prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;4.

Atas panggilan tersebut Pengguaaidan cementtelah datang menghadap di persidangan secara in person;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor133/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Bupati Natuna tanggal 28 Agustus 2019, sehinggapemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuhmelalui mediasi

Bahwa PENGGUGAT merasa jawaban tersebut belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu PENGGUGAT telahmengajukan kembali Upaya Banding kepada Gubernur Aceh selaku atasanTERGUGATdengan Surat PENGGUGAT Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019perihal Banding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 800/4953 tanggal 20Juni 2019M/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan KeberatanSaudara Zulfakri ZA, S.Pi Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telahPENGGUGATsampaikankepadaTERGUGAT

Bahwa mengenai lowongan jabatan diatur dalam Pasal 249 ayat (2)PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan sebagai berikut :(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagaiPNS apabila tersedia lowongan jabatan.d.

BuktiP9 : Surat Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihalBanding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor800/4953 tanggal 20 Juni 2019/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan SaudaraZulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);10.

Pemberhentian sementara pegawai negeri sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruangIlIl/d ke bawah ; b.

Pengangkatan kembali pegawai negeri sipilyang diberhentikan sementara yang berpangkatPenata Tingkat golongan ruang III/d ke bawah ;danc, Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiandalam dan dari jabatan struktural eselon IV ;(3) Bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan MenteriDalam Negeri ; Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.24 25/99 tanggal 20 Desember 2001 yang didalilkanpenggugat sesungguhnya bukan merupakan produk hukum

Menimbulkan akibat hukumBahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugatdimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mengabdi dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimanaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan segalakonsekuensi hilangnya hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil.2.

bulan Putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 menyatakan:Pasal 252Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas Pengadilanberpendapat bahwa ketentuan tersebut menguraikan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipilyang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh KantorCatatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusakatau musnah setelah di buktikan dengan Surat Keterangan dari pihakyang berwajib;d. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yangditerbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas permintaan Pemohon;e.

ketentuan Pasal 44 ayat(1) sampai dengan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013, buktibukti tersebut tergolong surat keterangan yangditerbitkan oleh pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untukditerbitkannya Kutipan Akta Kematian oleh pejabat yang berwenang untukitu, Karenanya bukti tersebut belum Ssempurna atau belum memenuhi syaratsebagai akta autentik sebab dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipilyang

Bahwa sudah seharusnya UndangUndang No 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat oleh karena TindakPidana tersebut sudah terjadi sebelum Peraturan tersebut ditetapkan ataudengan kata lain tidak boleh berlaku surut;10.Bahwa UndangUndang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atasundangundang nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaiandan PP nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, NIP 19830919200502 1 001 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2019 yang mempunyaimakna setelah + 9 tahun tindak pidana a quo terjadi dan sudah menjadiPNS kembali dan dasar hukum Objek Gugatan menggunakan UndangUndang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan. (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat an.

madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan4, JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemulaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c keatas, selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama danMadya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama.5. Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pihak yang memilikikewenangan yang bersumber langsung dari Peraturan Perundangundangan yang disebut dengan atribusi.

Maka sesuai peraturan perundangundangan,bagi Pegawai Negeri Sipil yang dihukum karena melakukan suatu kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanharus diberhentikan tidak dengan hormat;Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 1969, PNS yang berhak menerima pensiun adalah PNS yangdiberhentikan dengan hormat;Bahwa usulan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat yang

Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.1/94/BKD/2009 tanggal 31Desember 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilMenjadi Pegawai Negeri Sipil Memutuskan terhitung mulai tanggal 1Januari 2010 mengangkat penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani Bupati Solok (Gusmal)..

Pegawai Negeri Sipil dinyatakan padapokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri olehPejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratifkepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pulabahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang

RI Nomor 45 Tahun1990 romawi VIII angka 2 dinyatakan PNS wanita yang menjadi isterikedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidakhormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980. 2202222 2nn nn nn nnn anne nn nne nananBahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima Tunjangan suamisecara tidak sah dan kemudian digunakan untuk kepentinganpribadinyatelah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (6) PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 (2)b. 7.

., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan dicerai oleh suami (Sebagai Termohon) harus terlebin dahulumemperoleh surat keterangan dari pejabat atasannya, selamalamanya 6(enam) bulan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984tanggal 17 April 1984, akan tetapi sampai 6 (enam) bulan berlalu SuratKeterangan dari pejabat atasan Termohon tidak juga turun, maka oleh MajelisHakim proses persidangan dilanjutkan;Menimbang

Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 14PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilmengapa hingga melakukan kumulatif selama 4 tahun (penjelasanPasal 14 No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dimaksud dengan dihitung secara kumulatif sampai denganakhir tahun berjalan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukandihitung mulai Januari sampai dengan bulan Desember tahun yangbersangkutan), logikanya adalah jika benar Penggugat tidak bekerja/ tidak masuk kerja lalu mengapa

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraiantersebut pada Instansi Pelaksana incasu Dinas Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang tetap untuk dicatat dalam register untuk itu ;Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipilyang

Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUNKPGdengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji PenataMuda (ill/a) dan ditempatkan pada Kantor DepartemenPenerangan Kabupaten TTU.

Wqw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesualPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Bahwa Keputusan a quo justru telah mencerminkan pelaksanaan asaskepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dikarenakan keputusan a quo mendasari dengantepat asas ketentuanketentuan yang termaktub dan khususnya dalamPasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2012Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pasal 2 PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor

Berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku.Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo(Bukti P1 identik Bukti T1) di dasarkan pada Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;e.

karenadipidana penjara; vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf bMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang