Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-01-2010 — Putus : 12-08-2010 — Upload : 19-08-2011
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 123 /Pdt.G/2010/PA JS
Tanggal 12 Agustus 2010 — Mohamad Kamal bin Anas Pamuntjak melawan Nunung Wijayani binti Gembong Soejito
7130
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Menyatakan:HIR hanya mengatur Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakimuntuk memeriksa gugatan(pasal 125 ayat 2, 133136 HIR, 149ayat 2, 160162 Rbg).Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmemahami dan sangat mengetahui tentang adanya ketentuan dalamPasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil Jo.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI, (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu.2.
Register : 12-09-2012 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Oktober 2013 — DAVID M.L TOBING, S.H. M.KN. Lawan 1. PT PLN (PERSERO). 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 3. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
116103
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit LibertyYogyakarta, pada halaman 39 40, tentang pengertian kepentingan yangdapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lainmenyatakan:Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan.
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
13561547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam tulisannya mengenai Peranan Mahkamah Agung dalamPembinaan Hukum Nasional yang dimuat dalam bukunya yang berjudulPembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1981, halaman 2742:(i) Dalam menerapkan hukum atau undangundang yangberlaku Pengadilan tidak hanya melakukannya dengansilogisme belaka dan sering kali hukum yang tepat dan adilitu harus dicari dan hakim merupakan pula penemu hukum(halaman 29);(ii) Katakata dalam suatu undangundang seringkali barumenemukan artinya yang tepat dalam
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 110
Tanggal 19 Januari 2011 — Serka Agus Priatin
4026
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yangdimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungi olehhukum (dalam hal ini hukum positif yang berlakudi Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukumharus ditafsirkan bahwa perbuatan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — 1. PT BMW INDONESIA, dk. VS PT IFCA CONSULTING INDONESIA
206131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedua, Penerbit SinarGrafika, tahun 2005, halaman 67, sebagai berikut:Pengadilan hanya terbatas mengabulkan halhal yang diminta secarategas dalam petitum gugatan.
Register : 03-01-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 2/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 5 Maret 2018 — RUSTIDA BR SIANTURI, DKK VS Drs. SONTAN SIMANJUNTAK, DK
144133
  • Napitupulu, S.H. disebut sebagaisalah satu yang ditetapkan sebagai pelaksana wasiat (executeurtestamentair) sedangkan nama tersebut tidak dikenal dalam Surat WasiatNomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 melainkan nama ManaorHalaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDNNapitupulu, S.H.DALAM POKOK PERKARA :Bahwa karena dalam poin 1 petitum dinyatakan bahwa objek perkaraadalah harta peninggalan kakeknya yaitu Alm.
Register : 11-07-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 127/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 6 September 2018 — Pembanding/Penggugat : Kamil Alfian
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq Camat Sei Beduk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau
3819
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, makaPada umumnya segala akibat dari pada perbuatan pegawai itu haruslahditanggung oleh negara ;D. PERBUATAN PARA TERGUGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT1.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2481 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — H.Dasni Yuzar,S.H,M.M Bin Muhammad Daud
10671 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., disamping itu saksi Amir Nizamtelah merekayasa beberapa dokumen yang dijadikan sebagaipendukung permohonan bantuan dana hibah yang seolaholah benaradanya untuk mempermudah menggunakan Yayasan Cakradonyasebagai sarana/alat mendapatkan bantuan dana hibah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pandangan penuntut umumsejalan dengan pertimbangan Hakim adhoc Syaiful Hasari, S.H.dalam perbedaan pendapat terhadap Putusan Bebas tersebut(dissenting opinion) dengan 2 (dua) Majelis Hakim lainnya
Register : 22-12-2011 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 684/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2013 —
3482236
  • Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, CetakanKelima, April 2007 halaman 437 (vide Bukti TIV1) yang menyebutkan bahwasemua syarat surat kuasa yang telah diuraikan adalah bersifat kumulatif, yangselengkapnya pendapat yang disampaikan tersebut berbunyi sebagai berikut:Semua syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu, apabila salah satusyarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 —
4310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratHalaman 37 dari 74 halaman.
