., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Kesemuanya berkewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr.

surat dan 3 (tiga) orang Saksi;Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan buktibukti yang diajukanPemohon sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal,bulan dan tahun kelahiran merupakan data perseorangan yang merupakan subbagian

gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian

SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.

Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian

., Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah PropinsiAWE UL TTGIE eennnnnenecesnnnnennmmeeanennnnemmannenneeds8. HARYO BIMO BRAMANTYO, SH.M.Kn., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahPropins! Jawa, TINUE 5 ==nn nnn nnnnnnnn9. ADI SARONO, SH.MH., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintahan Propinsi Jawa10. SYAILENDRA ........310.

., Kepala Subbagian Bantuan HukumIIA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DEWI SRI, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DWI SUSIANTO GUNTORO, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIICBiro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KOGSOSPOL SIREGAR, SH., MH., Kepala Subbagian Bantuan HukumIID Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KURDI, SH., Kepala Seksi Hukum dan Informal

., NIP.196409201990031002, lahir di Pinaras pada tanggal 20 September 1964, pangkatPenata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana Masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado, terhitung mulaiAKHIR BULAN MARET 2010 (obyek sengketa) tersebut telah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan sangat merugikan kepentinganPenggugat ; 22222 222222 nn nnnBerdasarkan uraianuraian tersebut

;NIP : 1964092019903 1002;Pangkat, Golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d; Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakatBAUK Universitas Negeri Manado; Unit kerja : Universitas Negeri Manado; Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 8huruf b peraturan Nomor 32 Tahun 1979;3 Lampau Waktu : a Penggugat pada butir 14 gugatan mendalilkan : bahwa pada tanggal 14 Mei 2014Penggugat menemui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UniversitasNegeri Manado

I, Golongan ruang III/d, Jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakat BAUKUniversitas Negeri Manado, terhitung mulai AKHIR BULAN MARET 2010 ;b Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 yangterakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya

asli, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 3617/PT08.H15/ C/1990 tanggal 30Agustus 1990 Pengankatan CPNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA;2 Bukti P p) : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Institut Keguruan danIImu Pendidikan Manado, No. 4809a/PT08.H/ C/1991 tanggal 28 November1991 tentang Pengangkatan PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA; 3 Bukti P a3 Foto copy dari copy, Keputusan Rektor Universitas Negeri ManadoNo. 3312/H41/KP/2008, tentang Pengangkatan Kepala Subbagian

FRANSISKUS MARTINO DURA, SH Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMan gQatai ; 2= = sen nnn ne nnn neKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor BupatiManggarai Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu,Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,Hal 1 dari10 hal Putusan No.219/B/2019/PT.TUN.SBYProvinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : HK.034.1/33/2019 Tanggal 18PANUAT ZO 7

IRIYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di JalanJenderal Sudirman ;6. DADANG GANDHI, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman ;7.

MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum , BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman ;8. DYAH KISWORINI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan JenderalSudirman ;9.

Agus Ahmed Riza, Jabatan Kepala Subbagian LayananPengadaan Transportasi Laut, Bagian LayananPengadaan Biro. Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;7. Syafli, Jabatan Kepala Subbagian Straregi Pengadaan,Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan Dan TataKelola Biro Layanan Pengadaan Dan PengelolaanBarang Milik Negara;8.

Taufan Isharmawan, Jabatan Kepala Subbagian LayananPengadaan Transportasi Udara Dan Penunjang, BagianLayanan Pengadaan Biro Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;10. Dwi Kurniawan, Pengolah Data, Subbagian StrategiPengadaan, Biro Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;11. Sulaksono, Penyusun Peraturan Prundangundangan;12. Tomy Prasetyo, S.H., Penyusun Peraturan Perudangundangan;13. Ricardo A. Siringoringo, S.H, Penyusun Bahan BantuanHukum Bagian Hukum Dan KSLN;14.

., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;LIDO CAHYADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasidan Bantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;DYAH KISWORINI, S.H., jabatan

RAHMAT PERMATA, SHFORMUL02/PROKSI01/KIMAdvokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Pekerjaan PNS,Jabatan KepalaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Kepala SubBagian ProdukHukum Daerah SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Staf padaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Semuanya adalah Warganegara Indonesia, domisili hukum diKantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATES yangberalamat di JI.

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya;M.

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Kantor BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai KotaHalaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 160/G/2020/PTUN.SbySurabaya Lantai , Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya,alamat email: bankum.sby@gmail.com.

Penyelenggaran Perencanaan dan pelaksanaan tugaspada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan danPemanfaatan Hutan dan Seksi perlindungan, Konservasi SumberDaya Alam, Ekosistem, Pemberdayaan Masyarakat;b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangkapenyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha,Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksiperlindungan, Konservasi sumber Daya Alam, Ekosistem,Pemberdayaan Masyarakat;C.

Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporandalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian TataUsaha, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksiperlindungan, Konservasi sumber Daya Alam, Ekosistem,Pemberdayaan Masyarakat;d. Perencanaan dan Pemanfaatan hutan pada wilayahKesatuan Pengelolaan Hutan diwilayahkerjanya;e. Perlindungan, rehabilitasi dan konservasi pada wilayahKesatuan Pengelolaan Hutan diwilayahkerjanya;f.

Saksi RAFAEL PURTOMO SOMAgJI. memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untukistrinya yang bernama Veronika Christiana Karena istri pemohon mengalamigangguan atau sakit kejiwaan dan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimanamestinya ;Bahwa, sebelum sebelum mengalami ganggua kejiwaan Istri pemohon adalahPegawai Negeri Sipil pada Universitas Negeri Jember sebagai pelaksana subbagian rumah tangga ; Bahwa,

NIP. 19811107 2007012012, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;. M. LUHULIMA, SH. NIP. 19790523 201001 2014,Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKota Ambon, Jabatan : Staf pada Sub BagianBantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;. M. de FRETES. SH.

NIP. 19840923 201001 1011, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM ~ HukumSekretariat Kota Ambon;BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 183/3021/SETKOT, tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Kuasa KhususNomor: 183/3138/SETKOT, tanggal 19 Juli 2013;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:a.

., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Manggarai Timur ; 4. FRANSISKUS C.

Bahwa Penggugat merupakan mantan Penjabat Kepala SubBagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur ; b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor51/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg tanggal 12 Desember 2017 yangamar putusannya menjatuhkan Hukuman Pidana selama 1 TahunPenjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi ; Cc.

., Kepala Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;9. DEWI SULAKSMINIJATI, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Keberatandan Banding I Kanwil DJP Jakarta Khusus; Hal. dari 21 hal. Put.

,Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; VINNA DIEN ASMADY PUTRI, S.H., Pelaksana SubdirektoratBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;WIDYA MAYA KARTIKA, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;HERY SUTRISNO, S.E., M.M., Account Representative padaSeksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Penanaman ModalAsing Empat; Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan

ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya );RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya);VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya); 092 "Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di JalanTaman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor :

. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ; Jabatan : StafSub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota ; Halaman 2 dari 17 halaman, PUTUSAN NO. 52/B/2018/PTTUN.SBY8. RERRY SETIANINGTIYYASWATI, S.H. ; Jabatan :Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; 9.

DPPA SKPD : 1.20 04 01 15 12 5 2 kegiatan Study komparatif Pansus Peraturan Daerah , Inisiatif dan Non Raperda sebesar Rp. 9.109.231.000,- (Sembilan milyar seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perundang-Undangan 11 Februari 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 621.000.200,-;

Perundang-Undangan bulan 11 Maret 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;

study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 69.757.500,-;

Perundang-Undangan bulan April 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 598.900.000,-;

Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/Ill.1952/BKD/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Kepala SubBagian PerundangUndangan Sekertariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara2. Copy Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 175/ SK38/ 800/ I/ 2013tanggal 7 Januari 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pada Sekretariat DPRDKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013;3.

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Halaman 9 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaahan Staff Subbagian

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar Rp. 52.994.200,Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0051 / NPD/ SETWAN/ 2013tanggal ..Februari 2013 kegiatan Penyempurnaan Aplikasi Legal Draftingsebesar Rp. 52.994.200,Telaanhan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 11 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.621.000.200,;Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 0042 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus RancanganPerraturan Daerah sebesar Rp. 621.468.200,;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 27 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah