Keadaan yang gawat tersebut tampil menyolok pada saatkita bicara tentang Supremasi Hukum apakah yang kita maksud ?Supremasi Keadilan atau Supremasi Undangundang ?Kami Penasehat Hukum sependapat dengan pendapat tersebut diatas bahwa Formal Justice atau Legal Justice haruslahdikesampingkan jika dihadapkan dengan Substansial Justice.Bahwa ajaran Legisme yang dianut oleh Judex factie dalamkenyataannya telah ditinggal kan komunitas hukum khususnya parapenegak hukum.

dan mengadiliperkaranya, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulisdibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidakmembuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yangdiketahul, maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi BAMBANGLASIMIN AREK, SH, dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantorhukum LAW SUPREMASI

dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaranatau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umumdengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atauperbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatansebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi BAMBANGLASIMIN AREK, SH, dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantorhukum LAW SUPREMASI

Advokat/Legal Consultant pada Kantor Yayasan BarisanPenegak HAM & Supremasi Hukum Warga Sipil Indonesia (IMPLAVV),beralamat di Jalan Suryomentaraman No. 51, Kel.Panembahan, KecamatanKraton, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Januari 2017, semula Termohon sekarang disebut Pembanding.Melaw an:TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaanPengasuh Pondok Pesantren, tempat kediaman di Kabupaten Sleman,semula Pemohon sekarang disebut Terbanding.Pengadilan Tinggi

permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :1.Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut mengabaikan rasa keadilanyang berlaku di masyarakat ;Bahwa melihat kondisi masyarakat dan negara pada saat ini yang sedanggiatgiatnya melakukan penyuluhan hukum dimanamana guna membuatmasyarakat sadar akan hukum serta penegakan supremasi

Put No. 1272 K/Pid/2010akan mengulangi perobuatannya tersebut, padahal diketahui permasalahanPenegakan Supremasi hukum ini mendapat perhatian khusus daripemerintah supaya para (pelaku) Terdakwa tidak bisa mengulangi lagiperbuatannya bahkan akan menjadi contoh bagi orang lain.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah melakukankesalahan yaitu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehinggabelum mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan :1.Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkan putusanPengadilan Negeri Bintuhan mengabaikan rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat ;Bahwa melihat kondisi masyarakat dan negara pada saat ini yang sedanggiatgiatnya melakukan penyuluhan hukum dimanamana guna membuatmasyarakat sadar akan hukum serta penegakan supremasi

menimbulkan efek jera bagi pelaku (Terdakwa), karenapara pelaku tersebut sudah sering melakukan tindak pidana perjudiantersebut, serta para Terdakwa mengetahui bahwa perjudian tersebutdilarang oleh UndangUndang yang berlaku dan ini juga bisa menimbulkanefek yang kurang baik dalam masyarakat karena mereka berpendapatbahwa hukuman untuk pidana perjudian tersebut tidak terlalu tinggi dan bisajadi Para Terdakwa tersebut di atas akan mengulangi perouatannyatersebut, padahal diketahui permasalahan penegakan supremasi

Padapokoknya adalah satusatunya makna, tafsir, haluan dan perwujudan de jurede facto Ketuhanan YME (Supremasi Keadilan), Pancasila, UUD 1945, UUdan hasil Pemilu 2014/2019. Inkrah, final, mengikat segenap bangsaIndonesia pada 20 Oktober 2019 (9 Mei 2014/ 17 dan 18 Agustus 1945). JnBA No. 513/Pdt.G/2020/PN Dpscasu, kekuasaan/ kewenangan tertinggi negara pada hak/ kewenangansubyektif kedaulatan rakyat (Penggugat).

Hal ini dibuktikan dengan penugasan operasi yang pernahdijalankan oleh Penggugat dengan hasil yang sukses diantaranya:e Penugasan Operasi Sadar Rencong Polda NAD Tahun 1999 di AcehTimur dalam rangka penumpasan anggota separatis Gerakan AcehMerdeka (GAM);e Penugasan Operasi Pemulihan Keamanan Daerah Istimewa AcehTahun 2001 dalam rangka menegakkan Supremasi Hukum danPenumpasan Gerakan Separatis Bersenjata Aceh sertamempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;e Penugasan Operasi Tegak

Rencong II Tahun 2004 dalam rangkamenegakkan Supremasi Hukum dan Penumpasan Gerakan SeparatisHalaman 4 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2017Bersenjata Aceh serta mempertahankan Keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;e Penugasan Operasi Sadar Meunasah Tahun 2004 dalam rangkapenegakan Supremasi Hukum dan Penumpasan Gerakan SeparatisBersenjata Aceh serta mempertahankan Keutuhan Negara KesatuanRepbulik Indonesia di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;.

