Ditemukan 740 data
92 — 8
O1/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun bukti T5tersebut hanya membuktikan ketidak absahan dari KTP Penggugat, bukanmengenai identitas Penggugat lainnya, karena sebagaimana diterangkan olehsaksi Penggugat yang bernama Sutarman, ternyata memang benar Penggugatberalamat di JI. Prenja No. 56 RT. 009/RW. 010, Kelurahan Bukit Duri,Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan ;Menimbang, bahwa dalam bukti P3 yang berupa buku Tabugan CIMBNiaga No.
105 — 34
Maka seharusnya penggugat terlebih dahulumengajukan gugatan pada pengadilan umum untuk membuktikan lebih dahulumengenai absahan surat atas persil Persil 6 SII Kohir 944 CI.
Terbanding/Penggugat : Lilis R Daniel
142 — 82
di buat harus mempunyai kekuatanhukum, Jika sarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang di buatbatal demi hukum, bahkan dapat di simpulkan bahwa dalam prakteknyaPEMBANDING telah dengan sengaja melanggar pasal 1320 KUHPerdata, karena di dalam perjanjian kontrak antara TERBANDING danPEMBANDING di sebutkan bahwa perjanjian tersebut di buat denganpenyerahan hak milik secara fidusia, tetapi perjanjian fidusia tersebutHalaman 26 dari 33 Putusan Nomor 30/PDT/2020/PT GTOpatut untuk diragukan ke absahan
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua
59 — 46
IRJA JoPutusan Kasasi No 2732.K/Pdt/2003 tertanggal 14 September 2007 yang mengaitkandalil hak milik dengan ketidak absahan jual beli dari Tergugat (Daniel Yoku), Tergugat III(Dominggus Yoku), dan Tergugat IV (Marthin Yoku) atau siapapun kepada ParaPelawan sebagai mana poin 3, 4 dan poin 6 dari amar Putusan sehingga adanyaperlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah tidak diterima atau ditolakseluruhnya;Bahwa Amar Putusan No.
PANJI WIRATNO, SH
Terdakwa:
1.RUSYATI als HJ. ASIH binti MUHAMAD RUSDI alm
2.ASWIR bin DAHLAN alm
3.ABDUL MALIK bin ARIFIN
4.MIRWAN bin ASWAN
51 — 27
Bahwa karena saksi BOBBY JUNEIDI ragumengenai ke aslian slip setoran yang di emailkan, saksi BOBBYJUNEIDI membawa printout bukti slip setoran tersebut ke Bank MandiriCabang Galeri Niaga Mediterania Il Pantai Indah Kapuk, Penjaringan,Jakarta Utara untuk mengecek ke absahan atau ke aslian dan ternyataberdasarkan keterangan customer service di Bank Mandiri, slip setoranhasil dari print out tersebut palsu karena validasinya berbeda danstempelnya paisu karena Bank Mandiri Cabang Utama Bekasi daridaerah
104 — 34
dipandang benar dan merupakan suatu alat bukti hak yang kuat, haldipertegas melalui ketentuan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena data fisik maupun dataYuridis yang termuat dalam bukti surat T3, merupakan Sertifikat Hak Milik yangtelah sesuai dengan data yang termuat dalam data Surat Ukur yang menjadisatu kesatuan dari berkas bukti surat T3;Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada alatalat bukti yangdiajukan tidak pula dapat membuktikan ketidak absahan
Terbanding/Tergugat : R.WELLINO KAINAMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
53 — 17
tertanggal 6 Januari 1994 antara R.SUDARNA selaku Penjual dengan YOPPY TUNGGAL JAYA selakuPembeli, yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No.100/Desa Pakuon,tertanggal 28 Desember 2010, Surat Ukur tanggal 12042000, Luas24.890 M2 (Dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh meterpersegi);Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cianjur sebagai TURUT TERGUGAT, dalammenguji keabsahan obyek jual beli dan keabsahan perolehan kepemilikantanah aguo dan menguji ke absahan
Terbanding/Tergugat III : AGUS POLLY
Terbanding/Tergugat I : TANOD POLLY
Terbanding/Tergugat IV : YULIANA POLLY
Terbanding/Tergugat II : DIENTJE POLLY
Terbanding/Turut Tergugat III : PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : HUKUM TUA DESA PASLATEN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
63 — 26
poin 3.PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah menuruthukum Surat Pembagian Kaprentahan Nippon tertanggal 1 November1942;Bahwa, Petitum Gugatan dimaksud harus juga ditolak, karena dasarGugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukumnya yangharus tercantum didalam Petitum Gugatan, bukan tentang pengesahanSurat Pembagian Kaprentahan Nipon;Dengan dimintakannya PengesahanSurat Pembagian KeprentahanNipon oleh PENGGUGAT, membuktikan bahwa pada saat mengajukanGugatan, terdapat ketidak absahan
49 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
bermohon di Kelurahan Lameroro untukpembuatan surat kepemilikan tanah dimaksud tetapi pihak Kelurahan tidakbersedia membuatnya dengan alasan ada pihak lain yang mengklaim tanahtersebut sebagai tanahnya, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebutsebenarnya Terdakwa mengetahui kalau tanah yang menjadi obyek daripembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593/17/2005 tanggal07 Desember 2005 yang dibuatnya sendiri tersebut adalah tidak sah danwalaupun sudah mengetahui tentang ketidak absahan
Dr.OKTAVIA INDRY LILIANA, S.Th,M.Pd.K
Tergugat:
1.Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Kristen Papua UKiP Sorong, Dr.RICKY D. MONTANG,M.Th
2.REKTOR Universitas Kristen Papua UKIP Sorong, dr.Sofian Andi, M.Pd.K
185 — 27
Untukpinjam pakai itu kebijakan Universitas dampak pada Akreditasi ; Bahwa saksi, terkait tanda tangan persetujuan Promotordan pengujian bagaimana , Dari tanggung jawab Mahasiswa ;Putusan Nomor : 14 /PDT.GS/2020/PN.SON halaman 32 dari 45 Bahwa saksi, bagaimana cara pengambilanljasah , Diatur pada aturan Akademik ; Bahwa saksi, posisi Penggtugat dan Mahasiswalain yang belum mendapat tanda tangan , Itu merupakan tanggungjawab Mahasiswa ; Bahwa saksi, bukti P. 11 halaman pengesahanberfungsi menjamin ke Absahan
AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH
Terdakwa:
SYAM RISAL RASIHAN Alias ICAL
81 — 51
Hak Milik Nomor30/Puulemo Tahun 2006 atas nama saksi YULIS KARRE yang digadaikankepada saksi, merupakan Sertifikat Palsu; > Bahwa proses penyerahan uang gadai sawah dari saksi kepadasaksi Yulis Karre senilai Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) pada saatitu saksi langsung menyerahkan uang senilai Rp. 50.000.000, (Lima PuluhJuta Rupiah) kepada saksi Yulis Karre di rumah saksi sendiri dalam bentuktunai; > Bahwa saksi tidak pernan mempertanyakan kepada pihakPertanahan Kabupaten Kolaka tentang ke absahan
59 — 29
Barang bertanggung jawab terhadap : (a). kKeabsahankepemilikan barang; (b). keabsahan dokumen persyaratan lelang; (c).penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan(d). dokumen kepemilikan kepada Pembeli.2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang.3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan
78 — 18
TENTANG SURAT KUASABahwa pada sidang pertama pada tanggal 29 Desember Majelis Hakim Perkara A quosempat mempertanyakan ke absahan surat kuasa khusus dari PENGGUGAT yangmenurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo surat kuasa khusus dariPENGGUGAT tersebut bukan merupakan surat kuasa khusus yang lazim digunakan dipersidangan, akan tetapi kuasa tersebut merupakan surat kuasa yang bersifat umum.Sifat khusus surat kuasa khusus terlelatak pada nama, kualitas dan kedudukan parapihak, tentang masalah tertentu
86 — 25
disebutsebagai Tergugat dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat dalam Konpensiuntuk selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi ini adalahsebagaimana dimaksudkan diatas ;Menimbang, bahwa apaapa yang telah dipertimbangkan dalam gugatanKonpensi/ tidak akan diulang dalam Rekonpensi ini dan dianggap sebagaipertibangan Hukum dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi didalam gugatannyajuga mempermasalahkan tentang ketidak benaran dan ketidak absahan
176 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Lamp.V halaman 42 saksi nomor 2);Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan adat karena tidakmengakui ke absahan Dewi Fatimah, S.H.,/Tergugat V/PemohonBanding/Pemohon Kasasi sebagai anak angkat almarhum H.
169 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 940 K/Pdt/2014Jadi cacat hukum dan ketidak absahan bukan hanya sekedar dalampembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 04 Juli2008 yang dibuat PPAT Ramdah, S.H., yang merupakandasar/proses awal tindakan hukum penjaminan atas objek jaminanSHM Nomor 292, SHM Nomor 294 dan SHM Nomor 322 (yangmerupakan perjanjian accessoir) yang dinyatakan cacat hukum dantidak sah (karena prosedur pembuatannya tidak sesuai ketentuanPasal 138 UUHT Nomor 4 Tahun 1996), sebagaimanadipertimbangkan
40 — 21
Lihat pertimbangan hukum putusan halaman 61angka 7.kenyataan ini membawa kepada realita pembuktiannyadan pertimbangan hukum putusan sangatmemprihatinkan dalam tatapan hukum, terutama dalamke absahan kualitas pembuktian barang bukti.Keberatan ketiga .Bahwa putusan Pengadilan Militer IIl14 Denpasar telah keliru dantidak cermat didalam pertimbangan hukum putusannya dalammenanggapi Pledoi penasehat hukum, sebagai berikut :a.Pemahaman yang keliru oleh Majelis dalam berpendapat bahwapenasehat hukum terlalu
1.Dahlius bin Zubir
2.Aryanto bin Kamir
Tergugat:
1.Basri B bin Bakar
2.Bakri B bin Bakar
3.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Payakumbuh
4.Pemerintah RI cq. Gubernur Sumatera Barat cq. Walikota Payakumbuh
5.Lurah Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
76 — 26
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAKNYA.Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini tidaklengkap karena seharusnya Penggugat juga menggugat MamakKepala Kaum Penggugat serta Ketua Kerapatan Adat Nagari KotoNao IV, Bahwa Mamak Kepala Kaum suku Sipisang Kenagarian Koto NanIV Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, karena objekperkara dalam pengurusan Sertifikat dan ke Absahan suratsuratnyaMamak Kepala Kaum dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IVsangatlah penting sama juga halnya dengan
252 — 121
Karena jika tidak dinyatakanbatal, maka akan terjadi kontradiksi antara produk hukum danperbuatan hukum yang melingkupinya ;Bahwa selain itu dengan telahadanya keabsahan dan kebenaran obyek lelang / obyek sengketa a quo,maka obyek lelang yang sudah menjadi milik pihak lain / Bapak/lbuAchmat Zurozim sebagai pemenang lelang yang dibelinya melaluipelelangan telah sesuai dengan dokumen / produk hukum yang ada,sehingga apabila sekarang Para Penggugat mempermasalahkan adanyaketidak absahan proses pelelangan
60 — 23
Unsur Tanpa Hak atau MelawanHukum ; Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini bersifatmenerangkan ketidak absahan status unsur ke 3 (tiga) menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkannarkotika golongan I.