Ditemukan 892 data
71 — 30
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Menyatakan:HIR hanya mengatur Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakimuntuk memeriksa gugatan(pasal 125 ayat 2, 133136 HIR, 149ayat 2, 160162 Rbg).Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmemahami dan sangat mengetahui tentang adanya ketentuan dalamPasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil Jo.
71 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu.2.
116 — 103
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit LibertyYogyakarta, pada halaman 39 40, tentang pengertian kepentingan yangdapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lainmenyatakan:Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan.
1356 — 1547 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H.dalam tulisannya mengenai Peranan Mahkamah Agung dalamPembinaan Hukum Nasional yang dimuat dalam bukunya yang berjudulPembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1981, halaman 2742:(i) Dalam menerapkan hukum atau undangundang yangberlaku Pengadilan tidak hanya melakukannya dengansilogisme belaka dan sering kali hukum yang tepat dan adilitu harus dicari dan hakim merupakan pula penemu hukum(halaman 29);(ii) Katakata dalam suatu undangundang seringkali barumenemukan artinya yang tepat dalam
40 — 26
Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yangdimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungi olehhukum (dalam hal ini hukum positif yang berlakudi Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukumharus ditafsirkan bahwa perbuatan
206 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedua, Penerbit SinarGrafika, tahun 2005, halaman 67, sebagai berikut:Pengadilan hanya terbatas mengabulkan halhal yang diminta secarategas dalam petitum gugatan.
144 — 133
Napitupulu, S.H. disebut sebagaisalah satu yang ditetapkan sebagai pelaksana wasiat (executeurtestamentair) sedangkan nama tersebut tidak dikenal dalam Surat WasiatNomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 melainkan nama ManaorHalaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDNNapitupulu, S.H.DALAM POKOK PERKARA :Bahwa karena dalam poin 1 petitum dinyatakan bahwa objek perkaraadalah harta peninggalan kakeknya yaitu Alm.
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq Camat Sei Beduk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau
38 — 19
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, makaPada umumnya segala akibat dari pada perbuatan pegawai itu haruslahditanggung oleh negara ;D. PERBUATAN PARA TERGUGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT1.
106 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
., disamping itu saksi Amir Nizamtelah merekayasa beberapa dokumen yang dijadikan sebagaipendukung permohonan bantuan dana hibah yang seolaholah benaradanya untuk mempermudah menggunakan Yayasan Cakradonyasebagai sarana/alat mendapatkan bantuan dana hibah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pandangan penuntut umumsejalan dengan pertimbangan Hakim adhoc Syaiful Hasari, S.H.dalam perbedaan pendapat terhadap Putusan Bebas tersebut(dissenting opinion) dengan 2 (dua) Majelis Hakim lainnya
348 — 2236
Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, CetakanKelima, April 2007 halaman 437 (vide Bukti TIV1) yang menyebutkan bahwasemua syarat surat kuasa yang telah diuraikan adalah bersifat kumulatif, yangselengkapnya pendapat yang disampaikan tersebut berbunyi sebagai berikut:Semua syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu, apabila salah satusyarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung
43 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratHalaman 37 dari 74 halaman.
71 — 53
Satrio, S.H.dalam bukunya yang berudul CESSIE, SUBROGATIE, NOVATIE,KOMPENSATIE & PENCAMPURAN HUTANG yang menyatakan unsurunsur Subrogasi adalah penggantian hakhak kreditur oleh pihak ketiga,pembayaran dan terjadinya baik karena perjanjian maupun undangundang.Bahwa Subrogasi merupakan caracara yang diperbolehkan oleh hukumuntuk melindungi hakhak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanpameminta persetujuan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensisebagaimana diperkuat dengan doktrin ahli hukum
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
142 — 52
Putusan Perkara Nomor 85/G/2017/PTUNBDGJual Beli Rumah Tanpa Tanahnya Nomor 13 tanggal 16 Nopember 1999 yangdibuat dihadapan Notaris/PPAT Siti Munigar Temmy Suhandi, S.H.Dalam pasal 5 menyebutkan, Sbb :202 eee ne nen nennneePerjanjian jual beli bangunan rumah tinggal tersebut tidak akan berakhir jikasalah satu pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan segala hak dankewajiban dari pihak yang meninggal itu akan menjadi hak serta kewajiban paraahli WariS. ; 722 n nnn nn nnn nnn nn enn nnn
194 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu;2.
Dra.Hj.Kamtinah
Tergugat:
1.Muhammad Gembong Pratondo
2.Muhammad Gajah Natasurya Candra
Turut Tergugat:
1.Muhammad Imam Muda
2.Sri Mulaindah
3.Siti Zulaeha
4.Muhammad Leo Firdausi
5.Sri Dewi Buanawati
6.Siti Latifah Budiutami
7.Hardi Sumono
8.Sarifudin
110 — 17
Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Perjanjian cetakan XVI hal 4 lahir apabilaperistiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detikterjadinya peristiwa itu.Bahwa jika kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan TergugatIl itu terbukti ada maka kesepakatan tersebut merupakan perjanjiandengan syarat tangguh.
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu;2. Sengketa Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesarRp. 258.836.370.827,00;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) TidakSependapat dengan Majelis terkait Materi Sengketa Koreksi atasPenjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp. 273.223.759.944,00;a.
235 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Siswandi
138 — 40
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,edisi kedua halamam 387 menjelaskan sebagaiberikut: Rumusan dakwaan harus sejalandengan hasil penyidikan. Rumusan yangmenyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikanmerupakan surat dakwaan yang palsu dan tidakbenar.
119 — 46
Samplangan,dengan Nomor Induk Bidang (NIB): 22050106.02179, tertanggal 07122017 (tujuh Desember dua ribu tujuh belas) sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur (SU) Nomor: 01405/Samplangan/2017, tertanggal 19092017(sembilan belas September dua ribu tujuh belas), seluas 3.488 M2 (tigaribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak diKelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, ProvinsiBali, tertera atas nama Anak Agung Ngurah Agung,S.H.DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan
CV LESTARI WAHANA INDAH
Tergugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TERNATE
115 — 60
Pasal 6 Huruf B romawi IIl 11 Addendum Perjanjian Kredit No:08 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dihadapan notaris AnitaKriptiani S.H.Dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur / penjamin, BankRakyat Indonesia berhak memanggil debitur / penjamin dan ataumengumumkan nama debitur bermasalah di media massa ataumedia lain yang ditentukan Bank Rakyat Indonesia dan ataumelakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakanmemasuki tanah/ pekarangan tempat agunan dan tindakanmemasang pengumuman pada