ANDRI BIN SAIFUL BAHRI, adalah positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61Lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan DokterMitra Urkes Bag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/18/II/KES.3.1/2019/URKEStanggal 15 Pebruari 2018 hasil pemeriksaan barang bukti urine terdakwa INDRAAls.

DENI KURNIA BINSUPRIADI, adalah positif mengandung AMP (Amphetamin) terdaftar dalamGolongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika ;Surat Keterangan Dokter Mitra Urkes Bag Sumda Polres Sabang Nomor :SK/20/II/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15 Pebruari 2018 hasil pemeriksaanbarang bukti urine Terdakwa III. M.

ANDRI BIN SAIFUL BAHRI, adalah positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61Lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan DokterMitra Urkes Bag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/18/II/KES.3.1/2019/URKEStanggal 15 Pebruari 2018 hasil pemeriksaan barang bukti urine Terdakwa Il.INDRA Als.

IIN BIN NURMAN SS, adalah positif mengandung AMP (Amphetamin)Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Sabterdaftar dalam Golongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Mitra UrkesBag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/19/II/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15Pebruari 2018 hasil pemeriksaan barang bukti urine Terdakwa II DENI KURNIABIN SUPRIADI, adalah positif mengandung AMP (Amphetamin) terdaftar dalamGolongan

Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Mitra UrkesBag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/20/II/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15Pebruari 2018 hasil pemeriksaan barang bukti urine Terdakwa III.

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telahhadir sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI telah menyerahkan surat izinbercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Teluk Wondamadengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:SIC/02/V1I/2015/Sumda, tanggal 14 Juli 2015 beserta lampirannya;Bahwa Termohon tidak hadir

dan ditambah terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi HukumIslam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yangdiamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telahmemperoleh surat izin dari Kepala Kepolisian Resor Teluk Wondama denganSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: SIC/02/VII/2015/Sumda

Bahwa, selaku Anggota Polri, Penggugat telah memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaituKepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar Nomor SIC/02/III/2015/Bag Sumda (quo vide surat izin perceraian terlampir);Bahwa dengan alasanalasan yang tersebut di atas, maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut:Primer1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untukdatang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilanNomor 57/Pdt.G/2015/PA.Sly. tanggal 3 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut danternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yangsah;Bahwa Penggugat sebagai Anggota POLRI telah memperoleh izin dariatasannya untuk bercerai berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/III/2015/Bag Sumda

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa pada bulanSeptember 2016 ini Penggugat telah melapor kepada atasan Tergugat mengenaipengajuan gugatan cerai ini dan laporan tersebut telah diterima dan diketahui olehatasan Tergugat yaitu atas nama Kabag Sumda

secara lengkapnyatelah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang dudukperkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuahsurat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa padabulan September 2016 ini Penggugat telah melapor kepada atasan Tergugatmengenai pengajuan gugatan cerai ini dan laporan tersebut telah diterima dandiketahui oleh atasan Tergugat yaitu atas nama Kabag Sumda

Kepala Kepolisian Resor Kotabaru Kabag Sumda perihal pengajuan perceraianoleh Penggugat;Upaya Damai dan MediasiBahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihatiPenggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padapendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Pemeriksaan PerkaraBahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tanganioleh Tergugat (Pihak I) dan Penggugat (Pihak II) dan diketahui oleh an.Kepala Kepolisian Resor Kotabaru Kabag Sumda, tanggal 15 Juli 2021,bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;B. Saksi:1.

Kabag Sumda (atasan Tergugat)membuktikan bahwa Kepala Satuan Kerja Tergugat telah mengetahui bahwaTergugat telah menerima gugatan cerai dari Istri (Penggugat), dengan demikiansecara administratif ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata CaraPengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri padaKepolisian Negara Republik Indonesia telah

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yangberlaku =;SubsiderApabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telahditentukan, (Pemohon) dan (Termohon) hadir menghadapsendiri di persidangan ;Menimbang, bahwa (Pemohon) selaku anggota POLRI telahmemohon surat izin perceraian dari atasan, namun permohonan(Pemohon) ditolak oleh atasannya dengan surat bernomorB/134/11/2011/Sumda tertanggal 16 Pebruari 2011 yangditandatangani oleh Wakil Kepala

putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusanini, maka majelis hakim menunjuk hal hal yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan (Pemohon)adalah sebagaimana terurai dimuka ;Menimbang, bahwa (Pemohon) selaku anggota POLRI telahmemohon surat izin perceraian dari atasan, namun permohonan(Pemohon) ditolak oleh atasannya dengan surat bernomorB/134/11/2011/Sumda

Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI, telah mendapatkan SuratIzin Cerai, nomor SIC/01/V/2019/SUMDA, tanggal 27 Mei 2019 yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tolikara;.

$IC/01/V/2019/SUMDA tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan olehKapolres xXxxXxxxx.Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonanPemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud danisinya tetap dipertahankan Pemohon.Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawabanTermohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar.Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alatalat bukti berupa :A. Surat :1.

Fotokopi surat izin cerai nomor B/4138/XI/OTL/2018/Sumda tanggal31 Oktober 2018 diterbitkan Kepala Kepolisian Resor Balikpapandiberi kode p2.Bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim dipersidangn ternyata telahsesuai aslinya dan memenuhi sarat untuk alat bukti surat.Bukti Saksi.Bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi, kedua Saksi tersebuttelah bersumpah menurut tata cara agama Kristen Protestan dansecara terpisah kedua Saksi telah memberikan keterangan.Saksi pertama XxXxxxxxxxxxx telah memberikan

UndangUndang Nomor 13 Tahun1985 tentang bea meterai jo pasal 1 huruf a dan f pasal 2 ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti tersebutmenjelaskan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohonpada tanggal 16 April 2005, bukti telah memenuhi syarat formil danmateril pembuktian maka bukti surat tersebut dinyatakan sah danberharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2 berupa fotokopi suratizin cerai nomor B/4138/XI/OTL/2018/Sumda

Ungirwalu, S.Th pada tanggal 20 November 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 472.22/136/2010 tanggal 20 November 2010, dan nikah secara kedinasan pada sidang dinas POLRI Polres Jayawijaya pada tanggal 11 Desember 2010 yang tercatat dalam register Sumda Polres Jayawijaya No.

Dan nikah secara kedinasanpada sidang dinas POLRI Polres Jayawijaya pada tanggal 11 Desember2010 yang tercatat dalam register Sumda Polres Jayawijaya No.SIK/37/X11/2010;2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunialseorang anak yaitu:Nama : AnakTempat Tanggal Lahir : Wamena, 14 Maret 2013Pendidikan : Pelajar Sekolah Dasar3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun dan harmonis saling mengasihi satu dengan yang lain.

JemaatBetlehem Wamena Klasis Baliem Yalimo oleh Pendeta Abraham l.Ungirwalu, S.Th pada tanggal 20 November 2010, dan dicatat oleh PegawaiPencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.472.22/136/2010 tanggal 20 November 2010, dan nikah secara kedinasanpada sidang dinas POLRI Polres Jayawijaya pada tanggal 11 DesemberHalaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn2010 yang tercatat dalam register Sumda

melangsungkanpemberkatan nikah pada Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua (GKI) JemaatBetlehem Wamena Klasis Baliem Yalimo oleh Pendeta Abraham l.Ungirwalu, S.Th pada tanggal 20 November 2010, dan dicatat oleh PegawaiPencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.472.22/136/2010 tanggal 20 November 2010, dan nikah secara kedinasanpada sidang dinas POLRI Polres Jayawijaya pada tanggal 11 Desember2010 yang tercatat dalam register Sumda

JUMADILPRATAMA berumur empat tahun lebih ; Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulanSeptember 2013, saksit NURUL QURAINI melaporkan Terdakwa di kabagSUMDA Polres Bima (AKP KASMAN HUSAIN), dengan laporan Terdakwaselama berumah tangga Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah atau biayapenghidupan kepada NURUL QURAINI ; Bahwa Terdakwa kemudian di panggil oleh kabag sumda bersama orang tuaTerdakwa, setelah bertemu dengan kabag sumda Terdakwa dengan saksi NURULQURAINI di mediasi

oleh Kabag Sumda ; Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan tidak lama kemudian sekitar jam14.00 wita datang saksi NURUL QURAINI bersama seorang perempuan ke rumahTerdakwa ; 2 = nn nn nn nnn nnn nn enn nn nnn nn nn nnn nnn nnn ne ene eneBahwa kemudian Terdakwa langsung membuang piring di got belakang rumah danTerdakwa langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Lewiratodengan menggunakan sepeda motor ; Bahwa pada malam hari sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kembali ke rumahTerdakwa,

. / KASUBBAG HUKUM BAG SUMDA POLRESSIMALUNGUN, IPTU BINSAR MANIK, S.H. / KA SPKT POLRESSIMALUNGUN, IPDA BOBI WIJAYANTO / KANIT RESKRIM POLSEK PANEITONGAH, AIPTU WELDIN PURBA / PAUR RAPKUM BAG SUMDA POLRESSIMALUNGUN, BRIPKA POLTAK R.P. MANIK,S.H. / PAUR BANKUM BAGSUMDA POLRES SIMALUNGUNberdasarkan Surat Perintah Kapolres Simalungun No.

,M.H. / KASUBBAG HUKUM BAG SUMDA POLRES SIMALUNGUN,IPTU BINSAR MANIK, S.H. / KA SPKT POLRES SIMALUNGUN, IPDA BOBIWIJAYANTO / KANIT RESKRIM POLSEK PANE! TONGAH, AIPTU WELDINPURBA / PAUR RAPKUM BAG SUMDA POLRES SIMALUNGUN, BRIPKAPOLTAK R.P. MANIK,S.H. / PAUR BANKUM BAG SUMDA POLRESSIMALUNGUN berdasarkan Surat Perintah Kapolres Simalungun No. Pol.

,M.H. / KASUBBAGHUKUM BAG SUMDA POLRES SIMALUNGUN, IPTU BINSAR MANIK, S.H.

/KA SPKT POLRES SIMALUNGUN, IPDA BOBI WIJAYANTO / KANITRESKRIM POLSEK PANEI TONGAH, AIPTU WELDIN PURBA / PAURRAPKUM BAG SUMDA POLRES SIMALUNGUN, BRIPKA POLTAK R.P.MANIK,S.H. / PAUR BANKUM BAG SUMDA POLRES SIMALUNGUN.Menimbang, bahwa didepan persidangan setelah membacakan suratpermohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban terhadap PermohohanPraperadilan yaitu sebagai berikut

Bripka Syaiful Rizal Nrp 63090400,pada tanggal 18 Juni 2019, itu setelah penggugat berkirim surat kepadahalaman 5 of 51 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2019/PTUN.SMDtergugat pada tanggal 10 Juni 2019 bertujuan agar menyampaikankepada penggugat tentang keputusan tersebut kemudian melalui BagianPersonalia/Sumda Pada Satuan Kantor Polres Balikpapan tempatpenggugat bekerja lalu oleh anggota Polwan yaitu sdri. Aiptu Harpiahdiberikan satu Asli Keputusan sebagai Obyek sengketa tersebut;2.

Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor Skep/993/XII/2004 tanggal 29Desember 2004, tentang persyaratan administrasi pensiun dini ataspermohonan sendiri dan selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2014 Penggugattelah mengajukan permohonan untuk pensiun dini melalui Kapolres Balikpapansebagai atasan Penggugat dan telah diterima oleh Kasi Umum Iptu AriWijayanti selanjutnya surat Penggugat tersebut telah diterima tergugat IlKapolres Balikpapan dan pada tanggal 5 Januari didisposisikan KapolresBalikpapan kepada Kabag Sumda

selanjutnya penggugat di hadapkan gunamengklarifikasi alasan Penggugat mengundurkan diri dan hal tersebut talahPenggugat jelaskan sejelasjelasnya kepada Kabag Sumda Kompol RovinaRetno S.

Penggugat dalam hal mengurusadministrasi untuk kepentingan diri Penggugat dalam pengurusanhakhak Asabri, dan perlu Penggugat ingatkan juga bahwa mekanismeadministrasi mengenai penyerahan Keputusan Pemberhentian Dengantelah dilakukan secara sah hal ini dibuktikan pada waktu anggotamendatangi kediaman Penggugat sesuai dengan alamat terakhirPenggugat tidak berada di tempat hal tersebut dilakukan sampaiberulangulang, setelah anggota tidak bertemu Penggugat untukmenyerahkan Kep PTDH, dari fungsi Bag Sumda

menghubungi kepadahalaman 29 of 51 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2019/PTUN.SMDsaudara Penggugat untuk datang ke Bag Sumda Polres Balikpapanuntuk menerima KEP PTDH, akan tetapi Penggugat setelah ketemu IptuSukarno untuk menunggu mengambil petikan Putusan PTDH yang akandiserahkan kepada Penggugat, Penggugat malah meninggalkan kantortanpa keterangan yang jelas kepada Iptu Sukarno oleh karena itu makaapa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar;6.

.$1C/01/IV/2015/Sumda tanggal 13 April 2015 yang diterbitkan olehkepala kepolisian resort Kota pekanbaru;.

SIC/01/IV/2015/Sumda tanggal 13 April 2015 yang diterbitkanoleh Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan bukti berupa:A. SURATSURAT1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.

(4) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI.Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun denganTergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kaitannya dengan status Penggugat sebagaianggota Polri aktif, maka Penggugat telah memperoleh izin dariatasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana surat izin ceraiNomor SIC/01/IV/2015/Sumda

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai AnggotaPOLRI Polres Pelabuhan Makassar dan telah mendapatkan SuratRekomendasi Cerai dari Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan MakassarNomor : SRC/671/V11/2017/Sumda, tanggal 31 Juli 2017.Hal. 1Odari 13 hal. Put. Nomor: 1795/Pdt.G/2017/PA.Mks8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yangterbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yangtelah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.9.

dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai anggota Polri telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnyasesuai dengan surat rekomendasi cerai nomor SRC/671 A/I 1/2017/Sumda

Pra/2018/PN SimJabatan KASUBBAG HUKUM BAG SUMDA POLRESSIMALUNGUN;2.NAMA : WELDIN PURBA.Pangkat/Nrp : AIPTU/72120344.Jabatan : PS. PAUR RAPKUM POLRES SIMALUNGUN;selanjutnya disebut Sebagal ..............:cccceeceeeeeeeeeeeeeeeees TERMOHON ;2. Kepala Kejaksaan Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi SumateraUtara, Cq Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Beralamat JalanAsahan No.Km. 4, Marihat Baris, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara.

sesuatu halangan yang sah;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKota Pekalongan, Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkan Surat KeputusanWali Kota Pekalongan Nomer 474.2/1188//2016 tanggal 17 Oktober 2016, tentangPemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian kepada Majlis Hakim ;Bahwa, oleh karena suami Penggugat juga sebagai seorang anggota POLRI,Penggugat juga telah mendapatkan Surat Keterangan dari Kepala Kepolissian ResorPekalongan Kota, Nomer SKET/44/II/2016/Sumda

Pemudadan Olah Raga Kota Pekalongan, Pengggat telah mendapatkan dan menyerahkan SuratKeputusan Wali Kota Pekalongan Nomer 474.2/1188//2016 tanggal 17 Oktober 2016,tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, maka Majelis menilai Penggugattelah melaksanakan petunjuk Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 yangdisempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990, bahkan sekaligustelah menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Pekalongan KotaNomer SKET/44/III/2016/Sumda

Paur Kes Bag Sumda Polres NaganRaya yang telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa HabibAnsarullah Bin Alm.

dan atasan Pemohon namun tidak berhasil hal tersebut adalahtidak benar yang mana pada saat didamaikan oleh orang tua Pemohon dankeluarga dimana Pemohon mengakui kesalahannya dan mau memperbaikikesalahannya kepada Termohon sehingga perdamaian berhasil yang terjadisekitar bulan Juli 2018, dan Pemohon dan Termohon baru diketemukan olehpihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi atas laporan penelantaran olehTermohon tertanggal 16 Mei 2019 yang dihadiri langsung Kapolres sebagaipemimpin sidang dan kabag Sumda

mungkin dapat tercapai, selanjutnya untuk menghindariperbuatan dosa maka perceraian di perbolehkan (Vide Pasal 113 dan 114 KH),yang sejalan pula dengan Pasal 38 dan pasal 40 Undangundang No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan.Bahwa sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ke PengadilanAgama Rantauprapat, Pemohon sebagai seorang Anggota POLRI Aktif telahterlebin dahulu mengajukan permohonan mengadap langsung ke atasanPemohon yaitu Kasat Sabhara yang kemudian memerintahkan Pemohonlangsung menghadap ke Bag Sumda

Potokopi Surat Undangan kepada xxxxxxxxxxxxxxx Nomor;B/325/V1/2019/Sumda, tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleha.n. Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi kabag Sumda, potokopitersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicap pos, dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya diparafoleh Ketua Majelis dan diberi tanda ( T.5);6.

Potokopi Surat Undangan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor;B/193/VII/2019/, tertanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh a.n.Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi kabag Sumda, potokopitersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicap pos, dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya diparafoleh Ketua Majelis dan diberi tanda ( T.6);1.

Bahwa Tergugat sebagai Anggota Polri mendapatkan surat izin cerai dariKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Tapindengan Nomor: SIC/01/IV/2015/Sumda tanggal 10 April 2015 ;9.

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaianmelalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa :1 Fotokopi Kutipan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.. .Kabupaten Tapin Nomor : 166/13/I/1996 Tanggal 15 Januari 1996(P.1);2 Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor : SIC/ 01/IV/2015/Sumda

Sisa barang bukti : nomor 1155/2020/NF seberat 0,2731 gram.Dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh bagian URKESBAG SUMDA Polres Kuningan yang dituangkan pada Surat KeteranganPemeriksaan Narkoba An. YANTI YULIANTI Als BLACK Binti H.

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN KngBensin Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan seharga Rp.600.000, dan rencananya akan terdakwa pakai sendiri ; Bahwa terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkotika jenis sabutersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wibdirumah terdakwa di Lingkungan Wage Rt.03 Rw.01 KelurahanPurwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ; Bahwa pada saat di Kepolisian terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yangdilakukan oleh bagian URKES BAG SUMDA

Dadang di POMBensin Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan seharga Rp.600.000, dan rencananya akan terdakwa pakai sendiri ; Bahwa terdakwa mengakui terakhir menggunakan narkotika jenis sabutersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wibdirumah terdakwa di Lingkungan Wage Rt.03 Rw.01 KelurahanPurwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ; Bahwa pada saat di Kepolisian terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yangdilakukan oleh bagian URKES BAG SUMDA Polres Kuningan