Uswir alias Sawir, kKeduanya yang merupakan masyarakat sipilyang tertangkap menerangkan (dibawah sumpah) bukan keterangan yangdia lihat sendiri dan dia alami sendiri melainkan keterangan yang diambiloleh Penyidik tanpa ada saksi yang hadir di tempat pemeriksaan tersebutdan dengan hal tersebut bisa saja keterangan yang diberikan oleh para saksitersebut justru memberatkan Terdakwa karena Saksi 1 a.n.

Jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan Jabatan dan/atau pidana umum ; Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor297/Pid/B/08/PN KUPANG tanggal 6 November 2008; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negera dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :Halaman 27dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUNKPG153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 TentangPenegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang

mempunyai kekuatan hukumyang tetap, dan ganti rugi pembayaran biaya hidup Tergugat dananak tersebut dari tahun 2000 sampai dengan putusan atas perkaraini berkekuatan hukum tetap sebesar 96 (bulan) x Rp. 1.500.000,/bulan = Rp. 144.000.000, (Seratus empat puluh empat juta rupiah);18Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konvensiyang menghendaki perceraian ini adalah seorang pria yangberstatus Pegawai Negeri Sipil maka kepadanya diwajibkan untukmemenuhi dan mematuhi isi ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

TgrDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan bahwapenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kKedua yang diajukan olehPemohon telah diperiksa satu persatu di muka

Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ataumengabulkan gugatan Penggugat, karena telah memenuhi maksud Pasal 70ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006jo Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang

permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap dan mendasarinya;Yang kemudian dipertegas di dalam Penjelasan PP Nomor 45 Tahun 1990yang berbunyi :Pasal 3 ayat 1 ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangmengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajid memperoleh suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa oleh karena tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan menceraikan penggugat rekonvensi maka wajib tergugatrekonvensi memberi biaya hidup per bulannya selama penggugatrekonvensi menjanda sampai penggugat rekonvensi kawin lagi sebesarseperdua dari gaji tergugat rekonvensi karena tidak ada anak namunantara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah adakesepakatan mengenai hal tersebut yaitu tergugat rekonvensi dapatmemberikan gaji sebesar 28% dari gaji tergugat rekonvensi

Bahwa yang menyerempet korban adalah Anggota INI ADyang berpakaian loreng lengkap dengan mengendaraisepeda motor Spin warna hitam dan salah seorang sipilyang diboncengnya yang arahnya dari Kadipaten menujuMajalengka dan pada saat terjadi kecelakaan kondisijalan datar, berhotmix, situasi jalan sepi, cuacaterang tidak hujan dan tidak berkabut tetapi sedikitberbelok.

Pemohon,yang bekerja atau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan olehkarena setatus Pemohon tersebut adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS)maka Termohon terikat secara hukum dengan aturanaturan yang mengaturtentang status seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika melakukanperceraian sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

menyebutkan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian wajid memperoleh izin atau keterangan terlebin dahulu dari pejabat;Memahami kata wajib dalam pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah diatassebagai Suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian di Pengadilan khsusnya Pengadilan agama;Berdasarkan pemahaman Kami diatas ketentuan tersebut yangmerupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga hal yangdimaksud dengan ketaatan

Ternyata, alat bukti tersebutdimaksudkan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalahuntuk membuktikan bahwa benar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipilyang berkapasitas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Desa PerkebunanAir Batu I/Il Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagaimana dijelaskanTermohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dalam pengantar alatbukti tertulis Termohon dalam konvensi/Penggugat

dalam rekonvensi tanggal15 Desember 2021;Maka, sesuai dengan identitas dan faktafakta yang ditemukan selamadalam pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara a quo memangadalah senyatanya bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipilyang berkapasitas sebagai seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri di DesaPerkebunan Air Batu I/Il Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang manatanpa adanya bukti T1 status Pemohon dalam konvensi/Tergugat

Binjaitertanggal 16 Oktober 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang mana pernikahan tersebut telah sah menurut hukum dan telah sesuaidengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

memberikanpertimbangannya apakah kemudian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugata quo dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasanalasanyang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya antara lain Penggugatpada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Objek Sengketa bersifat konkrit, individual, dan final.Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yangbersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukumbagi terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipilyang termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat, sebagai berikut :a.

Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Peraturan KepalaBKN Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang turut melantik Eselon Il (Kepala Dinas DukcapilHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016Kabupaten Tana Tidung menjadi Pelaksana pada bagianumum sekretariat daerah).Tindakan Tergugat memberhentikan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil adalah bertentangandengan Pasal 83A ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 perubahan

prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa,terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P4=T1 dan P11, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku padatanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Mememerintankan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agarmengirimkan satu eksemplaar putusan ini yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang agar mencatat/mendaftarkan putusan perceraian ini dalamdaftar yang disediakan untuk itu yang sedang berjalan dan berlaku bagiPenggugat dan Tergugat;4.

tidak sempurna karena tidak melampirkan SURAT IJINBERCERAI dari Atasan Penggugat;Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN telahdiuraikan dengan jelas pada halaman 1 gugatan dan dalil posita gugatan poin13, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 45Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn R.I No. 10Tahun 1983, Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang

pihak menyampaikan kesimpulannya secaralisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap atas gugatannya dan mohondikabulkan, demikian pula Tergugat mohon putusan yang seadiladinya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,menyebutkan "Pegawai NegeriSipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keteranganterlebin dahulu dari pejabatMenimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;menyebutkan "Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2) datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito di pos2 Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalumeminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3,Serma Harso Laksono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2)datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Lakson Wibowo dan Prada Iman Dito di pos 2Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalu meminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3, SermaHarso Laksnono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul

Bahwa tentang hal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 2dan 3 dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan adalahkeliru; Bahwa sebagiamana diketahui bersama, Penggugattelah melakukan tindak pidana korupsi sesuai denganPutusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor14/Pid/B/2010/PN.Sly tanggal 25 Mei 2010 dan telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan korupsi berkaitan denganjabatan Penggugat maka Penggugat telah melakukantindak pidana kejahatan

No. 63 Tahun 2009);Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruang IlI/d ke bawahdi lingkungannya) 222222 2 ono nn nnn nnn nen ne nen en eneMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahuifakta

BKN sesuai PetikanKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.1/1/2005,tertanggal 01 April 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang diterbitkan oleh Kepala BKN;h.

Bahwa Keputusan Tergugatyang tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat(1) dan (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan BKN merupakan pelanggaran terhadap Asas KepastianHukum dan Asas Keterbukaan karena tindakan pemberhentianPenggugat sebagai PNS tidak melalui prosedur hukum yang sah, saratdengan ketidakjujuran dan menciderai rasa keadilan dan kepatutan.Keputusan Tergugat tersebut juga telan melanggar Asas TertibPenyelenggaraan Negara karena

Pembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Sub DirektoratPengendalian Kepegawaian A BKN terhitung mulai tanggal 9 Desember2005 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorUP.18/1/2006, tertanggal 26 Januari 2006 Tentang PemberhentianSementara, menurut Majelis hakim adalah tidak berdasar karenaPemberhentian Sementara adalah sifatnya belum definitive permanen,sehingga sewaktuwaktu apabila dipandang tidak ada suatu kesalahanyang bisa dibuktikan maka sewaktuwaktu seorang Pegawai Negeri Sipilyang