Dalam simpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannyayaitu itsbat nikah dan diizinkan menceraikan Termohon.

tersebut mendesakuntuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah melamar calon istri sejak tahun 3 bulan yang lalu dan kedua sudah saling mencintai serta sulit untukdipisahkan ;bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk nikah;e bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi bapak sekaligus kepala rumahtangga begitu juga dengan calon istri anak Pemohon sudah pantas menjadi iburumah tangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempattinggal di Penggugat namun belum dikaruniai anak; bahwa sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarangmemberi nafkah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumahtangga; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejakMei 2017; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan

keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempattinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai Seorang anak; bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernahmemberi nafkah kepada Penggugat; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Mei2017; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan

Walauoun tanoa hak pada umumnya merupakan bagian dan melawan hukumnamun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanoa hak dalamkaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009adalah tanoa izin dan atau persetyuan dan Menten yang berarti elemen tanoa hakdalam unsur in bersifat melawan hukum formmil sedangkan elemen melawanhukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum mateniil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antarafrasa

afwizgheid van alle materelevederrechieliikheia), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lainaspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehinggadiharapbkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitumendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidakhanya mementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan

tindak pidana dalamperkara ini adalah terdakwa Sukri als Kri Bin Nur Muhamad, dkk yang selamapemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasanpembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Ngatman Bin Duki, saksiAWingki Mulia Asri Binti Ngatman, Saksi Hadi Mulyono Bin Joyo Asmo, Saksi SriHartini Binti Wiji, Saksi Ebit Prama Bin Setimbang yang disampaikan dipersidangandan keterangan terdakwa Sukri als Kri Bin Nur Muhamad, dkk Penuntut Umummemperoleh simpulan

belakang jarak +15 Cm, tampak luka robekperut kuru ukuran 1 cm, luka robek di perut bawah kanan 1 cm, tampak luka robekpangkal paha 1 cm dengan kesimpulan luka robek tembus perut akibat luka tembak.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan Ngatman Bin Duki, saksiAWingki Mulia Asri Binti Ngatman, Saksi Hadi Mulyono Bin Joyo Asmo, Saksi SriHartini Binti Wiji, Saksi Ebit Prama Bin Setimbang yang disampaikan dipersidangandan keterangan terdakwa Sukri als Kri Bin Nur Muhamad, dkk Penuntut Umummemperoleh simpulan

yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasidari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagiandari melawan hukum namun sebagaimana simpulan

di atas yang dimaksud tanpahak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsurini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berartimelawan hukum formil dan melawan hukum materiil;Berdasarkan simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antara frasatanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasatersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah

yangharus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barang siapa, yangmengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatanuntuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, makaorang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007dalam penjelasannya disebutkan, "Pendapat dan Simpulan

dikreditkan 148,239,31931,189,170Berdasarkan penelusuran cfm sistem PKPM DJP dan SIDJP sudah dilaporkan oleh Penjual Dapat cikreditkan 117,050,149 Tidak ada arus uang dan arus barang Tidak dapat dikreditkan 492,542,576 Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 294/B/PK/PJK/2016 3.14.Berdasarkan keterangan tersebut disimpulkan:PM yang dapat dikreditkan Rp 304.954.709PM yang tidak dapat dikreditkan Rp 187.587.867Rp 492.542.576 Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa"Pendapat dan Simpulan

yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteriatas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainyang berwenang berdasarkan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakanbagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan

di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkanelemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawanhukum materiil;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN PinBerdasarkan simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antarafrasa tanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2

Tetdapat inkonsistensi antara ringkasan ha se ee Pp 1g sitpemeriksaan dengan simpulan hasil pemeriksaan, ae dimana pada simpulan hasil pemeriksaan angka 1we . huruf a diungkapkan Sadr. Priyodigdo Aula Parimoraa ,5.STP menerima uang sebesar Rp 200. 000.000, 00we dari Sdr. Muhammad Yadi Jaga namun padaSe kesimpulan diungkapkan Sdf.

tahun5 bulan ; bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinyatersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon2 bulan yang lalu sudah dilamar calon suami anak Pemohon; bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk nikah; bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi istri sekaligusibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anakPemohon sudah pantas menjadi Bapak rumah tangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohonmembenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempattinggal di rumah Tergugat namun belum dikaruniai anak; bahwa sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurangmencukupi kebutuhan rumah tangga; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejakJanuari 2018; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan

Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama DS, Nomor:475/609/414.408.02/2017 tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan olehKepala Desa ASG, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda (P.7);Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan simpulan secaralisan yang intinya tetap pada permohonannya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, semuayang tercantum

13tahun 7 bulan;bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinyatersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anakPemohon 1 bulan yang lalu sudah dilamar calon suamianak Pemohon;bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak adahalangan untuk nikah;e bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi istrisekaligus ibu rumah tangga begitu juga dengan calonSuami anak Pemohon sudah pantas menjadi Bapak rumahtangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohonmembenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

Kabupaten Bantaeng ; Bahwa Penohon I dan Penwnhon II dinikahkan oleh imamKampung Banyorang yang bernama H.Husain , walinyaadalah ayah Kandung penohon II yang bernam Halobin Jaga dan yang menjadi saksi nikahnyabernama H.Sahiri dan Dg Jaga ; Bahwa, sewakt u pemohon I menikahi penmohon IIpenohon I menberi mmhar berupa kebun seluas 5 areyang terletak di Langiria, Desa Kaloling, KecamtanGant arang keke, Kabupaten Bantaeng ;Meni nmbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebutdi atas, maka Maelis Hakim berke simpulan

Ayat (1) dan Ayat (3) sebagaimana diuraikan sebelumnya;bahwa Terbanding menyatakan dalam rangka menerapkan keadilandan kestaraan dalam pembebanan pajak kepada seluruh WajibPajak, PPN Masukan yang terkait dengan kegiatan mengahsilkanTBS tidak dapat dikreditkan baik oleh perusahaan yang bersifatintegrated (memiliki Unit Kebun dan Unit Pengolahan CPO danKernel) maupun oleh perusahaan yang hanya memiliki Unit Kebun;bahwa dalam konteks sengketa ini, Majelis tidak sependapat denganTerbanding dikarenakan simpulan

Putusan Nomor 1398/B/PK/PJK/20172)3)PPN Masukan yang terkait dengan kebun yang mengahsilkanTBS tidak dapat dikreditkan;bahwa menurut Majelis, pendapat Terbanding tidak sesuaibahkan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPPN, karena penyerahan TBS dari Unit Kebun kepada UnitPengolahan yang keduaya dimiliki oleh Pemohon Bandingbukan merupakan penyerahan BKP sebagaimana dimaksuddalam ketentuan yang diatur dalam Pasal IA huruf d dan Pasal4 UU PPN;bahwa dengan demikian simpulan Terbanding yang

diasarkanpada asumsi atau pendapat yang bertentangan dengan UUPPN, maka simpulan Terbanding tersebut juga tidak sesuai ataubertentangan dengan UU PPN;bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Terbandingmengabaikan prinsipprinsip dasar kesetaraan dankesebandingan, karena yang dibandingkan adalah dua WajibPajak yang sangat berbeda karakter dan kegiatan usahanya;bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah industripengolahan kelapa sawit secara terintegrasi sehingga yangdijual adalah CPO dan Kernel, sedangkan

Wajib Pajak yangdijadikan pembanding mempunyai kegiatan utama perkebunankelapa sawit sehingga yang dijual adalah TBS;bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwapembandingan dua kegiatan yang berbeda (tidak sebanding),tidak dapat dipaksakan untuk menarik suatu simpulan seolaholah yang dibandingkan tersebut adalah setara atau sebanding,dengan demikian Majelis berpendapat simpulan Terbandingsangat bias atau tidak jelas;bahwa berdasarkan memori penjelasan pasal 16 B Ayat (1) UUPPN antara

Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukunkembali tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan cukupdan tidak mengajukan bukti lagi.Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan simpulan secara lisan, yangpada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk beritaacara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sepertidiuraikan tersebut

tersebut mendesakuntuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah melamar calon istri sejak tahun 10 bulan yang lalu dan kedua sudah saling mencintai serta sulit untukdipisahkan;bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk nikah;bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi bapak sekaligus kepala rumahtangga begitu juga dengan calon istri anak Pemohon sudah pantas menjadi iburumah tangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

berumur 15 tahun 8 bulan;e bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut mendesak untukdilaksanakan karena Anak Pemohon sudah dilamar calon Suami anak Pemohon;e bahwa Anak pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan untuk nikah;e bahwa Anak Pemohon sudah sanggup menjadi Isteri sekaligus Ibu rumah tangga begitujuga dengan calon Isteri Anak Pemohon sudah pantas menjadi Kepala rumah tangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempattinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seoranganak; bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberikannafkah kepada Penggugat; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Januari2018; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan