Ditemukan 991 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs JOB PERTAMINA - TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
costs incurred by PHE OGAN KOMERING as Operatorand TALISMAN in so providing assistance to Operator shall be charged tothe Joint Account and sahall be Included in operating costs";Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 947/C.0000/81 tanggal 5 JuniTahun 1981, antara lain dinyatakan:"Berdasarkan halhal tersebut di atas dan Pertamina selaku pemegangmanagement didalam penerapan management control sesuai denganketentuanketentuan PSC, serta berdasarkan hasil studi overhead yangtelah kami lakukan, maka batas maximal
Putus : 27-02-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2361 K/Pdt/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — PT. PLN (Persero) VS H. ISMAIL RADI
57 — 572 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 572 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;e Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugatdengan rincian:Tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut dengan maximal + seluas 100 M?
Putus : 23-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN SDA Tanggal 23 Oktober 2018 — 1.RAGIL SEKTIAWAN Bin SAPUAN
2.ACHMAD FAUZI Bin MUARIP
3.LANA PUTRA PRATAMA alias LANA Bin HASAN BISRI
22 — 4
22 — 4
berjanji tidakakan mengulangi lagi perobuatannya ; Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN SDAMenimbang, bahwa memperhatikan halhal yangmemberatkan dan meringankan di atas dan motif Para terdakwadalam melakukan kejahatan serta system pemidanaan sebagaimanadiatur dalam dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang menyimpang dariketentuan umum system pemidanaan, dimana untuk perbuatanpersiapan dan percobaan (poging) melakukan tindak pidanaancaman pidana maximal
Register : 27-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 221/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 20 Juni 2017 — PAULUS SUJARNO >< BENNY KOHAR CS
103 — 215
103 — 215
Surat Asli IMB Induk No. 503/IMB235DTRB/2004 ;13.Bahwa Tergugat telah berupaya maximal dan beritikad baik untukmenyelesaikan kewajibannya yaitu dengan menyerahkan sertifikatsebagai jaminan atas pemakaian uang Tergugat yang nilainya jauhdiatas diatas total kerugian Tergugat ;14.Bahwa karena sudah adanya penyerahan Sertifikat sebagai jaminan,adalah benar sampai saat ini Tergugat I belum pernah mengembalikanuang milik Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat danatas perobuatan Tergugat tersebut
Register : 23-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN BLORA Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bla Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
KARYONO, SH.
Terdakwa:
SUPAR Bin SAKI
71 — 7
KARYONO, SH.
Terdakwa:
SUPAR Bin SAKI
71 — 7
penerangan yang disambungkandari akki kecil, lalu beberan warna putih yang bertuliskan angka 1 sampaidengan angka 12 diletakkan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dudukmenghadap beberan tersebut dan sekira pukul. 00. 30 Wib Terdakwamembuka judi Rolet tersebut,adapun caranya rolet yang ada angkanya 1sampai dengan angka 12 jarumnya diputar, dan para pemasang/ penebakmemasang angka yang dikehendaki di beberan yang ada tulisan angkaangka 1 sampai dengan angka 12 jumlah nilai tebakan minimal Rp.1000,00dan maximal
Putus : 14-06-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN MUARO Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR Tanggal 14 Juni 2012 —
479 — 292
479 — 292
unsurunsur yangdidakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;45Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sematamata sebagai pembalasan atasperbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwamenyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yangbaik di kemudian hari serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UndangUndang No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain diatur tentang ancaman pidanapenjara maximal
juga sekaligus mengatur pidana denda maximal sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah), oleh karenanya kepada Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN harus puladijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amarputusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakimterlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan ;HALHAL YANG MEMBERATKAN $:e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan falsafah
Register : 06-09-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
dr. WAHYU EKO WIDIHARSO, Sp.OT, MARS
Tergugat:
ARDIANSYAH, S.Sos
228 — 108
dr. WAHYU EKO WIDIHARSO, Sp.OT, MARS
Tergugat:
ARDIANSYAH, S.Sos
228 — 108
Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yangdiharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% (sepuluhProsen) per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di PengadilanNegeri sampai hutang dilunasi (Putusan MARI Register Nomor 5096K/Pdt/1998, Tanggal 28 April 2000), atau Maximal 1% (satu prosen)Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbiperbulan, yang hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan adalahselama 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan Februari hingga
Putus : 18-06-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 100/PID.B/2013/PN.MPW Tanggal 18 Juni 2013 — PAELAN Bin AKRIM
53 — 3
53 — 3
tidakpernah mengalami penyesuaian sejak Peraturan Presiden (PERPU) Nomor 18 tahun 1960tentang Perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP, maka berdasarkan prinsipkeadilan (fairness) Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara dalam waktutertentu yang lama masa pemidanaannya (Strafmaat) akan ditentukan di dalam amar dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena KUHP menganut konsep pola perumusan pidanaabsolute (Maximum Sentencing) oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidakboleh melampaui pidana maximal
Register : 16-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA BADUNG Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bdg Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 13
21 — 13
dengan sekarang;Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukanhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;Bahwa selama perkawinan telah memiliki harta bersama yaitu 1 UnitRumah di Tabanan dengan luas 118 m2 seharga Rp. 478.000.000 (Empatratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang masih dalam cicilan KPR BTNtahun ke4 (empat) yang ditanggung bersama;Bahwa Penggugat tidak menuntut pembagian harta bersama denganTergugat namun bersedia membantu cicilan KPR selama maximal
Putus : 01-09-2010 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN WONOSOBO Nomor 116/Pid.B/2010/PN.WNSB Tanggal 1 September 2010 — terdakwa AGUS SUPRATO BIN SUKIRNO alm
59 — 6
59 — 6
patah.e Dagu : VL dari bibir baah ke dagu.e Humerus sinistra prox : Defomitas (+) teraba fracture.e Diagnosa : DEATH ON ARRIVAL ( DOA )KESIMPULAN :Kejadian tersebut disebabkan oleh barang : tumpul.Kejadian diatas telah menjadikan meninggalnya orang tersebut pada tanggal 30 Juni 2010(datang dalam keadaan meninggal dunia ).HASIL PEMERIKSAAN : ( Visum et Repertum No.041/RSK.NW/III/2010 Nastain)Orang tersebut dibawa ke Rumah Sakit pada tanggal 30 Juni 2010 jam 19.10 wibdengan:e Reflek pupil / midriaasis maximal
Register : 13-06-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 28-09-2014
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1297/Pdt.G/2013/PA.TA Tanggal 25 Februari 2014 — pemohon termohon
15 — 2
15 — 2
Membebankan biaya perkara menurut hukum;Bahwa atas duplik dan rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohonmenyampaikan re repliknya sebagai berikut;1.Bahwa dalam dupliknya termohon/Penggugat rekonvensi telah menuntutkekurangan uang nafkah sebesar Rp 7.500.000,(tujuh juta lima ratusribu rupiah) , padahal pemohon/Tergugat rekonvensi di Luar negri hanyaseorang buruh dengan gaji perbulan Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah )maximal Rp4.000.000, (empat juta rupiah) , maka dengan tuntutanTermohon/Penggugat rekonvensi
Register : 09-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Plk Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.YAYU DEWIATI, SH
2.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin GAJALI RAHMAN
25 — 4
1.YAYU DEWIATI, SH
2.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin GAJALI RAHMAN
25 — 4
terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang UndangR.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara kepada terdakwayang dinyatakan bersalah harus pula dijatuhi hukuman berupa pidana denda;Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya pidana denda yanglayak dan patut bagi terdakwa, tidak ada kriteria tertentu untuk menentukannya namunketentuan dalam pasal tersebut terdapat pembatasan maximal
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 232/PID.B/2014/PN.SKW Tanggal 18 Desember 2014 — M. SYAHRIL Bin HANAFIAH HR
55 — 5
55 — 5
(tigajuta rupiah).Bahwa apabila pasangan nomor pemasang tidak keluar maka pemasang dinyatakankalah dan uang pasangan pemasang akan jadi milik Bandar;Bahwa untuk pasangan minimal kode (satu) atau Rp.1.000, (seribu rupiah) danuntuk pasangan maximal dengan kode 10 atau Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari penjualan nomor judi togel yang saksijual tersebut sekitar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitarRp.130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun
Register : 28-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 214/PDT/2019/PT MKS Tanggal 31 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 34
95 — 34
,Pertama tidak / belum mempertimbangkan alat alat bukti kedua belah pihaksecara maximal sesuai dengan Hukum Acara Perdata khususnya Pasal 284Rbg / pasal 164 HIR ;Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Lajodding ,menerangkan bahwa tanah sawah sengketa seluas 18 Are adalah bagianwarisan H. Mato karena pada waktu dibagi saksi ada hadir , karena sebelumnyatanah sengketa ada dipegang gadai oleh H. Mato , dan Tergugat II menggarapkarena diberi izin oleh H.
Register : 18-03-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN KLATEN Nomor 47/Pid.B/2014/PN Kln Tanggal 5 Mei 2014 — YULIANTO Bin TARMONO
62 — 5
62 — 5
anggota lain melakukan pengecekan ke lapangankarena pada waktu itu Terdakwa tidak masuk kerja dan mau ada pengecekan dariSemarang;e Bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa memberitahu pihak kantor bahwa kendaraandan barangbarang diserahkan ke kantor tetapi ditinggal di Terminal Klaten;e Bahwa Koperasi Bhakti Guna Sejahtera Klaten bergerak di bidang simpan pinjamdan modalnya dari para nasabah warga di sekitar Klaten;e Bahwa untuk nasabah yang meminjam syaratnya fotocopy KK, KTP, akta nikah,dan pinjaman maximal
Putus : 05-09-2003 — Upload : 15-02-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 201-K/MM.II-09/AD/IX/2003 Tanggal 5 September 2003 — Sertu KRISTIAN
67 — 39
67 — 39
Bahwa oleh karena tindak = pidana ini hakekatnya adalahpenghianatan terhadap Negara dan TNI maka agar tidak ditiru olehprajurit lain Mahkamah perlu) menjatuhkan pidana yang maximal atasperbuatan Terdakwa dalam perkara ini.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, Mah kamah berpendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanansementara perlu diku
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Liw Tanggal 10 Juli 2017 — ADWIN PUTRA Bin HASANUDIN
43 — 27
43 — 27
Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaandi persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapatadanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwaharuslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf b Undangundang No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan mengenai adanya pidana yangsifatnya maximal
Register : 13-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 3355/Pdt.G/2021/PA.Dpk Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 13
15 — 13
Kaku dalam berkomunikasi , sayaharus akui saya belum bisa mengambil hati istri saya agar lebih ikhlas dalamsegala hal ber aktifitas ataupun ber interaksi dengan saya,Begitu juga saya dengan keluarga besar kakak dari istri saya, saya rasakanbelum maximal karena kurang nya komunikasi dan interaksi dikarenakan jugajarak rumah kami berjauhan.Berjalan dengan waktu tahun 2007 saat ibu mertua ibunda istri saya kondisimasih sehat dan ber keinginan untuk pergi haji, dengan berniat menjual rumahibu mertua
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/TUN/2013 Tanggal 27 Februari 2014 — IR. ALI BERTI., M.M IR. ALI BERTI., M.M VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan UU Tindak Pidana Korupsitentang ketentuan Pidananya minimal knusus dan maksimal khusus;seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.TUN) Medan dalam perkara a quo menerapkan Asas In DubioPro Reo Hakim akan menggunakan hukuman yang palingmeringankan atau sesuai dengan ancaman bagi terdakwa sesuaiFakta dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Bahwa berdasarkan ancaman hukuman Pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan ancaman 1(satu) tahun bukan minimal maximal
Register : 12-08-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN BATANG Nomor 44/pID.sUS/2013/pn.bTG 45 — 21
atas perbuatan yangdilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentangperlindungan anak mengatur secara limitatif hukuman pidana dan denda maximal