Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
529 — 402
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
529 — 402
tersebut tidak ada mengaturmengenai tersedianya upaya administratif, bahkan dalam Pasal 42 PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 ditegaskan padapokoknya terhadap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana tidakdapat dilakukan upaya administratif;Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diajukan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1102/Pid.Sus/2016/PN Bjm Tanggal 21 Desember 2016 — -MUHAMMAD PADELI Als PADELI Bin JAILANI
-AMRULLAH Als ULAH Bin AMIR HASAN
285 — 71
285 — 71
6926 lJ,oleh karena barangbarang tersebut milik Terdakwa Amrullah alias Ulah binAmir Hasan, maka barangbarang tersebut akan dikembalikan kepadaTerdakwa Amrullah alias Ulah bin Amir Hasan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Hal yang memberatkan: Perbuatan TerdakwaTerdakwa sebagai perbuatan yang tidak senonoh danasusila, tidak sepantasnya dilakukan oleh petugas Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
2037 — 2469
2037 — 2469
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1), (2)Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu ayat (1) setiappenjatuhan hukuman disiplin ditetaobkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenangmenghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansiTEISEDLT j==e2e eae rer tr rrr einai enim eoBahwa
Register : 25-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Ran Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
HENDRI YADI
Termohon:
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, LANAL Tarempa
119 — 106
HENDRI YADI
Termohon:
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, LANAL Tarempa
119 — 106
Penyidik lainnya (Perwira TNI AL);G: Pegawai Negeri SipilYang di maksud dengan Penyidik Lainnya tersebut sangat jelas disebutkan dalam dalam BAB Penjelasan Pasal 282 yang berbunyi yang dimaksud dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan antara lain Perwira Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut, jadi perlu di cermati kalimat antara lain tersebut menunjukkaneksistensi dari Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selakuPenyidik dalam tindak
Register : 04-10-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 40/Pid.Pra/2016/PN Mdn Tanggal 26 Mei 2016 — - OLOAN HERLIN SIMARMATA, S.H (PEMOHON)
- Pemerintah RI di Jakarta, Cq Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Cq. Ka. Sub. Dit V Reserse Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara (TERMOHON I)
- Pemerintah RI di Jakarta, Cq Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Cq. Kepala Polisi Resort Kota Medan (TERMOHON II)
77 — 26
77 — 26
FaktaFakta.1Bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manadopada tahun, dan saat ini menjalani usia pensiun dengan berprofesisebagai seorang Advokat di Medan ;Bahwa Pemohon dalam menjalanankan tugas sebagai Hakim telahmenjalaninya dengan baik, begitu juga dengan status Pemohonsebagai kepala keluarga dengan memilki 1 orang isteri dan 5 (lima)orang anak telah berhasil mempersiapkan masa depannya denganbaik;Bahwa sesuai dengan Surat
Register : 03-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2020/PTUN.PLK Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
LAOSMA PURBA
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
256 — 165
LAOSMA PURBA
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
256 — 165
Penggugat tidaktermasuk dalam ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan selama menjadi PegawaiNegeri Sipil tidak pernah melakukan pelanggaran yang berakibat terkenahukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; Halaman 72 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLKMenimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 144 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
100 — 62
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
100 — 62
TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor198/KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal KlarifikasiPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan PemerintahKabupaten Kaur;Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor 826/21/BINAP/KK/2018 hari Jumat Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;MEMUTUSKAN : KESATU : Memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-11-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1506/Pid.B/2016/PN Lbp Tanggal 7 Nopember 2016 — Nama lengkap : MEGAWARTA PARDEDE Als MEGA
Tempat lahir : Jawa Meraja
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 September 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Desa Namo Mbelin Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang
- Desa Sudirejo Kecamatan Namo Rambe Kabuapten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
65 — 3
65 — 3
, bahwa apakah rangkaian katakata tersebut, baik dari sisi faktahukum maupun dari sisi Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwamerupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagiterdakwa yang bersifat secara melakwan hukum akan dipertimbangkan sebagaiberikut, dengan melihat kepada sisi terdakwa sebagai orang yang mengatakanperkataan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
80 — 39
Dalam pasal tersebut, huruf .b)merupakan pengaturan yang didasarkan pada jenis tindak pidananya, sedangkanpada huruf .d) merupakan pengaturan yang didasarkan pada vonis pidana yangdijatunkan, yang menjadi persoalan adalah jika hanya berpedoman pada huruf'b) saja, yaitu melakukan Tindak Pidana Umum maka Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran lalulintas saja dapat dijatuhi hukumanPemberhentian Tidak Dengan Hormat, jadi jika menyangkut Tindak PidanaUmum, maka huruf .b) harus selalu dihubungkan
Register : 24-01-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Tkl Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 20
20 — 20
Sebagaimana perubahan tersebut menjadiPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILyang Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :a.
Putus : 24-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID.SUS/2014 Tanggal 24 Februari 2014 — Lamser Lumbangaol
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Lamser Lumbangaol, selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuksementara waktu, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UnitPelaksana Teknis (UPT)
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 110/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
USMAN UMAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
98 — 73
USMAN UMAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
98 — 73
Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari keputusan a quo sendiri sebagaimana telah disebutkandi atas, maka sudah seharusnya atau sepantasnya Objek Sengketa a quodinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah melaluipengadilan ini.KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA / KEPUTUSAN TERGUGATBERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OLEH KARENA:1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pada Pasal 52 ayat (1) undang
Register : 07-07-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PA GORONTALO Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Tanggal 18 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 63
69 — 63
Pasal 3 ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan2d2.3.2.4.perceraian, WAJIB Memperoleh Jjin atau SuratKeterangan Lebih Dahulu dari Pejabat;Pasal 3 ayat2: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untukmemperoleh Izin atau Surat Keterangan sebagaimanadimaksud pada ayat 1, harus mengajukan permintaansecara tertulis; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor :
Putus : 26-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 603/Pid.B/2014/PN.Smg Tanggal 26 Maret 2015 — ARISTA KURNIASARI Binti BUDIHARJO
209 — 72
209 — 72
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau. patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengantujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
bertemu dengan Terdakwa dan DWIHANDAYANI JURITO di rumah DWI HANDAYANI JURITO, yang manadalam pertemuan tersebut baik Terdakwa maupun DWI HANDAYANIJURITO menjelaskan atas usaha pengadaan batik yang dijual kepadapara guru yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenausaha tersebut membutuhkan modal yang banyak maka Terdakwamenawarkan kepada saksi untuk ikut berinvestasi yang akandiberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang disetor ;Bahwa karena melihat Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
rekening1360007829788 dan di Bank BCA dengan nomor rekening 2465253558,serta rekening Terdakwa yang ada di Bank MANDIRI dengan nomorrekening 1360011717748, di Bank BCA dengan nomor rekening0095596776, di Bank Jateng masing masing dengan nomor rekening3051000900 dan 3053010449 ; menunjukkan adanya kesengajaan darridiri Terdakwa untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan,Menimbang, bahwa demikian pula Adanya ketidak cocokan antaraProfil Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-04-2012 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 101-KPM.III-12/AD/IV/2012 Tanggal 7 Juni 2012 — Artawi Serda NRP 542279
51 — 19
51 — 19
Bahwa setelah Saksi dan kopka Siharyanto tiba di lokasi perjudiandimana meja Cap Ji Kie sudah di bungkus dengan menggunakankain warna Hitam dan di sandarkan dibawah pohon Mangga,kemudian Kopka Siharyanto memberitahukan kepada orang sipilyang menunggu (tidak di kenal ) untuk mengambil barang buktitersebut selanjutnya Kopka Siharyanto membawanya meja Cap JiKie tersebut ke Koramil 0822/14 Prajekan dan diserahkan kepadaanggota Inteldam V/Brw yang tidak tahu namanya berpangkatSerka.Atas Keterangan Saksi
Register : 10-06-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA TAHUNA Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Thn Tanggal 21 Nopember 2019 — Pemohon VS Termohon
139 — 42
139 — 42
mendapatkanijin atasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterimaoleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak terkaitdengan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna, berdasarkan pasal 162R.Bg Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sekaligusbersama dengan putusan pokok perkara;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPP 45 Tahun 1990 adalah bukan merupakan hukum acara, melainkanperaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil in casu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-04-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 29 Juli 2013 — Drs JALALUDDIN, SH,MH,Drs ARMAN SAMARA, SH VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG
113 — 54
113 — 54
Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/KepalaDesa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak adaSurat Nikah/Surat Kawin Orang Tua).Pasal 3Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan padaKantor Catatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.Pasal 4Untuk menghindarkan Akta Kelahiran Ganda, kepala Kantor Catatan Sipilyang menerbitkan Akta dimaksud memberitahukan dengan surat kepadaKepala Kantor Catatan Sipil ditempat kelahiran yang bersangkutan.Menimbang
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Lmj Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
25 — 5
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
25 — 5
., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan dengan senya; Bahwa ahli menerangkan bersedia memberikan pendapat sebagai Ahlidengan senya; Bahwa ahli menerangkan keseharian Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dinas Kesehatan Kab.
Register : 18-10-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Mdo Tanggal 11 Oktober 2012 — Bonifacius T. Tiwa
132 — 43
132 — 43
Bahwa yang berhak menerima Tunjangan Umum adalah Pegawai Negeri Sipilyang tidak menerima Tunjangan Struktural dan fungsional, dengan kata lain hanyadiperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat struktural (tenagastruktural) ;6.
Register : 18-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PA BENGKULU Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Bn Tanggal 31 Juli 2018 —
30 — 23
30 — 23
Konpensi,kemudian bila tibatiba anak tersebut harus dipisahkan dengan orang yangselama ini sangat dekat dengannya (Termohon Konpensi) yang dicintai sertadibanggakan, sedangkan apa yang bakal terjadi bila anakanak tersebut yanagselama ini tidak ada masalah, kemudian berpindah dari kebiasaan ataulingkungan yang berbeda hal yang seperti ini belum dapat dipastikan apakahanakanak tersebut pasti terjamin kepentingannya dan lebih terjamin masadepanya, apalagi Penggugat Konpensi selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang