Ditemukan 4487 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 292/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TISH
Tergugat:
1.I Komang Sana Yasa
2.Ni Komang Sri Wiatini
128 — 67
  • Apabila halhal seperti tersebut terjadi maka bankdiprioritaskan pembayarannya dari hasil penjualan barang jaminan,hasil lelang dan kepailitan, selain yang ada berdasarkan perjanjianpenyerahan jaminan (vide pasal 10 KEPASTIAN PEMINJAMPERJANJIAN KREDIT NOMOR: 14120/K/BPR/TISH/VIII/GR/2016,tanggal 26 Agustus 2016);Peminjam setuju jaminan harus diasuransikan terhadap resikokerugian dan resiko lainnya (vide pasal 11 ASURANS PERJANJIANKREDIT NOMOR: 14120/K/BPR/TISH/VIII/GR/2016, tanggal 26Agustus 2016)
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penipuan
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 497/Pid.B/2020/PN Jmb
Tanggal 5 Nopember 2020 — H.Ridwan Bin Hasan als Ridwan Hasan K als Ridwan Hasan Koi;
115 — 25
  • SAS, akan tetapi nilai tersebut dikoreksi oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmenjadi kurang lebih Rp.10.000.000.000, (dalam keputusan kepailitan).Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai barang buktiadalah :1. 1 (satu) bundle perjanjian jual beli antara PT. Sumber Agrindo Sejahteradan PT. Bintang Alam Raya Nomor : 16/SAS/DJB/SPK/0001 tanggal 22Januari 2016.;2. 1 (satu) bundle perjanjain jual beli antara PT. Sumber Agrindo Sejahteradan PT.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 26-05-2017 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 10 Januari 2017 — H Otong Hasan, BA dkk sebagai Penggugat dan PT Bank BJB dkk Sebagai Tergugat
71 — 29
  • Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya :Penyidik, penuntutumum, atau hakim berwenangmemerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiranHarta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakanhasil tindak pidana dari:a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepadapenyidik;b) tersangka; atauCc) terdakva.Pasal 98 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,yang berbunyi :Sejak mulai pengangkatannya, Kurator
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-10-2014 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 567/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 24 Juni 2015 — Tn. HADI SUSANTO SIDHARTA, Lawan 1. PT. BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL, 2. Sdr. SYAIFUL AMIR, 3. Sdr. ANDRE MIRZA HARTAWAN, 4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) d/h BAPEPAM.
272 — 119
  • keputusan yang sah dan mengikat.13.Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan anggaran dasar perseroan, Tergugat mempunyai kewajibandalam menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik danbertanggung jawab dalam mengambil segala kebijakan yang tepat,kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang usaha yang ada,peraturan yang berlaku dan kelaziman dalam usaha sejenis, dan dapatmengambil tindakantindakan guna mencegah timbulnya atau berlanjutnyakerugian/kepailitan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat PT. Maybank Indonesia Finance Tergugat KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
170 — 52
  • Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapuskarena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.Bahwa sebagaimana hak mendahulu yang diatur dalam pasal 27 diatas,penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukanhaknya meskipun Debitur maupun pihakpihak yang berkepentingan lainnyaterkait unit Kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkenalikuidasi.Hal 5 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk Bahwa unit kendaraan Objek Perkara I dalam pelaksanaan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-02-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 17 Juli 2019 — SUPRIATNA ARIADI, dkk.; Melawan; PT. HAMASA HUTAMA;
93 — 77
  • Bahwa Tergugat juga tidak dalam keadaan dipailitkan berdasarkan UndangUndang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang dan/atau berdasarkan putusan pengadilan Niagamanapun;15.6.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
Nina Zuriska
Tergugat:
1.PT Bank Permata tbk
2.Michael Ryan Adiwinata
Turut Tergugat:
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
3.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor
146 — 40
  • Idealnya pemberitahuan dapat dilakukan melalui jurusita pengadilan pada saat kreditur cessionaries mengajukan upaya hukumbaik gugatan wanprestasi maupun permohonan kepailitan terhadap debitur.Bahkan pemberitahuan juga dapat diberitahukan pada saat pengajuanperingatan (somasi) kepada debitur untuk melunasi utang yang diajukanoleh kreditur cessionaries dengan melampirkan buktibukti serta fotocopyadanya pengalihan piutang pada saat mengajukan somasi terhadap debitur.36.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1083 — 2941
  • dan PKPU;Bahwa pada saat ini objek Kepailitan dalam proses pemberesan untuk pengurusan appraisal untuk langkah selanjutnya penjualan;Halaman 126 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;19.Berdasarkan web site kepaniteraan Mahkamah Agung telah diputuskasasinya dengan putusan Nomor: 534K/PDT.SUSPailit/2018 tanggal 28 Juni 2018 dimana pemohon kasasi yang diajukan oleh pemohon dalam putusan kasasinya ditolak oleh majelis hakim namun secara resmi kami belum mendapatkan pemberitahuan dari
    14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal PemberitahuanPenyerahan Salinan Putusan;14. 1(satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubunganindustrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal PemberitahuanPenyerahan Salinan Putusan;15. 6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubunganindustrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas PanggilanKepailitan Perk No : 24 Kepailitan
    Surabaya Nomor: W14U1I/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;1 (Satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14U1I/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14U1I/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas Panggilan Kepailitan
    Perk No : 24 Kepailitan/2016/PN.Niaga Sby;1(satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri SurabayaKelas A Khusus Nomor: W14.U1.4338/HK.02.2/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Pengiriman Berkas Perkara KasasiNomor 24/Pailit/2016/PN Niaga Sby. 19.
    tanggal O5 Desember 2016 perihalKeputusan Pailit No : 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby. 24.1 (satu) eksemplar fotocopy Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: 24/PAILIT/2016/PN.Niaga Sby tanggal 09Februari 2018 ;1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang Tetap Kreditor PT.Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit);1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang yang diajukansetelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihansesual dengan pasal 133 UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 228/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 16 April 2021 — Pembanding/Penggugat : HARTO WIJOYO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Perseroan CABANG SIDOARJO
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. BURHAN THAHIR AFFANDI, S.H
Terbanding/Tergugat III : LIE ANDRY SETYADANA
Terbanding/Tergugat IV : PT. Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Drs.H Burhanudin Thahir Affandi
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ARIESCA DWI APTASARI., S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ariesca Dwi Aptasari
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah RI C.q Kemenkeu C.q Dirjen Kekayaan Negara C.q Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Jawa Timur C.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
110 — 74
  • Bahwa sebagai gambaran terkait dengan kewajiban untukmemberitahukan atau tidak adanya cessie maka kami contohkan sebagaiberikut : Ketika terjadi kepailitan yang menimpa sang debitur dimanapiutang krediturnya telah dialinkan kepada kreditur lainnya, ternyata Hakimmenyatakan perlu adanya kewajiban, pemberitahuan kejadian hukumberupa peralihan piutang (cessie), pemberitahuan mana secara resmikepada sang debitur lewat perantara Jurusita Pengadilan, dimana bilaHalaman 12 dari 94 Putusan Nomor 228/PDT/
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-05-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 312/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 21 Agustus 2017 — PT.SARIPARI PERTIWI ABADI >< PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA CS
161 — 95
  • TERGUGATI tetap memaksa untukditerima tagihannya, dan akhirnya oleh Pengurus PKPU saat itu, tagihanTURUT TERGUGATI, diterimanya walaupun PENGGUGAT tetap menolaktagihan tersebut ;Bahwa karena tagihan TURUT TERGUGATI tersebut diterima olehPengurus PKPU ini berarti otomatis jumlah utang atau kewajibanPENGGUGAT mejadi bertambah yaitu bertambah senilai US$ 2,110,050.00yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT untuk mengembalikannyaBahwa karena didalam Pasal 281 UndangUndang No. 37 Tahun 2009Tentang Kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 17-03-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 110/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR
Tanggal 5 Juni 2014 — MUSTAFA GANI TAMIN; terhadap; Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) AKHMAD FAJRIN, SH,MH. DWIANA MIRANTI, SH dan MAHYUNIS, SH
270 — 114
  • Rahman Tamin(Dalam Likuidasi) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)perseroan, melainkan melalui PenetapanPengadilan ; 5 Bahwa sebagaimana layaknya dalam proses kepailitan, walaupun Kuratorditunjuk oleh kreditur, namunKurator tidak bertanggung jawab terhadap kredituryangmenunjuknya tersebut melainkan kepada HakimPengawas ;Tim Likuidator PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
Muliana Gunadi, SE
Tergugat:
1.ARIE INDRA MANURUNG
2.PT CAHAYA AGUNG MAKMUR
3.TAN SUSY, S.H
4.MADI WIDJAYA MIHARDJA, S.H., M.Kn
133 — 93
  • Orang yang demikian itu tidak menggunakan akalsehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.Selain itu, Seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidakcakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailitdiucapkan oleh Pengadilan.C.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
156 — 1682
  • undangundangDi dalam perundangundangan, terdapat beberapa extra judicial yang memilikiyuridiksi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu antara lain: Arbitrase (diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999); Pengadilan Hubungan Industrial (berwenang mengadili perselisihan yangtimbul antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikatburuh sebagaimana di dalam UU No. 2 Tahun 2004);Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb Pengadilan Niaga (berwenang mengadili perkara kepailitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — PT. KALLISTA ALAM VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
4034 — 3332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:DALAM PROVISI:TeMemerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yangtelah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (ink cracht van gewisjde) agar Tergugat untuktidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby
Tanggal 26 Maret 2020 — Pemohon:
MARIANI TANUBRATA
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
134 — 53
  • Simatupang Raya, Jakarta12310, sebagai kurator ;

    1. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir ;
    2. Menghukum Pemohon (Debitur) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.915.000,- (Empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 1 Nopember 2012 — NINING JUHARNINGSIH
75 — 27
  • ..Untuk tahun 2010 ada laporan kolektibilitas II dana SPKPdan UEP Desa Mandalare, Rp.24.000.000,, Desa Ciomas Rp.88.683.341, Desa Sandingtaman Rp. 52.000.003,, DesaPanjalu Rp. 184. 858.327 ;Atas laporan kolektibilitas tersebut, biasanya untukkolektibilitas II dilakukan penagihan oleh UPK, dan jikasudah masuk tahap kolektibilitas II V baru dibentuk Timpenyehat pinjaman untuk identifikasi kredit bermasalahdengan kdteria disebabkan oleh :1 Kelembagaan seperti kelompok bubar.2 Mikro finance seperti kepailitan
    74.824.995..Untuk tahun 2010 ada laporan kolektibilitas II dana SPKPdan UEP Desa Mandalare, Rp.24.000.000,, Desa Ciomas Rp.88.683.341, Desa Sandingtaman Rp. 52.000.003,, DesaPanjalu Rp. 184. 858.327 ;Atas laporan kolektibilitas tersebut, biasanya untukkolektibilitas II dilakukan penagihan oleh UPK, dan jikasudah masuk tahap kolektibilitas I V baru dibentuk Timpenyehat pinjaman untuk identifikasi kredit bermasalahdengan kdteria disebabkan oleh :Kelembagaan seperti kelompok bubar.Mikro finance seperti kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
447 — 299
  • PerjanjianPenanggungan Fasilitas (Guarantee Facility Agreement) tanggal 3(tiga) Oktober 1998 (Bukti P6) dan setiap perubahannya, PerjanjianPenanggungan (CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARENTEE)tanggal 17 Juli 1993 (Bukti P9) dan setiap perjanjian perubahaannya(Amandement), perjanjian penggantinya dan perjanjian perubahannyadan setiap perjanjian turunannya maupun perjanjian acessoirnyaberupa setiap perjanjian agunan dan jaminan dalam bentuk apapun,baik tindakan hukum berupa gugatan perdata, permohonan eksekusipermohonan kepailitan
    PenanggunganFasilitas (Guarantee Facility Agreement) tanggal 3 (tiga) Oktober 1998(Bukti P6) dan setiap perubahannya, Perjanjian Penanggungan(CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARENTEE) tanggal 17 Juli 1993(Bukti P9) dan setiap perjanjian perubahaannya (Amandement),perjanjian penggantinya dan perjanjian perubahannya dan setiap perjanjianturunannya maupun perjanjian acessoirnya berupa setiap perjanjianagunan dan jaminan dalam bentuk apapun, baik tindakan hukum berupagugatan perdata, permohonan eksekusi permohonan kepailitan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum : ISWAN NOOR S.H - Terdakwa : AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
378 — 141
  • Perseroan dapat dipailitkan, akantetapi kepailitan tersebut pun terpisah dari kepailitan pemegang saham/pendirinya;Bahwa definisi Anggaran Dasar tidak ditentukan dalam ketentuan umumUUPT, Anggaran Dasar hanya disebutkan sebagai aturan yang harusdipenuhi oleh organ perseroan dalam bertindak.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum ISWAN NOOR S.H - Terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari alm TANG ENG TIONG
474 — 154
  • Perseroan dapat dipailitkan, akantetapi kepailitan tersebut pun terpisah dari kepailitan pemegang saham/pendirinya;Bahwa definisi Anggaran Dasar tidak ditentukan dalam ketentuan umumUUPT, Anggaran Dasar hanya disebutkan sebagai aturan yang harusdipenuhi oleh organ perseroan dalam bertindak.
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO
Tanggal 8 Januari 2014 — MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA; MELAWAN : PT . KALLISTA ALAM
2213 — 1682
  • menyebutkan sebagaiberikut:(1) Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambutyang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapasawit(2) Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjide) agar Tergugat tidakmelakukan tindakan apapun (status kuo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
    Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (inkcracht van gewisjde) agar tergugat untuktidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakanhukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuanmenjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melaluipelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta