Ditemukan 4985 data
74 — 25
maka sudah menjadi kewajibanPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan resmi putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang UndangNo. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, para pihak dalamperkara ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan putusan ini ke Kantor Catatan Sipilyang
72 — 39
Pudjo, masingmasing Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Tondano, namun Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidakpula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dengandemikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim beralasan hukummelanjutkan sidang tanpa hadirnya Tergugat ; Bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Penggugatsebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD SIRAT ALIAS SIRAT
100 — 8
Saksisudah berantakan, kemudian Saksi melapor ke Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.1I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Bahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang
110 — 28
Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yangberlaku;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.Halaman 3 dari 19 halaman Putusan.Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Pkp.Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telahditetapkan, Penggugat dan Tergugat masingmasing datang menghadap kepersidangan.Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, sesuai ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
ANDI JAYA ARYANDI, SH
Terdakwa:
AGUNG M Alias AGUNG
52 — 5
M Alias AGUNG dibebani biayaperkara sebesar Rp.2.000, (Dua Ribu Rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannyadan tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus kembali bekerja dan sebagai tulang punggung dari anak dan isteri;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwamenyatakan tetap
204 — 91
Bahwa Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenKotabaru yaitu:1.1.Penggugat SUGIAN NOOR.SH.M.SI Pangkat Pembina UtamaMuda IV/C Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danImformasi Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat KeputusanBupati Kotabaru Nomor: 821.22/001Si.BKD/2015 tanggal 28Januari 2015;1. 2. Penggugat Il Drs.
17 — 12
Kecamatan Banggae Timur.Kabupaten Majene, dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.Bahwa pada saat pernikahan, pemohon sudah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di RSUD Majene, sementara tergugat masih berstatus tenagakontrak yang mengajar di SDN 54 Rangas Majene dan setelah sekitar satuperkawinan tepatnya tahun 2007 barulah tergugat terangkat sebagai pegawainegeri sipil sehingga penggugat sebagai penanggung dalam daftar gajipenggugat.Bahwa memang betul, antara penggugat dan tergugat tinggal
44 — 5
disamping alasan pokok tersebut, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk dan taat terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimanadalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
22 — 19
Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiripersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirdipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum;Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.PspkMenimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
146 — 31
berhubungTergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, pekerjaannya hanya selakutukang pijat maka Majelis Hakim menetapkan nafkah atau biaya keperluanhidup untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiapbulannya sejumlah Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah), diluar biayapendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ditambah 5% sampai ketigaorang anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini akan dituangkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang
YULIANA TUSALA
34 — 18
YULIANA TUSALA, Lahir di Unina, pada tanggal 23Juli 1993;3: Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepadaPegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTimor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatturunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau pembetulan/perubahannama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang benar tersebutpada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang
WIDANINGSIH
65 — 14
karena Permohonan Pemohon inipun dikabulkan,maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikannama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
pernah kenal sebelumnya, berbeda denganTerdakwa yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi Asrudibin Abdul Rahim dan juga saksi Asrudi bin Abdul Rahim merupakanTerdakwa dalam perkara lain yang ada hubungannnya dengan Terdakwadan juga barang bukti berupa shabushabu yang dijadikan barang buktidalam perkara ini adalah seberat 3,5 (tiga koma lima) Gram dengan hargasebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sementara saksi Asrudi bin AbdulRahim (Terdakwa dalam perkara lain) merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
REASON PARLINDUNGAN
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
95 — 71
Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 dan poin10 Tergugat jelaskan dasar pertimbangan hukummemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum
VI BadanKepegawaian Negara yang bukan merupakan PeraturanPerundangUndangan dan mengabaikan prosedur yang telahdiatur dalam Peraturan PerundangUndangan (onwetmatige) ;3) bahwa KTUN yang menjadi obyek sengketa ditetapkan tanggal28 Desember 2018 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1Januari 2019 ditetapkan setelah Penggugat kembali aktifbertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak April 2017 hal inibertentangan dengan asas kepastian hukum Pasal 252 PPNo.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
83 — 13
mendapatkan ijinuntuk mengangkat anak dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, denganKeputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 460/275,tanggal 18 Juli 2013 ;Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon tersebut demi masa depan anak angkat Para Pemohon dan untukmendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di kemudian hari ;Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan layak karenabaik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
58 — 28
Barru No. 21tahun 2001 tentang Minuman Keras.KEBERATAN KETIGABahwa, dalam Memori Banding Terdakwa pada halaman 3 Angka5yang menguraikan alasannya pada pokoknya menjelaskan Bahwapenyidikan terhadap perkara terdakwa hanya dilakukan olehPenyidik Kepolisian tanpa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) PERDA No. 21 tahun 2001tentang Minuman Keras yang berbunyi Penyidikan terhadappelanggaran ketentuan peraturan daerah tentang Minuman Kerasadilakukan oleh Penyidik
DORMINI SIBURIAN
27 — 16
penetapan sehingga menjadimenetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada KutipanAkta Kelahiran Nomor: 1218LT051120180008 tanggal 26 Juni 2020 darinama anak Pemohon semula Petrus Adianto Sitinjak menjadi Petrus Sitinjak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonanPemohon, yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaiperubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipilyang
42 — 13
berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkan di persidangan, maka terbukti bahwa dalam perkawinanantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat 4 huruf b dan c menjelaskansuami menanggung biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, hal ini puladikuatkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwabiaya pemeliharan anak ditanggung oleh ayahnya;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
50 — 14
akibat hukumnya, maka sesuaiketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, harus diperintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat lain yang ditunjuk untukitu. agar mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perihalperceraian tersebut kepada Pejabat/Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
67 — 44
Nomor = 13Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural padalampiran III Komisi Kepegawaian Negara dan BadanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan huruf D Tata KerjaBaperjakat angka 4 huruf ec Usul Pemberhentian dariJabatan Struktural angka 1, Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari Jabatan Struktural yang perilumendapatkan Pertimbangan Baperjakat adalahPemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang