Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-06-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN DEMAK Nomor 90/Pid.B/2013/PN.Dmk Tanggal 8 Oktober 2013 — ALI SUMAJI BIN ALM. TOYIB
127 — 10
127 — 10
baik sebagai alasan pembenar maupun sebagaialasan pemaaf, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai denganapa yang dilakukannya ; waonnnnnnn= == Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan yang adapada diri Terdakwa, yaitu ; Hal yang memberatkan ; Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pribadi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-11-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2017/PTUN.KPG Tanggal 17 April 2018 — Veronica Boling Bunga (Penggugat)
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat)
Ishak Basthian Boling, B.Sc (Tergugat II Intervensi)
111 — 76
111 — 76
Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang memiliki sebidang tanah pekarangan dengan luas 1.712M2 (seribu tujuh ratus dua belas meter persegi) yang terletakdi Jalan Veteran RT 018/RW 07 Kelurahan Kelapa Lima,Halaman 23 dari 120 halaman Putusan No. 27/G/2017/PTUNKPGKecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas3.2.
Register : 24-03-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1432/Pdt.G/2015/PA.Sby Tanggal 7 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 2
24 — 2
telahmengajukan eksepsi tentang Pemohon yang belum mendapat ijin untukmelakukan perceraian dari atasan Pemohon, dan hanya dengan pernyataan.bahwa Pemohon tetap agar permohonannya tetap diteruskan tanoa menungguijin dari atasan Pemohon, dan Pemohon siap menanggung resiko yang akanterjadi yang terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo PP.Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Termohon beranggapan bahwa PermohonanPemohon adalah premature;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pts Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 73
153 — 73
Mengenai ini akan MajelisHakim tuangkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintahtersebut di atas dinyatakan pula bahwa Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Sehingga apabila suatusaat Tergugat menikah lagi maka Penggugat tidak wajib meneruskanmenyerahkan sepertiga dari gajinya kepada Tergugat.
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 25
70 — 25
segala sesuatu yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari isi putusan ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.Dalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-06-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Mbn Tanggal 4 Mei 2017 — PANDI Bin SAâÂÂARI
37 — 12
37 — 12
Pid.Sus/2017/PN MbnHalaman 12 dari 29 halamansedang berjalan di RT.08 Desa Tebing Tinggi Kecamatan PemayungKabupaten Batanghari dan saat kedua pelaku hendak Saksi tangkap,saat itu Terdakwa sempat membuang bungkusan Rokok Sampoerna UBOLD warna hitam di atas tanah sedangkan Saksi DEDI ARSADlangsung lari meninggalkan Terdakwa;Bahwa saat itu yang Saksi lakukan adalah langsung menangkapTerdakwa sedangkan Saksi YOGI EKO PRASETYO langsung mengejardan menangkap Saksi DEDI ARSAD, setelah ada Saksi dari warga sipilyang
Register : 30-11-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
290 — 207
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
290 — 207
Negara (ASN)berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkatPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 816.17.berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 31274/C/2/1977 tanggal 7 Mei 1977 sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil dengan masa percobaan dengan tugassebagai Guru SLTP pada SMP Negeri I di Pariaman (bukti P6 terlampir)dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor988/IV/Kwpk1978 tanggal 20 April 1978 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
66 — 73
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
66 — 73
PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama lengkap : Andik Dwi CahyantoTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 44/19760331Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Krajan Barat 82 RT 003 RW 004 Desa Pakiskembar,Kecamatan Pakis, Kabupaten MalangAgama > IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-07-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Ttd Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
18 — 8
Pasal 143 ayat (1) KompilasiHukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. PeraturanPemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan Majelis Hakim telah memberikankesempatan waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin atasandimaksud akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat izin atasan tersebutHalaman 22 dari 38 hal.
Register : 09-02-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA MEDAN Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Mdn Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
26 — 2
26 — 2
Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271201210050013 Atas Nama Jumadiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012 ternyata fotokopi tersebuttelah diberi meterai secukupnya, dan Ketua Mejelis telah mencocokkanHalaman 23 dari 39 halamanPutusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Mdndengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan asilinya, lalu alatbukti tersebut ditanda tangani dan diberi tanda dengan T.2 ;3.
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakanbahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidanaumum,Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 885/Pid.Sus/2019/PN Sby Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
setalah ditangkap oleh PetugasDitresnarkoba Polda Jatim adalah paketan Narkotika jenis shabu.Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitarpukul 17.30 Wib. di sekitar parkiran kendaraan Pelabuhan Tanjung EmasSemarang Jawa Tengah oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Register : 03-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN SNG Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
Saksi VUIENG HERMAWAN,Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan,saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan jujurdan benar.Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Subang dan tetapmembenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksisebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD DEDEKURNIAWAN, dia adalah salah satu rekan saya Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Dinas Perhubungan Kab.
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2016 Tanggal 7 Maret 2016 — AHMAD HATIB, SH VS I. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA., II. IR. YEDI SUHAEDI, M.Si;
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penafsiran/interpretasi secara acontrario terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut maka penerbitan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa yang notabene penerbitannya bukanatas adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-03-2010 — Putus : 09-06-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 9 Juni 2010 — Selamat Purba Siboro;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
39 — 23
39 — 23
pidana yangHalaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor35/G/2010/PTUN.JKT.lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.Meskipunmaksimum ancamanpidana pidana terhadap suatu tindak pidanayang telah ditetapkan , namun pidana yang diJatuhkan / diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu berbeda bedasehubungan dengan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan dan atau besarkeciInya akibat yang di timbulkan.Berhubung dengan itu maka dalammemerptimbangkan apakah Pegawai Ngeri Sipilyang
Register : 20-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 30 Juli 2015 — Drs. R. AGUS ILHAM SUDRAJAT, M.Pd;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
69 — 44
69 — 44
Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2014 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional(PP Nomor 21 Tahun 2014); c. Pasal 20 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (PP Nomor 39Teahun O00 ), aeseseceseee emcees eee nema een eauameteEN2.
Register : 23-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 13-K/PM III-16/AD/I/2014 Tanggal 18 Maret 2014 — SERDA AHMAD RAHMAN
79 — 37
79 — 37
bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikutSetiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiriSebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf aUU No.35 Tahun 2009.Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara iniMajelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekatdari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta halhal yangmempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat dari perouatan Terdakwa adalah salah pergaulandan berteman dengan Sdr.Ukik, yang kebetulan orang sipilyang
Putus : 07-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2015 Tanggal 7 April 2015 — ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA VS KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
74 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa telah terang dan jelas dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman Disiplin Berat dapat menaaiukan BandingAdministratif....". sangat terang dan jelas bahwa PP No. 53 Tahun 2010Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 50 K/TUN/2015tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengharuskan untuk meiakukanBanding Administratif, sebab bunyi anak kalimat dari Pasal 34 ayat 2 jo Pasal38 ayat 1 dan 2 Peraturan
Register : 21-08-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PATI Nomor 1988/Pdt.G/2019/PA.Pt Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
. , tanggal 15 Agustus 2019 . sebagaimana bukti P3. hal iniMajelis Hakim menilai gugatan Pengguat sudah sejalan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PeraturanPemerinta Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang intinya berbunyi : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajidb memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat
Register : 14-07-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Btl Tanggal 12 Januari 2017 — PENGGUGAT, TERGUGAT
39 — 7
39 — 7
dicatat dalamberita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkatcukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yangmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang