19April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa danmemutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 87/Pid.SusTPK/2020/PN Sby, tanggal 16 Maret 2021serta suratsuratyang bersangkutan dengan perkara tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara: PDS 01/BONDO/02/2021 tertanggal 23 Februari 2021, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwadi jatuhi hukuman sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa RUDY HARTOYO, S.P.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/4840/HK 07/3/2021, tertanggal 24 Maret2021 kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepadaHalaman 45 dari 64 Perkara Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT SBY9.Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBondowoso;.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/4841/HK 07/3/2021, tertanggal 24 Maret2021 kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBondowoso;.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/5575/HK 07/4/2021, tertanggal 7 April 2021kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepada PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Penasihat Hukum Terdakwa;Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bawa merasadirugikan karena obyek sengketa a quo dijadikan dasar untukmenjadikan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tipikor(vide gugatan angka 2 halaman keenam); 5. Bahwa sesungguhnya posita gugatan Penggugat tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa Penggugat ditetapkansebagai tersangka dalam perkara tipikor, selanjutnya Penggugat(sebagai Pemohon) telah mengajukan Gugatan Pra Peradilanterhadap Kejaksaan Negeri Siak (sebagai Termohon) dan telahdiputus oleh Hakim PN Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksuddalam Putusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017, dengan amarputusan sebagai berikut:MENGADILI:1. Menolak permohonan Pemohon untukseluruhnya;2.

Selain itu,Halaman 103 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRTergugat juga telah mengetahui penetapan tersangkanyaberdasarkan Surat Dakwaan No Reg Perkara PDS01/SAIK/08/2017 atas nama terdakwa Abdul Razak Bin AhmadDinar yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12September 2017 di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru(videPutusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017 halaman 2, danhalaman 46);7.

Bahwa pada faktanya sesuai dengan hasil audit penghitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tergugat atasperkara dugaan tipikor tersebut dapat diketahui fakta sebagaiberikut:1) Secara keseluruhan terkait dengan Software AplikasiProgram SIMKUDES, tidak bermanfaat, yang bermanfaat dariPaket Program SIMKUDES tersebut adalah Papan Monografidan Profil Desa, dan sebagian kecil kampung dapatmempergunakan Buku Pedoman PenyelanggaraanPemerintahan Desa;2) Bahwa saksi DR.

Dimensi TataDesantara adalah Simkudes, Bukades dan Papan Monografi; Bahwa Aplikasi keuangan tidak dipergunakan di desa karenatidak sesuai dengan buku pedoman dari Kabupaten, namun untukaplikasi surat menyurat yang masih dipergunakan sampai saat ini; Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh BPKP,penyidik ataupun dari Pengadilan Tipikor sehubungan denganpengadaan aplikasi; Bahwa harga simkudes 17 juta adalah yang ditentukan dari PTDimensi Tata Desantara.4.

PUTUSANNo. 517 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :NamaTempat lahirUmur/Tanggal lahir :: Lakilaki ;: Indonesia ;Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum TerdakwaTerdakwa tersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November 2011Nomor : 005/Pid.Sus/2011/PN.LT. yang dimintakan banding tersebut denganmengubah

Judex Facti salah dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya Judex Facti keliru menerapkan Pasal 242 KUHAP dalam amar putusanpoint 6 Putusan No. 7/Tipikor/2012/PT.Plg, tanggal 06 Maret 2012,memerintahkan TerdakwaTerdakwa ditahan dalam rumah tahananNegara ;Bahwa Ketentuan pasal 242 KUHAP menyatakan : jika dalampemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana itu ada dalamtahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkansupaya Terdakwa perlu ditahan atau

HakimHakim AdHoc Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.,CN.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa dan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,MH. Dr. H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N.

Sukomulyo,Lamongan;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 17 Januari 2019 dengan Nomor : 20/ Pid.Sus TPK / 2019 / PN.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasintanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor : 20/ Pid.Sus TPK / 2019 /PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Telah mendengar

Kemudian saksibersama dengan anggota Unit Tipikor memberhentikan dan menyuruhkepada terdakwa untuk menunjukan uang yang diterima dari saksiAchmad Andis, setelah itu ditunjukkan uang berada di bawah Jok / Kursisopir dengan dibungkus Plastik biru.

Bahwa saksi mengetahui ada informasi adanya penyerahan uang,selanjutnya saksi bersama saksi Wahyudi Eko Afandi, S.H. dengananggota Unit Tipikor Polres Lamongan mengikuti terdakwa keluar dariPutusan Nomor : 20 /Pid.SusTPK/2019/PN.SBY Hal.15 dari.39Rumah saksi Achmad Andis dan melewati Jalan Poros Desa Sumberjo.Kemudian saksi bersama dengan anggota Unit Tipikor memberhentikandan menyuruh kepada terdakwa untuk menunjukan uang yang diterimadari saksi Achmad Andis, setelah itu ditunjukkan uang berada

M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; ------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 19/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps, tanggal 05 Maret 2013 ; -------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI Menyatakan terdakwa DR.Drs.PUTU BAGIADA,MM., dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untukkepentingan penuntutan, terdakwa ditahan sejak tanggal 12Nopember 2012 sampai dengan 1 Desember 2012; Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar untuk kepentingan pemeriksaan dipersidanganTerdakwa dilakukan penahanan dalam Tahanan RUTAN KerobokanDenpasar sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan 20Desember 2012) nnn nnn nnn nn crn rn rrr nn nnn nn nnn nner ee eceeenePerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2012Sampai dengan 18 Februari 2013 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBnding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Feruari2013 sampai dengan 20 Maret 2013; Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dengan SuratPenetapan pada tanggal 15 Maret 2013, No.46/Pen.pid/2013/PT.Dps, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 s/d 6April 2015 5 n=ssnns= nese aemne gene Gene Gn SE GeesPerpanjangan penahanan oleh Wakil

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dpsann Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggitersebut ; on nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnccnesane Telah membaca berkas' perkara dan suratsurat yangbersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan TIPIKOR TingkatPertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05 Maret 2013Nomor ; 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps, dalam perkara terdakwatersebut di ataS; ono nn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnneSnr Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan PenuntutUmum

LakilakiKebangsaan/kewarganegaraan IndonesiaAgama I~amAlamat Blok Ganda Mekar RT.03/RW. 01 DesaGandawesi Kecamatan ligung KabupatenMajalengkaPekerjaan Kepala Desa Gandawesi Kec. ligung KabMajalengkaTERDAKWA DITAHAN OLEH : Penyidik sejak tanggal 23 November 2013 sid 12 Desember 2013, jenis penahananrutan ; Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2013 sid 21 Desember 2013, jenispenahanan rutan ;Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Desember 2013 sid 04 Januari 2014, jenispenahanan rutan ;Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tipikor

Bandung sejak tanggal 06 Desember 2013sid 04 Januari 2014 ; Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung sejak tanggal 05 Januari 2014 sidtanggal 05 Maret 2014 ; Diperpanjang penahanannya ke satu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Baratsejak tanggal 06 Maret 2014 sid tanggal 04 April 2014 ; Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejaktanggal 05 April 2014 sid tanggal 04 Mei 2014 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :1.

Perjuangan KavCimanuk Blok B No. 09 Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember2013 ; Pengadilan Tipikor tersebut ; Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa ; Telah membaca surat dakwaan NO. REG.

PERKARA : PDSOl/0.2.23/Mjlk2013; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo. 135/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tertanggal 6 Desember 20134 tentangPenunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim No.No. 135/Pid.SusrPK/2013/PN.Bdg. tertanggal 9 Oesember 2013 tentangPenetapan hari Sidang ; Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksisaksi dimuka persidangan ; Telah mendengar pula uaraian Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknyasebagai berikut :1

Kemudian terjadi pemutar balikkanfakta dengan mendalilkan sebagai uang pengurusan SP3 atau untuktidak ada penahanan atau janji PEMOHON KASASI yang belumterlaksana disebabkan karena adanya motif jika saksi SRI UTAMImenginginkan uangnya kembali dengan cara dilakukan perhitungandengan anaknya, saksi Novia Nur Rahayu N, SH.MKn dengan alasanjika PEMOHON KASASI baru bekerja pada tahap pra peradilan,belum ke tahap persidangan TIPIKOR.

Hal ini disebabkan karenaadvokat/ penasehat hukum yang digunakan oleh saksi SRI UTAMIpada saat persidangan TIPIKOR adalah anggota Penasehat Hukumyang sebelumnya bergabung dalam Surat Kuasa Khusus PraPeradilan atas nama PEMOHON KASASI tertanggal 22 Agustus 2011di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bernama advokat SangapSidauruk, SH, sehingga PEMOHON KASASI dicabut kuasanya19sepihak oleh saksi SRI UTAMI pada tanggal 15 September 2011tersebut di atas;.

Disamping antara para penerima kuasa pun senantiasamelakukan koordinasi dan pembahasan mengenai kepentinganhukum saksi SRI UTAMI untuk persidangan pra peradilan diPengadilan Negeri Bojonegoro;Bahwa pada point kedua dalam surat tertanggal 27 September 2011,disebutkan jika saksi SRI UTAMI menilai sendiri jika proses hukumpada saat didampingi oleh PEMOHON KASASI sampai dengantanggal 15 September 2011 masih berjalan 30%, dengan asumsiproses persidangan TIPIKOR di Surabaya sebesar 70*%.

dikurun waktutersebut justru dicabut surat kuasa untuk pertama kali yakni tertanggal 27 Juli2011, mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro karenaalasan penahanan tidak sah / cacat formil surat perintah penahanan sampaipada sidang pembacaan putusan praperadilan di Pengadilan NegeriBojonegoro pada tanggal 15 September 2011, dimana pada tanggal yangsama, PEMOHON KASASI malah untuk kedua kalinya dicabut suratkuasanya oleh Sri Utami, dan seterusnya Penasehat Hukum Sri Utami untukperkara TIPIKOR

Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember2014 s.d. tanggal 22 Desember 2014;he Hakim Majelis Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 12 Desember 2014 s.d. tanggal 10Januari 2015;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 11 Januari 2015 s.d. tanggal 11Maret 2015;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Maret 2015 10 April 2015;6.

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Maret 2015 17 April 2015;7 Perpanjangan Penahanan Ketua PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 April 2015 16Juni 2015;Terdakwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :MUZAKIR DOLMANAN, SH., YULIANTI, SH., dan KHAIRUL SONI, SH.

Supu Yusuf No. 18 PlazaZKubra Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 14 April 2015 yang telah didaftar dalam buku daftar Register diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri KendariNomor: 112/Tipikor/IV/2015/PN.Kdi tertanggal 22 April 2015;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut.e Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum.e Telah mendengar Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat

Dakwaan Tidak Dapat Diterima;Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kembali setelahsebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan Sela No. 12/Pid/Tipikor/2015/PN/Kdi, dengan amar putusannya Menyatakan surat dakwaanjaksa penuntut umum No. reg.perk:PDS1/Rp.9/FD.2/03/2015 tanggal 06 maret2015 tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;Penuntut umum seharusnya melakukan perubahan materi surat dakwaan

Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 07 April2015.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang muliayang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatunkan Putusan selasebagai berikut:1. Menyatakan hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diriterdakwa Dr. BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG batal demi hukum;2.

Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal O06 April 2015 yang Menyatakan suratdakwaan penuntut umum No. Reg.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejaktanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013, di Rutan;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 15 Oktober 2013, di10.

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2013;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Tela Me@Mbaca, : ~nn nn none nn none nenenenenennnnnennnnananenanannnan. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :06/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.GSmda tanggal O06 Februari 2014 tentangPenetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkaratersebut dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim ;Il. a.

Tipikor/2012/PN.Smda, amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa HERMANPANGANROY Bin PANGANROY, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI =;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaHERMAN PANGANROY Bin PANGANROY ,dengan pidana penjara selama 4 (empat)74tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengankurungan selama 4 ( empat) bulan ;3.

Tipikor/2013/PN.Smda dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannyayang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secra sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada77dakwaan primair, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan untuk membayar uangpengganti dan jumlahnya, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbanganpertimbangan

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding sekedar rumusankualifikasi tindak pidananya, sedangkan amar putusan selebihnya akandikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagaiFST TRG, mmm an nnn nn cn em~ 0781. Menyatakan Terdakwa Herman Panganroy Bin Panganroy tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secaraberlanjut;2.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;9.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.LskTerdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

No. 821 K/PID.SUS/2016Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT BinMADDAN;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Nomor:21/Pid/2016/PTBNA, tanggal 9 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 26Nopember 2015, Nomor 168/Pid.Sus/2015/PNKsp, sekedar lamanya pidanayang

No. 821 K/PID.SUS/2016Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,Nomor: 21/Pid/2016/PTBNA, tanggal 9 Februari 2016, sekedar mengenai AmarPenjatuhan Pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MADDANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

., bin (Alm)RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG, tanggal24 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusustanggal 29 Maret 2017 Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, sekedarmengenai hukuman membayar uang pengganti kepada Terdakwa

MM., bin(Alm) RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419 K/PID.SUS/2017,tanggal 1 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs.ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR

Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01Oktober 2015 ;8. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal O2Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01November 2015 ;9. Hakim Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiRiau sejak tanggal O2November 2015 sampai dengan tanggal 30Desember 2015 ;10.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31Desember 2015 sampai dengantanggal 29Januari 2016 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejaktanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengantanggal 9 April 2016;13.

stempelkatering BU ANIK dan fotocopy kuitansi sewa terop dan kursi dan SoundSystem dengan stempel TIARA sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum ;Bahwa fotocopy kuitansikuitansi biaya konsumsi dengan stempel kateringBU ANIK dan fotocopy kuitansi sewa terop dan kursi dan Sound Systemdengan stempel TIARA sebagai lampiran dari laporan Akhirpertanggungjawaban Program P 2 SEM Tahun 2008 menurut Majelismerupakan bukuobuku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaanadminitrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal UU Tipikor

HakimAd Hoc Tipikor Mahkamah Agung yang berpendapat :Bahwa Terdakwa selaku Pengelola Program P2SEM melaksanakankegiatan khitanan massal dalam rangkaian kegiatan PHBI dengan dana sebesarRp. 240.000.000,00 bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, yaitu dalam 7(tujuh) kegiatan ;Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut, tidakdapat dibenarkan karena Judex Facti tidak terbukti, telah salah atau kelirudalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaianhasil pembuktian

HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim anggotatersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH. TtdTtd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH. H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.Panitera Pengganti :Ttd/ Sri Asmarani, SH.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U.1/2958/HK 07/9/2020, tertanggal07 September 2020 kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan untukdiberitahukan kepada Terdakwa;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/13278/HK 07/9/2020, tertanggal 10September 2020 kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan untukdiberitahukan kepada Terdakwa;5.

Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2020 untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan danTerdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami penyebab yangmembuat Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, danPenggugat merasa bahwa penjatuhan hukuman disiplin in casu tidakprosedural serta bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan serta merupakan akibat dari KESAKSIANPenggugat di Pengadilan tipikor Jakarta yang mengadili dugaankorupsi Terdakwa Jeferson (Walikota Tomohon pada waktu itu),maka pada tanggal 20 Desember 2019, Penggugat mengajukanPermohonan Banding Administratif kepada

Bahwa sebagai latar belakang permasalahan, perlu Penggugatkemukakan bahwa pada sekitar bulan Februari 20102011,Penggugat memberikan kesaksian dalam perkara tipikor TerdakwaJeferson Rumayar (Walikota Tomohon pada waktu itu) di KantorKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di Pengadilan TipikorJakarta, pada waktu itu atas perintah KPK untuk mengungkapkebenaran materiil terhadap perkara tipikor tersebut, namun ruparupanya keberadaan atau keterlibatan Penggugat sebagai saksidinilai memberatkan Terdakwa

Bahwa ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangmengusut dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi denganTersangka Jeferson Rumayar dalam jabatan sebagai WalikotaHalaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mdo10.11.B.12.Tomohon, KPK menetapkan Penggugat sebagai Saksi, dan olehkarenanya Penggugat harus memberikan keterangan di Kantor KPKdi Jakarta dan di Pengadilan Tipikor Jakarta;Bahwa ruparupanya kesaksian Penggugat di Pengadilan TipikorJakarta, telah menyisakan dendampolitik

(Copy sesuai dengan Aslinya); totSktinin Putusan Perkara Tipikor No: 25/Pid.SusTPK/K/2015/PN>Smg.Tanggal 17 Juni 2015 dari Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang. (Copy sesuai dengan.Salinan); totWtd dn gUndang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2015 TentangAdministrasi Pemerintahan. (Copy dari Internet); HPktatiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa mengajukan PraPeradilan, tetapi antaraTerdakwa dengan Pengacara dari Jakarta tidak akur dan setelah ituKuasa saksi ke Terdakwa saksi cabut, sebelum PraPeradilan ditolak,dan saksi meminta uang saksi sebesar Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) dikembalikan namun Terdakwa meminta biayaRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) untuk honornya, padahalbesar honor Terdakwa menjadi Pengacara, belum di bicarakan ;Bahwa untuk perkara Praperadilan, putusannya di tolak, sedangkanperkara pokok TIPIKOR

, Terdakwa tidak menjadi kuasa dan putusandari perkara TIPIKOR saksi dibebaskan ;Bahwa setelah dilaporkan telah dilakukan mediasi Saksi pernahmediasi dengan Terdakwa di ruang Penyidik, tetapi Terdakwa tidakmembawa uang dan pada tanggal 26 Juni 2011, Terdakwa berjanjiuntuk mengembalikan uang tersebut namun pada tanggal jatuh tempoTerdakwa tidak menepati janjinya ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakanketerangan saksi ada yang tidak benar yaitu :Ada telepon yang katanya sudah diel

Saksi NOVIA NUR RAHAYU N, SH.MKn., pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah temankuliah di Universitas Muhammadyah Malang ;Bahwa Terdakwa di hadirkan kepersidangan ini karena Terdakwamempunyai masalah dengan ibu saksi yaitu saksi Sri Utami yaitumasalah uang pengurusan SP3;Bahwa Terdakwa adalah Penasihat Hukum Ibu saksi pada tahun 2011,karena pada waktu itu ibu saksi kena kasus Tipikor di Bojonegorosehingga pada tanggal 05 Agustus 2011 dibuat

miliar tujuh ratusenam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),namun pencairan dana tersebut tidak jadi dikarenakan adanya kesalahanperhitungan pembayaran sehingga dana tersebut kembali kepada BendaharaUmum;Bahwa kemudian sehubungan adanya penyelidikan dari Mabes Polri ataspengadaan barangbarang berupa alatalat security menyerupai senjata apijenis pistol yang dapat mengeluarkan kejut listrik sebagaimana Surat BadanReserse Kriminal Polri Direktorat TPK Nomor B/27/I/2012/Tipikor

Nomor 581 K/Pdt/2016PPBJA//2011 sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor35 Tahun 2011 dengan tanggal mundur, yakni tanggal 30 Desember 2011.Hal tersebut dilakukan Tergugat sematamata untuk menghindarkanketerlibatan Tergugat dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polrisebagaimana Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat TPK NomorB/27/1/2012/Tipikor, tanggal 3 Januari 2012, dengan cara Tergugat seolaholah

tanggal 15 Februari 2012, dalam temuantersebut dikukuhkan sebagai berikut:"Atas Pengadaan Alatalat Keamanan senilai Rp13.439.250.000,00 yangpemenang lelangnya adalah PT BPN dengan surat perjanjian/kontrak nomor5/SPPPBJ/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, BPK RI tidak melakukanpengujian/pemeriksaan atau menerbitkan laporan hasil pemeriksaandikarenakan pengadaan atas alat tersebut sedang ditangani oleh BareskrimMabes Polri sesuai dengan surat Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTPK Nomor B/27/1/2012/Tipikor