lya benar tanda tangan Ade Rizki itu palsu; Bahwa benar Ade Rizki mengatakan bahwa tanda tangannyadipalsukan; Bahwa benar dilakukan penilaian ulang dari KJPP TOTO pusat awalnya7,6 M, setelah dilakukan penilaian ulang jadi 5, 3 M;3.

M.Ec, Dev MAPPI dibawahSsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa keterangan saksi benar yang dibuat di Kepolisian ; Bahwa saksi bekerja di KJPP Toto Suharto dan rekan sejak tahun2010 ; Bahwa Tugas saksi di KJPP Toto dan Rekan sebagai penanda tanganbuku laporan ;Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Bahwa saksi tahu Terdakwa Heri sebagai Kepala Perwakilan KJPP Totodi Wilayah Serpong kantornya di Serpong ; Bahwa saksi tidak tahu berhubungan Terdakwa Heri soal pengajuankredit

Saksi WIDODO TRIADI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja di KJPP Toto sejak Agustus tahun 2000 Bahwa saksi tahu permasalahan Ahmad Salim dari Informasi yang saksidapat ada masalah tentang ketidaksempurnaan laporan pada tahun 2014Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Bahwa jJabatan saksi di KJPP Toto pada tahun 2016 jabatan saya masihsama sebagai manager pemeriksaaan fisik asset di lapangan yaitumemimpin anggota saya pada saat

Bahwa Di KJPP Toto banyak yang sudah termasuk anggota penilai ; Bahwa dalam hal ini terdakwa sudah termasuk anggota MAPPI ; Bahwa KJPP ini adalah sebagai Lembaga penilai, yang dinilai olehKJPP Asset tanah dan bangunan Bahwa yang bisa mengajukan untuk penilaian asset tersebut Pribadimaupun perusahaan Bahwa Prosedurnya mereka mengajukan dulu ke kantor dan mengenaiteknisnya saya tidak tahu karena dokumen yang masuk ke meja saya adalahSurat perintah untuk melakukan pemeriksaan dari atasan saya Bahwa

Bank Artha Graha ; Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya dan benartanda tangan saksi ; Bahwa sehubungan saksi melaporkan perbuatan Terdakwa adanyadugaan pemalsuan surat ; Bahwa Surat yang dipalsukan adalah Hasil laporan KJPP ; Bahwa pengaruhnya Hasil Laporan KJPP dengan tempat saksi bekerjakarena Hasil laporan KJPP dipakai untuk permohonan kredit atas namaAhmad Salim ; Bahwa Pengajuan kredit perumahan / KPR ; Bahwa nilainya yang diajukan

tersebutyang menilal Tanah Milik Penggugat jauh dari harga Pasaran Umum ArtinyaPenilaian KJPP tersebut bukanlah ganti untung tetapi ganti buntung, DimanaDengan nilai tanah yang dinilai KJPP tersebut, Penggugat bukannya menjadiuntung, tetapi dirugikan dan Penggugat tidak mungkin akan dapat memperolehHal. 16 dari 43 hal.

Adapun jikaterjadi kerugian terhadap Penggugat menjadi tanggung jawab sepenuhnyaKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan kami serahkan sepenuhnya kepadaMajelis hakim. 29222 n nner n nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn n nen.

Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN.BDGPenunjukan langsung kepada KJPP Aditya Iskandar dan Rekan untukmelakukan penilaian (appraisai) terhadap bidang tanah di Desa Cileunyi telahsesuai berdasarkan sebagai berikut :a.

KJPP Aditya Iskandar dan Rekan berlisensi ;Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 81/ KEP600.15/III/2016 tentang"Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Aditya Iskandar Dan Rekan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BadanPertanahan Nasional". ; 222222 nnn nnn nnn neec.

,2 tahun 2012, +.Ganti rugi yang layak dan adil telah dilakukan oleh Pemerintah berdasarkanpenilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yaitu KJPP Aditya Iskandar danRekan yang melakukan penilaian berdasarkan Standar Penilaian Indonesia;7.

., selaku Pihak Kedua; (asli)

, tetapi KJPP saksi hanyadidiktekan oleh terdakwa SAMSUL YAHEMI;Bahwa saksi pernah melihat lembar KJPP hanya 2 (dua) lembar;Bahwa saksi mengetahui KJPP dibuat pada bulan September 2015;Bahwa saksi mengetahui, yang terlebih dahulu pembayaran setelahitu baru pembuatan KJPP;Bahwa saksi mengetahui, mengenai KJPP Nomor 1293 sebagaidasar pembayaran;Bahwa Saksi tidak tahu KJPP Nomor 1293 asli atau palsu;Bahwa yang membuat SK Penetapan harga adalah saksi atasperintah Terdakwa selaku Bupati;Bahwa yang tanda

Kepahiang, Padahal KJPP Aksa, Nelson dan Rekan tidak pernahmengeluarkan KJPP Nomor : 1293/ANRB/PemkabKep/XI/2015Tanggal 7 Mei tersebut, tetapi KJPP Aksa, Nelson dan Rekan pernahmelakukan penilaian harga tanah tersebut untuk tanah Hotel nilai padatanggal 25 Oktober 2014 adalah sebesar Rp 4.689.000.000,.0 dengannomor laporan KJPP Nomor : 1292/ANRB/PemkabKep/X/2014Tanggal 31 Oktober 2014.

KJPP, maka saksi SYAMSUL YAHEMI sebagai KPAmemerintahkan saksi AGUS APRIYANTO Sebagai PPTK untuk menghubungipihak KJPP , Aksa, nelson dan Rekan Penilai Publik dan Kosultan, agardiadakan kersama antara Terdawa dengan pihak KJPP Aksa, Nelson danRekan Penilai Publik dan Kosultan.

(tigamilyarlimaratus dua puluh dua juta enamratus riburupiah.yang menggunakan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Aksa, Nelson dan Rekan Penilai Publik dan Konsultan tanggal7 Mei 2015 Nomor : 1293/ANNRB/PemkabKep/X1/2015.KJPP,2 Bahwa pihak KJPP tersebut tidak pernah mengeluarkanlaporan KJPP NO: 1293/ANNRB/PemkabKep/X1I/2015.tanggal7 Mei 2015.3 Bahwa adanya KJPP tersebut telah dijadikan pedoman dalammenentukan kesepakatan harga tanah tersebut antaraterdakwa SAPUAN dengan SYAMSUL YAHEMI sebagai

177 dari 213 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2018/PN BglKonsultan tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 1293/ANNRB/PemkabKep/X1I/2015.KJPP, bahwa pihak KJPP Aksa, Nelson dan Rekan Penilai Publik dan Konsultantidak pernah mengeluarkan Laporan penilaian oleh KJPP Aksa, Nelson danRekan tersebut.

) Toto Suharto & Rekan sebagai pihak dalam KEBERATANini sehinga kehadiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TotoSuharto & Rekan dalam KEBERATAN ini tidak diperlukansehinggaKEBERATAN yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN TIDAKMENGALAMI KURANG PIHAK.lll.

TIDAK ADA MUSYAWARAH BESARNYA GANTI KERUGIANYANG DITETAPKAN OLEH PENILAI KJPP TOTO SUHARTO &REKAN12.

BahwaPemohon Keberatan dengan dalil bahwa nilai yang telah diterima olehTermohon Keberatan dari KJPP Toto dan Rekan sebagai dasarmusyawarah dalam penetapan besarnya ganti kerugian adalah sangat kelirukarena nilai yang diterima oleh oleh Termohon dari KJPP Toto dan Rekandalam bentuk amplop yang Termohon pun tidak mengetahui berapa besarnilai ganti kerugian Pemohon Keberatan .

Bahwa sesuai dengan Penetapan Lokasi tahun 2017bidang tanah aquo masuk dalam Penlok sehingga diadakanlah penilaianoleh KJPP Toto dari Suharto dan Rekan yang hasil penilaian telahdiserahkan pada Termohon dan Il dimana bidang tanah PemohonKeberatan yang satu hamparan dengan tanah yang dimohon keberatan saatini termasuk dalam Penlok tahun 2017 yang walaupun Pemohon Keberatanjuga keberatan atas penilaian dari KJPP Toto Suharto dan Rekan untukbidang tanah No. 144, 151, dan 152 yang yang telah ditolak

Fotocopy Penilaian Ganti Rugi Rencana Pembangunan Jalan TolCibitungCilincing Terletak Desa Gandamekar, Kecamatan CikarangBarat, Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh KJPP Toto Suharto&rekan pada tanggal 04 Juli 2017, (Sesuai dengan Asli), diberi tandabukti T II.4 ;5.

Freddy Irwandi (Petugas dari KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi,Hendra Gunawan & Rekan) dimana yang bersangkutan tidak memilikisertifikat keahlian di bidang perkebunan kelapa sawit, sehingga adakekeliruan dalam pembuatan laporan penilaian asset PT. AtakanaCompany tersebut.

Dalam Formulir Ikhtisar Nilai Agungan (FIA) dibuat berdasarkan LaporanPenilaian (Feasibility Study) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SamsulHadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan NomorPP.SAH.02.Mdn.BNI.X1.10.406 dicantumkan tertanggal 05 Nopember 2010namun dalam dokumen sesungguhnya tercantum tanggal 06 Desember2010, dimana dasar Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi,Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan melakukan pekerjaannya adalahSurat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH.02.Mdn.X

Atakana Company tidak pernah memintauntuk menilai asset SHGU No. 102TET SG LIE gem mnt nnnBahwa laporan yang dibuat Terdakwa tersebut tidak memenuhiStandard Penilaian Indonesia (SPI) karena Peninjauan lapangan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, HendraGunawan & Rekan atas kebun milik PT. Atakana Company seluas 3.455Ha dilakukan secara sampling dalam waktu yang singkat 2 (dua) hari olehSdr.

Freddy Irwandi (Petugas dari KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi,Hendra Gunawan & Rekan) dimana yang bersangkutan tidak memilikisertifikat keahlian di bidang perkebunan kelapa sawit, sehingga adaHalaman 12 dari 34Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.kekeliruan dalam pembuatan laporan penilaian asset PT. AtakanaCompany tersebut.

Bahwa permohonan perkara a quo adalah kurang pihak karena tidakmemasukan KJPP Toto Suharto & Rekan sebagai pihak Termohon, padahalkedudukan hukum KJPP Toto Suharto & Rekan sebagai Penilai sangatpenting dan menentukan dalam proses Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing;2.

Bahwa KJPP Toto Suharto & Rekan melakukan penilaian tanah milikPemohon berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBekasi Nomor 97.1/KEP/30032.16/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;. Bahwa hasil penilaian atas tanah milik Pemohon dilakukan oleh KJPP TotoSuharto & Rekan dan kemudian dijadikan dasar musyawarah untukmenetapkan Bentuk Ganti Kerugian atas tanah milik Pemohon;.

Bahwa Pemohon telah menerima hasil penilaian dari KJPP Toto Suharto &Rekan pada saat Musyawarah Bentuk dan Besarnya Ganti KerugianKegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing tanggal 8 Agustus2017;.

Nilai ganti kerugian atas tanah merupakan hasil penilaian dari Penilaidalam hal ini hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Toto Suharto Dan Rekan bukan hasil penetapan dari PemohonKasasi ;b.

Setelah mendapatkan hasil penilaian Ganti Kerugian atas tanah dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto Dan Rekan,Halaman 29 dari 35 hal. Put.

(satu meter persegi) sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sama dengan hasilpenilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekanyang menilai harga pasar bidang tanah milik Pemohon Keberatan sebesarRp2.100.000,00/m? (dua juta seratus ribu rupiah per meter persegi);4. Menghukum Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untukmembayar ganti rugi seluruh tanah milik Pemohon Keberatan untukHalaman 2 dari 9 hal. Put.

(satu meterpersegi) sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh riburupiah) atau setidaktidaknya sama dengan hasil penilaian dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan yang menilai hargapasar bidang tanah milik Pemohon Keberatan sebesar Rp2.100.000,00/m?(dua juta seratus ribu rupiah per meter persegi);5.

(satu meter persegi) sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sama dengan hasilpenilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekanyang menilai pada tahun 2018 harga pasar bidang tanah milik PemohonKeberatan sebesar Rp2.100.000,00/m? (dua juta seratus ribu rupiah permeter persegi);4.

(satu meterpersegi) sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh riburupiah) atau setidaktidaknya sama dengan hasil penilaian dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan yang menilai pada tahun2018 harga pasar bidang tanah milik Pemohon Keberatan sebesarRp2.100.000,00/m? (dua juta seratus ribu rupiah per meter persegi);5.

Keberatan karena harga tanah setiaptahunnya mengalami kenaikan, maka sangat beralasan dan adil PemohonKeberatan memperoleh ganti rugi berdasarkan hasil penilaian penilaiindependen KJPP Miduk Totok & Rekan sebesar Rp2.100.00,00/meterpersegi ditambah nilai yang ditetapkan oleh KJPP Toto Suharto & Rekansebesar Rp1.400.000,00/meter persegi dibagi dua, sehingga diperolehnilai penggantian yang wajar sebesar Rp1.700.000,00/meter persegi;Halaman 7 dari 9 hal.

Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur ;Bahwa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan pihak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan dalam pelaksanaan lelang iniTergugat II telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independenyaitu KJPP Guntur, Eki, Andri dan Rekan. yang telah mempunyai izin resmidari Kementrian Keuangan Nomor : 2.13.0116 dan KMK No.631/KM.1/2013Wilayah kerja : Negara Republik Indonesia.Bahwa sebagaimana

Gugatan Kurang PihakBahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat yangmempermasalahkan nilai limit pada harga lelang yang menjadi tuntutanutama dalam gugatan ini dengan membandingkan penilaian KJPP yangdijadikan acuan dalam harga limit lelang dengan penilaian KJPP lain ;Bahwa KJPP sebagai lembaga yang beridirinya beradasarkanperaturan perundangudangan dan sebagai lembaga penilai dalammelaksanakan pekerjaannya peraturan hukum yang ada hal ini sebagaimanaketentuan dalam Peraturan menteri Keuangan

antara KJPP satu dengan KJPP lain yang bukan menjadikewenangan dari Tergugat Il adalah tidak beralasan sehingga sudahselayaknya untuk ditolak.Bahwa berdasarkan alasanalasan dan didukung oleh peraturanperaturan yang ada sebagaimana tersebut diatas, terlihat jika penjualansecara lelang obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat III ataspermintaan Tergugat II adalah akibat kesalahan dari Penggugat sendiriyang telah Wan Prestasi / Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kredit yangtelah dinikmatinya sehingga

Gugatan kurang pihak ;Yaitu gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai nilai limit padaharga lelang yang menjadi tuntutan utama dengan membandingkanpenilaian KJPP dengan KJPP lain.

) Guntur,Eki, Andri dan rekan yang merupakan KJPP independen dan resmi yangtelah memperoleh ijin dari kementrian kKeuangan republik Indonesia yangberpedoman pada KEPI (kode etik penilai Indonesia) sehingga penilaiannilai limit dipertanggungjawabkan oleh KJPP sebagai penilai dan obyeklelang sehingga permohonan Penggugat agar Tergugat Il membayarselisih penilaian antara KJPP Tergugat II dan KJPP Penggugat sebesarRp.436.361.500,tidak beralasan ;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat tersebut

(limapuluh sembilan ribu rupiah)Bahwa Penilaian yang dilakukan KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak melakukan surveil harga pasar di lapangan/masyarakat sekitar Kelurahan Indralaya Mulya bahkan mungkin tidak turun ke lapangan karena tidak mengetahui bahwa Indralaya Mulya merupakan Kelurahan bukan Desa, sehingga penetapan harga pasar tanah yang dilakukan oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan menjadi tidak relevan, tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa Nilai ganti kKerugian tanah

langsung menyampaikan laporan tersebut kepada para pemilik tanah;Hal ini tidak adil bagi para pemilik tanah yang tidak diberi Kesempatan untukmemberikan informasi atau usulan harga sebagai pembentuk nilai ganti kerugian tanah yang dihasilkan dari Laporan Hasil Penilaian atas Ganti Kerugian Tanah Tol yang dilakukan oleh KJPP Siregar Febriman dan Rekan;Bahwa KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak independen, tidak profesional dan tidak transparan dalam menghitung nilai ganti kerugian sehingga hasil

Hal ini dapat ditunjukkan denganPerbandingan taksiran Nilai Harga Pasar KJPP dengan Nilai Seharusnya,yaitu sebagai berikut :a.

Bahwa Termohon tidak melakukan review dan/atau evaluasi atas Hasil Penil25.aian Ganti Kerugian Tanah yang Terkena Ruas Tol yang dilakukan oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan.

Terhadap halaman 5 point 17 hal tersebut dilakukan karena harga yangditetapbkan oleh pihak KJPP merupakan pedoman panitia pengadaantanah untuk menyampaikan kepada masyarakat yang terkena jalan tol;Vi. Terhadap halaman 5 point 18 karna besarnya ganti rugi itu merupakankewenangan pihak KJPP yang menentukan;Vil. = Terhadap halaman 5 point 19.Vill.

Raya BekasiNarogongKm. 19,5, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat atas nama PEMOHON I, dimana KJPP telahmenetapkan nilai wajar atas tanah seluas 418.458 M?

BUKAKAsecara tertulis ;Bahwa ada pertemuan dan seingat saksi hanya satu kali pertemuan ;Bahwa pada saat pertemuan saksi tidak hadir;Bahwa PT BUKAKA tidak dikut sertakan pertemuan, kalau dengan KJPP,KJPP itu indenpenden ;Bahwa soal PT BUKAKA tidak dikut sertakan pertemuan apa sebabnyasaksi tidak tahu ;Bahwa kami selaku panitia tidak pernah musyawarah tentang penetapanganti rugi, soal ganti rugi yang menilai KJPP dan KJPP independen ;Bahwa secara tertutup kami yang menyampaikan ke masyarakat di kantorDesa

bentuk ganti kerugian berdasarkan UU No.2 Tahun 2012;Bahwa bila ada yang tidak setuju ada kewajiban memang sengajadisampaikan supaya apabila ada tidak sesuai atau tidak sesuai untukdata complain ;Bahwa KJPP bukan bertindak dari BPN akan tetapi hubungan BPN danKJPP hanya tim pelaksana yang terdiri BPK, BPN,Waskita dan KJPP,yang berhubungan KJPP adalah KJPP yang melelang BPK, PBN hanyamenjalankan yang sudah disekapati;Bahwa KJPP data yuridisnya dari BPN ;Bahwa hasil penilaian KJPP diberikan kepada

ketua pelaksana yaitu BPN;Bahwa KJPP secara tehnis sama samasama bekerjanya dan apabilaKJJP perlu pendampingan karena ada kesulitan bisa juga didampingioleh Camat atau kepala Desa karena samasama sebagai anggota ;Bahwa koordinasi tidak berada di BPN, kita secara tehnis kita hanyamenyampaikan secara yuridis ke KJPP kalau musyawarah harga BPNtidak punya wewenang;Bahwa berkaitan penilaian yang dilakukan KJPP terhadap objek khusunyatanah PT.

pernah melihat akan tetapi hasilnya rahasia akan tetapisetelah dikasih tahu ke masyarakat kami baru tahu sesuai dengan buktiP9, P10 dan P11 dan dari KJPP diserahkan ke pemilik tanah tidak adamusyawarah lagi;Bahwa saksi tidak tahu besarannya dan saksi tidak ingat, BPN hanyamensahkan hasil dari KJPP;Bahwa dari KJPP diserahkan ke pelaksana dari pelaksana diserahkanpemilik tanah ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Jawabannya,Termohon Il telah mengajukan buktibukti surat yang telah bermaterai

Bahwa pada intinya, Para Pemohon Keberatan dalam perkara a quo,berkeberatan dengan nilai penaksiran tanah yang merupakan hasil penilaiandari KJPP Toto Suharto dan Rekan. Nilai tersebut dirasa tidak memenuhirasa keadilan dan kesejahteraan dari Para Pemohon Keberatan;3.

Bahwa pihak KJPP Toto Suharto & Rekan berperan sebagai lembaga penilaipertanahan (Pasal 1 ayat 11 UU No. 02 Tahun 2012) yang memilikiwewenang dan tanggung jawab untuk penilaian ganti kerugian (Pasal 27ayat 2 (b) UU No. 02 Tahun 2012) berdasarkan penetapan dari pihakTermohon (Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2012);6.

dan detail terkait unsurunsurpenilaian ganti rugi tersebut, adalah merupakan domain dari pihak KJPP TotoSuharto & Rekan;10.Bahwa setelah dilakukan penilaian/penaksiran oleh pihak KJPP Toto Suharto& Rekan, dilakukanlah kegiatan musyawarah secara langsung dengan pihakpihak yang berhak menerima ganti rugi dimaksud (Pasal 68 PeraturanPresiden No. 71 Tahun 2012);11.Bahwa senyatanya, telah dilaksanakan Musyawarah atas Bentuk GantiKerugian.

dan referensi yang dapatdipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum sebagaipenilai pertanahan seperti yang dimiliki oleh KJPP TOTO SUHARTO &REKAN.Fakta hukum tentang Penilai Perlanahan KJPP TOTO SUHARTO & REKANtelah sesuai dengan:a) Pasal31 UU No. 02 Tahun 2012:(1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; (Bukti T.27)Pasal 32 UU No. 02 Tahun 2012:(1) Penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(1) wajib bertanggung

jenis tanah dan lokasi tanah.Namun demikian, penjelasan lebih lanjut mengenai halhal tersebut adalahmenjadi domain dari pihak KJPP Suharto & Rekan.C.PENUTUP16.