Bahwa bukankah dalam era reformasi ini supremasi hukum perlu dijunjungtinggi sehingga dalam tindak pidana Pencurian dan Melakukan kekerasanterhadap anak pelakunya harus dijatuhi pidana setimpal denganperbuatannya yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat agartidak melakukan tindak pidana.5.

Bahwa sebagai unsur penegak hukum, Hakim juga turut bertanggungjawabatas pembinaan hukum dan tegaknya supremasi hukum dan keadilan makaHakim jelas tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yangHal. 7 dari 9 hal. Put.

. = dan berkesejahteraan sosial denganmenjunjung tinggi supremasi hukum, dalam semangatPancasila dan UUD 1945.;Sedangkan Misi PKP IndonesiaAdalaN !

2202222Mempertahankan kedaulatan dan eksistensi sertategaknya Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan UUD 1945;Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dan hakhak politik rakyat, demi peri kehidupan yang adil,beradab, berbudaya denganmenjunjung tinggi Supremasi hukum demokrasi dan hakasasi manusia (HAM);Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatananmasyarakat majemuk melalui peri kehidupan yang adil,setara, merata dan tidak diskriminatif;Mewujudkan pemerintahan yang jujur,

Bahwa bukankah dalam era Reformasi di Supremasi Hukum perlu dijunjungtinggi sehingga dalam tindak pidana Narkotika pelakunya harus dijatuhipidana setimpal dengan perbuatannya yang akan memberikan dampak positifbagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Bahwa sebagai unsur penegak hukum, Hakim juga turut bertanggung jawabatas pembinaan hukum dan tegaknya supremasi hukum dan keadilan makaHakim jelas tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yangmengelilinginya, ia dituntut kepekaannya terhadap pendapat masyarakatHal. 6 dari 9 hal. Put.

permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :1.Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut mengabaikan rasa keadilanyang berlaku di masyarakat ;Bahwa melihat kondisi masyarakat dan negara pada saat ini yang sedanggiatgiatnya melakukan penyuluhan hukum dimanamana guna membuatmasyarakat sadar akan hukum serta penegakan supremasi

Put No. 1272 K/Pid/2010akan mengulangi perobuatannya tersebut, padahal diketahui permasalahanPenegakan Supremasi hukum ini mendapat perhatian khusus daripemerintah supaya para (pelaku) Terdakwa tidak bisa mengulangi lagiperbuatannya bahkan akan menjadi contoh bagi orang lain.

Di lain pihak Hakimharus menegakkan supremasi keadilan, tidak sekedar menjadi corongUndangundang, speak buis van de wet, la bauche de la loi ;. Lembaga Harta Bersama sebetulnya tidak dijumpai (Secara explisit) nashnyadalam Al Quran maupun As Sunah, juga tidak dijumpai pengkajiannya dalamsegala ajaran Fiqh yang manapun. Maka Pra kelahiran Kompilasi HukumIslam dicari nilai normatifnya dalam kitabkitab madzhab, dan ditemukanpedoman dalam arti luas, yakni syarikat abdan.

Dengan mencermati particularreasoning kasus perkasus, untuk menggapai supremasi keadilan sesuai titeleksekutorial putusan, dan bukan hanya sekedar supremasi hukum semata;. Kompilasi Hukum Islam meletakkan Pasal 97 dalam BAB XIll HartaKekayaan Dalam Perkawinan ( Pasal 85 s/d Pasal 97). Pada BABsebelumnya, yakni BAB XII Hak dan kewajiban suami Istri (Pasal 77 s/dPasal 84 ).

HumJabatan Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum SekretariatDaerah Istimewa Yogyakarta.HARIS SUHARTONO, SHJabatan Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum Sekretariatdaerah Istimewa Yogyakarta.SUHASTO NUGROHO, SH.Jabatan Kasubbag Supremasi hukum Biro Hukum SekretariatIstimewa Yogyakarta.Yang kesemuanya adalah kewarganeagaan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta, Aamat Komplek Kepatihan, Danurejan, JIn.malioboro, Yogyakarta.Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.2

maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Nota Peninjauan Kembali(PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat memeriksa,mendalami dan mencermati dengan saksama daripada putusan kasasiperkara pidana Nomor 1449 K/Pid/2014, tanggal 25 Februari 2015 sehinggapada tingkat hukum luar biasa ini (PK) dapat memperoleh putusan yangadil, cermat dan tepat serta mencerminkan kepastian hukum yang dapatditerima, dipatuhi/diikuti dan dijunjung tinggi oleh setiap warganegara gunaterwujudnya penegakkan supremasi

No. 73 PK/PID/2016Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 12/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, tanggal 4 Agustus 2008;Bahwa pada pemeriksaan alat bukti dalam perkara a quo, Pemohon(Terdakwa) pada saat itu telah mengajukan alat bukti surat berupa:e Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, tanggal 4Agustus 2008;e Surat Pemohon kepada KPK, tertanggal 9 Maret 2010, PerihalPenegakkan Supremasi Hukum

Penegakkan Supremasi Hukum, dan 2.

Surat tertanggal 9 Maret2010, Perihal: Penegakkan Supremasi Hukum, dan 2. Surat tertanggal 17Juni 2011, Perihal: 1. Penegakkan Supremasi Hukum, dan 2.

Joko Widododkk) yang tidak sah jo mengingkari/ tidak mengakui kekuasaan yangSAH (Presiden RI Bapak Mujais).Melawan Pancasila (Supremasi Keadilan) jo Tanpa haluanPANCASILA.In casu, Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT adalah TERGUGATmengaku SAH bertindak atas nama hakim/ majelis hakim No:40/Pdt.G/2020/PN.Dps jo menyelenggarakan sidang dan memutusperkara.

2014sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan surat PenetapanPenahanan Nomor 145/Pen.Pid/2014/PT.SBY tanggal 26 Mei 2014, kemudianMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memperpanjang penahanannyaterhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Surat PenahananKota Nomor 145/Pen.Pid/2014/PT.SBY tanggal 12 Juni 2014 terhitung sejaktanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 sehinggaputusan Judex Facti mengakibatkan putusan batal demi hukum;Maka dalam era reformasi ini supremasi

No. 679 K/PID.SUS/2015Terdakwa hendaknya dapat membuat jera agar tidak melakukan perbuatanyang serupa, sebagai unsur penegak hukum, Hakim juga turut bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum dan menerapkan keadilan dan tidakdapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yang mengelilinginya dandituntut kepekaan berdasarkan hati nurani untuk menjunjung tinggi keadilan dankebenaran di masyarakat;Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebutMahkamah Agung berpendapat dapat dibenarkan

SLAMET dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yangnantinya dapat menjadi preseden yang tidak baik di hati maupun di matamasyarakat Bahwa dalam era reformasi ini supremasi hukum perlu dijunjung tinggisehingga dalam tindak pidana ini harus dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya yang mampu menimbulkan dampak pencegahan danmerupakan daya tangkal (preventif effect) bagi yang lainnya serta hukumanHal. 7 dari 9 hal. Put.

No. 1705 K/Pid.Sus/2017yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya dapat membuat jera sehinggamasyarakat akan berfikir berulang kali untuk melakukan perbuatan serupaterutama Terdakwa :Sebagai unsur penegak hukum, Hakim juga turut bertanggungjawab ataspembinaan hukum dan tegaknya supremasi hukum dan keadilan makaHakim jelas tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yangmengelilinginya, ia dituntut kepekaannya terhadap pendapat masyarakatdalam hal penegakan hukum yang terjadi akhirakhir ini

isinya sebagai berikut :1.Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding berdalil atas Memori Bandingtersebut sesual fakta hukum yang terlihat dan terungkap selamaproses persidangan dalam perkara ini dandemi hak dan hukumPenggugat/Terbanding mengatakan dengan tegas tetap pada PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor.141/Pdt.G/2016/PN Kpg,tanggal 20Desember 2016 oleh karena pertimbangan Hukum oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Kupang dalam putusan tersebut benarbenarObyektif dan siknifikan sehingga telah terpenui supremasi

tidak dapat diterima maka otomatispertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan SUPREMASIHUKUM ;Bahwa bila memahami hukum acara perdata yang berlaku,Hakimmemutuskan suatu perkara tidak bisa diluar fakta persidangan,karenaitu Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara inidalam pertimbangan menolak eksepsi Tergugat 1/Pembanding sudahbenar dan beralasan hukum karena tidak bisa dipaksakan pertimbanganHakim harus mengikuti dalil Tergugat 1/Pembanding dalam hal eksepsiguna terpenuhi Supremasi

saksisaksi dalam perkara ini, yang salingmendukung serta bersesuaian satu dengan yang lainnya ;Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kupangdalam perkara ini tentang putusan dalam petitum ke 7.2 halaman 46anilea 3 jo petitum ke 7.5 Sudah benar dan beralasan hukum atas dasarfakta sidang melalui buktibukti surat maupun keterangan saksisaksidengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama PengadilanNegeri Kupang patut diterima sebagai pertimbangan yang benarbenarmempertahankan supremasi

hukum yang berlaku ;Halaman 35 Putusan Nomor : 77/PDT/2017/PT.KPG.9.10.11.12.13.14.Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kupangdalam perkara ini tentang petitum 7.2 jo 7.5 sudah benar dan beralasanhukum sehingga tidak bertentangan dengan supremasi hukum ;Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kupangtentang keterangan saksi ahli HIRONIMUS BUYANAYA,SH.MH sudahbenar dan beralasan hukum oleh karena inti dari keterangan ahli untuksetiap dading dibuat dan/atau

hukum oleh Hakim tingkat pertamaPengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini telah terpenuhi supremasihukum ;Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kupangtentang buktibukti surat maupun keterangan saksisaksi sudah benardan beralasan hukum oleh karena sesuai fakta sidang buktibukti suratmaupun keterangan saksisaksi saling mendukung serta salingbersesuaian satu dengan yang lainnya dengan demikian pertimbanganhukum oleh Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kupang telahterpenuhi supremasi

Rencana Eksekusi tgl 24 Februari 2021 a quo, tidak sah dan pidana.Hanya dapat dilawan dengan BUKTI Sidang MPR RI a quo, SAH BUKTImemandatkan Agenda Presiden RI/ Supremasi Keadilan (bukanmengagendakan).Bahwa, disampaikan Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC4 dan bendelBukti/ Saksi, SBKKN No: MPR578950785103065805670001101 danLaporan Polisi.Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA. Bahwa,wajib terselenggara SI MPR RI sebelum perkara diperiksa/ diputus.PETITUM :a.

., dapat menjadi referensi(atau) yurisprudensi tentang urgensi/relevansi untuk memperoleh kejelasan apakahperkaranya dilanjutkan atau justeru di SP3 kan demi dan perkaranya sesscscesceseeekepastian hukum serta demi tegaknya supremasi hukum dalam Negara hukum RepublikIndonesia ini ; 24. Bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang dan lama tersebut ternyata sampaihari ini, TERMOHON tidak juga mampu menuntaskan tugasnya mengungkapkanmisteri kematian wartawan UDIN.

sesingkatsingkatnya untuk kemudiandiajukan ke Penuntut Umum dan dilimpahkan ke Pengadilan sesuai ketentuanhukum yang berlaku ;ATAU :Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) atas tewasnya wartawan Fuad MuhammadSyafrudin alias UDIN sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No.Pol :LP/49/K/VIII/1996/Sek.Jts., tanggal 13 Agustus 1996 dalam waktu selambatlambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan ethan. vee esDemi kepastian hukum dan tegaknya supremasi

sesingkatsingkatnya untuk kemudian diajukan ke Penuntut Umum dandilimpahkan ke Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.ATAU:Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menerbitkan SuratPerintah Penghentian Peyidikan (SP3) atas tewasnya wartawan FuadMuhammad Syafrudin alias Udin sebagaimana dimaksud dalam LaporanPolisi No.Pol : LP/49/K/VIII/1996/Sek.Jts, tanggal 13 Agustus 1996dalam waktu selambatlambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusanperkara ini.13Demi kepastian hukum dan tegaknya supremasi