Ditemukan 815 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-03-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Smg
Tanggal 21 Maret 2017 — GRACILLIA LUKITO RONNY WIBOWO
309
  • mempertimbangkan pokok perkara terlebihdahulu dipertimbangkan prosedur hukum acara, yaitu menyangkutketidakhadiran tergugat di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutbeberapa kali, namun Tergugat tidak datang tanpa alasan, sehinggapersidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.SmgMenimbang, menjadi pertanyaan apakah dengan ketidakhadiranTergugat, maka perlukah pokok perkara dibuktikan lagi, dalam hal ini masihmenjadi polemik
Register : 06-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
11672 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Larangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksualterhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota Legislatifpada Pemilu tahun 2019 menimbulkan reaksi dan polemik ditengahmasyarakat.Bahwa wacana KPU yang ingin mengatur pelarangan mantanTerpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dankorupsi untuk menjadi Calon anggota Legislatif pada Pemilu tahun2019 sedari awal telah menimbulkan perdebatan dan sampai saat inimenjadi polemik ditengah masyarakat.
    Inti dari polemik tersebutadalah KPU yang tetap memaksakan pelaranganmantan TerpidanaBandar narkoba, Kerkerasan seksual terhadap anak dan korupsiuntuk menjadi Calon anggota Legislatif pada Pemilu tahun 2019padahal hal tersebut dianggap bertentangan dengan berbagaiperaturan perundangundangan diatasnya termasuk PutusanMahkamah Konstitusi.
    Hal tersebut diakukan karenaTeradu sangat mengedepankan asas kehatihatian dan kepastianhukum dalam mengambil sikap terhadap polemik/permasalahantersebut;13) Bahwa dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut para ahlidan pakar hukum berpendapat bahwa tidak seharusnyaKementerian Hukum dan HAM menolak untuk mengundangkanPeraturan KPU yang telah diajukan karena Kementerian Hukumdan HAM tidak memiliki Kewenangan untuk melakukan koreksiterhadap substansi Peraturan KPU.
Register : 22-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1306/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 12 Nopember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
4223
  • Namun pemidanaan yangakan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan tidakmenimbulkan polemik baru dalam masyarakat karena pidanayang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim jauh lebih ringan dariHalaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDNtuntutan Penuntut Umum Namun, harus juga dipahamibersama bahwa pemidanaan ringan lepas dari pertimbanganyang cukup sulit bagi bagi Majelis Hakim Pengadilan NegeriSibolga, karena selain untuk untuk kepentingan korbanpemidanaan diharapkan bisa memberikan
    ejekan orang, bagaimana seorang anak perempuan yangdilahirkan oleh korban ada ibu tapi tidak punya bapak,bagaimana masa depannya, yang menjadi pertanyaan bagiapakah putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencederai rasakeadilan dalam masyarakat, belum lagi terdakwa dikemudianhari diberikan pembebasan bersyarat, apakah itu tidakmenimbulkan polemik dalam masyarakat;Bahwa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolgamencangkup Kota Madya Sibolga dan Kabupaten TapanullTengah perkara Tindak Pidana Perlindungan
    seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkanhal tersebut sehingga dalam menjatuhkan pidana dapatmemberikan efek jera baik kepada pelaku terlebin kepadaorang lain.Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDNBahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSibolga pada halana 22 alinea ke 4 berbunyi meskipun saatini kita mengetahui bahwa program Pemerintah sedangberusaha memperkuaat sistem perlindungan perempuan dananak namun dalam menjatuhkan putusan diharapkan tidakmenimbulkan polemik
Register : 14-02-2008 — Putus : 27-02-2008 — Upload : 27-04-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 42/Pdt.G/2008/PTA.Sby
Tanggal 27 Februari 2008 — Pembanding v Terbanding
4027
  • Akibat dari saling tuduh tersebut antara keduanyasering terjadi polemik yang ujung ujungnya adalahperselisihan dan pertengkaran tersebut ;4.
Register : 28-09-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN NGANJUK Nomor 284/Pid.B/ 2010/PN.Ngjk
Tanggal 22 Nopember 2010 — Nama lengkap : MOCH. RUBAI BIN ALM. JASMIN Tempat lahir : Nganjuk ; ------------------------------------------ Umur / tanggal lahir : 43 tahun ;------------------------------------------- Jenis kelamin : Laki-laki;-------------------------------------------Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;------------------------------------------ Tempat tinggal : Ds. Juwono RT.03 RW.02, Kec.Kertosono, Kab. Nganjuk ; ----------------------------------- A g a m a : Islam;----------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta ;---------------------------------------------
4514
  • Petrosida Gresik, adalah dapat menimbulkan kerugian terhadapmartabat saksi PUJI ASTUTI selaku Kepala Desa Juwono, karena permasalahanpendirian kios resmi baru di wilayah Desa Juwono masih menjadi polemik di antara paraanggota kelompok tani di wilayah desa Juwono , sehingga meskipun berkas permohonanpengajuan pendirian kios pupuk bersubsidi ke PT. Petrosida Gresik tidak jadi diprosesoleh PT.
Upload : 06-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845 K/PID.SUS/2010
Para terdakwa; Lamidi bin Sumarsono, Dk
66 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, karena terkait denganhasil penambangan minyak tradisional di Desa Wonocolo Kecamatan KedewanKabupaten Bojonegoro pada saat pengangkutan minyak bumi atau gas bumiberupa minyak mentah/minyak sulingan secara tradisional dilakukan, masihterjadi polemik tentang Kewenangannya apakah menjadi kewenangan Pertamina/ Pemerintah MP.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 30 Juni 2015 — SUGIO GOENAWAN, HALIM melawan SIK ANIK HALIM WIJAYA Dkk
6128
  • Bahwa atas polemik ini Kemudian Penggugat membawanya ke ranahPengadilan, dan telah mendapat Putusan yang telah berkekuatanHukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.819/Pdt.G/2014/PN.SBY., tanggal 03 Desember 2014 ; (Terlampir Bukti P5)Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.819/Pdt.G/2014/PN.SBY.,1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa Akta Ikatan Jual Beli No.1837 tanggal 27 April 2013,yang dibuat dan ditandatangani olen Penggugat dan Tergugat!
Register : 22-01-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA GARUT Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Grt
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat Tergugat
421
  • Tergugat telah melakukan nikah sirri yang diresponoleh Penggugat yang disampaikan kepada adiknya dan beliau langsungmemblowup masalah ini ke kakakkakaknya yang lain, sehingga pihakkeluarga Penggugat ini merupakan klimaks dari rentetanrentetanpermasalahan sebelumnya, sehingga kejadian semuanya dan sebelumsebelumnya disambungsam bungkan;17 Sebelumnya permasalahan juga timbul ketika Tergugat dan Penggugatmendapatkan seorang anak yang diadopsi dari anak itu lahir (merah),ternyata kehadirannya menjadi polemik
    olehistriistri solehah adalah menampar suaminya sendiri, namun saat itu Tergugatmasih bisa memaafkan dan mengesampingkan harga diri dan sakit hati, Tergugatmasih menganggap pada saat itu Penggugat adalah istri yang baik, istri yangmasih bisa diarahkan dan bisa menjadi makmum buat Tergugat, dalam kamusTergugat pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang tidak bisa dipermainkan olehsiapapun, oleh karena itu Tergugat masih bisa menahan diri oleh sikap dan prilakuPenggugat pada saat itu, namun kejadian terbalik polemik
    Yang lebihmenyakitkan polemik ini diciptakan oleh keluarganya dan dilakukandengan sengaja di hadapan anak Tergugat yang masih kecil, mereka tidakpernah mempertimbangkan faktor fsikologis anak Tergugat, jikalau merekaadalah orangorang yang mengerti, pintar dan cerdas, hal ini tidak mungkindilakukan, dan mereka akan menyuruh pengasuh, ibunya si anak dan anaktersebut pergi dulu dari rumah, padahal mereka ada yang guru, lebe,mengaku ustadzah, tapi prilakunya tidak lebih dari ayam yang seenaknyamasuk
Register : 07-05-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 38/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 6 Juli 2015 —
166
  • Hal mana menjadi polemik oleh karena ternyataTergugat / Terbanding tidak beralamat di alamat sesuai dengan KTP Tergugat /Terbanding.
Register : 28-01-2008 — Putus : 18-03-2008 — Upload : 01-12-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 0305/Pdt.G/2008/PA.Clp
Tanggal 18 Maret 2008 — pemohon termohon
61
  • Dengan keadaan yang demikian akhirnya Pemohon memberanikan diri untukmensikapi permasalahan / polemik rumah tangganya agar diselesaikan dengan baikbaiknaum demikian malahan terjadi perselisihan dan percekcokan hingga hampir terjadiperkelahian dengan orang tua angkat Termohon; 9.