Register : 26-08-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 124/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 24 April 2018 — PT.KARYA BANGUN SEHAJTERA CS >< IBU TUA MANGULAHI SIAHAAN
7153
  • Satrio, S.H.dalam bukunya yang berudul CESSIE, SUBROGATIE, NOVATIE,KOMPENSATIE & PENCAMPURAN HUTANG yang menyatakan unsurunsur Subrogasi adalah penggantian hakhak kreditur oleh pihak ketiga,pembayaran dan terjadinya baik karena perjanjian maupun undangundang.Bahwa Subrogasi merupakan caracara yang diperbolehkan oleh hukumuntuk melindungi hakhak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanpameminta persetujuan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensisebagaimana diperkuat dengan doktrin ahli hukum
Register : 04-07-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 85/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
14252
  • Putusan Perkara Nomor 85/G/2017/PTUNBDGJual Beli Rumah Tanpa Tanahnya Nomor 13 tanggal 16 Nopember 1999 yangdibuat dihadapan Notaris/PPAT Siti Munigar Temmy Suhandi, S.H.Dalam pasal 5 menyebutkan, Sbb :202 eee ne nen nennneePerjanjian jual beli bangunan rumah tinggal tersebut tidak akan berakhir jikasalah satu pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan segala hak dankewajiban dari pihak yang meninggal itu akan menjadi hak serta kewajiban paraahli WariS. ; 722 n nnn nn nnn nnn nn enn nnn
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT CHANDRA ASRI (sekarang PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL., Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19473 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu;2.
Register : 20-11-2017 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 454/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
Dra.Hj.Kamtinah
Tergugat:
1.Muhammad Gembong Pratondo
2.Muhammad Gajah Natasurya Candra
Turut Tergugat:
1.Muhammad Imam Muda
2.Sri Mulaindah
3.Siti Zulaeha
4.Muhammad Leo Firdausi
5.Sri Dewi Buanawati
6.Siti Latifah Budiutami
7.Hardi Sumono
8.Sarifudin
11017
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Perjanjian cetakan XVI hal 4 lahir apabilaperistiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detikterjadinya peristiwa itu.Bahwa jika kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan TergugatIl itu terbukti ada maka kesepakatan tersebut merupakan perjanjiandengan syarat tangguh.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu;2. Sengketa Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesarRp. 258.836.370.827,00;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) TidakSependapat dengan Majelis terkait Materi Sengketa Koreksi atasPenjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp. 273.223.759.944,00;a.
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — HARI LIEWARNATA, DK VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
235150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan
Register : 16-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 44-K/PM.I-05/AL/IX/2021
Tanggal 8 Nopember 2021 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Siswandi
13840
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,edisi kedua halamam 387 menjelaskan sebagaiberikut: Rumusan dakwaan harus sejalandengan hasil penyidikan. Rumusan yangmenyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikanmerupakan surat dakwaan yang palsu dan tidakbenar.
Putus : 08-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 83/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 8 Agustus 2019 — I DEWA GEDE WEDA, dk melawan ARYANI TEDJAMULIA, dkk
11946
  • Samplangan,dengan Nomor Induk Bidang (NIB): 22050106.02179, tertanggal 07122017 (tujuh Desember dua ribu tujuh belas) sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur (SU) Nomor: 01405/Samplangan/2017, tertanggal 19092017(sembilan belas September dua ribu tujuh belas), seluas 3.488 M2 (tigaribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak diKelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, ProvinsiBali, tertera atas nama Anak Agung Ngurah Agung,S.H.DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan
Register : 28-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tte
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
CV LESTARI WAHANA INDAH
Tergugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TERNATE
11560
  • Pasal 6 Huruf B romawi IIl 11 Addendum Perjanjian Kredit No:08 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dihadapan notaris AnitaKriptiani S.H.Dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur / penjamin, BankRakyat Indonesia berhak memanggil debitur / penjamin dan ataumengumumkan nama debitur bermasalah di media massa ataumedia lain yang ditentukan Bank Rakyat Indonesia dan ataumelakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakanmemasuki tanah/ pekarangan tempat agunan dan tindakanmemasang pengumuman pada