Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-10-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Februari 2021 — DENES FREDYKA, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
215 — 102
215 — 102
"TUN.JKTey eyer &> a> yyNyeyOeSs7 Januari 2020 tentang peringanan hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH14, P07, 03 TAHUN 2019 tanggal 28 Februari 2019 dari PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipit menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiif Sebagal Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada DENES FREDY A, SH (Penggugat) yang menurutTergugat sudah sesuai dengan tena peraturan perundangundanganyang
Putus : 04-04-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/PID/2016 Tanggal 4 April 2016 — FARIZAL bin A. RIVAI, Dk
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.7 K/Pid/2016yang bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan penipuan yang sangatprofesional dan bukan lagi sebagai suatu perbuatan penipuan biasakarena dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bidang yangseyogyanya melayani masyarakat dalam mengurus perizinan karena salahsatu peran Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat, tentunya haltersebut akan memberikan penilaian yang negatif dari masyarakatterhadap aparat
Register : 21-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 31
52 — 31
bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempathalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Padt.G/2019/PN Srpperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 12-05-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 01-12-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2163/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 27 Nopember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 2
10 — 2
dalamamar putusan;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agarmemberikan 1/3 gaji untuk isteri dan 1/3 gaji untuk anakanak dan 1/3 gaji untukTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran dari Badan AdministrasiKepegawaian Negara Nomor : E.517/V 142 tertanggal 10 September tahun1991 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada draft angka 1 huruf (c)dinyatakan sebagai berikut Pelaksanaan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-03-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor PUT/ 18-K /PMT-I/BDG/AU/II/2011 Tanggal 8 Maret 2011 — YUDI HARDIANTO
Prada / 533510
Anggota Skadron Udara I
Lanud Supadio Pontianak
270 — 0
270 — 0
Riki seorang sipilyang Terdakwa kenal si Istana Bilyard sejak Oktober2008 di tempat kostnya di Siantan Pontianak Timur./ 8.
Putus : 22-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt/2015 Tanggal 22 April 2015 — DESSY LIMBA VS IWAN TEAPON,SIP.,M.Si, DK
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berkenaan Penggugat Rekonvensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi Negara, tetapiharus hadapi gugatan Tergugat Rekonvensi dan wajib menghadiri sidanguntuk itu, Penggugat Rekonvensi terpaksa menempuhkebijakanmenunjuk pengacara sebagai kuasa hukum guna menggantikanPenggugat Rekonvensi menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi danmenghadiri sidang untuk itu.
Register : 01-04-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 28-12-2013
Putusan PA DEMAK Nomor 376/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tanggal 10 Januari 2011 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
28 — 0
28 — 0
Bahwa sejak kelahiran anak yang kedua Penggugat selalu berusaha untukmenyadarkan Tergugat akan kewajibannya mendidik dan memelihara anakanakkandungnya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 45 Undangundang No. 1/1974tersebut, namun setiap kali diingatkan Tergugat selalu marahmarah sehinggamenimbulkan percekcokan yang berkepanjangan ; 7.10.11.12.13.Bahwa sejak menikah hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, KabpatenSemarang
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA LARANTUKA Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Lrt Tanggal 9 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
71 — 60
71 — 60
Oleh sebab itu) orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47
Putus : 15-05-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2009 Tanggal 15 Mei 2009 — BUPATI BULUKUMBA, ' MUH. AKIL, S.Pd,
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 Tahun1983 junto PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan kepadaPenggugat untuk mendapatkan izin atasan terlebih dahulu sebelummengajukan cerai di Pengadilan ;Untuk lebih memperjelas apakah izin perceraian merupakankeharusan atau tidak, maka perlu dijelaskan kembali bunyi pasal 3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Jbg Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 22
98 — 22
Asli dan fotokopi Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor183.4.45/128.118/415.41/2019 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencpai Batas Usian Pensiun atas nama Penggugat tertanggal 20Mei 2019, diberi tanda bukti P3;> Saksi ke1 yang menerangkan :Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Padt.G/2019/PN JbgBahwa saksi kenal dengan Penggugat atau Tergugat (Waras)tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa yang saksi ketahui Penggugat
Register : 03-11-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 479/Pdt.G/2015/PN JKT UTR. Tanggal 5 Januari 2016 — KRISTINA JOHANES, NIK. 3215266711740003, Lahir di Banda Aceh, 27 November 1974, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Perum Resinda Blok A5 No. 3 Rt. 003 / Rw. 010 Desa Purwadana, Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum SOEGIHARTO, SH. dan DEASY HALIMY, SH. Pada Kantor Hukum SOEGIHARTO, S.H. dan Rekan beralamat di Ruko Arcadia Blok XII-A No. 26 Galuh Mas Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai âÂÂPENGGUGAT IâÂÂ.
MELAWAN
HUMPHREY CHAHYADI TANUDJAYA, NIK. 3215262906740001, Lahir di Jakarat, 29 Juni 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat semula di Perum Resinda Blok A5 No. 3 Rt. 003 / Rw. 010 Desa Purwadana, Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang, sekarang beralamat di Perumahan Gading Arcadia Blok Q No. 12B, Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut sebagai âÂÂTERGUGATâÂÂ.
23 — 17
23 — 17
selanjutnya akandipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkanPenggugat di dalam gugatannya telah memenuhi syarat alasan perceraiansebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2015/PN JKT UTR.Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinanharuslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang
Register : 08-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 331/Pid.B/2013/ PN.Ktb Tanggal 11 Desember 2013 — ARBAIN Als BAIN Bin SURIANSYAH
64 — 26
64 — 26
karena gaya penulisan setiap26Hakim berbeda, namun pada Penetapan PermohonanAkte Kelahiran yang palsu terdapat penulisan katakatayang sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya,kemudian untuk Penetapan Permohonan Akte Kelahiranyang asli Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabarubernama ARIBOWO sedangkan yang palsu) memakainama ARIWIBOWO ;Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan,Penetapan Permohonan Akte Kelahiran dari PengadilanNegeri Kotabaru yang terdata di kantor Catatan Sipilyang
sehinggaTerdakwa mencari tambahan di luar pekerjaan Terdakwatersebut sebagai calo untuk mengurus Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga hingga Akta Kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKotabaru ;Bahwa Terdakwa sering menguruskan Akta Kelahiran oranglain di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kotabaru ;Bahwa Akta Kelahiran yang biasa Terdakwa uruskan adalahpembuatan Akta Kelahiran bagi orang yang belum membuatAkta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Bahwa benar Penetapan Permohonan Akte Kelahiran dariPengadilan Negeri Kotabaru yang terdata di kantor Catatan Sipilyang diduga dipalsukan tersebut yaitu Penetapan keluaran tahun2012 sampai dengan bulan April 2013 ;.
Register : 20-12-2006 — Putus : 06-02-2008 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2389/Pdt.G/2006/PA.Sby Tanggal 6 Februari 2008 —
PEMOHON VS TERMOHON
51 — 2
51 — 2
Selanjutnya kalaupun,penundaan sidang selama 6 (enam) bulan tersebut telah dilalui dan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan tidak memperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, kemudianPegawai Negeri Sipil tersebut tetap menghendaki agar perkaranya dilanjutkan, maka MajelisHakim tidak ada alasan untuk menghentikan pemeriksaan perkaranya tersebut, kecuali24sebatas memberikan peringatan sesuai kewenangannya.
terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahuludipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon mengakui dan membenarkantentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuaipula dengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon denganTermohon terikat perkawinan yang sah sejak 28 Maret 1994;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-10-2017 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5664/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak menceraikan isterinya, oleh karenanya Penggugat terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang
Register : 02-05-2012 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 79/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 14 Mei 2012 — Pemohon : RAKHMAT WARDANI
36 — 6
36 — 6
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
Putus : 01-12-2016 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — Terdakwa Anak
284 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1100 K/PID.SUS/2016membiarkan dilakukan perobuatan cabul anak yaitu saksi korban 1 umur 6(enam) tahun 5 (lima) bulan (berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDrs. H.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS Drs. PIETER REBA, M.Si.,
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konkret, karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTergugat, tidak abstrak tetapi telah berwujud Surat Keputusan dandapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura dalam aquo yaitu;(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada PegawaiNegeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari danmenjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini;(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya
Register : 27-09-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Srp Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 16
57 — 16
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 15-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Jmb Tanggal 20 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
i) pengakuan anak; j) pengesahan anak;k) perubahan nama; l) perubahan status kewarganegaraan; m) Peristiwa Penting lainnya;n) pembetulan akta; dan O) pembatalan akta; n nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn nnn nne nnn nana nncnncnannsMenimbang, bahwa kemudian mengenai Pencatatan Kematian atas Pendudukjuga telah diatur didalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl12tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang