berpendapat bahwa hakim pengadilan hubunganindustrial telah diberikan kKewenangan kembali untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena kesalahanberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum ada putusanpidana berkekuatan hukum tetap (bht), akan tetapi pengadilan hubunganindustrial hanya untuk mengadili apakah benar telah terjadi kesalahan beratatau bukan, sedangkan untuk sangsi

dan dalam Pasal 116 ayat (4) menyatakan sertifikatkecakapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olehpemerintah, badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, ataulembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah, dalam Pasal 203 ayat (1)menyatakan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan saranaperkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara peling lama 1 (satu)tahun, dan oleh karena ada sangsi

Pengurusdalam hal ini adalah orangorang yang mempunyai kedudukan fungsional dalamstruktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi ataudemi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarhubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendirisendiri ataubersamasama, dan oleh karena ada sangsi pidananya berarti ada larangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukankesalahan dalam menempatkan Angga Praja Pratama sebagai

Tjkmasuk semboyan 7 (tujuh), sehingga menyebabkan peristiwa luar biasa hebat(PLH) di Stasiun Gedung Ratu dari arah Stasiun Rejosari, dan dalam hal iniPenggugat dikenakan hukuman disiplin tingkat kesalahan berat berupapemutusan hubungan kerja, maka yang perlu dipertanyakan jika masinismelanggar sinyal apakah ada sangsi pidananya?

dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi

Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec.

Permasalahan muncul ketika istri Saya secaratidak langsung menuduh admin kantor punya hubungan dengan saya tanpabisa menunjukkan bukti dan saksi, hingga akhirnya admin melapor ke kantorpusat yang berujung ke sangsi yang diberikan perusahaan kepada sayayang akhirnya pada april 2017 saya berhenti dari perusahaan dan itupunsetelah berunding dan menjelaskan ke istri tentang konsekwensi atastindakan dia dan kemungkinan terburuk apabila saya berhenti kerja karenasaya cuma lulusan diploma dan umur juga

Tetapi apabila terbukti istri saya berselingkun maka sayamohon kepada pengadilan untuk menolak semua gugatan istri sayadan memberi sangsi kepada istri saya sebagai ganti rugi karena telahmengkhianati saya.

kecelakaan sedang mengemudikan kendaraan daihatzu grandmax angkot No Pol A1958ZN bersama dengan 6 (enam) orangpenumpang, 2 (dua) orang penumpang duduk di kursi depan, 4 (empat)orang penumpang duduk di kursi belakang.Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan daihatzu grand, max angkotNQ Pol A1958ZN belum memiliki sim yang sesuai ketentuan, saatmengemudi membawa STNK yang sah dan mengenakan sabukpengaman, terdakwa sadari jika mengemudi tidak rnemiliki sim sesuaiketentuan melanggar peraturan dan ada sangsi

Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan daihatzu grand, max angkotNQ Pol A1958ZN belum memiliki sim yang sesuai ketentuan, saatmengemudi membawa STNK yang sah dan mengenakan sabukpengaman, terdakwa sadari jika mengemudi tidak rnemiliki sim sesuaiketentuan melanggar peraturan dan ada sangsi hukumnya.

urinenya dan hasilnya tetap positif menggunakannarkotika jenis sabusabu.11 Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurit untukmenghindari perbuatan menyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karenaperbuatan tersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah seringmendapat pengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesaimelaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagitentang bahaya narkoba termasuk sangsi

tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan sering mendengar penekanan maupunpengarahan tentang ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurit untuk menghindarimenyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karena perbuatan tersebut sangatmerusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapat pengarahan dariKomandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesai melaksanakan upacarabendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagi tentang bahaya narkobatermasuk sangsi

Golongan I Nomor Urut 53Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika12 Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurituntuk menghindari menyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karena perbuatantersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapatpengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesaimelaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagitentang bahaya narkoba termasuk sangsi

BELLY KOESHARWANTI, Apt (dibacakan) Bahwa obatobatan yang disimpan dan disedarkan oleh terdakwa adalah obatkeras atau masuk daftar G yang peredarannya harus mengguakan resefdokter.Bahwa tidak d'rbenarkan apabila obatobatan tersebut diedarkan olehperorangan atau toko obat.Bahwa obatobatan tersebut hanya tersedia di apotik yang sudah memiliki ijinedar dengan dibawah pengawasan seorang apoteker.Bahwa perbuatan terdakwa dapat dikenai sangsi mengedarkan sediaan farmasiatau obat kesehatan secara illegal.Atas

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dikenai sangsi mengedarkan sediaan farmasiatau obat kesehatan secara illegal.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi yang diajukan sudahcukup, karenanya acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.Atas pertanyaan yang diajukan, terdakwa memberikan jawaban yang padapokoknya sebagai berikut :Kepada terdakwa : DESI MULANDARI binti SUNARMAN Saudara pernah diperiksa Penyidik ?

Otsuka Indonesia 18 Juli 2007 17 Juli 2009,berbunyi , Untuk karyawan yang tidak menerima ataupun menolakmenjalankan penempatan/pemindahan tugas yang diberikan dapatdikenakan sangsi sangsi andminstratif untuk Penggugat yaitu penurunanjabatan dari Area Manager/Coordinator menjadi Sales Eksekutif;Tergugat mengetahui dengan pasti Penggugat sulit untuk berpisah danmeninggalkan keluarga apabila direlokasi, dengan cara relokasi adalahcara yang paling efektif untuk mengkondisikan Penggugat untuk berhentiatau

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Yonif Raider400/BR pada khususnya dan Kodan I!

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Rindam XVI /Pattimura dan atau militer pada umumnya.Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan halhaltersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwatidak cukup

Serta melakukanPelanggaran dalam masa berlakunya Surat Peringatan;Bahwa terhadap tindakantindakan pelanggaran disiplin kerja oleh Tergugatmengenai ketidak hadiran di lokasi kerja, Penggugat telah melakukanpemanggilan secara patut oleh karena Tergugat tidak melaksanakanpekerjaannya sebagai seorang karyawan;Bahwa dalam berbagai kesempatan penanganan pelanggaran disiplin kerjayang dilakukan oleh Tergugat, dengan sangsi yang telah dapat dilakukanPHK oleh Penggugat, yang mana tidak dilakukan semestinya

Putusan Nomor 1003 K/Pdt.SusPHI/2017Kasasi yang telah berulang kali melakukan pelanggaran kerja dan berulang kalidiberikan kesempatan memperbaiki sikap dan perilaku;Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Kasasi untukmemberikan kesempatan kerja berulang kali bagi Termohon Kasasi atasdilakukannya jenis pelanggaran kerja dengan sangsi PHK sebagaimana diaturdalam perjanjian bersama (bukti Pl 5).

menciptakan disharmonisasi dalam hubungan kerja, sehingga PemohonKasasi sudah tidak dapat lagi memperkerjakan Termohon Kasasi berdasarkanperilaku dan pemberian surat peringatan;Bahwa Judex Facti kurang pertimbangan hukum dimana hanyamempertimbangkan masa berlaku surat peringatan dan melakukan pelanggarandalam masa berlaku' surat peringatan, sehingga Judex Facti tidakmemperimbangkan perilaku Termohon Kasasi yang tidak menghargai peraturanperjanjian kerja bersama (bukti P15) sehingga telah diberikan sangsi

Pemohon ( Penggugat / Pembanding) dikualifikasi sebagai perbuatan wanperetasi bukan perbuatan melawan hukum.Halaman 5 dari 9 hal putusan NO 4/Pdt.G/2016/PT.BG1Bahwa walaupun peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/ 2012mengatur jangka waktu untuk pendaftaran jaminan fiducia namun pendaftarantersebut telah serta merta mengakibatkan sertifikat fiducia menjadi batal ataudalam kualifikasi perbuatan melawan hukum akan tetapi Pemohon (Penggugat/Pembanding) tidak pernah membuktikan bahwa Termohon mendapat sangsi

orang yang digugat.Kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan danditimbang satusatu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersamasamadengan pokok perkara, hal ini dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa kata " harus " dalam rumusan Pasal 136 HIR adalahdalam konteks eksepsi non kompetensi mengadili, berarti untuk eksepsi nonkompetensi mengadili harus diajukan ditimbang dan diputuskan bersamasamadengan pokok perkara, tetapi keharusan ini tidaklah disertai dengan sangsi

Rainy Tierlin, sebelummereka di PHK sekitar bulan Februari, dan ketika peminjaman adapersetujuannya dari kedua belah pihak dengan bunga 20% dalam jangkawaktu bulan ;Bahwa benar saksi telah meminjam sudah lima kali ;Bahwa awalnya peminjaman saksi tidak keberatan akan tetapi kalau paspembayaran sedang tidak ada uang baru keberatan ;Bahwa benar ada serikat Pekerja yang diketuai oleh Pak Martinus ;Bahwa setahu saksi dalam Pasal 160 karyawan yang melakukan renternirakan dikenakan sangsi yaitu PHK tanpa

Saksi SUNARNI ;Bahwa saksi adalah Karyawan PT.Citra Abadi Sejati di bagian kualitikontrol ;Bahwa saksi kenal degan para Penggugat karena samasama bekerja di PT.Citra Abadi Sejati tapi beda bagian ;Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan perusahaan ada masalahmengenai renternir ;Bahwa saksi tahu adanya renternir diPerusahaan karena saksi juga pernahmeminjam uang dan kena SP 2 juga ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sangsi dari Perusahaan karena saksitidak tahu aturannya ;Bahwa saksi sebagai anggota

pencurian tersebut secarabersamasama yaitu Para Terdakwa Ahmad, Dani (DPO) dan Ajai (DPO) dansebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan di rumah terdakwa 2 Umar ;10Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas,maka semua unsur dari pasal 363 (1) ke4, ke5 KUHP telah terpenuhi dan terbuktilahdakwaaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukanadanya alasan penghapus atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan paraterdakwa haruslah diberi sangsi

Majelis Hakim tingkat pertama mengenai gugatankerugian immateriil yang dikabulkan sebesar Rp. 29.982.825.360, (dua puluhsembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluhlima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) karena besarnya kerugian immateriil dariPenggugat tersebut belum memenuhi rasa keadilan hukum seharusnya gantirugi immateriil yang dikabulkan adalah sebesar Rp. 200.000.000.000, (duaHalaman 4 dari 8 Putusan Nomor 65/PDT/2016/PT PALratus milyar rupiah) sesuai nilai sangsi

kondisiseperti itu justeru harus dicegah agar tidak berkelanjutan, dan mencegahsebuah mafsadah (kerusakan) harus lebih diutamakan dari mengambil manfaatsebagaimana kaidah fiqqiyah tersebut di dalam Kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 62 yang berbunyi :ed bed itla 1S a ade au lias)menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil mashlahah ;Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya Iriyan bin Burhadisaat ini telah berusia 23 dan 25 tahun dan samasama belum bekerja,meskipun demikian pengadilan tidak sangsi

hadir menhadap sandiri di persidangansedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi danpatut untuk datang menhadap persidangan tidakMenimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakanmediasi maupunmendamaikan Penggugat dan Tergugat karenaTergugat tidak datangdipersidangan); 22 22 none nnn n enna neMenimbang, bahwa Penggugat sebagi Pegawai Negeri Sipilbelum mendapatkan jijin dari atasan, namun telah membuatpernyataan tetulis tertanggal 27 Pebruari 2012 yang isinyamenyatakan bersedia menerima sangsi

sejak bulan Juli 2010 mulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa saksi tidak permah melihat dan menyaksikan perselisihanantara Pemohon dengan Termohon namun Pemohon sering mengeluhtentang rumah tangganya kepada saksi; Penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon denganTermohon karenja adanya pengaduan dari Termohon kalau Pemohonmenikah lagi dengan wanita lain dan Termohion tidak mau di poligami; Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di mediasi namun tidakberhasil bahkan Pemohon telah diberi sangsi

tidak dapatmemenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak jujurdalam masalah keuangan.terutama hasil dari jualannya, dan Tergugatada memberi belanja, tetapi tidak mencukupi untuk belanja Penggugatdan membeli susu untuk anak ;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak Desember 2014 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama,dan sejak pergi Penggugat tidak pernah menjeput Tergugat, karenaTergugat membuat saksi sekelurga tidak aman dan selalu merasa takut,dan sangsi

kepada khalayak ramai untuk bermain judi ;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, makasemua unsur dari pasal 303 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan terbuktilah dakwaaanPenuntut Umum ; 222 2Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu maka untuk dakwaanberikutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukanadanya alasan penghapus atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwaharuslah diberi sangsi

(dua jutarupiah ) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;Menimbang, bahwa pihak terdakwa setelah pula menyatakanbanding atas putusan yang sama dan selanjutnya melalui memoribandingnya menyampaikan alasan dan keberatannya atas putusan majelisHakim tingkat pertama tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwahukuman majelis hakim tingkat pertama terhadap dirinya didasarkantidak adil karena sesuai keterangan saksi ahli BENI MAPANTA:ST,bahwa sangsi bagi pelanggaran usaha pertamgnan yang sudah memilikiizin pertambangan