandemikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipilyang perobahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990
9 — 7
tidakkeberatan bercerai dengan Pemohon dan tuntutan harus dibayar sebelummengucapkan talak serta mohon segera putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara int ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam Konvensi :11Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
62 — 4
lain yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetaopkan, Pemohon danTermohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim pada setiapkali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidakberhasil.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus Surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD SIRAT ALIAS SIRAT
100 — 8
Saksisudah berantakan, kemudian Saksi melapor ke Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.1I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Bahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang
110 — 28
Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yangberlaku;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.Halaman 3 dari 19 halaman Putusan.Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Pkp.Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telahditetapkan, Penggugat dan Tergugat masingmasing datang menghadap kepersidangan.Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, sesuai ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
ANDI JAYA ARYANDI, SH
Terdakwa:
AGUNG M Alias AGUNG
52 — 5
M Alias AGUNG dibebani biayaperkara sebesar Rp.2.000, (Dua Ribu Rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannyadan tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus kembali bekerja dan sebagai tulang punggung dari anak dan isteri;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwamenyatakan tetap
204 — 91
Bahwa Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenKotabaru yaitu:1.1.Penggugat SUGIAN NOOR.SH.M.SI Pangkat Pembina UtamaMuda IV/C Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danImformasi Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat KeputusanBupati Kotabaru Nomor: 821.22/001Si.BKD/2015 tanggal 28Januari 2015;1. 2. Penggugat Il Drs.
17 — 12
Kecamatan Banggae Timur.Kabupaten Majene, dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.Bahwa pada saat pernikahan, pemohon sudah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di RSUD Majene, sementara tergugat masih berstatus tenagakontrak yang mengajar di SDN 54 Rangas Majene dan setelah sekitar satuperkawinan tepatnya tahun 2007 barulah tergugat terangkat sebagai pegawainegeri sipil sehingga penggugat sebagai penanggung dalam daftar gajipenggugat.Bahwa memang betul, antara penggugat dan tergugat tinggal
44 — 5
disamping alasan pokok tersebut, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk dan taat terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimanadalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
22 — 19
Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiripersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirdipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum;Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.PspkMenimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.ADI HELMI.SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FAUZI Alias OJIK
20 — 15
oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa berada di halaman kost pada saat saksi dan timmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ituTerdakwa akan keluar untuk membeli makan; Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapTerdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badanTerdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badanTerdakwa; Bahwa saksi dan tim juga di lakukan penggeledahan sebelum saksi dantim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh masyarakat sipilyang
Pid.Sus/2019/PN MtrBahwa Terdakwa berada di halaman kost pada saat saksi dan timmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ituTerdakwa akan keluar untuk membeli makan;Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapTerdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badanTerdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badanTerdakwa;Bahwa saksi dan tim juga di lakukan penggeledahan sebelum saksi dantim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh masyarakat sipilyang
19 — 9
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dan Tergugatmasingmasing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dankedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;Bahwa Majelis mengingatkan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Penggugat telah memperoleh izin perceraian dariKementrian
28 — 19
berpendapat pengangkatan anak yang telahdilakukan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip hukum Islam danperaturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimanaamar penetapan perkara ini ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintah kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah salah dalammemberikan pertimbangan hukum karena dalam penyebutandasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tidakmenyinggung tentang kompetensi relatif Pengadilan Agamadimana perkara ini harus diperiksa dan harus diadili akan tetrapterkait dengan dasar hukum yang dikemukakan dalam teoribanding disebutkan adalah Surat Edaran Nomor 08/SE/1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perkawinan dan atau perceraian atau
74 — 25
maka sudah menjadi kewajibanPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan resmi putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang UndangNo. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, para pihak dalamperkara ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan putusan ini ke Kantor Catatan Sipilyang
72 — 39
Pudjo, masingmasing Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Tondano, namun Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidakpula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dengandemikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim beralasan hukummelanjutkan sidang tanpa hadirnya Tergugat ; Bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Penggugatsebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
146 — 31
berhubungTergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, pekerjaannya hanya selakutukang pijat maka Majelis Hakim menetapkan nafkah atau biaya keperluanhidup untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiapbulannya sejumlah Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah), diluar biayapendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ditambah 5% sampai ketigaorang anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini akan dituangkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang