(Acc no 0420100200) Rp14.278.030.780Acc no 0420500400) Rp 1.682.514.453Acc no 0420800100 Rp 1.472.870.933Biaya pengurusan dok dan izin Acc no 0420504200 Rp 52.325.300Biaya perumahan pegawai expatriat (( )( )Biaya kesehatan, apartemen, bonus (Acc no 0420504300) Rp 2.899.175.751( )( )(Biaya asuransi kesehatanBiaya bonus, dan kesehatan pegawai (Acc no 0420500100 Rp 2.987.082.919Acc no 0420500100 Rp 26.581.470Acc no 0420500100 & INTC 002) Rp 710.432.022Tunjangan cuti nonexpat Rp = 731.632.441Biaya honorarium

, tunjangan,dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawali;b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekeraan,Jasa, atau kegiatan;c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun danpembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga

Putusan Nomor 1812/B/PK/PJK/2016Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan denganPekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi antara lain mengatursebagai berikut:Pasal 1 angka 1:Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatanyang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dandalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan

,jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2000;Pasal 5 ayat (1):Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorariumanggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premibulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu,uang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU PPhsebagaimana diatur lebih lanjut dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ./2000,antara lain diatur bahwa penghasilan yang diterima Wajib PajakOrang Pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaanyang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai wajib dipotongoleh Pemberi Kerja;12.9.

Pasal 21 ayat (1):Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dandalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :a.pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,tunjangan, dan

pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan,Jasa, atau kegiatan;dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun danpembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yangmelakukan pekerjaan bebas;penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungandengan pelaksanaan suatu kegiatan..

(termasuk honorarium anggota dewan komisaris atauanggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uangsokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangananak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayarpemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawal, penerima pensiunatau

Putusan Nomor 321/B/PK/PJK/2015d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan HariTua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungandengan pemutusan hubungan kerja;e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dandalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatanyang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;f.

Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkait dengangaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yangditerima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uangpensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnya terkait denganuang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau dudadan atau anakanaknya.Penjelasan angka 3 :Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7 hurufb dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehingga Pasal 7menjadi

(satu) Bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kapitasi UPTD Puskesmas Karangploso Bagian bulan : Mei 2018

Jasa Pelayanan PNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan Juli 2018 yang belum ditandatangani;

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan September 2018 yang belum ditandatangani

Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan Agustus 2018 yang belum ditandatangani

Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanJuli 2018 yang belum ditandatangani;2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanAgustus 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan

Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanSeptember 2018 yang belum ditandatangan2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanHal 3 Put.

No. 73/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32:Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanJuli 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanAgustus 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan

Malang .Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Pada Honorarium/ Jasa PelayananPNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan MasyarakatKegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaBulan Januari , Pebruari, Maret dan Juni Bahwa tanda tangan saksinamun yang bulan Pebruari, April, Mei Bukan Paraf dan Tanda tangansaksi sendiri..Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terkait penandatanganannya daftarPada Honorarium/ Jasa Pelayanan PNS Puskesmas KarangplosoProgram Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan

Rp. 2.900.000, Seharusnya sesuaidengan SPJ pada daftar Honorarium/ Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanHal 73 Put.

3.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).

4.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).

9.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).

10.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi

Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).

11.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.

Honorarium panitia pelaksana teknis Rp. 8.140.000,KEQIATAN 0.2.2... eeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesb. Honorarium Narasumbet ...............0.00 Rp. 115.000.000,c. Honorarium Pegawai Honoret ............ Rp. 6.210.000,d. BelanjaATK ............cccccceeeeeeseeeeeeeeeeeees Rp. 7.491.500,e. Belanja bahan obat obatan .............. Rp. 500.000,f. Belanja bahan percobaan / Rp. 111.055.000,PErCONTONAN ...........:.::eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesg. Belanja spanduk dan umbul umbul ..

Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan Rp. 8.140.000,b. Honorarium NaraSuMbet ............0c.:ccecee sees eeeeee ee Rp. 115.000.000,c. Honorarium Pegawai Honoret ...............::00:00 Rp. 6.210.000,d. Belanja ATK .........cccccceeceeceeceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeees Rp. 7.491.500,e. Belanja bahan obat obatan .............. ees Rp. 500.000,f. Belanja bahan percobaan / percontohan .......... Rp. 111.055.000,g. Belanja spanduk dan umbul umbul ............... Rp. 1.200.000,h.

SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instrukturkegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari KerjaTahun Anggaran 2010 (montir televisi).4. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instrukturkegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari KerjaTahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).5. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas SewaPenginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan BagiPencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi danjahit menjahit).6.

SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan BagiPencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).10.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan BagiPencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).11.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa TempatKegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari KerjaTahun Anggaran 2010.12.SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan MinumKegiatan

SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan KeterampilanBagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahitmenjahit).10.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan KeterampilanBagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montirtelevisi).11.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa TempatKegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi PencariKerja Tahun Anggaran 2010.12.SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan danMinum Kegiatan Pendidikan

Yunus untuk pembayaran honorarium, sejak bulanJanuari 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, dari dana yangtersedia didalam DPA SKPD RSUD M. Yunus Bengkulu nomor1.02.1.02.02.0149.5.2 tanggal 4 Februari 2010, dan DPA SKPDnomor 1.02.1.02.02.01.01.5.2 tanggalDesember 2011 terhadap :Pembayaran honorarium kepada Tim PembinaManajemen Propinsi Bengkulu dan sekretaris TimPembina Manajemen Propinsi Bengkulu RSUD Dr.

Yunus Bengkulu Nomor188.4/1081.A/UM.1/2011 Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011tentang Penetapan Honorarium Pemimpin, Pejabat Teknis,Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris dewanPengawas pada BLUD RSUD M. Yunus bengkulu TA. 2011.Bahwa honorarium Pimpinan, Pejabat Teknis dan PejabatKeuangan BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu sebagaimana SK.Gubernur Bengkulu Nomor : Z. 14.

Yunus Bengkulu diberikan dengan Remunerasibukan dengan honorarium. Oleh karena itu perbuatan terdakwa selakuDirektur RSUD M.

Yunus Bengkulu ditetapkansebagai BLUD pada tanggal 29 Desember 2009 honorarium Tim PembinaManajemen Provinsi, Tim Sekretariat Pembina Manajemen Provinsi, TimPembina Pengelola Manajemen RSUD M.

Yunus Bengkulu diberikan denganRemunerasi dalam bentuk honorarium. Oleh karena itu perbuatanterdakwa selaku Direktur RSUD M.

Sus/2010 (Rp) 2 6BELANJA PEGAWAI / HONORARIUM 4.560.000Honorarium Kuasa PenggunaAnggacars 1.680.000 Pemegang Kekuasaan PengelolaKeuangan Desa4 orange bull 12 Bin 50.000 600.000 PTPKD 1 orang x 12 bulan 12 Bin 45.000 540.000 Bendahara 12 bin 45.000 540.000.

Honorarium Rapat/Sidang BPD 2.880.000 Ketua 1 orang x 9 kgt 9 HOK 50.000 450.000 Wakil Ketua 1 orang x 9 kgt 9 HOK 45.000 405.000 Sekretaris 1 orang x 9 kgt 9 HOK 45.000 405.000 Bendahara 1 orangx 9 kgt 9 HOK 45.000 405.000 Anggota3 orang x 9 kgt 27 HOK 45.000 1.215.000BELANJA BARANG DAN JASA 16.571.283Belanja Alat Tulis Kantor : 2.724.7831.

Honorarium Pelaksana Kegiatan : 1.550.000 Pembina 1 orangx 5 kali 5 OK 50.000 250.000 Penanggung Jaw ab 1 orang x 5 kali 5 OK 50.000 250.000 Ketua 1 orang x 5 kali 5 OK 50.000 250.000 Sekertaris 1 orang x 5 kali 5 OK 45.000 225,000 Bendahara 1 orangx 5 kali 5 Ok 45.000 225.000 Anggota2 orang x 5 kali 10 Ok 35.000 350.000d.

BELANJA PEGAWAI / HONORARIUM 4.560.000a. Honorarium Kuasa Pengguna1.680.000Anggaran: Pemegang Kekuasaan PengelolaKeuangan Desa 1 orang x 1212 Bin 50.000 600.000bulan PTPKD 1 orang x 12 bulan 12 Bin 45.000 540.000 Bendahara 12 bin 45.000 540.000b.

Honorarium Rapat/Sidang BPD 2.880.000 Ketua 1 orang x 9 kgt 9 HOK 50.000 450.000 Wakil Ketua 1 orangx 9 kgt 9 HOK 45.000 405.000 Sekertaris 1 orang x 9 kgt 9 HOK 45.000 405.000 Bendahara 1 orangx 9 kgt 9 HOK 45.000 405.000 Anggota3 orang x 9 kgt 27 HOK 45.000 1.215.0002. BELANJA BARANG DAN JASA 16.571.283a.Belanja Alat Tulis Kantor : 2.724.783i.

mengamankan sejumlahbarang bukti seperti : uang sebesar Rp. 3.290.000, (tiga juta dua ratussembilan puluh ribu rupiah),Fotocopy KTP An.HAFINUDIN, BUYA/B.SUNARDI, NURLAILA dan KOMARUDIN, serta Fotocopy KartuKeluarga An.HAFINUDIN dan KOMARUDINPutusan No: 103/Pid.B/2019/PN.Krs Hal 3e Bahwa patut diketahui, berdasarkan keterangan dari saksi TEGUHPRIHANTORO,SP selaku Camat Besuk Kab.Probolinggo yangmenerangkan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 pasal 32 ayat 1 disebutkan uang jasa honorarium

PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSyaitu 1 % dari total NJOP yaitu 1 % x 31.200.000 (tiga puluh satu juta duaratus ribu rupiah)e Bahwa perbuatan terdakwa sudah tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah

PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSPutusan No: 103/Pid.B/2019/PN.Krs Hal 5yaitu 1 % dari total NJOP yaitu 1 % x 31.200.000 (tiga puluh satu juta duaratus ribu rupiah) Bahwa perbuatan terdakwa

HAFINUDIN dan KOMARUDINe Bahwa patut diketahui, berdasarkan keterangan dari saksi TEGUHPRIHANTORO,SP selaku Camat Besuk Kab.Probolinggo yangmenerangkan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 pasal 32 ayat 1 disebutkan uang jasa honorarium PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal

PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSPutusan No: 103/Pid.B/2019/PN.Krs Hal 13yaitu 1 % dari total NJOP yaitu 1 % x 31.200.000 (tiga puluh satu juta duaratus ribu rupiah) Bahwa perbuatan terdakwa

Honorarium sebesar Rp.4.856.750.000, yangterdiri dari THR: 45 orang x Rp.3.000.000, = Rp.135.000.000, ; Asistensi Fraksi5 x Rp.1.000.000, x 12 bulan = Rp.60.000.000, ; Bantuan Sidang4 x Rp.50.000.000, = Rp.200.000.000, ; Bantuan sidang pembahasan LPJ = Rp.Hal. 19 dari 133 hal. Put.

Honorarium THR ; Asistensi Fraksi ; Bantuan sidang; Bantuan Mobilitas ; Bantuan kegiatan Operasionalpemerintahan ; Tali Asihb.

Kabag Keuanganmenghasilkan nomenklatur yangmendekati cocok dengan permintaanpara anggota dewan adalah posbelanja anggaran Honorarium danInsentif ;Bahwa, kegiatan yang pembiayaannyamenjadi beban APBD Pemkab Rembangsudah diatur dengan SK Bupati No.424 Tahun 2003 tentang standarisasiIndeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan,Pengadaan dan Honorarium pemerintahKab.

Rembang TA 2004 ;Bahwa, RASK Seketariat DPRD TahunAnggaran 2004 sebagai wujud/bentukjawaban atas permintaan paraanggota DPRD telah muncu mataanggaran baru yakni pada belanjapublik berupa belanja Honorarium danInsentif yang uraiannya sebagaiberikut. HonorariumHal. 160 dari 133 hal. Put.

Ketua : 3 org xRp. 4.000.000 x 5 bulan Rp. 60.000.000Jumlah Rp.216.000.000Jumlah Rp.6.860.250. 000 Bahwa, Perubahan APBD PemerintahKabupaten Rembang Tahun Anggaran2004 = adalah perubahan pada posSekretariat Dewan, untuk belanja Honorarium berubah menjadiRp.4.954.750.000 , yang tadinyasejumlah Rp. 4.656.750.000,sehingga ada penambahan sebesar Rp.298.000.000, pada bantuanoperasional Pemilu) Rp.200.000.000,dan bantuan Kesejahteraan DPRD Rp.98.000.000, ;Sehingga jumlah seluruhnya Honorarium dan Insentifadalah

Menyatakan barang bukti berupa :1) 1 (satu) bendel SPJ 2010 pembinaan industrial dan peningkatankesejahteraan tenaga kerja perusahaan rokok berupa kuitansi dinasdan daftar penerimaan honorarium tim pelaksana tertanggal 12 Juli2010 dan fotokopi Skep Bupati Madiun Nomor 188.45/188/PKTS/402.031/2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluhtertanggal 14 Juli 2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaanhonorarium penyuluh non PNS tertanggal 14 Juli 2010 dan fotokopiSkep Bupati Madiun nomor

188.45/KPTS/402.031/2010, 1 (satu)bendel Surat Ka Disnakertrans Kabupaten Madiun perihal BantuanPenyuluh tertanggal 7 Juli 2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaanhonorarium penyuluh tertanggal 29 Juli 2010, kuitansi dinas dan daftarpenerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 29 Juli 2010, 1(satu) bendel Surat Ka Disnakertrans Kabupaten Madiun perihalBantuan Penyuluh tertanggal 24 Mei 2010, Jadwal Bintek syaratsyarat kerja tahun 2010, Surat Ka Disnakertrans Kabupaten Madiunperihal Bantuan

Penyuluh tertanggal 27 Mei 2010, kuitansi dinas dandaftar penerimaan honorarium tim pelaksana tertanggal 20 Desember2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium tim pelaksanatertanggal 22 November 2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaanhonorarium penyuluh PNS tertanggal 11 November 2010, kuitansidinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh non PNStertanggal 11 November 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir penyuluhBintek di PT Digjaya Mulia Abadi, undangan peserta tertanggal 8November

Putusan Nomor 1950 K/Pid.Sus/2018Madiun perihal Bantuan Penyuluh tertanggal 201 November 2010,surat tugas dari Sekda Kabupaten Madiun tertanggal 10 November2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh PNStertanggal 30 November 2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaanhonorarium penyuluh non PNS tertanggal 30 November 2010, masingmasing beserta surat setoran pajak (SSP) nya;1 (satu) bendel SPJ 2010 pembinaan industrial dan peningkatankesejahteraan tenaga kerja perusahaan rokok berupa

Bahwa berdasarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan olehPENGGUGAT, terdapat kekurangan pembayaran honorarium sebesarRp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan yangdisepakati dalam "Perjanjian Persetujuan Harga Pekerjaan tertanggal 29November 2018, dimana TERGUGAT hanya membayar uang honorariumkepada PENGGUGAT hanya sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tigapuluh juta rupiah), dari total nilai keseluruhan honorarium sebesarRp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah

Bahwa karena kekurangan pembayaran honorarium yang seharusnyadibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 15Mei 2019, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Penagihan SisaKekurangan Pembayaran honorarium PENGGUGAT kepada TERGUGAT;7.

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 PENGGUGAT telahmengirimkan Surat Peringatan (satu) kepada TERGUGAT sebagaitindaklanjut surat penagihan tertanggal 15 Mei 2019 untuk membayar sisakekurangan pembayaran honorarium PENGGUGAT sebesarRp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan PENGGUGATmemberikan batas waktu pembayaran kepada TERGUGAT paling lambat 7Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pat.G.S/2019/PN. Jkt. Utr.

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang lalai dalam memenuhikewajiban pembayaran honorarium sebagaimana tersebut di atas, makadapatlah dikatagorikan bahwa TERGUGAT secara jelas dan terang telahterbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestas/) atas perjanjian yangmenjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dan perbuatan yang demikianmemenuhi anasiranasir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243KUHPerdata yang berbunyi:"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinyasuatu perikatan mulai diwajibkan

Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan kewajibannyaatau lalai membayar sisa honorarium kepada PENGGUGAT sesuai SuratPersetujuan Harga Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Makan "MangKabayan" Alam Sutra tertanggal 29 November 2019 adalah merupakanperbuatan wanprestasi;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah danbangunan/rumah milik TERGUGAT, yang beralarnat di Komplek SuteraOnyx Blok. 10 Nomor 15 Kel. Pakualam Kec.

No. 17/Pid.SusTPK/2018/PN Jap.pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0245/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp221.500.000, (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus)tahun 2013 berupa belanja cetak, penggandaan, bahan dokumentasi,alat tulis kantor, sewa gedung/kantor

/tempat, sewa sarana mobilitasdarat, bahan publikasi dan dekorasi, makanan dan minuman kegiatanserta perjalanan dinas dalam daerah.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0246/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp50.720.000, (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untukpembayaran program peningkatan imunisasi (Otsus) tahun 2013 berupaberupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0247/SP2DUP/DINASKESEHATAN

No. 17/Pid.SusTPK/2018/PN Jap.10)11)12)13)14)Rp15.100.000, (lima belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaranprogram pencegahan dan penangggulangan penyakit kusta (Otsus)tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp69.900.000, (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)untuk pembayaran program pencegahan dan penangggulanganpenyakit kusta (Otsus) tahun

2013 berupa belanjaperalatan,penggandaan, alat tulis kantor, makanan dan minuman pasien sertaperjalanan dinas dalam daerah.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0252/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp16.758.000, (enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan riburupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulanganpenyakit demam berdarah (DBD) (Otsus) tahun 2013 berupa uang yangdiberikan kepada pihak masyarakat dan honorarium tenagaahli/instruktur

belanja penggandaan, sosialisasi, alattulis kantor, sewa ruang rapat/pertemuan serta bahan publikasi dandekorasi.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0256/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp22.200.000, (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untukpembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakitFrambusia (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/naras umber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0257/SP2DUP/DINASKESEHATAN/

Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkankemampuan klien;. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biayabiaya yangtidak perlu;. Advokat dalam mengurus perkara cumacuma harus memberikanperhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerimauang jasa;. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannyatidak ada dasar hukumnya;.

atas jasa hukum yang telahdiberikan kepada kliennya:Bahwa nyata dalam perjanjian yang dibuat olen Penggugat selaku Advokatdengan Tergugat selaku klien, adalah Perjanjian Bantuan Hukum, olehkarenanya Tergugat selaku pencari keadilan dan tidak mampu secaramateriil haruslah dibebaskan dari pembayaran honorarium dan ataudilayani secara cumacuma, justru sebaliknya dalam Perjanjian BantuanHukum a quo berisikan Perjanjian Bagi Hasil, dengan demikian Perjanjiana quo menjadi tidak jelas;.

Penggugat dk/Tergugat dr (Batara Simbolon, S.H.) sejumlah %(Seperempat) dari hasil penjualan bersih tanah tersebut sebagaipembayaran penggantian biaya dan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikan dan Pengosongan Tanah tersebut;b. Turut Tergugat (Drs.

Penggugat dk/Tergugat dr (Batara Simbolon, S.H.) sejumlah 14 (Seperempat)dari hasil penjualan, bersih tanah tersebut sebagai pembayaranpenggantian biaya dan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikandan Pengosongan Tanah tersebut;b. Turut Tergugat (Drs.

Herman Koto) sejumlah 4 (seperempat) dari hasilpenjualan bersih tanah tersebut sebagai pembayaran penggantian biayadan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikan dan PengosonganTanah tersebut;Akan tetapi Judex Facti mengabaikan Perdamaian tersebut, Perdamaiandengan bukti Tdk/Pdr1 tersebut semestinya mengakhiri sengketa dalamHalaman 23 dari 25 hal.

Pada Tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2DNomor : 14 / UP / SP2D / KEU / 2010,sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakanuntuk :Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar Rp. 405.600.000.Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Batteray Kering Rp. 3.000.000,Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 3.600.000.000.

Pada tanggal 20 Desember 2010 denganNomor SP2D : 461 / GU / SP2D / KEU /2010 sebesar Rp. 188.437.500, yangdigunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,26.

Pada tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2D Nomor : 14 / UP / SP2D / KEU /2010, sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakan untuk :Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar Rp. 405.600.000.Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Batteray Kering Rp. 3.000.000,Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 3.600.000.000.

Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461 / GU / SP2D /KEU / 2010 sebesar Rp. 188.437.500, yang digunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,26.

belanjaBarang dan jasa (Belanja pemeliharaanPeralatan dan Fasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

pemeliharaanPeralatan dan Fasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

(Belanja pemeliharaan Peralatan danFasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

Barangdan jasa (Belanja pemeliharaan Peralatan danFasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013.Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan surat10keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WHpada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengansurat keputusan kepala satuan polisi pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 /224/ 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013.Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WHpada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Aceh sesuia dengansurat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 /224/ 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol

Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013.Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WHpada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengansurat keputusan kepala satuan polisi pamong

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yangditerima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecualiditentukan lain dalam undangundang ini;Pasal 4 ayat (3) huruf d: "Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 237/B/PK/PJK/2013d.

Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yangdilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai";Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a:"Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahunberjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterimaatau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negerisehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

bukan pegawai adalah orang pribadi yangmenerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerjasehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yangmenerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja";Pasal 21 ayat (5):"Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah";5.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewankomisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uangsokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak,tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangantransport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikananak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilanteraturlainnya

Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dandalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalansehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WajibPajak dalam negeri, terdiri dari:1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);Z.

PKK Hijau Toska)42 Belanja jasa honorarium/ insentif pelayanan Rp. 10.000.000Desa (insentif PKK)43 Belanja kursus pelatinan (Bimtek Kepala Desa) Rp. 5.000.00044 Belanja kursus pelatinan (Bimtek Sekdes dan Rp. 10.000.000Kaur Keuangan)Jumlah Rp 416.750.699Bahwa terjadi penambahan dana untuk perencanaan sesuai dengan Peraturan Desa T.A 2018 terdapat pada anggaran tahun 2017 yaitu untukDana Desa TA 2017 terdapat Silpa(sisa lebin pembiayaan anggaran) Rp118.106.341, (Seratus delapan belas juta seratus

Belanja honorarium tim panitia (Honor panitia penyuluhan narkoba)sejumlah Rp1.000.000;8. Belanja honorarium instruktur / pelatin / narasumber sejumlahRp1.500.0009. Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat (Baju kaospenyuluhan narkoba) sejumlah Rp3.600.000;10. Belanja transfortasi dan akomodasi (transfort peserta penyuluhnarkoba) sejumlah Rp2.800.000;11. Belanja modal bahan perpustakaan (Buku Paud) sejumlahRp5.106.341;12.

O7Belanja makanan dan minuman rapat(makanan dan snack penyuluhannarkoba)Rp 2.800.000 9.1.2.11Belanja sewa peralatan (Pengeras suaradan infokus penyuluhan narkoba)Rp 600.000 9.1.2.14Belanja honorarium tim panitia (Honorpanitia penyuluhan narkoba)Rp 1.000.000 Bde OBelanja honorarium instruktur / pelatih /narasumberRp 1.500.000 9.1.2.20Belanja barang untuk diberikan kepadamasyarakat (Baju kaos penyuluhannarkoba)Rp 3.600.000 9.1.2.27Belanja transfortasi dan akomodasi(transfort peserta penyuluh narkoba

Belanja sewa peralatan Rp 3.000.0005.1.2.14 Belanja honorarium tim panitia Rp 3.950.0005.1.2.14 Belanja honorarium tim panitia Rp 10.618.0005.1.2.02 Belanja Alat Tulis kantor Rp 1.250.0005.1.2.07 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 1.250.0005.1.2.25 Belanja honor / insentif Rp 7.500.0005.1.2.02 Belanja alat tulis kantor Rp 1.000.0005.1.2.25 Belanja honor / Insentif Rp 4.000.0005.1.2.20 Belanja barang untuk diberikan kepada Rp 8.000.000masyarakat5.1.2.20 Belanja barang untuk diberikan kepada Rp 10.000.000masyarakat5.1.2.30

kepada Rp2.000.000masyarakat (Biaya peringatan harikeagamaan)5.2.7.99 Belanja barang untuk diserahkan kepada Rp7.000.000masyarakat lainnya (Memperingati HUTRl)5.2.1.01 Belanja alat tulis kantor dan benda pos Rp1.000.000(ATK LPM)5.2.2.03 Belanja jasa honorarium / insentif Rp5.000.000pelayanan Desa (insentif LPM)5.2.1.01 Belanja alat tulis kantor dan benda pos Rp50.000(ATK PKK)5.2.1.09 Belanja pakaian dinas/ seragam/ atribut Rp4.950.000(Seragam PKK Hijau Toska) 5.2.2.03 Belanja jasa honorarium/ insentif

rupiah) (fotocopy/legalisir);

uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);

Sehingga menurut hemat Penggugat, Perjanjian JasaKepengacaraanantara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakansah dan mengikat menurut hukum;Bahwa Penggugat sebagai Advokat berhak menentukan honorarium danbesarannya sesuai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:Pasal 21Ayat (1)Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telahdiberikan kepada Kliennya.Ayat (2)Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud padaayat

Bahwa besaran Success Fee / Honorarium Jasa Keberhasilanpadaangka6.1. di atas dihitung berdasarkan jumlah Sertipikat HakMilik(SHM) dan Akta Hibah yang menjadi objek perkara di MahkamahAgung Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 2 (dua) angka 2 (dua)pada Perjanjian Jasa Kepengacaraan tersebut. Adapun rinciannyaadalah sebagai berikut:A. Seripikat Hak Milik BiayaSHM tanah sawah No. 434 C.

),sehingga rinciannya adalahsebagai berikut: Rp. 300.000.000, x 9% = Rp.27.000.000, (Dua PuluhTujuh Juta Rupiah):TotalKerugian(1) BiayaSucces Fee/ Honorarium Jasa Keberhasilan : Rp.300.000.000,(2) Potensi keuntungan : Rp. 27.000.000,+Jumlah : Rp. 327.000.000,(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)13.

Menghukum Para Tergugat secara bersama sama untuk membayarsekaligus dan tunai kepada Penggugat kerugian kerugian sejumlah:Halaman 9 dari 34 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Padt.G.S/2020/PN IdmKerugian materiil(1) BiayaSucces Fee/ Honorarium Jasa Keberhasilan : Rp. 300.000.000,(2) Potensi keuntungan : Rp. 27.000.000,+Jumlah : Rp. 327.000.000,(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)5.

/ jasa advokat sudah dibayar; Bahwa uang honorarium / jasa advokat tingkat Kasasi setahu saksisejumlah Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan uang honorarium /jasa advokat tingkat Peninjauan Kembali sejumlah Rp 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) sudah dibayar pihak Tergugat; Bahwa setahu saksi sebagai advokat itu adalah profesi dan bukan bekerjakepada atasannya, jadi honorarium advokat yang membayar adalah klienyang menggunakan jasa advokat tersebut;Halaman 23 dari 34 Putusan Gugatan Sederhana

PPGK Unsyiah di SMK 1 Sama Dua TapaktuanTahun 2010.Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untukkegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 Aceh BesarTahun 2010.Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untukkegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SUPM Ladong Aceh BesarTahun 2010.Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untukkegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 Banda AcehTahun 2010.Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran

Operator Pengisi Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt.Ganjil 2010/2011 Cagurdacil FKIP, Honorarium Mengajar pada ProgramCagurdacil Smt.

pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK 1 Sama DuaTapaktuan Tahun 2010.Ash 1 (satu) Jembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 AcehBesar Tahun 2010.Ash 1 (satu) lJembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SUPM LadongAceh Besar Tahun 2010.Ash 1 (satu) lJembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1Banda Aceh Tahun 2010

.Ash 1 (satu) lJembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 2Banda Aceh Tahun 2010.Ash 1 (satu) lJembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 4Banda Aceh Tahun 2010.Ash 1 (satu) lJembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1BLangpidie Tahun 2010.Ash 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 15 Mei 2010sejumlah Rp. 3.850.000

pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK 1 Sama DuaTapaktuan Tahun 2010.Ash 1 (satu) lJembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri AcehBesar Tahun 2010.Ash 1 (satu) lJembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SUPM LadongAceh Besar Tahun 2010.Ash 1 (satu) lJembar daftar pembayaran honorarium guru pamonguntuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1Banda Aceh Tahun 2010