Ditemukan 5561 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2013 Tanggal 16 April 2013 — NASIM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, Dkk
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 21 K/TUN/20132.
Putus : 15-01-2014 — Upload : 16-01-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 294-K/PM II-08/AD/XI/2013 Tanggal 15 Januari 2014 — DADAN HAMDANI AZIZ, SERDA
53 — 48
53 — 48
Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Grup3 Komando Pasukan Khusus selaku PerwiraPenyerah Perkara Nomor Kep/03/IX/2013 tanggal 12 September 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP294/PM II08/AD/X1I/2013 tanggal 6 Desember 2013.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP294/PM II08/AD/X1/2013 tanggal 7 Desember 2013.5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.6.
Register : 28-10-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2013 Tanggal 25 Februari 2014 — DEDY BUDIMAN, S.IP vs 1. KEPALA BPN RI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT., 3. PERUM PERUMNAS
147 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 126 PK/TUN/20132. Akte Kuasa Nomor 13 tanggal 10 Januari 1987 dibuat dihadapanNotaris Fransiscus Jacobus Mawati (Bukti PK6);a.Para Pihak:Tuan Jimmy Subagia Mulyadi (d.h.
Putus : 30-09-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 PK/PID.SUS/2013 Tanggal 30 September 2014 — Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si
108 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 190 PK/PID.SUS/20132. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kota Samarinda (lr. SyaifullahJ,M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (lr. .Made Mandia);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (Edy Wahyudi,S.Hut);5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda(H. Abdullah, SE, MM);6. Camat terkait (Drs. H. Didi Purwito, M.Si);7. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM);8. Instansi teknis terkait (Ir. Bambang SubiyantoPT.
Putus : 12-10-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 50/Pdt.Sus/2016/PN.Psp Tanggal 12 Oktober 2016 — Pemohon Keberatan : PT. BANK SYARIAH MANDIRI (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG BATANG TORU ;
Termohon Keberatan : YUN FAHMI NASUTION
98 — 72
98 — 72
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:106/PMK.06/20132) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yangmenyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuantersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211
Register : 10-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 423/Pdt.G/2016/PA.Ckr Tanggal 9 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 10
29 — 10
Bahwa pada tanggal 24 November 2013Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat1oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXKota Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta NikahNomor : 1849/160/X1/2013 25 November 20132. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohonmembina rumah tangga di XXX, Kota Bekasi, sebagai tempat tinggalbersama3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohondengan Termohon dikaruniai seorang anak bernama XXX, lakilakiumur 1 tahun4.
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1605 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PRIMATAMA MULIAJAYA
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Halaman 35 dari 39 halaman.
Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747 K/Pdt/2013 Tanggal 30 Oktober 2014 — H. ABDUL AZIZ Bin BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN, dkk vs H.M. SALEH Als. H. MULTAZAM, dkk
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.747 K/Pdt/20132. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000. (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 olehProf. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1467/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BINA SAINS CEMERLANG
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJkK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJkK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.1V/16/2013 Halaman 34 dari 39 halaman.
Putus : 26-06-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 — MURTINI, DKK VS PT. GLOPAC INDONESIA
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan,maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya atasketerlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1 Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat ;Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.SusPHI/20132
Register : 17-03-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 98/Pdt.G/2014/PN Pdg Tanggal 22 Juni 2015 — GADENA ZEBUA melawan TIMOTIUS. S.SOS CS
358 — 189
358 — 189
Surat Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 04 Januari 20132. Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Tertanggal 07 Februari 20133. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal O07 Februari 2013dan4. Surat Pernyataan Tertulis Juara Saogo Tertanggal 28 Juni 2014Bahwa namun ternyata buktibukti Penggugat tersebut tidak memenuhisyarat formal dan materiil maka tidak memiliki nilai pembuktian denganalasan sbb:1.
Putus : 30-12-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 294/Pid.Sus./2013/PN.Bgr. Tanggal 30 Desember 2013 — SATRIA Binti SALIM alias MAMI RIA, EDY MACHALI Alias PAPI
46 — 25
46 — 25
./2013/PN.Bgr. tgl30 Des 20132. Terdakwa II bernama Edy Machali Alias Papi; Bahwa Terdakwa II.
Register : 07-05-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN MALANG Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Mlg Tanggal 15 Oktober 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dkk
182 — 69
182 — 69
B. 687/DKKCP/ADK/09/2013 tgl 30 September 20132 SP II No. B. 706/IXKCP/ADK/10/2013 tgl 08 Oktober 20133 SP III No.
Putus : 17-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 Tanggal 17 April 2013 — SYAFRIL vs DR.Drs.FILANI ZIKRI,MM, Pemimpin Kantor Wilayah 02 Padang PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
137 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 42 K/Pdt.Sus/20132. Hukum Acara Tingkat Banding (vide halaman 2 angka 2), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada hukum acara tingkatbanding;3. Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2.
Putus : 28-02-2014 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 28 Februari 2014 — I. PT.SWISS-BELHOTEL INTERNATIONAL, DK VS YUSHI QUAN
124 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;e Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apaapa yang Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi IIsampaikan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokokperkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagianrekonvensi, sehingga terhadap halhal yang Penggugat Rekonvensi danPenggugat Rekonvensi I sampaikan dalam konvensi tidak akan diulang lagipada bagian rekonvensi;Hal. 16 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.SusPHI/20132
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARYA TANAH SUBUR
194 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/20132 Bahwa alasanalasan butir B, C, D, dan E juga tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas namaPemohon Banding sekarang
Putus : 24-09-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor277/B/PK/PJK/20132/7. Bahwa sebagai bahan petimbangan, kami sampaikan pendapat ahihukum tentang Yurispudensi. M. Yahya Harahap SH dalam bukunyaHukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 832834, adabeberapa syarat yang harus dipenuhi jika suatu putusan Hakim menjadiyurisprudensi, yaitu :a.
Putus : 14-05-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/PID.SUS/2013 Tanggal 14 Mei 2014 — ACHMAD KUNTJORO, S.E., MBA;
365 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
365 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1553 K/PID.SUS/20132/.28.PT. Optima Kharya Capital Management (PT.
No. 1553 K/PID.SUS/20132/.28. Besarnya pinalti pada saat pencairan investasi sebelum jatuh tempohendaknya dinegosiasikan oleh Direksi sampai pada tingkat terendah ; Direksi perlu memikirkan alternatif penghindaran dari kKemungkinan rugiberkelanjutan apabila terjadi masalah atas penempatan dana ;Bahwa Komisaris Utama PT.
No. 1553 K/PID.SUS/20132 (dua) lembar Risalah rapat Jumat, 6 Juni 2008 dan Rabu 11 Juni 2008tentang Acara presentasi produk discretionary fund yang dilaksanakandi gedung railway center PT. Kereta Api (Persero) ruang rapat lantai 4,Jalan Ir. H. Juanda B Nomor 1, Jakarta, risalah tersebut ditandatanganioleh Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Saudara AchmadKuntjoro ;1 (satu) lembar Surat dari Direktur Keuangan PT.
Register : 12-04-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 17 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 10
16 — 10
Benar kami melaksanakan pernikahan pada tanggal. 30 Oktober 20132. Benar adanya, bahwa setelah perkawinan tersebut termohondengan pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumahpemberian orang tua pemohon di Kabupaten Malang kurang lebih 1tahun.tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Malang kuranglebin selama 6 bulan, kemudian pemohon dan termohon tinggal di rumahkontrakan.
Putus : 02-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1366 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 2 Oktober 2013 — SAFRIZAL BIN RUSLI
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1366 K/Pid.Sus/20132 Dalam pembangunan Pasar Losd dan Kios pendukung adalahgenteng metal tebal 0,30 mm (star roof) yang dipassang tebal0,25 mm (star roof);3 Dalam pembangunan kios pendukung adalah Folding gate yangdipasang pintu roling door;Di dalam item pekerjaan tersebut (kontrak) pemasangan tidak sesuai danTerdakwa menyerahkan kepada orang lain untuk mengerjakannya, sehinggaapa yang telah dikerjakan oleh Terdakwa dan dihitung oleh konsultanPengawas dari 80,15% dikurang 62,62% terdapat kekurangan