YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas yang dihubungkandengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahuludi awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur Mengambilsuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah teroukt menuruthukum ;Ad. 3) Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ; Menimbang, bahwa pengertan dengan maksud untuk memiliki terdin

, bahwa Terdakwa menerima pesanan angkaangka permainanKIM di kolam pancing ikan milik Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa di DesaDalan Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;Menimbang, bahwa cara permainan KIM adalah pemesan melakukantebakan angkaangka dan apabila tebakan angkaangka yang ditebak atau dipesanoleh para pemesan tersebut sesuai dengan yang diumumkan maka pemesantersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda;Menimbang, bahwa pemesan melakukan tebakan angka terdin

Ayat (4) PP 53/2012 ; Berdasarkan PP 53/2010 Pasal 32 keputusan tersebut dapatdilakukan, upaya administratif terdin dari keberatan dan bandingadministratif ; Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) : *hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yangdijatuhkan oleh : 229222 22 ene nnn ona.

putusanPengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 325/Pdt/2014/PT.SMGtertanggal 11 November 2014 yang telah mengambil alih untuk dijadikanpertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Semarang tidakmemberikan dasar dan alasan yang Jelas untuk melakukan pengambilalihanpertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 15Putusan Pengadilan Tinggi Semarang aquo yang menyatakan:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacadan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdin

berdasarkan Yursprudensi Mahkamah Agung RI No.10/K(K1/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan unsur secara terangHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2017/PN PbIterangan adalah berari tidak secara tersembunyil, namun tidak harus dilakukandimuka umum, cukup apabila perouatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapatdilihat oleh orang lain, maka unsur openiijk atau secara terang terangan telahdinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama artinyapelakunya terdin

No. 24 Pasuruan (dengan huruf ukuran kecil) ;Bahwa didepan nama Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut terdapat sebuah taman kedilyang ditanami bungs Dan rumput dan dibagian Timurnya terdapat pagar terbuat dari bestdan rantai setingei I utut sebagai pagar pembatas antara taman dengan trotoar / Jalan Bahwapada kejadian pertama yang hilang sebanyak 6 (enam) huruf terdin dan 1 (satu) hurufukuran besar dan 5 (lima ) huruf ukuran kecil, seedangkan untuk kejadian kedua hurufyang hilang sebanyak 4 (empat)

ditemukan di lantai II toko buku Erni di jalan AYani No.144 Komplek Pasar Remaja Kota Sawahlunto di dalam lemari kainwarna putih dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diaku ganja tersebutadalah milik terdakwa;Bahwa Terdakwa menyatakan narkotika ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa diPadang 1 (satu) minggu yang alu;Bahwa setelah polisi menanyakan kepada Terdakwa kegunaan narkotika ganjatersebut Terdakwa hanya diam;Bahwa bentuk narkotika golongan jenis ganja kering sepert tanaman yangsudah kering yang terdin

Terdakwa beli telah digunakan oleh Terdakwa bersama Sadr.Rendra alias Klitik pada sekira pukul 02.30 WIB kemudian sisa shabu dimasukkan kedalam tas cangklong kulit wama coklat dan disimpan di gerobak, sehingga MajelisHakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan altematif Kedua Pasal 112 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN SitMenimbang, bahwa dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdin

Penuntut Umum dengandakwaan subsidairtas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf (a)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila dakwaanprimer telah teroukti, maka dakwaan selanjutnya tidak peru dibuktkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdin

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahanyang Tidak Terutang Pajak antara lain mengatur sebagaiberikut:Pasal 2 ayat (1) huruf a:Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usahaterpadu (integrated) yang terdin

Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 47/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 28 Maret 2016 padahalaman 6 alinea ke 3 (tiga) menyatakan:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkasperkara yang terdin

lain dalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana keya harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kenatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;Bahwa Pasal 66 UU PT, (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPSsetelah aitelaah oleh Dewan Komisans dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurangkurangnya: (a) laporan keuanganyang terdin

Putusan Nomor : 45/G/2020/PTUN.KPGPerangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yangtelah memenuhi persyaratan umum dan khusus;Pasal 8 ayat (2):Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum= atausederajat;b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)tahun pada saat pendaftaran; dan;c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;Pasal 8 ayat (3):Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

UndangUndangRI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administartif diatur dalamPasal 75 UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan sebagai berikut:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemenntahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi 1 di Manulai llKupang sejak tahun 2001 selanjutnya Saksi1 menikahGereja dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan menikahdinas pada tanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Baratsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008tanggal 22 Oktober 2008 saat itu Terdakwa berdinas diYonif 315/Garuda dan dari pemikahannya telah memiliki 3orang anak terdin dari 2 orang perempuan yang bernamaSdri. Karika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri.

AD/VII/2019Bahwa benar Saksi1 adalah istri sah Terdakwa yang kenaldi Manulai Il Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Saksi1menikah Gereja dengan Terdakwa pada tahun 2006 dankemudian dilanjutkan dengan menikah secara dinas padatanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Barat sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal22 Oktober 2008 yang saat itu Terdakwa berdinas di Yonif315/Garuda dan awalnya pemikahan Terdakwa dengansaksi1 itu harmonis dan dar pemikahannya telah memiliki 3orang anak terdin

anak dari SUSIYATIyang bernama BAGAS MUKTI WIJAYA yang pada saat itu masih anakanaksehingga SUSIYATI berhak untuk membuat baik laporan ataupun LaporanPengaduan;Menimbang, bahwa mengenai penjelasan apakah bentuk Laporan aduanataupun Laporan Pengaduan di dalam penulisan di keterangan di dalam surat Polisiberdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) pada Pasal 5menerangkan ada 2 jenis Laporan Polisi/Pengaduan terdin

Sri Harti binti Raden Kesser sesuaidengan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)Pasal 174 ayat (1) yang berbunyi:(1) Kelompok ahli waris terdin dari:1. Menurut hubungan darah: Golongan lakilaki terdiri dari: ayah, anak lakilaki,saudara lakilaki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anakperempuan, saudara perempuan dan nenek.2.

atas nama 15 (lima belas) orang nasabah lamatermasuk menandatangani permohonan pinjaman tanpa seijin 15 (lima belas) orangnasabah lama tersebut, sedang diketahui bila nasabah lama tersebut telah lunasangsurannya dan tidak ada mengajukan pinjaman lagi, sehingga nasabahnasabahlama tersebut tidak pula ada yang mempertanyakan sisa tagihan angsuran kepadaTerdakwa ataupun pihak KSP Bafa Arthama, maka Majelis Hakim memilin untukmempertimbangkan dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1)KUHP, yang terdin

melukai korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semuaunsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan KESATU Pasal 310 ayat (3) UULalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, maka terdakwa haruslahdinyatakan telah teroukii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU tersebut;Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA Pasal 312 UU Lalu Lintas danAngkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, terdin

YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas yang dihubungkandengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahuludi awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur Mengambilsuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah teroukt menuruthukum ;Ad. 3) Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ; Menimbang, bahwa pengertan dengan maksud untuk memiliki terdin

Objek Permohonan1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan, hierarki Peraturan Perundangundangan dibawah UndangUndang adalah:(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdin atas:a. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. UndangUndang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang;d. Peraturan Pemerintah;e.