PT SINAR HOPERINDO VS KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) IMMANUELJOHHNY DAN REKAN D/H PT SUCOFINDOADVISORY UTAMA (dahulu bernama PTSUCOFINDO APRAISAL UTAMA) DKK

Selanjutnya berdasar kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugatsepakat untuk menerima dan tidak keberatan dengan harga yang telahditetapbkan oleh KJPP tersebut, yakni berdasarkan Indikasi NilaiLikuidasi;.

Penentuan tentang Kantor KJIPP mana yang akan ditunjuk oleh ParaPihak untuk menjadi penilai terhadap 2 (dua) bidang Tanah danRumah, akan diusulkan oleh Penggugat dan Tergugat paling lama 15(lima belas) hari terhitung semenjak Penggugat tidak sanggup untukmelaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Tergugat dimaksuddalam dalam Pasal 2 angka 2 huruf d dan e;.Usulan Para Pihak mengenai KJPP mana yang akan ditunjuk,diberikan melalu) surat yang ditujukan kepada KepaniteraanPengadilan Agama Pati oleh Para

Dalam hal salah satu pihak, baik Penggugat dan Tergugat, semenjakberakhirnya batas akhir pengajukan KJPP telah berakhir dan tidakjuga memberikan KJPP mana yang akan ditunjuk, maka bagi pihakyang mengajukan KJPP, selanjutnya akan ditetapkan sebagai KJPPyang ditunjuk;.

Dalam hal sampai batas akhir yang ditentukan Para Pihak tidak jugamengajukan KJPP yang akan ditunjuk, atau dalam hal keduanyamengajukan KJPP dan tidak bersepakat terhadap KJPP mana yangakan ditetapkan sebagai KJPP yang ditunjuk, maka pilihan untukmenunjuk Kantor KJPP akan diserahkan pada Pengadilan Agama Patisebagai pelaksanaan dari persepakatan ini melalui mekanisme undi;.Pembayaran terhadap jasa KJPP yang ditunjuk ditetapkan untukdibagi secara adil dan merata bagi para pihak;Halaman 9 dari 13 halaman

Dalam hal pihak Penggugat tidak mau untuk membayar Jasa KJPP,maka terhadap nilainya yang akan ditentukan kemudian, akandikurangkan dengan jumlah uang yang akan diterimanya sebagaipelaksanaan dari isi kesepakatan ini;i. Pembayaran terhadap seluruh pelaksanaan dari isi kesepakatan iniakan dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati melaluiKonsinyasi;KETENTUAN LAINNYAPasal 4.

Maka supayadiketahui adanya perbedaan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Publik (KJPP)terhadap aset yang dinilai dalam perkara a quo tersebut penilaiannya wajar atautidak, harus dilihat apakah dalam melakukan penilaian, Penilai Independen/Publik(KJPP) tersebut apakah sudah berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI)yang merupakan pedoman Dasar yang wajib dipatuhi Penilai Independen/Publik(KJPP) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan MenteriKeuangan No.125/PMK.01/2008 dalam melakukan

Dimana nilailimit lelang telah dilakukan berdasarkan Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP), sehingga tidak benar dalil Penggugat menyatakan Tergugat tidakmenggunakan Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).Bahwa menjawab point 14 gugatan Penggugat, pihak Tergugat telahmenentukan nilai limit berdasarkan penilaian oleh penilai independen (KantorJasa Penilai Publik/KJPP) sebagaimana maksud Pasal 44 ayat (1) PERATURANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.06/2016TENTANG PETUNJUK

apakah dalam melakukan penilaian,Penilai Independen/Publik (KJPP) tersebut apakah sudah berdasarkan StandarPenilaian Indonesia (SPI) yang merupakan pedoman Dasar yang wajib dipatuhiPenilai Independen/Publik (KJPP) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10Halaman 21 dari 44 Putusan Perkara Nomor 294/PDT/2020/PT SBYPeraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.01/2008 dalam melakukanpenilaiannya.

) harus dimasukkan sebagai pihak yang digugat, agardiketahui terjadinya perbedaan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen(KJPP) terhadap aset yang dinilai dalam perkara a quo tersebut penilaiannyawajar atau tidak, harus dilihat apakah dalam melakukan penilaian, Penilai Publik(KJPP) tersebut apakah sudah berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI)yang merupakan pedoman Dasar yang wajib dipatuhi Penilai Publik (KJPP)sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri KeuanganNo.125

Hal ini dapat dilinat darikertas kerja Penilai Publik (KJPP) yang bersangkutan tersebutlah baru dapatdillhat apakah cara melakukan penilaiannya sudah sesuai atau tidak denganPeraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.01/2008.Bahwa untuk menentukan wajar atau tidak laporan penilaian Penilai Independen(KJPP) tersebut, maka KJPP yang menilai Obyek Tanggungan yang di lelangHalaman 22 dari 44 Putusan Perkara Nomor 294/PDT/2020/PT SBYharus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk mempertanggungjawabkan

., bukan kKewenangan Termohon Keberatan untuk menentukan nilaiganti kerugian, melainkan kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) AminNirwanAlfiantori & Rekan dalam menentukan nilai gantikerugian, Termohon Keberatan sebagai fasilitator hanya menerima hasilnilai ganti kerugian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AminNirwanAlfiantori & Rekan yang selanjutnya disampaikan pada saat musyawarahbentuk ganti kerugian tanggal 20 Agustus 2018;Gugatan Pemohon Keberatan kurang pihak (p/urium litis consortium

)dengan tidak ditariknya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AminNirwanAlfiantori & Rekan sebagai pihak yang berperkara mengingat gugatanPemohon Keberatan berkaitan dengan besarnya ganti kerugian;Dalam Eksepsi Turut Termohon KeberatanEksepsi gugatan kurang pihak;Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan NegeriCilacap telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Clp., tanggal16 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:1.2.Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;Menetapkan besarnya

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekansebesar Rp55.061.100.000,00 (lima puluh lima milyar enam puluh satujuta seratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan sahdan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

RDMP ini sesuai ketentuan Pasal 31dan 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah ditunjuk KJPPsebagai Penilai berdasarkan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Cilacap selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor6061/KEP.33.100N/2018 tentang Penetapan Penilai Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP)Refinery Unit (RU) IV di Kabupaten Cilacap tanggal 21 Mei 2018; Bahwa setelah dilakukan penilaian oleh KJPP

Nomor 3729 K/Pdt/2019Bahwa Judex Facti telah keliru menggunakan acuannya, karena hargayang dapat digunakan untuk penentuan harga seharusnya adalahsebagaimana yang ditelah ditetapbkan oleh KJPP yang resmi ditunjukoleh yang berwenang untuk melakukan penilaian harga ganti rugitersebut:Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan atas hasil penetapan gantirugi yang ditetapkan KJPP tersebut tidak dapat dibenarkan, karenatidak didasarkan kepada penilaian Jasa Penilai Independent yang lainsebagai pembanding,

Firman Azis & Rekan untukmenilai tanah sengketa dan tanah sengketa telah dinilai oleh KJPP FirmanAzis & Rekan dan Surat hasil dari Penilaian telah diterima Penggugat.Bahwa ada pun hasil penilaiannya adalah sebagai berikut:9.1.9.2.9.3.9.4.9.5.KJPP Firman Azis & Rekan, telah membuat Resume PenilaianPengadaan Tanah Jalan Tol Cengkareng Batu CeperKunciran, DiKelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, No.

.,, Jumlah Nilai Penganti Wajar Rp.5.031.708.000,.KJPP Firman Azis & Rekan, telah membuat Resume PenilaianPengadaan Tanah Jalan Tol Cengkareng Batu CeperKunciran, DiKelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, No. :Urut : 196 , Nama Pemilik : Biru Sena, NIB : 180, Luas 1802 M?

KERUGIAN MATERIIL: Penggugat meminta Pembayaran pembelian tanah kepada ParaTergugat, atas 5 (lima) bidang tanah sengketa untuk dijadikan JalanTol Kunciran Oleh Para Tergugat, yang hitungannya perhitunganhasil dari KJPP Firman Azis & Rekan adalah sebagai beriku:OUntuk tanah sengketa bidang No.

Bahwa PENGGUGAT seharusnya menarik KJPP FIRMAN AZIS & REKANsebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo;10.

ModernlandRealty Tbk, dimana berdasarkan KJPP Firman Azis & Rekan, NIB :117 luasnya adalah 1887 M2 ;4.

Pencucian uang dengan objek surat berupa: BukuLaporan Penilaian Nomor: DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Pebruari2016 yang dikeluarkan KJPP GUNTUR, EKI, ANDRI & RAKAN CabangDenpasar.4.

DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Pebruari2016 yang dikeluarkan KJPP GUNTUR, EKI, ANDRI & REKAN?

ALBERT RIYADI SUWONO selaku Kurator memintabantuan ke kantor Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)untuk melakukan penilaian Harta Boedel pailit debitur TANAGUNG SWITONO dengan mengajukan beberapapenawaran ke KJPP antara lain :a) KJPP Dedy, Arifin, Nazir & Rekan(mengundurkandiri).b) KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo &Rekan( tidak disetujui oleh hakim pengawas).c) KJPP Febriman Siregar dan Rekan (tidak disetujuioleh hakim pengawas).d) KJPP GEAR dengan permintaan secara lisan kepadaArif Wijaya,

ARIF WIJAYA selakuPenilai dan karyawan KJPP GUNTUR, EKI, ANDRI dan Rekan Cabang Denpasar.Bahwa Sdr.

penyidiktelah melakukan penyitaan surat berupa :e 1 (satu) asli buku Nomor Laporan KJPP Guntur, Eki, Andri dan Rekanperiode 2015.

Menyatakan batal atau tidak sah;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/KEP.32.04/IX/2018tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan sebagai NilaiPertanahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah PembangunanJalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan,Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, tanggal 28 September2018;3.

Menyatakan batal atau sah:Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 104/KEP.32.04/IX/2018tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan sebagai nilaiPertanahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan JalanTol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan, KecamatanCileunyi, Kabupaten Bandung:4.

Mewajibkan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBandung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor104/KEP.32.04/IX/2018 tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar &Rekan Sebagai Nilai Pertananan pada Pelaksanaan Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa CileunyiWetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tersebut;5.

AdityaIskandar & Rekan sebagai Penilai Pertanahan pada PelaksanaanPengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, KabupatenBandung, tanggal 28 September 2018, belum ada kerugian yangdiderita oleh Penggugat dan kerugian baru dirasakan oleh Penggugatatas kinerja KJPP; Bahwa pengujian terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata UsahaNegara bersifat ex func yaitu sampai dengan diterbitkannya suratkeputusan, maka dengan demikian Penggguat terbukti

tidakmempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mempersoalkan secarahukum Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BandungSelaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor:104/Kep.32.04/IX/2018 tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar &Halaman 5 dari 7 halaman.

dan lainlain;Bahwa setelah dilakukan pengecekan/penilaian oleh KJPP Iskandar Asmawi &Rekan ternyata pekerjaan pembuatan pabrik tersebut banyak yang kwalitasnyarendah maupun tiang pancang yang turun, sehingga dari hasil penilaian JasaPenilai Publik/KJPP Iskandar Asmawi & Rekan tersebut progress actuallapangan/progres yang layak dibayar adalah Rp. 9.178.911.560,54.

Penilaian Jasa Penilai/KJPP IskandarAsmawi & Rekan dimaksud faktual tidak ditandatangani Pembuatnya,sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;13.Bahwa diakui KJPP Iskandar Asmawi & Rekan dalam laporannya 31 Juli2013 dan 21 Agustus 2013 bahwa analisanya dibuat berdasarkanperkiraan dan tidak bersedia bertanggungjawab atas pembuatan laporantersebut, hal ini bisa diartikan bahwa KJPP Iskandar Asmawi & Rekan tidakmenyarankan laporannya untuk dipakai sebagai rujukan hukum.

Tim Penilai resmi ;e Bahwa saksi bekerja di KJPP Iskandar dan Rekan, sebagai affresel diorganisasi sebagai supervise juga dan penilai juga ;e Bahwa saksi adalah anggota KJPP dan saksi memiliki kartu anggotanya, dansaksi sudah bekerja sebagai tim penilai di KJPP sejak tahun 2000 lalumasuk di Perbankan kemudian balik lagi di KJPP;e Bahwa pendidikan saksi adalah Teknik Sipil;e Bahwa di KJPP ada standar penilaian yang dipakai yaitu SPI (StandarPenilaian Indonesia);e Bahwa bedanya dengan dengan Management

Surya Shuenn Yueh Industry, (Sesuai dengan print out).23.Bukti T.1.2 23 : Surat dari Kantor Kuasa Hukum PT.AndribrataSejahtera No. 022/EXT/SERVANDA/X/2014 tanggal 18 Nopember 2012,Perihal Somasi / Teguran Keras kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Iskandar Asmawi dan Rekan (sesuai dengan fotocopy);24.Bukti T.1.2 24 : Tanda Terima Surat dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Iskandar Asmawi dan Rekan tanggal 18 Nopember 2012,Perihal Somasi / Teguran Keras kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

SuryaShuenn meminta KJPP Sugianto, dari KJPP Sugianto menugaskan saksiuntuk survai ke lapangan ;Bahwa hasil Laporannya sudah saksi serahkan kepada PT.

Penggugat:
SITI HIBATUN YULAIKA
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER