2010melalui LSM LP5SBI, (Lembaga Pengkajian Penerapan PemantauanPelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu) LSMmasyarakat setempat;Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan permohonanpendaftaran tanah bekas WHGuU tersebut di areal yang sama sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/LSMLP5SBI/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang pendaftaran tanahsecara masal warga Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri HuluProvinsi Riau sebanyak 1300 KK;Bahwa oleh karena terjadi polemik

Bahwa oleh karena terjadi polemik dan gejolak sosial di masyarakat yangcukup serius kemudian Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 17 Mei 2013melalui suratnya Nomor 109/ADM.PUM/100/V/2013 prihal klarifikasipermohonan perpanjangan HGU PT.TPP seluas 10.201.ha di KabupatenInhu ditujukan kepada kantor wilayah BPN Provinsi Riau yang pada intisurat dimaksud adalah sebagai berikut : kiranya pihak Termohon Peninjauan Kembali I!

Dengan sengaja.Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengajaHalaman 27 dari 37 Putusan Nomor 154/Pid.B/2013/PN.Kdsatau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaanantara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaansedangkan lawan dari kealpaan

H.TEDI HERDIANA, SE. pro aktif hadir diperusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secarainternal, bukannya malah justru menghindarBahwa dengan adanya pengaduan serta permohonan mediasi padaDISNAKER adalah atas kemauan penggugat sendiri, maka untukmenghindari sikap yang saling tuduh menuduh dan polemik yang10il12berkepanjangan, maka perusahaan mengambil sikap, masalah perkarapengaduan/pelaporan dari tergugat, pada Disnaker, Penggugat/Perusahaan siap mengikuti apa yang menjadi Keputusan melaluiANJURAN

Mengenai status budel warisan beserta prosesproses peralihan dan penguasaannyasebagaimana didalilkan dalam gugatan akan dibuktikan di persidangan ini baikmelalui surat maupun saksisaksi sehingga tidak menimbulkan polemik yangberkepanjangan.4.

Saya (Tergugat) bergaul dengan banyak orang, tuamuda besarkecil dan sadar pasti terjadi Polemik : Baikburuk, hitamPutih, siangmalam secara alamiah. Kalaupun ini menyebabkan istri saya( Penggugat ) kecewa dan jengkel saya telah meminta maaf, berkalikali,bahkan ketika terjadi pertengkaran istri saya (Pengugat) pulang ke rumahOrang tua, saya mencarinya dan mengajak pulang. Bahkan saya(Tergugat) ditemani oleh orang tua dan keluarga..

Bahwa sesungguhnya polemik mengenai Calon Perangkat Desa Oelettelah berakhir ketika Tergugat selaku Kepala Desa Oelet, melakukanPelantikan terhadap Calon Perangkat Desa pada tanggal 01 Oktober 2020sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Oelet Nomor:11/KEP/DS.OELET/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa OeletKecamatan Amanuban Timur Dalam Wilayah Kabupaten Timor TengahSelatan;b.

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum,karena Memorie Vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akanmaksud arti kata Dengan Sengaja atau Kesengajaan, sehingga dimasa lalu kitahanya berpendoman dari adanya perbedaan antara Dolus dan Culpa dimanapada delikdelik Culpa perbuatan Kesengajaan.Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelahMahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya memberikan

Agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, Saya selakuHalaman 59 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan

Agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, Saya selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn

.: 868/DIR/1999 telahmenimbulkan polemik dan penentangan dikalangan internal Bank Mandirisendiri, yaitu antara Koodinator Bank Mandiri Eks.Legacy BDN denganTERGUGAT;b. Tidak ada upaya gugatan hukum apapun yang dilakukan olehTERGUGAT untuk menarik kembali kelebihan Pembayaran PPSMBTterhadap Karyawan BDN dari Kelompok PPSMBT BDN01 danKelompok PPSMBT BDN02 (vide Angka 14 Huruf a dan b) yangdianggap oleh TERGUGAT sebagai telah menerima Pembayaran UangPPSMBT berdasarkan kesalahan pembayaran ;c.

UndangUndang No. 1 Tahun 1995 (UU yang beriakupada masa tersebut) merupakan ketentuan yang mengikat yang harus dipatuhi,Hal 73 dari 122 Hal Putusan No. 26/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Seldengan demikian surat No. 868/ DIR/1999 tanggal 30 Juli 1999 merupakanketentuan yang mengikat bagi seluruh pekerja/karyawan Tergugat yang memilikidaya keberlakuan/keabsahan secara hukum yang sudah sepantasnyaditerapkan bagi seluruh karyawan Tergugat, termasuk Para Penggugat sebagaiex karyawan Tergugat terlepas dari adanya polemik

Perukami ingatkan kepada Tergugat, bahwa sebelum gugatan perceraian iniPenggugat ajukan di Pengadilan, dimana polemik yang terjadi dalamrumah tangga mereka telah sebelumnya dicoba dirukunkan oleh pihakkeluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, maupun oleh aparatdesa setempat (ketua RT dan perangkat desa kamituo) dan nyatanyadiantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi.Bahkan telah disepakati pula oleh Penggugat dan Tergugat jalanterbaiknya adalah berpisah/cerai, dengan catatan

Justru terhadap undangan pelantikan dan penetapan tanggal 29Oktober 2013 tersebut PENGGUGAT telah menolaknya.Bahwa sebagai akibat penolakan tersebut, juga untuk meredakanperbedaan pendapat dan polemik di kalangan Senat Fakultas Teknik UST,maka sudah tidak mungkin lagi dilakukan pemilihan ulang bakal calondekan, maka Peraturan Universitas Nomor : 40/UST/PU/Rek/V1I/2013 sudahtidak dapat dijalankan lagi dan telah terjadi dead lock (kebuntuan).Sedemikian demi menyelamatkan kepentingan Universitas SarjanawiyataTamansiswa

kualifikasi sebagai subjek Hukum tidak menyangkuttentang perbuatannya, sebagaimana pendapat Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa,Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi kriteriakemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yangdisebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif, maka Majelisberkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;Tentang Unsur dengan sengajaMenimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaanseringkalimenjadi perdebatan dan polemik

Bahwa apabila kita konsekuen dengan perjanjian baku yang dibuat secara dibawah tangan oleh pelaku usaha yang mana dalam perjanjian tersebutadanya cacat hukum dalam hal pembuatan klasula bakunya dan tentunyatidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, maka Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 berikut dengan peraturan lainnya tentang PerlindunganKonsumen, dan Peraturan Fidusia serta Peraturan Menteri tentang LembagaPembiayaan haruslah dicabut karena akan menimbulkan polemik hukumdalam penerapannya;.

Memperkuat hal tersebut dalamPasal 156 huruf (f) ditegaskan bahwa Pengadilan dengan mengingat kemampuan siayah dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak Putusan Pengadilan Agama DumaiNomor 497/P dt.G/2013/PA.DumTanggal09 September 2013Halaman 25 dari 28 halaman.yang tidak turut padanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah muncul kondisi/fakta terjadiperdebatan (polemik) seputar nafkah anak yang terlalaikkan (madhiyah) antaraPenggugat (selaku yang mengasuh anak)

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarberkenan untuk membebaskan terdakwa dari segaladakwaan atau melepaskan terdakwa dari segalatuntutan hukum dan atau setidaktidaknya dakwaantidak dapat diterima, serta merehabilitasi namaterdakwa dan memperbaiki harkat martabatnya;Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa khususnya dan masyarakat KutaiBarat pada umumnya, merupakan sebuah polemik

Dan pada saat itu juga secara lisan saya mengundurkan diri, tujuanyauntuk menghidari polemik di wilayah kampong saya. Dan ditanggal 27 Nopember2019 saya memberikan pernyataan tertulis pengunduran diri saya sebagai KetuaHal. 54 dari 88 hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.SBY.RT 03.

tertulis atau lisan bahwa akan ada pemilihan ulang pada tanggal30 Desember 2019nn nn none nnn nnn nn nnn ne nn nc nn nn nnn cnn nnn nencnnsBahwa Kuasa Penggugat menunjukkan Bukti P7 dan P12 kepada saksi danSaksi MeENQGAakUINYA; nnn nen nnn neem nnn cnn ne nnn nn nnn nn ne nnn ne ncnnsBahwa sebenarnya untuk terpilihnnya sebagai Ketua RT 3 wargalah yangmenghendaki, dan kalau pencalonan RW itu RT yang mengusulkan, dan padatanggal 25 Nopember 2019 saya menyatakan mundur sebagai calon RT untukmeredam polemik

BASUKIREKSO WIBOWO, SH, MS dkk yang menimbulkan polemik dualisme kepemimpinan dalamtubuh Perkumpulan TFSS sehingga dipandang perlu diadakan Rapat UmumAnggota untuk menyelesaikannya ; Sehingga atas permohonan tertulis dari 118anggota Perkumpulan TFSS, pada tanggal 28 Nopember 2009 telahdiselenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALUB), bertempat diGedung FKPP, Jl.

BASUKIREKSO WIBOWO, SH, MS dkk yang menimbulkan polemik dualismekepemimpinan dalam tubuh Perkumpulan TFSS sehingga dipandang perludiadakan Rapat Umum Anggota untuk menyelesaikannya ; Sehingga ataspermohonan tertulis dari 118 anggota Perkumpulan TFSS, pada tanggal 28 Nopember2009 telah diselenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALUB),bertempat di Gedung FKPP, JI.

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objeksengketa, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan Politis dan Ekonomis, di dalamUndangUndang Ketenagalistrikan kerap menimbulkan polemik dan tantangan kerasdari para pekerja, karena dinilai merupakan Justifikasi terhadap eksploitasiberkelanjutan, dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnyaHubungan Industrial Bipartit dan Tripartit dengan asasasas Demokrasi Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;10 Bahwa

Unsur: Dengan Sengaja tidak melaporkantindak pidanaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalahmenunjukkan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dinginkan olehpelaku dan hal ini ditegaskan dalam Memori Van Toelicting Swb yang mengatakanyang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafiterjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi

Dengan sengaja.Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatandan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie vantoelichting tidakcukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan,sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpadi mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan darikealpaan adalah kesengajaan.Menimbang, bahwa menurut teori kehendak