Register : 10-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 08-08-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 309/Pdt.G/2019/PTA.sby
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat (Terbanding) melawan Tergugat (Pembanding)
1813
  • hubungan dengan wanitalain pada tahun 2009, itupun sebatas rekan kerja dan tidak lebih, dankemudian tidak ada kontak sama sekali dengan Pembanding sertaTerbanding hubungannya baikbaik saja; Bahwa benar Pembanding dan Terbanding tidak bisa berkumpul setiap hariselama 5 tahun dikarenakan samasama bekerja di Taiwan, sebab tempatkerja berjauhan dan beda majikan, tetapi setiap bulan bisa bertemu danliburan bersama seharian, hingga bisa memberikan nafkah lahir batin; Bahwa tidak benar ada krisis atau polemik
Putus : 30-01-2012 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 30 Januari 2012 — Juari bin Parto
1814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bojonegoro telah diserahkan kepadaKoperasi di desa setempat penghasil tambang minyak tradisional;Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, karena terkait dengan hasilpenambangan minyak tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kab.Bojonegoro sampai sekarang masih terjadi polemik tentang kewenangannya apakahmenjadi kewenangan Pertamina/ Pemerintah BP.Migas atau Pemerintah KabupatenBojonegoro, sehingga tidak tepat kalau Pemohon Kasasi dikenai tindak pidana yangdiatur dalam Pasal 53
Register : 06-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0252/Pdt.P/2017/PA.Mtp
Tanggal 6 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
164
  • seperti layaknya lamaranpada umumnya, namun hal ini ditanggapi lain oleh ibu saya, yangkemudian membuat keluarga saya, yaitu ayah dan ibu saya tersinggung,kemudian hal inilah yang berlarutlarut hingga masalah mahar dimanakeluarga saya ingin mahar sebesar Rp. 40.000.000, ( empat puluh jutarupiah ) namun keluarga arif lebin cenderung memanfaatkan uang untukkeperluan masa depan saya dan Arif hingga akan lebih baik jika mahartersebut bisa dikurangi untuk keperluan kami kelak, hal ini kemudianmenjadi polemik
Register : 13-03-2013 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN NGANJUK Nomor 68 / Pid.B/2013 / PN.Ngjk
Tanggal 4 April 2013 — Nama lengkap : PRAWOTO ALIAS WOTO BIN SUPARDI ---------------- Tempat lahir : Lampung -------------------------------------------------------------- Umur/tanggal lahir : 28 tahun------------------------------------------------------------- Jenis kelamin : Laki-laki.--------------------------------------------------------------- Kebangsaan : Indonesia. ------------------------------------------------------------- Tempat tinggal : Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk A g a m a : Islam. ------------------------------------------------------------------ Pekerjaan : Wira Swasta ;---------------------------------------------------------
182
  • Petrosida Gresik, adalah dapat menimbulkan kerugian terhadapmartabat saksi PUJI ASTUTI selaku Kepala Desa Juwono, karena permasalahanpendirian kios resmi baru di wilayah Desa Juwono masih menjadi polemik di antara paraanggota kelompok tani di wilayah desa Juwono , sehingga meskipun berkas permohonanpengajuan pendirian kios pupuk bersubsidi ke PT. Petrosida Gresik tidak jadi diprosesoleh PT.
Register : 08-12-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;
223153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .; Selain itu, dikecualikannya informasi dan salinan KeputusanPresiden mengenai Grasi untuk publik telah memperhatikankepentingan umum karena apabila hal tersebut dapat diakses olehpublik dapat menimbulkan polemik secara politik maupunsosiologis.
    Putusan Nomor 568 K/TUN/2016yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang jika dinilai akanmenimbulkan polemik secara politis dan sosiologis;Bahwa berdasarkan fakta persidangan sengketa informasi, sampaipersidangan ketiga pada tanggal 22 Februari 2016 di Komisi Informasi,Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya dalam hal pengecualianinformasi dalam sengketa a quo yang didasarkan pada pengujiankonsekuensi oleh Pimpinan Badan Publik (Termohon Kasasi);Bahwa tujuan dari Keterbukaan Informasi
    Begitu juga dengan prediksi dampak yang akanmenimbulkan polemik secara politis dan sosiologis yang dikhawatirkan olehTermohon Kasasi menjadi terbantahkan, dan sama sekali tidakdipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a quo,pada halaman 56 paragraf 3, berbunyi:Halaman 28 dari 32 halaman.
Putus : 02-07-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 2 Juli 2014 — DR. AHMAD BADAWI SALUY .S.E.M.M VS KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP-PAN), Cq KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW – PAN) Provinsi Bengkulu, Cq KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD-PAN) Kota Bengkulu
5118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa akibat telah diterbitkannya surat keputusan yang melanggarketentuan aturan Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga PANtersebut sehingga menjadi polemik yang berkepanjangan baik di mediacetak maupun media elektronik yang mana keadaan tersebut sangatmengganggu konsentrasi Penggugat dalam melaksanakan tugas seharihari yang telah diamanatkan undang undang selaku Anggota DPRD KotaBengkulu dan hal tersebut juga menjadikan suatu kerugian moril yaitupencitraan yang tidak baik di mata publik bagi diri Penggugat
Putus : 22-03-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 15/Pdt./2011/PT.TK.
Tanggal 22 Maret 2011 — PEMBANDING melawan TERBANDING
6926
  • kontra memori bandingnya mengemukakanbahwapertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri telahtepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan dalamperadilan tingkat banding ;bahwa agama Islam melarang dan mengharamkan pasangansuami istri yang berbeda agama, danPenggugat/Terbanding beralih dan masuk agama Islamatas dasar kesadaran sendiri karena keyakinan.Adalah ~ keliru Pembanding mencontohkan perkawinanantara Jamal Mirdad dan Lidya Kandauw yang berbedaagama yang secara agama Islam menimbulkan polemik
Register : 07-05-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PA SURABAYA Nomor 2138/Pdt.G/2013/PA.Sby
Tanggal 13 Juni 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
60
  • Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwaalasan perceraian dapat disebabkan antara lain bahwa antara suami dan istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Bahwa berdasarkan dan oleh karena itu maka Penggugat berketetapanmengajukan gugatan cerai ini guna mengakhiri polemik rumah tangga Pemohondan Termohon yang tidak kunjung usai hingga saat ini yang mengakibatkanpenderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;Bahwa atas dasar
Register : 03-05-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn
Tanggal 8 September 2021 — Penuntut Umum:
ZULKARNAEN P. MUSTAKA, SH
Terdakwa:
FIRONY JOSEPH UNGKEY
311302
  • Elly Engelbert Lasut dilantik jadi Bupati padatahun 2019; Bahwa Kejadian tersebut terjadi sebelum Bupati dilantik karena masihterjadi polemik di Mahkamah Agung RI dan masih Pilkada; Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada saat itu. dr.
    Elly Engelbert Lasut; Bahwa Saksi pada saat melihat di sosial media mengenai Fatwatersebut Saksi bertanya ketemanteman apakah sudah ada Fatwa dariMahkamah Agung dan pada sat itu kami berdiskusi karena pada saat ituada polemik pelantikan Bupati dan muncul demonstrasi di kantor Bupatidan kantor Gubernur justru kami melakukan reaksi atas postingan itukarena itu mengakibatkan konflik karena halhal yang tidak benar dalamfatwa MA didalam postingan mengenai hal lain dan menurut kami terdakwaadalah ASN dan
    Elly Engelbert Lasut sebagaiBupati di bagian Hukum dan pada waktu itu hanya kami berdua; Bahwa Menurut Saksi postingan dari terdakwa sangat berimbasterhadap kehidupan masyarakat Talaud pada saat itu dimana pada saat ituada polemik yang luar biasa dimana dr.
    segeradihapus itu masih rahasia; Bahwa Terdakwa tahu postingan tersebut beredar di Facebook selamakurang lebih 15 (lima belas) menit; Bahwa Setahu Terdakwa yang komentari postingan tersebut barusedikit; Bahwa Postingan tersebut tidak diposting di grup Publik Talaud hanyadiberanda Terdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa tidak ada maksud menjelekkan nama baik dari E2LTerdakwa pada saat itu hanya terpanggil untuk memberikan pencerahan agarmasyarakat tenang pada masa setelah pemilihan yang mana pada saat itulagi polemik
    Selain itu perbuatan yang dilakukan pihakpelapor dapat dikategorikan sebagai perbuatan memburukkan nama baik danatau penghinaan karena telah menyinggung persaan pihak pelapor;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yangmenyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ada maksud menjelekkannama baik dari E2L Terdakwa pada saat itu hanya terpanggil untuk memberikanpencerahan agar masyarakat tenang pada masa setelah pemilihan yang manapada saat itu lagi polemik mengenai belum dilantiknya pasangan
Register : 22-06-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 75/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 7 Oktober 2015 — MISTA VS KEPALA DESA WALAHAR, KECAMATAN KLARI, KABUPATEN KARAWANG
6528
  • HRI pada tanggal 2April 2015, sehingga keesokan harinya diadakan proses mediasi antaraTergugat dengan Pengurus Karang Taruna hasil Temu Karya, dengan hasiltidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak;Bahwa proses mediasi tidak terjadi kesepakatan maka pada tanggal 8 April2015 Penggugat beserta Pengurus Karang Taruna hasil Temu Karya danperwakilan RT, Dusun seluruh Desa Walahar mendatangi DPRD terkaitdengan adanya polemik dualisme kepengurusan karang taruna yang ada diDesa Walahar dengan menghasilkan